Indeks harga pangan global tiga bulan terakhir menggapai level tertinggi sejak 1990. Gangguan pasokan akibat perang, hambatan dagang, dan faktor iklim jadi pemicunya. Namun, bagi para petani padi di Tanah Air, tiga bulan terakhir tak ubahnya puncak panen raya tahun-tahun sebelumnya. Situasinya diwarnai oleh turunnya harga jual hasil panen di tingkat petani. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Sabtu (4/6), merilis Indeks Harga Pangan FAO (FFPI) Mei 2022 yang mencapai 157,4 poin. Angka itu turun dua bulan berturut-turut setelah mencapai puncaknya pada Maret 2022 dengan rata-rata indeks 159,3 poin. Namun, angka itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata indeks bulanan tiga tahun sebelumnya, yakni berkisar 98-125 poin. Selain itu, ketika indeks harga beberapa komoditas lain turun pada Mei 2022, indeks harga komoditas serealia justru naik 3,7 poin menjadi 173,4 poin pada Mei 2022. Situasi itu termasuk harga beras di pasar internasional yang naik lima bulan berturut-turut, terutama didorong oleh proyeksi produksi yang turun pada 2022/2023, sementara penggunaannya diperkirakan naik.

Sayangnya, harga tinggi di pasar global tidak tercermin di pasar domestik, khususnya di tingkat petani. BPS mencatat, jumlah kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 4.200 per kg kering panen, mencapai 29,21 persen dari 1.082 lokasi transaksi jual beli gabah yang disurvei di tingkat petani bulan lalu. Sementara di tingkat penggilingan, jumlah kasus mencapai 27,36 %. Tak hanya bulan lalu, kasus harga gabah di bawah HPP selalu terjadi sejak April 2020. Puncak kasus terjadi pada puncak panen raya atau selama kurun Maret-Mei. Situasi itu berarti sebagian petani menjual hasil jerih payahnya di bawah standar harga yang layak. Ironi juga terjadi di kebun kelapa sawit petani. Kendati harga minyak nabati global melonjak hingga menggapai level tertinggi, situasinya tak tertransmisi dengan baik ke kebun petani, tercermin pada harga jual tandan buah segar (TBS) sawit petani. Pada 28 Mei 2022, menurut data Serikat Petani Kelapa Sawit, harga TBS di tingkat petani berada di kisaran Rp 1.700 per kg hingga Rp 2.450 per kg atau berada di bawah harga acuan TBS yang ditetapkan pemprov yang berkisar Rp 2.500 per kg hingga Rp 3.500 per kg. (Yoga)

Sejalan dengan strategi keberlanjutan, dengan kian peduli pada lingkungan yang bersih dan hijau, Grup Astra Internasional terus mengembangkan sumber energi baru terbarukan. ”Kami mulai meninggalkan batubara, termasuk tak lagi menambah investasi di bidang ini,” kata Dirut PT Astra International Tbk. Djony Bunarto Tjondro dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media yang tergabung dalam Kompas Gramedia (KG), Senin (6/6), secara daring di Jakarta. (Yoga)

Selama tiga pekan terakhir, harga telur ayam di tingkat peternak di Kabupaten Blitar, Jatim, mencapai Rp 25.000 per kg di kandang. Sebelumnya, Rp 13.500 per kg (September 2021) dan Rp 18.000 per kg (November 2021). Wakil Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional Blitar Sukarman, Senin (6/6), menyebut, selain populasi ayam turun 40 %, kenaikan harga juga karena menghilangnya telur tetas dari pasaran. (Yoga)

Sejumlah distributor diduga memonopoli pasokan minyak goreng (migor) di wilayah Jawa Barat. Hal ini menyulitkan distribusi  migor di daerah itu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan  menyatakan, pasokan migor diwilayah tersebut sudah cukup terjaga. Namun, harga migor di atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, permasalahan ditingkat distributor berbeda-beda. "Jangan sampai ada monopoli satu pihak yang bisa mempermainkan harga migor," kata Luhut, Minggu (5/6).  Menurut dia, monopoli menyebabkan harga migor di pasar masih tinggi dan rawan spekulasi. Dia menambahkan, harga migor di Jakarta juga di atas HET. Hal itu terjadi karena rasio barang  yang diterima hingga tingkat pengecer menurun drastis. Ini mengindikasikan ada barang yang ditimbun dan didistribusikan ke luar wilayah target distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Yetede)

