Kebutuhan jaringan kelistrikan yang masif untuk mendistribusikan listrik dari energi baru terbarukan atau EBT dalam transisi energi membuat pemerintah memasukkan kembali skema bisnis pemanfaatan bersama jaringan listrik atau power wheeling.n Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memasukkan skema power wheeling dalam revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, setelah dihilangkan karena berpotensi merugikan keuangan PT PLN (Persero). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa rumusan mengenai ketentuan kerja sama jaringan (open access) secara umum mengatur tentang keharusan pemegang wilayah usaha memenuhi kebutuhan konsumen atas listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan (EBET). Kemudian, apabila pemegang wilayah usaha tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, konsumen dapat diberikan pasokan listrik melalui point-to-point, kerja sama pemanfaatan aset pembangkit listrik atau perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan pemegang wilayah usaha lain. “Mekanisme tersebut dilakukan melalui usaha transmisi dan/atau distribusi atau power wheeling,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (20/11). Untuk pelaksanaan power whee­ling, kata Arifin, wajib dibuka akses penyaluran listrik dari sumber EBET dengan mengenakan biaya yang nantinya diatur oleh pemerintah. Skema power wheeling sebenarnya sempat ditarik dari usulan revisi Undang-Undang EBET lantaran mendapat evaluasi dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ketika itu menganggap skema bisnis tersebut dapat merugikan PT PLN (Persero). Kala itu, Arifin sempat menegaskan posisi pemerintah yang tidak memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET. 

Di sisi lain, skema power wheeling memang dinantikan oleh produsen listrik swasta. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berpendapat bahwa skema bisnis power wheeling bakal membuka luas peluang investasi swasta pada pembangkit EBT. “Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari industri tersebut. Apalagi, hal itu terkait dengan kelangsungan industri di Tanah Air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang perlu dilakukan agar dapat membantu PLN untuk memenuhi permintaan listrik EBT tersebut,” kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa power wheeling lebih menguntungkan produsen listrik swasta, karena bisa menjual langsung listrik yang dihasilkan ke konsumen, tanpa harus membangun jaringan transmisi dan distribusi sendiri. Persoalan jaringan kelistrikan atau grid berbasis energi baru terbarukan memang menjadi program prioritas yang akan diajukan oleh PLN untuk mendapatkan pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Dengan kebutuhan anggaran hingga US$6,5 miliar dan target beroperasi secara komersial pada 2029, pembangunan grid EBT Sumatra—Jawa dianggap lebih urgen dibandingkan dengan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih. Terlebih, tidak banyak investor yang meminati proyek tersebut. Sekretariat JETP menilai kebijakan domestic price obligation (DPO) batu bara tersebut dapat menghambat proses transisi energi. Spesialis Pendanaan dan Kebijakan Sekretariat JETP Elrika Hamdi mengatakan bahwa kebijakan DPO bermasalah karena menciptakan ilusi bahwa harga batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) murah dan stabil padahal, harga komoditas emas hitam itu bergerak fluktuatif, sehingga menciptakan ketidakstabilan.

Pertemuan bilateral yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joseph R. Biden menghasilkan keputusan vital untuk mineral penting asal Indonesia yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dunia. Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk bekerja sama terkait dengan pasokan mineral penting dalam balutan critical mineral agreement (CMA) yang memungkinkan sumber daya mineral nasional masuk ke Negeri Paman Sam.Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, CMA bakal memberikan akses kepada mineral penting Indonesia masuk ke pasar AS untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kendaraan listrik untuk jangka panjang, kendati kedua negara belum memiliki perjanjian perdagangan bebas. Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Indonesia memang diketahui sedang mengajukan proposal perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited free trade agreement dengan AS agar produk turunan mineral penting dari dalam negeri bisa mendapatkan insentif daru Infl ation Reduction Act (IRA). Pada Maret 2023 juga pemerintah AS melengkapi kebijakan IRA dengan memasukkan ketentuan larangan untuk mendapatkan insentif kendaraan bagi produk yang dibuat dengan memanfaatkan rantai pasok dari perusahaan berkategori entitas asing yang menjadi perhatian.Dilansir dari Bloomberg, kerja sama dengan AS tersebut bakal ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan melakukan penelusuran sumber nikel dan mendorong produsen lokal untuk menggunakan standar pertambangan dunia.

