Hasil pendataan dan pemadanan data yang dilakukan PT Pertamina (Persero) menunjukkan pembelian elpiji 3 kg atau elpiji bersubsidi relatif merata pada desil 1-7 atau 7 kelompok pendapatan terendah (dari 10). Namun, masih tercatat pembeli elpiji melon yang berasal dari desil 10 atau kelompok terkaya, padahal elpiji jenis itu diperuntukkan bagi warga tak mampu. Desil (1-10) ialah pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan pendapatan. Desil 1 berarti 10 % penduduk termiskin, sedangkan desil 10 berarti 10 % penduduk terkaya. Berdasarkan profiling konsumen rumah tangga oleh Pertamina, diketahui mayoritas pembeli elpiji berasal dari desil 1-7 dengan jumlah relatif merata. Pada desil 7, terdapat 2,64 juta NIK yang membeli elpiji 3 kg (10 % dari desil itu). Pada desil 8 terdapat 0,71 juta NIK (3 %), desil 9 sebanyak 0,61 juta NIK (2 %) dan desil 10 sebanyak 0,32 juta NIK (1 %). Data itu dipaparkan Pertamina dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5).

Pertamina tengah menjalankan program subsidi tepat elpiji 3 kg, yang telah dimulai Januari 2024. Salah satu tujuannya, memetakan konsumen pembeli elpiji 3 kg yang hingga kini distribusinya bersifat terbuka. ”Walaupun masyarakat komplain dan sebagainya, kami tetap menjalankan pendataan dengan pembelian (elpiji 3 kg) menggunakan KTP sehingga kita bisa dapat pemetaan bahwa dari desil 1 sampai desil 10, itu semua menikmati. Itu sebagai tahapan awal pemetaaan sehingga nanti bisa terlihat ada yang kurang tepat sasaran,” kata Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat. Menurut dia, data yang dipadankan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) itu nantinya dapat digunakan pemerintah jika ingin mengubah sistem distribusi elpiji dari yang saat ini terbuka menjadi langsung atau tertutup. (Yoga)

Pemerintah memperbarui acuan ekspor dan impor komoditas yang dibutuhkan masyarakat dan industri melalui Perpres No 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Neraca dapat diubah dalam kondisi tertentu, termasuk program prioritas pemerintah. Regulasi baru yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 21 Mei 2024, mengganti Perpres No 32 Tahun 2022 tentang hal yang sama dan berlaku mulai 20 Juni 2024. Neraca komoditas merupakan data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Data dan informasi itu harus terverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pelaku usaha atau asosiasi.

Fungsi neraca sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan impor serta acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional. Neraca itu bisa jadi acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional dan acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor. Dalam Pasal 24 Perpres No 61/2024 tercantum, neraca komoditas yang ditetapkan pemerintah dapat diubah dalam kondisi tertentu, berupa bencana alam, bencana nonalam, investasi baru, program prioritas pemerintah, dan kondisi lainnya, meliputi pengajuan baru dan pengajuan perubahan rencana kemudahan. Bisa juga berupa pengajuan kembali permohonan usulan rencana kebutuhan yang sebelumnya ditolak.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, Sabtu (25/5) mengatakan, prinsip dasar perpres itu menjaga keseimbangan kebutuhan dan produksi komoditas yang dibutuhkan masyarakat dan industri. Agar keseimbangan itu terjaga baik, data neraca komoditas harus akurat. ”Akurasi data neraca itu penting lantaran bakal menjadi penentu tepat atau tidaknya kebijakan impor atau ekspor komoditas. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan produsen atau industri di dalam negeri,” ujarnya. Prinsip serupa berlaku pada neraca komoditas terkait program-program prioritas pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur, misalnya, impor besi-baja untuk proyek itu harus terukur agar tidak merugikan industri besi-baja domestik. (Yoga)

Para buruh terlihat mengaduk beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (24/5/2024). Badan Pangan Nasional sedang menyiapkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras terbaru bersama kementerian dan lembaga lainnya, yang akan menjadi acuan untuk bulan juni  2024 dan seterusnya. Kenaikan HET beras dilakukan untuk menjaga kesejahteraan petani dan peternak agar harga beras tetap wajar. (Yoga)