PT Pertamina (Persero) terus menggenjot penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam berbagai proyek strategis nasional. Hasil, penggunaan TKDN yang direalisasikan tahun 2021 mencapai 60% atau senilai Rp9,73 triliun. Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari mengatakan realisasi  TKDN Pertamina telah diverifikasi  seluruh oleh surveyer Indonesia. Realisasi tersebut mencakup Pertamina Group baik holding maupun subholding. "Salah satu bentuk komitmen Pertamina untuk memastikan implementasi penggunaan TKDN di perusahaan berjalan optimal adalah dengan menyusun dan mengimplementasikan Pedoman Pengelolaan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2020/" kata Heppy dalam keterangannya  di Jakarta, Senin (6/6). (Yetede)

Memanasnya harga minyak mentah di pasar global berpotensi kian menekan ekonomi nasional. Indonesia tercatat mengimpor signifikan produk hasil minyak, termasuk BBM. Indonesia sesungguhnya bisa keluar dari problem klasik defisit neraca migas. Salah satu caranya adalah memacu pengembangan mobil listrik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas Indonesia saat pandemi melonjak tajam dari US$ 14,25 miliar di 2020 menjadi US$ 25,52 miliar pada 2021. Sepanjang tahun lalu, defisit neraca perdagangan migas Indonesia mencapai US$ 13,25 miliar.

Krisis listrik yang melanda India turut mengangkat harga batubara. Ini tercermin dari harga batubara acuan (HBA) Juni 2022 yang naik 17% per ton menjadi US$ 323,91 per ton. Menurut Kementerian ESDM, pemerintah India telah meningkatkan jumlah impor batubara, seiring ketatnya suplai batubara dari produsen domestik untuk pembangkit listriknya. Selain itu, kenaikan HBA Juni juga dipengaruhi kebutuhan batubara China. Direktur Utama PT Harum Energy Tbk (HRUM) Ray Antonio Gunara tak menampik, krisis listrik di India menjadi peluang bagi HRUM untuk menggenjot penjualan ke negara tersebut. Dalam beberapa tahun ke belakang, HRUM tidak melakukan penjualan ke India. Ke depan, HRUM terus menjajaki peluang peningkatan ekspor ke India. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) Juni 2022 sebesar US$ 323,91 per ton. HBA terus mencetak rekor tertinggi sejak tahun lalu. Kondisi geopolitik menjadi salah satu faktor terus menguatnya harga batu bara. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan HBA Juni naik US$ 48,27 per ton dibandingkan Mei kemarin yang berada di level US$ 275,64 per ton. Agung menuturkan krisis listrik yang menimpa India akibat gelombang hawa panas turut mengerek permintaan batu bara Indonesia. Pemerintah India telah meningkatkan jumlah impor batu bara dikarenakan ketatnya suplai batu bara dari produsen domestik untuk pembangkitan listriknya. "Permintaan mereka juga naik lantaran PLTU disana mulai menumpuk stok batu bara untuk musim gugur. Apalagi adanya kebijakan penghapusan pajak impor batu bara di Tiongkok selama 9 bulan ke depan." jelasnya. (Yetede)