Septian Hario Seto, Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan setiap ton penjualan bijih nikel nantinya akan ditelusuri asalnya dengan menggunakan sistem informasi mineral dan batu bara antarkementerian/lembaga (Simbara). Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis CMA yang dilakukan antara Indonesia dan AS bisa berjalan mulus, karena Negara Adidaya tersebut memerlukan mineral penting dari Indonesia untuk memastikan perkembangan kendaraan listrik di negerinya berjalan sesuai harapan. Dia pun mengaku sudah melakukan perbincangan dengan Koordinator Khusus Presiden AS untuk Infrastruktur Global dan Keamanan Energi di Departemen Luar Negeri AS Amos Hochstein, serta Penasihat Keamanan AS Jack Sullivan untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam hal penghiliran. Sekadar diketahui, berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yakni 21 juta metrik ton pada 2022 atau setara 22% cadangan global. Investasi miliaran dolar AS pun telah mengalir ke Indonesia untuk mengolah nikel menjadi baterai. Namun, industri smelter di dalam negeri masih didominasi oleh perusahaan Tiongkok, sehingga produk Indonesia berisiko tersingkir dari pasar AS dan Eropa. Misalnya saja Ford Motor Co. diketahui mengambil saham di pabrik baterai nikel di Indonesia yang dibangun oleh Vale SA dan Zhejiang Huayou Cobalt Co., sedangkan BASF SE dan Eramet SA berencana menghabiskan US$2,6 miliar untuk membangun kilang nikel kobalt di negara tersebut.

Di balik kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di dalam negeri, harga minyak goreng masih cukup terjaga baik. Namun, bukan berarti baik-baik saja. Masih ada ”selilit” di balik terkendalinya harga minyak goreng hasil olahan sawit ini. Tak seperti beras, gula, cabai rawit, cabai merah, dan jagung pakan, harga minyak goreng cukup terkendali. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 17 November 2023, harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp 14.500 per liter, Minyakita Rp 15.500 per liter, dan minyak goreng premium Rp 20.600 per liter. Hal itu terjadi lantaran harga CPO dunia sudah tak setinggi tahun lalu. Selain itu, pemerintah juga masih menggulirkan program Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR), yang berjalan beriringan dengan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) minyak goreng.

Kemendag menargetkan pemenuhan DMO minyak goreng itu sebanyak 300.000 ton per bulan. Pada Oktober 2023, rata- rata realisasi pemenuhan DMO itu mencapai 87,51 %. Untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng pada tahun politik 2024, pemerintah akan melanjutkan program MGKR dan DMO. Hal ini penting agar harga minyak goreng sawit tak ikut melonjak, seperti harga sejumlah komoditas lain. Meski demikian, kebijakan lama pengendalian harga minyak goreng telah meninggalkan ”selilit”. Hal itu mulai dari utang pemerintah kepada peritel, kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada 2022, hingga gugatan perusahaan sawit besar terhadap pemerintah. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut pemerintah masih belum membayar utang Rp 344 miliar kepada para peritel. Utang itu terkait dengan pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng dalam program Minyak Goreng Satu Harga untuk mengendalikan lonjakan harga minyak goreng pada 2022. (Yoga)

