Laba bersih emiten tambang batubara sepanjang Januari hingga September 2023 merosot mengikuti penurunan harga batubara. Penurunan kinerja ini diprediksikan masih berlangsung pada kuartal akhir tahun ini. Terkini, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) melaporkan penurunan laba bersih menjadi US$ 405,83 juta. Realisasi ini tergerus 54,6% secara tahunan. Pendapatan ITMG pun turun sebesar 30,19% menjadi US$ 1,82 miliar. Penurunan kinerja juga dialami PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan koreksi laba bersih hingga 62,21% menjadi Rp 3,8 triliun. PT Indika Energy Tbk (INDY) juga bernasib sama. Bahkan, laba bersih INDY tergerus 72,26% secara tahunan menjadi sebesar US$ 93,83 juta per akhir September 2023. Sedangkan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) melaporkan pendapatan dan laba bersih yang kompak turun, masing-masing minus 15,76% dan minus 35,96%. Presiden Direktur dan Chief Executive Officer ADRO Garibaldi Thohir mengatakan, average selling price (ASP) ADRO turun 25%. Padahal, produksi dan penjualan batubara ADRO masing-masing naik sebesar 12% dan 11% menjadi 50,73 juta ton dan 49,12 juta ton. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan menilai, belum akan ada rebound signifikan kinerja emiten batubara di kuartal IV-2023. Biasanya, memang ada kenaikan permintaan batubara seiring masuknya musim dingin di negara-negara importir batubara seperti China, Jepang dan India. Proyeksi dia, harga rata-rata batubara Newcastle pada di kuartal IV-2023 berkisar di US$ 135 per ton.Kinerja emiten tambang batubara bisa terbantu dari sisi biaya tunai ( cash cost ), yang kemungkinan akan sedikit menurun. Ini karena ada normalisasi harga minyak dan penurunan royalty rate . Oleh karena itu, Rizkia lebih merekomendasikan emiten batubara yang mulai mendiversifikasikan bisnis seperti HRUM dan ADRO. Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan merekomendasikan hold saham PTBA dan dengan menurunkan target harga menjadi Rp 2.700 per saham.

Harga energi tertekan dalam sebulan terakhir. Kelesuan harga energi tertekan pelemahan permintaan global dan kondisi geopolitik di Timur Tengah yang tengah bergejolak. Melansir Bloomberg , harga minyak WTI masih bertengger di bawah US$ 80 per barel sejak pekan lalu. Kemarin (13/11), minyak sudah turun 10,41% ke US$ 77,36 per barel dalam sebulan. Nasib batubara juga serupa. Harga batubara bergerak di bawah US$ 130 per ton dalam dua pekan terakhir. Dalam sebulan, harga batubara sudah turun 14,8% ke US$ 129,50 per ton, kemarin (13/11). Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong mengatakan, harga energi pada umumnya tertekan oleh penurunan permintaan. Selain itu, Research and Development ICDX, Taufan Dimas Hareva menambahkan, tertekannya harga energi juga akibat situasi geopolitik. Dengan situasi geopolitik saat ini, kedua analis juga menilai tekanan pada harga energi masih berpotensi berlanjut. Bbila perang Israel-Hamas tereskalasi akan berpotensi memberikan dukungan pada harga. Lukman memproyeksikan harga minyak mentah di akhir tahun berpotensi kembali ke US$ 80 per barel–US$ 85 per barel. Support harga minyak berada di level US$ 75 per barel, sehingga harga saat ini berada di level lower range. Sementara gas alam diperkirakan berada di level US$ 3 per mmbtu. Sedangkan target harga batubara di kisaran US$ 110 per ton–US$ 120 per ton.

JAKARTA,ID-Penguatan kerja sama antardaerah (KAD) di bidang perdagangan beras bisa menjadi salah satu solusi menstabilkan harga pangan  tersebut secara nasional. Penguatan KAD itu di antaranya dapat dilakukan  melalui penyelenggaraan forum bisnis daerah (FBD)yang difasilitasi oleh pemerintah daerah (pemda)  dengan melibatkan para pelaku usaha di bidang pangan khususnya beras. FDB akan menjadi jembatan bagi daerah yang defisit beras untuk memperoleh pasokan dari wilayah surplus. Menurut Direksi Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang, perdagangan pangan antar daerah, termasuk beras, belum termasuk, belum berjalan maksimal karena minimnya informasi dan komunikasi. Hal ini tercermin dari adanya kabupaten yang surplus beras justru mengirimnya informasi dan komunikasi . Sarman menjelaskan, menjadi tugas pemda untuk meningkatkan KAD dibidang perdagangan beras dengan eksekutor nantinya adalah pelaku usaha atau kegiatan di sektor tersebut. (Yetede)

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI menilai langkah pemerintah mengendalikan harga gula pasir atau konsumsi di tingkat ritel modern sudah tepat. Namun, ke depan, pemerintah harus memiliki cadangan gula untuk mengantisipasi kenaikan harga gula jika sewaktu-waktu terjadi lagi. Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen menyatakan hal itu ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (10/11). Pernyataan itu terkait kebijakan relaksasi atau fleksibilitas harga acuan penjualan (HAP) gula konsumsi di tingkat konsumen yang dijual di ritel modern. Bapanas menetapkan HAP gula konsumsi bisa dijual ke konsumen Rp 16.000 per kg. Khusus wilayah Maluku, Papua, serta daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan pedalaman (3TP), fleksibilitas HAP tersebut dipatok Rp 17.000 per kg.