Meski masyarakat adat diakui dalam konstitusi, keberadaan mereka masih belum diakui sejumlah pemda. Ini berdampak pada minimnya penetapan wilayah adat, termasuk hutan adat yang menjadi ruang hidup bagi warga adat. Hutan bagi masyarakat adat diibaratkan sebagai sosok ibu yang memenuhi setiap kebutuhan hidup, baik ekonomi, kesehatan, sosial, maupun menjaga tradisi budaya, serta pengetahuan lokal akan alamnya. Di tengah masifnya kebutuhan ruang investasi berbasis lahan dan infrastruktur, perlindungan terhadap masyarakat adat dan hutan adat diperlukan. Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom, Papua, Servo Tuames (2/6) mengungkapkan, tak ada lagi hutan adat dalam jumlah yang sangat luas di Distrik Arso, Waris, dan Yaffi. Hutan-hutan adat terganti dengan pembangunan jalan Trans-Papua, pembukaan perkebunan sawit, dan tambang emas ilegal. ”Salah satu dampak terbesar pembukaan hutan adat secara masif di Keerom adalah terjadinya bencana banjir sejak tahun 2005. Kondisi Keerom kini tak seperti dulu lagi yang jarang terjadi banjir meskipun turun hujan deras selama berjam jam,” katanya.

Ketua Lembaga Adat Depati Muaro Langkap di penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, Jambi, Helmi Muid, mempertanyakan usulan Perda Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang hingga kini belum terwujud. Padahal, jika perda ini segera terbit, warga punya kekuatan hukum mengamankan hutan dari ancaman perusakan lingkungan. Ketiadaan perda pun membuat penetapan hutan adat berlarut. Ia mengatakan, pengajuan hutan adat di wilayah itu sudah menunggu empat tahun tanpa progres yang pasti. Wakil Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Adi Junedi, juga melihat lambatnya hak hutan adat. Padahal dari sisi persyaratan sudah lengkap. Adapun yang memakan waktu adalah proses verifikasi. Sebab, verifikasi dilakukan langsung tim dari pusat untuk turun ke lapangan. Antrean menjadi panjang karena banyak usulan dari berbagai daerah. Kasub-Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menambahkan, upaya percepatan penetapan hutan adat perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Sebab, banyak hutan adat yang secara administrasi saling tumpang tindih dengan wilayah lain. (Yoga)

Setelah penghentian program Subsidi Minyak Goreng Curah, pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng curah seharga Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg di seluruh wilayah Indonesia. Agar tepat sasaran, pemerintah mengantisipasi potensi penyelewengan minyak goreng dengan melibatkan penegak hukum dan pengawas keuangan serta memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah menemukan penyelewengan itu di DKI Jakarta, Jabar, dan Sumut. Di sisi lain, setelah keran ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya dibuka kembali, pemerintah berharap agar harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani kembali naik minimal Rp 2.500 per kg. Hal itu mengemuka dalam telekonferensi pers yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Minggu (5/6) sore.

Menurut Luhut, minyak goreng curah harga terjangkau dari hasil DMO akan didistribusikan ke daerah-daerah pelosok. Pemerintah akan mengganti dana biaya transportasi atau distribusi dengan pengalihan pungutan ekspor. Distributor besar (D1), distributor menengah (D2), hingga pengecer akan dilibatkan dalam penyaluran minyak goreng curah itu. Pencatatan dan pemantauannya akan dilakukan secara digital dan melibatkan pemda, Satgas Pangan, Polri, TNI, serta BPKP. Luhut juga menyebutkan, secara umum pendistribusian minyak goreng curah di sejumlah daerah berjalan baik. Upaya itu juga mampu menstabilkan harga minyak goreng tersebut mendekati harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 14.000 per liter dan Rp 15.500 per kg.

Meskipun begitu, ada sejumlah kasus yang membuat pemerintah dan penegak hukum turun tangan. Di DKI Jakarta, misalnya, harga minyak goreng curah masih tinggi kendati pendistribusiannya sudah sesuai target. ”Ada indikasi penimbunan dan pengalihan pendistribusian minyak goreng curah di luar titik atau wilayah target distribusi ke wilayah lain. Kami tengah mengejar pelakunya,” kata Luhut. Di Jabar, lanjut Luhut, ada dugaan praktik monopoli yang dilakukan D2. Praktik ini berpotensi membuat harga dan pasokan minyak goreng curah rentan dimanipulasi. Sementara di Sumut, minyak goreng curah dari produsen yang seharusnya disalurkan ke distributor, dibawa kembali oleh produsen. Minyak goreng tersebut diolah dan dikemas menjadi premium kemudian dijual dengan harga premium. (Yoga)