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengajak para pelaku industri migas menyiapkan beragam program pengembangan masyarakat agar memberikan dampak positif yang lebih berkelanjutan. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus mengatakan bahwa selama beroperasi di wilayah Sumbagut, SKK Migas telah menyelenggarakan sejumlah program pengembangan masyarakat (PPM) di lima provinsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Pengembangan UMKM menjadi salah satu materi PPM yang dilaksanakan di wilayah Sumbagut. Masyarakat difasilitasi pengembangan batik, kerajinan, hingga kuliner sesuai dengan potensinya. Sebagai bagian dari upaya mengajak para pelaku industri migas agar semakin giat mengembangkan program PPM, SKK Migas menggelar Forum Tanggung Jawab Sosial (TJS)/Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Industri Hulu Migas 2023. Forum ini menjadi wadah semua elemen berbagai ide dan inovasi tentang implementasi program pengembangan masyarakat (PPM). Menurut Rikky, Forum TJS menjadi ajang refleksi pelaku usaha di industri migas, sekaligus sebagai wadah mengimplementasikan aspirasi dari stakeholder agar program PPM terus berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rikky melanjutkan, ada tiga milestone penting yang belum ada di tempat lain dan hanya dilakukan oleh SKK Migas - KKKS Wilayah Sumbagut. Ketiganya mencakup Forum Stakeholder - Northern Sumatra Forum, Karya Buku Etnografi “Dinamika Masyarakat” yang telah terbit untuk referensi sosial investor/praktisi migas, dan Penghargaan PPM Award bagi Program Unggulan dan CDO Terbaik.SKK Migas juga menggelar Anugerah Program Pengembangan Masyakarat Terbaik dalam Forum Tanggung Jawab Sosial (TJS)/Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Industri Hulu Migas 2023. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Yanin Kholison, mengatakan bahwa praktik yang baik dan tidak baik dari program TJS harus disaring. Program yang baik dapat menjadi inspirasi dan percontohan, sedangkan yang kurang baik musti diperbaiki.Dalam Forum TJS/PPM Industri Hulu Migas 2023, SKK Migas juga menggelar agenda Photo dan Reels Competition. Lomba ini diikuti oleh 241 pendaftar, dengan total 216 peserta yang berpartisipasi melalui 456 karya yang dikumpulkan.

Ekspor nonmigas Indonesia terus menunjukkan tren penurunan sejak Oktober 2022. Perlambatan ekonomi dan permintaan global juga masih berpotensi menekan kinerja ekspor. Nilai ekspor nonmigas pada Oktober 2023, menurut BPS, adalah 20,78 miliar USD, naik 7,42 % dibandingkan September 2023, tetapi turun11,36 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ekspor nonmigas yang menyumbang 72,37 % total ekspor ini menyebabkan nilai ekspor Indonesia per Oktober 2023 turun 10,43 % dibandingkan periode sama 2022, menjadi 22,15 miliar USD, kendati meningkat 6,76 % dibandingkan September 2023. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2023, yakni 214,41 miliar USD, juga turun 12,15 % dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022, dengan ekspor nonmigas turun 12,74 %.

Penurunan nilai ekspor Indonesia yang lebih dipicu oleh penurunan harga komoditas ketimbang volume ini tampaknya sejalan dengan fenomena normalisasi harga komoditas global. Harga komoditas di pasar dunia sempat melonjak ke rekor tertinggi pada 2022, terutama sebagai akibat disrupsi rantai pasok global menyusul perang Rusia-Ukraina dan Covid-19. Berlanjutnya tekanan terhadap ekspor masih harus terus kita waspadai, terutama dengan masih tingginya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia karena bisa menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,7 % di triwulan II menjadi 4,94 % di triwulan III-2023 (terendah dalam dua tahun terakhir) juga karena kontraksi ekspor, selain akibat melemahnya konsumsi rumah tangga. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global menyebabkan turunnya pula permintaan barang dan jasa.

Dari sisi fundamental, kinerja ekspor Indonesia selama ini menunjukkan rapuhnya posisi kita karena masih sangat tingginya ketergantungan kita pada ekspor komoditas sehingga rentan terhadap fluktuasi dan gejolak harga komoditas global. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekspor, hal yang sudah lama kita sadari, tetapi belum sepenuhnya berhasil kita lakukan hingga sekarang. Alarm lain yang perlu kita perhatikan adalah pertumbuhan ekonomi kita yang semakin didominasi sektor jasa, sedangkan sektor industri pengolahan terus menurun, sejalan dengan tren deindustrialisasi yang terjadi sejak 2002. (Yoga)