Sebelumnya, HAP gula konsumsi di tingkat konsumen Rp 14.500 per kg. Khusus wilayah Maluku,Papua, dan daerah 3TP, HAP-nya sebesar Rp 15.500 per kg. HAP itu ditetapkan Bapanas dan berlaku sejak 24 Juli 2023. Menurut Soemitro, kebijakan relaksasi harga gula konsumsi di tingkat ritel memang diperlukan. Kebijakan itu akan membuat pabrik-pabrik gula swasta dan milik negara yang mendapatkan penugasan impor gula mentah dan konsumsi mau memasarkan gula konsumsi ke pasar ritel. Dengan harga gula mentah dan konsumsi di tingkat internasional yang saat ini cukup tinggi, mereka akan merugi jika HAP gula konsumsi masih berkisar Rp 14.500-Rp 15.500 per kg. Apabila pasokan gula di pasar ritel  

Soemitro berpendapat, kenaikan harga gula pada tahun ini memang tidak bisa dihindari. Selain akibat dampak El Nino, kenaikan harga gula juga dipengaruhi lonjakan harga gula di tingkat internasional. Agar hal itu tidak terulang ke depan, pemerintah harus memiliki cadangan gula sendiri yang dikelola oleh ID Food atau Perum Bulog sebanyak 1-1,5 juta ton. Cadangan gula pemerintah (CGP) itu diharapkan bisa dipenuhi dari gula petani, bukan dengan cara mengimpor. ”Pemerintah bisa menyerap gula petani saat harga lelang gula berada di bawah harga acuan pembelian gula petani Rp 12.500 per kg,” kata Soemitro. (Yoga)

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyerahkan sejumlah bantuan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang terjadi. Selain penyerahan bantuan, kunjungan ini untuk berkoordinasi dengan pemda setempat mencari solusi menyeluruh permasalahan krisis pangan yang kerap terjadi di Papua. ”Kunjungan hari ini sebagai tindak lanjut. Sebelumnya pemerintah pusat dan daerah telah menyalurkan bantuan di lokasi kelaparan.  Sekarang yang terpenting mencari solusi agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy saat menyalurkan bantuan di Distrik Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Jumat (10/11). Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah daerah di Yahukimo dilanda bencana, seperti longsor dan kelaparan, akibat cuaca ekstrem. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami krisis pangan. Salah satu yang cukup disorot adalah musibah kelaparan yang mengakibatkan kematian massal di Distrik Amuma.

Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan ”Saat ini (isu kelaparan) sudah tertangani. Kebutuhan pangan masyarakat sudah kembali tercukupi”. Di rumah jabatan Bupati Yahukimo, rombongan Kementerian PMK dan dari kementerian ataupun badan negara lainnya menyerahkan bantuan bahan pokok, pakaian, obat-obatan, serta uang tunai Rp 1 miliar sebagai dukungan operasional penanganan kebencanaan. ”Fokus kami sekarang adalah menangani krisis pangannya karena ini terus berulang di sejumlah wilayah di Papua. Kami sudah berkoordinasi menyiapkan gudang (pangan) di sejumlah titik. Tempat paling ideal itu dekat bandara. Jika ada bencana, langsung bisa disalurkan,” ujar Muhadjir. Di sisi lain, kunjungan ini sekaligus untuk mencari solusi jangka panjang untuk penanganan yang tengah dikoordinasikan dengan lintas kementerian, lembaga, dan pemda setempat. Rencananya, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari pengembangan varietas lokal yang lebih tahan iklim hingga penyuluhan soal teknologi tepat guna yang dibutuhkan untuk pengolahan bahan pangan agar lebih awet. (Yoga)

Dua proyek hilirisasi nikel yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sultra molor dari target. Meski diinisiasi sejak 2022, dua proyek dengan investasi puluhan triliun ini masih dalam pengurusan dokumen lingkungan. Investasi di wilayah ini dikhawatirkan tidak akan memenuhi target. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sultra Parinringi mengatakan, di Sultra saat ini ada sejumlah PSN, terutama hilirisasi nikel. Namun, ada dua PSN tidak berjalan sesuai jadwal. ”Ada kawasan industriterpadu PT Nusantara Industri Sejati (NIS) di Motui, Konawe Utara, dan PT Kendari  Kawasan Industri Terpadu (KKIT) di Kendari.

Berdasarkan target, keduanya harusnya sudah jalan dan konstruksi, tetapi sampai sekarang belum ada (fisik),” katanya, Jumat (10/11). Kedua proyek hilirisasi nikel ini dimulai sejak 2022. Kawasan industri di Motui, Konawe Utara, bahkan diresmikan Wapres Ma’ruf Amin. Kedua PSN ini diharapkan menyumbang investasi hingga puluhan triliun rupiah. Dengan status PSN, seharusnya bisa lebih cepat. Sebab, pelaksana mendapatkan berbagai kemudahan, termasuk perizinan. Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada investasi di Sultra. Pada 2023, Sultra ditargetkan menggaet investasi Rp 21,7 triliun, naik dari Rp 18 triliun tahun lalu. Hingga triwulan III-2023, investasi baru 60 % atau sekitar Rp 15 triliun. (Yoga)

Transaksi saham masih mendominasi nilai transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sepanjang tahun 2023, total nilai transaksi di BEI mencapai  Rp 2.179,63 triliun per Jumat (10/11). Transaksi saham di seluruh pasar berkontribusi paling besar senilai Rp 1.826,43 triliun. Menyusul transaksi waran menjadi kontributor terbesar kedua yang mencapai Rp 7,38 triliun. Ini cuma 0,57% dari seluruh total transaksi BEI.  Sementara waran terstruktur hanya mencapai sekitar Rp 572,86 miliar. Di kategori derivatif, BEI juga memiliki empat produk, yaitu  IDX LQ45 Futures, IDX30 Futures, Indonesia Government Bond Futures dan Basket Bond Futures. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik menuturkan untuk menggenjot transaksi di pasar waran terstruktur hingga derivatif, ke depan BEI akan menggencarkan sosialisasi. Nah, agar mendorong pasar keuangan derivatif, BEI tengah mengodok produk baru yaitu single stock future. Secara sederhana, single stock futures merupakan saham tunggal yang dijadikan kontrak derivatif. Ada dua kontrak yang dapat diikuti oleh kalangan investor. Pertama kontrak beli (long) dan kontrak jual (short). Biasanya kontrak long bisa diambil ketika pasar berpotensi bullish. Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi melihat, minimnya nilai transaksi di pasar derivatif mengindikasi, produk-produk tersebut kurang diminati oleh investor lokal maupun asing. Ada beberapa penyebab. Pertama,  investor ritel belum familiar dengan produk turunan seperti futures, ETF hingga produk waran tersruktur karena kurangnya sosialisasi. "Kedua, tingginya risiko yang melekat pada produk futures, ETF dan waran terstruktur karena bersifat leverage," kata Reza. Arjun Ajwani, Research Analyst Infovesta Kapital Advisori menilai, rendahnya likuiditas produk tersebut,  selain saham di pasar reguler, bukan  fenomena yang baru di pasar modal. 

Adu balap produksi dan impor beras bakal mewarnai tahun politik 2024. Tahun depan, Kementan menargetkan produksi beras nasional sebanyak 35 juta ton. Di tahun yang sama, pemerintah juga mengalokasikan impor beras sebanyak 2 juta ton Pada tahun ini, produksi beras nasional diperkirakan berkurang 650.000 ton menjadi 30,9 juta ton akibat dampak La Nina dan El Nino. Di tahun yang sama, pemerintah telah menambah alokasi impor beras dari 2 juta ton menjadi 3,5 juta ton. Target produksi beras 35 juta ton dikemukakan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (8/11). Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu sebanyak 31 juta ton. Untuk mengejar target itu, Kementan menggulirkan sejumlah upaya, mulai dari percepatan tanam yang dimulai tahun ini, pemberian insentif bagi petani yang melaksanakan program percepatan tanam, hingga merealokasi dan meminta tambahan anggaran.

Menurut Amran, Kementan telah menggulirkan gerakan nasional percepatan tanam padi di 10 provinsi seluas 569.374 hektar (ha). Per 4 November 2023, realisasi luas tanam mencapai 430.235 ha. Produksi gabah kering giling diperkirakan sebanyak 3 juta ton atau setara 1,5 juta ton beras. Kementan juga akan memberikan insentif berupa bantuan benih padi dan pupuk bagi petani yang melakukan percepatan tanam pada November dan Desember 2023. Hal itu tentu saja dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan juga hujan yang mulai terjadi sejak akhir Oktober 2023. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pemerintah telah menugasi Bulog mengimpor beras 2 juta ton pada 2024. Impor beras itu baru berupa penugasan, jadi tidak serta-merta akan dilakukan Bulog. ”Kalau tahun depan ada produksi gabah atau beras dari dalam negeri, kami akan serap sehingga tidak perlu impor sebanyak itu. Namun, kami butuh jaminan atau kepastian produksi (gabah atau beras) di dalam negeri,” kata Budi. (Yoga)