Harga emas yang menjadi komoditas investasi favorit masyarakat Indonesia terjerembap setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada pekan lalu. Pengamat memprediksi penurunan harga akan terus berlanjut imbas perbaikan data ekonomi di AS. Harga emas di pasar spot pada Jumat (24/5) turun menjadi 2.330 USD per troy ons, mendekati posisi terendah dalam dua minggu terakhir. Pada Senin (20/5) harga emas batangan mencapai rekor tertinggi, di 2.449,89 USD per troy ons dan menyebabkan kenaikan 14 % sejak awal tahun. Perubahan harga emas ikut tertransmisi ke harga emas dalam negeri. Situs Logam Mulia, milik PT Aneka Tambang Tbk, Jumat, mencatatkan penurunan harga emas batangan satu gram sebesar Rp 20.000 menjadi Rp 1.325.000, kembali seperti harga di pertengahan Mei.

Ahli strategi komoditas di TD Securities, Daniel Ghali, mengatakan, penurunan harga terjadi karena aksi jual emas oleh para investor yang khawatir dengan data ekonomi AS terbaru. Pada Kamis (23/5), data awal S&P Global untuk manufaktur, jasa, dan Indeks Manajer Pembelian (PMI) komposit bulan Mei menunjukkan peningkatan aktivitas bisnis di AS. Pada saat yang sama, jumlah pengangguran di AS lebih sedikit daripada perkiraan sehingga menunjukkan kekuatan di pasar tenaga kerja. Situasi tersebut juga mengindikasikan kecenderungan kenaikan inflasi yang dapat disusul kenaikan suku bunga. Beberapa pejabat bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), menyampaikan hal tersebut dalam risalah rapat bulanan mereka. Investor emas pun semakin khawatir dengan penurunan suku bunga AS akibat menguatnya aktivitas bisnis di sana. (Yoga)

Antrean kendaraan terlihat mengular di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Rabu (22/5/2024). Sejumlah pengemudi telah mengantre hampir 24 jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Setiap mobil dibatasi hanya dapat membeli maksimal 20 liter untuk bahan bakar jenis pertalite. (Yoga)

Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PFTI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur (Jatim) yang segera beroperasi barulah tahap sangat awal dari upaya hilirisasi  dan industrialisasi terhadap komoditas mineral tembaga. Setelah itu, diperlukan  sinergitas dengan sektor-sektor industri lain yang siap untuk menyerap produk lanjutan yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi. Untuk itu, diperlukan peta jalan (roadmap) yang akan menjadi pedoman dan memberi arah bagi para pelaku industri agar bisa terlibat secara efektif dalam proses hilirisasi dan industrialisasi.

Hingga kini, pemerintah dinilai belum memiliki peta jalan hilirisasi  yang komprehensif. Sehingga, kebijakan hilirisasi  yang diambil, terkait nikel misalnya, lebih karena mengikuti tren kendaraan listrik dunia. Direktur Ekskutif ReforMiner Institute Komaida Notonegoro menyatakan, yang terpenting untuk dilakukan pemerintah adalah menyinergikan industri pengguna dengan produk-produk yang dihasilkan smelter. "Sejauh ini, saya melihat roadmap-nya belum cukup jelas atau clear. Kira-kira arah kebijakan industri nasional kemana, terus kemundian link-nya dengan industri smelter seperti apa?," ujar Komaidi. (Yetede)

Industri hilir rumput laut nasional membutuhkan deregulasi kebijakan agar bisa memanfaatkan besarnya permintaan besarnya permintaan komoditas itu di pasar internasional. Deregulasi itu di antaranya dengan mengecualikan semua HS Code terkait rumput  laut dan produk turunannya dari ketentuan devisa hasil ekspor (DHE). Merujuk riset Future Market Insights, nilai pasar rumput laut global 2023 mencapai US$ 7,79 miliar dan akan menjadi US$ 19,66 miliar pada 2033 atau memilih tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 9,7% sepanjang 2023-2033. Menurut Ketua Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) Mc Donnny W Nagasan, pasar global  rumput laut terutama hidrokoloid sangat besar dan terus berkembang. Hal itu didorong berbagai faktor, termasuk naiknya permintaan makanan olahan serta penggunaan minyak dan gas. Contohnya CAGR 2018-2030 untuk karagenan bisa US$ 11,27 per kilo gram dan agar US$ 21,04 per kg. Indonesia bisa memanfaatkan peluang itu dengan memacu ekspor. (Yetede)