JAKARTA,ID-Industri nikel menghadapi tantangan berat pada 2023, seiring turunnya harga komoditas ini di pasar global hingga 35%, dipicu penurunan permintan dari industri baja tahan karat dan mobil listrik (electric vehicle/VE). Selain itu, pasokan nikel dari Indonesia terus bertambah, menyusul megaekspansi yang dilakukan para pemain asal China. Berdasarkan data tradingeconomics.com, harga nikel jebol dibawah sejak 2021. Dalam setahun terakhir, harga nikel merosot 29% menjadi US$ 17.160 per ton dari US$ 24.262 per ton. Adapun secara year on date (ytd) harga nikel anjlok 35% dari sebelumnya US$ 26.557 per ton. Dengan harga nikel di level US$ 18 ribu per ton sekitar sepertiga pemain nikel di Indonesia akan mencetak kas negatif. Kemudian, jika harga nikel melorot lagi  menjadi US% 15 ribu per ton, sebanyak 40% pemain nikel di Indonesia akan masuk ke jurang kerugian. (Yetede)

JAKARTA,ID. Pemerintah secara konsisten memacu geliat hilirisasi komoditas ekspor sumber daya alam sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya normalisasi harga komoditas . Tekanan perekonomian global membawa dampak terhadap fluktuasi harga komoditas, sehingga hilirisasi diharapkan turut menjadi bantalan untuk kinerja perdagangan Indonesia dengan seluruh mitra negara dagang. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, sejak awal tahun 2023, pemerintah telah menyadari dan mengantisipasi bahwa tahun ini ekspor Indonesia akan mengalami penurunan yang pada akhirnya  akan mempersempit surplus perdagangan. "Ke depan hilirisasi akan terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor Indonesia, dan untuk menghasilkan produk ekspor bernilai tambah tinggi," kata Ferry kepada Investor Daily pada kamis (16/11/2023). (Yetede)

Upaya pemerintah melaksanakan transisi energi mendapatkan tambahan tenaga setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Pascabertemu Presiden Joseph R. Biden, Indonesia dipastikan membawa pulang komitmen investasi miliaran dolar AS untuk salah satu aksi penanggulangan perubahan iklim tersebut.Kementerian Luar Negeri menyampaikan setidaknya ada enam dokumen kerja sama antarpemerintah (government-to-government/GtG) yang disepakati, termasuk kesepakatan pembentukan comprehensive strategic partnership, kerja sama di bidang kesehatan, ESDM, maritim, dan kebudayaan.Khusus untuk dunia bisnis, ada kesepakatan kerja sama dengan total nilai US$25,85 miliar guna mempercepat transisi energi melalui investasi pembangunan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS), pengembangan kilang petrokimia, pengolahan nikel untuk baterai kendaraan listrik, serta pembangunan modul dan panel surya di Tanah Air. Bahkan, Pemerintah Amerika Serikat (AS) juga memastikan percepatan realisasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang sudah disepakati sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 di Bali. Kemitraan tersebut nantinya bakal memobilisasi pendanaan hingga US$20 miliar dari publik dan swasta. Presiden Jokowi pun merasa senang dengan komitmen ExxonMobil mengembangkan fasilitas CCS dan kilang petrokimia di Indonesia. Saat bertemu dengan Chairman ExxonMobil Corporation Darren Woods, Jokowi berharap investasi tersebut bisa membantu Indonesia memenuhi target net zero emission. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan pemerintah akan memfasilitasi rencana investasi ExxonMobil di Indonesia, karena perusahaan asal Negeri Paman Sam itu juga ingin mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan infrastruktur hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.Dalam pengembangan fasilitas CCS, ExxonMobil menggandeng PT Pertamina (Persero) agar bisa mengoptimalkan potensi di Laut Jawa dengan potensi penyimpanan CO2 hingga 3 giga ton. Jack P. Williams, Senior Vice President ExxonMobil Corporation berharap kerja sama yang dilakukan oleh pihaknya dan Pertamina bisa mengurangi emisi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan seluruh kawasan.Hal senada disampaikan Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall yang menyebut rencana kerja sama itu bakal meningkatkan pertumbuhan industri domestik, serta kapasitas penangkapan karbon di Asia Pasifi k. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, proyek tersebut berpeluang untuk menyimpan CO2 di wilayah strategis, dengan pengembangan CCS Hub di wilayah Jawa yang dekat dengan lokasi industri. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pentingnya kepastian kebijakan dan regulasi dalam proses realisasi investasi AS di Indonesia yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang.