Komisi I DPR secara internal membahas gangguan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah sepekan ini belum bisa teratasi. Gangguan yang disebabkan serangan ransomware itu hingga kini diduga menyebabkan terjadinya kebocoran data. Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid, Rabu (26/6) menyebutkan, pihaknya akan memanggil Kemenkominfo selaku pengelola PDN serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Kamis ini untuk mendalami serangan siber terhadap PDN. Komisi I juga akan mendengarkan langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. ”Jadi, (Kamis) penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengungkapkan, Komisi I telah membahas serangan terhadap PDN secara internal.

Hal itu disebabkan ada indikasi kebocoran data di sejumlah instansi negara sebagai dampak dari serangan siber terhadap PDN. ”Karena itu, Komisi I membahas fenomena itu secara internal,” ucap Hasanuddin. Setelah terjadi serangan terhadap peladen (server) PDN, muncul klaim dari akun Moonz Haxor yang menyatakan memiliki data Badan Intelijen Strategis (Bais TNI) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri. Data hasil peretasan itu disebutkan telah dijual dalam suatu forum di situs gelap atau dark web. Sejak Sabtu (22/6), Moonz Haxor telah mengunggah kiriman penjualan data Inafis Polri seharga 1.000 USD. Ia mengklaim mendapatkan foto wajah anggota Inafis, sidik jari, dan surat elektronik. Data Bais TNI diakui telah diunggah pada Senin (24/6). Basis data dari 2.000 pengguna dijual 1.000 USD, jika ditambah dokumen rahasia berukuran 33,7 gigabyte menjadi 7.000 USD. (Yoga)

Beberapa tahun lalu potensi serangan siber terhadap berbagai instansi vital dan publik telah diungkapkan. Namun, peringatan itu sepertinya diabaikan. Penyanderaan data atau ransomware dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi lembaga publik, swasta, serta infrastruktur penting yang menjadi sandaran masyarakat saat ini. Aksi ini telah berulang kali melumpuhkan sistem layanan publik demi meraup uang tebusan bagi pelakunya. Saking seriusnya aksi ini, Sekjen PBB Antonio Guterres di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB, Kamis (20/6) menyoroti bahaya ransomware sebagai salah satu aksi paling mengancam bagi layanan publik saat ini (Kompas.id, 24/6/2024).

Serangan yang menimpa berbagai lembaga milik pemerintah di sejumlah negara, termasuk Indonesia yang tengah mengalami serangan ransomware, mengingatkan kita soal seruan berbagai kalangan soal potensi ancaman berupa serangan siber sejak beberapa tahun lalu. Ancaman itu tidak main-main.Mereka benar-benar melakukan serangan dan kini beberapa layanan menjadi lumpuh. Sepanjang tahun 2023 disebutkan jumlah uang tebusan yang dibayarkan dalam aksi ransomware mencapai 1,1 miliar USD atau Rp 18 triliun. Aksi ransomware adalah peretasan sebuah sistem komputer. Aksi itu biasa disertai pelumpuhan sistem hingga pencurian atau penahanan data.

Sistem akan dikembalikan setelah si pemilik sistem membayar sejumlah uang tebusan ke pelaku. Melihat cara mereka dan dampak yang diakibatkan, dunia perlu melakukan langkah bersama untuk membatasi serangan ini. Serangan ke obyek vital sangat mungkin terjadi. Tak hanya merusak sistem, serangan yang lebih canggih bisa saja merusak fasilitas fisik. Di tengah berbagai masalah global, seperti perubahan iklim, pandemi, konflik geopolitik, dan disrupsi teknologi, serangan siber perlu menjadi masalah bersama. Bila sekarang sebuah negara diserang, sangat mungkin negara lain menjadi korban berikutnya (Yoga)

Pemerintah mengakui gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang terjadi sejak Kamis (20/6) disebabkan serangan siber perangkat keras perusak atau ransomware brain cipher, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Saat ini pemerintah masih fokus pada pemulihan dan mengabaikan permintaan tebusan dari pelaku peretas sebesar 8 juta USD atau Rp 131,6 miliar. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (24/6), pihaknya masih terus fokus pada pemulihan PDNS. ”Gangguan ini disebabkan oleh serangan siber ransomware brain cipher, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Kami mengetahuinya setelah meneliti sampel,” katanya. Lockbit merupakan salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019.

Grup operator ransomware ini sudah mengeluarkan Lockbit dan Lockbit 2.0. Terakhir, grup itu mengeluarkan versi terbaru, Lockbit 3.0, yang juga penyebab gangguan di Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu, dimana data nasabah BSI hilang dan layanan terganggu beberapa hari. Dalam hal pemulihan, BSSN telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Menurut dia, peretas meminta uang tebusan 8 juta USD, tapi permintaan itu tak akan dipenuhi. Menkominfo Budi Arie Setiadi, di Istana Negara, Jakarta, kemarin, menegaskan, pemerintah tak akan memenuhi permintaan peretas. Ia juga membantah jika sistem proteksi data nasional disebut lemah. ”Jangan salah, ini bukan PDN, tapi PDNS 2 di Surabaya, bukan PDN. Ini PDNS karena sedang dibangun PDN-nya,” ujarnya. (Yoga)

Hingga kini, gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kemenkominfo belum dapat diatasi. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan, dari proses analisis berdasarkan bukti digital belum dapat disimpulkan penyebab gangguan pada sistem di PDN tersebut. Melihat gangguan yang ada, pengamat keamanan siber menilai, sistem di peladen (server) PDN mengalami serangan ransomware. Hal itu terindikasi dari sistem peladen PDN yang tiba-tiba tak berfungsi dan terjadi berhari-hari, yakni sejak Kamis (20/6). Ada dugaan, hal itu sebagai upaya pelaku untuk menyandera. Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, Minggu (23/6), mengungkapkan, BSSN telah mengirimkan tim ke Kemenkominfo untuk menangani insiden sekaligus menyelidiki penyebab terganggunya sistem PDN. Upaya yang dilakukan di antaranya mencari bukti digital berupa pengumpulan log dan sampel artefak sistem yang terdampak. Namun, diakui Ariandi, dari proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan permasalahan utama, BSSN belum bisa menyimpulkan penyebab dari gangguan pada PDN tersebut.

”Tim masih melakukan proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan entry point (pintu masuk) dan root cause (akar masalah) insiden tersebut,” tuturnya. Gangguan pada sistem PDN telah mengakibatkan sejumlah layanan publik terganggu, di antaranya layanan keimigrasian di Kantor Ditjen Imigrasi Kemenkumham serta pelintasan negara, seperti bandara internasional. Gangguan juga dialami Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIMSPAM) dan Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi Kementerian PUPR, serta Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kemendagri. Hingga Minggu (23/6), baru layanan imigrasi di Bali, termasuk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang pulih. Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu mengatakan, pelayanan imigrasi di Bandara I Gusti NgurahRai melalui fasilitas autogate juga berangsur pulih. Dari insiden itu, pengamat teknologi dan ahliforensik siber. (Yoga)

Penyebab terganggunya Pusat Data Nasional yang berdampak pada sejumlah layanan publik masih misterius. Terganggunya PDN menunjukkan lemahnya kemampuan negara memproteksi data strategis. Padahal, Komisi I DPR telah mengingatkan pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan dari PDN. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan, PDN merupakan instrumen strategis yang memerlukan pengamanan maksimum. Banyak data dari instansi penting yang tersimpan di PDN. ”Sejak proses pendirian, saya sudah wanti-wanti masalah security-nya. Ternyata akhirnya jebol. Saya dengan berbagai pihak juga sudah mengingatkan akan potensi ancaman serangan pada beberapa waktu sebelum ini,” ujar Sukamta, Jumat (21/6).

Pada Kamis (20/6), server PDN Kemenkominfo terganggu. Penyebabnya diduga serangan siber berupa perangkat keras penghancur (malware). Salah satu dampaknya, layanan keimigrasian di semua bandar udara internasional di Indonesia terganggu. Selain itu, layanan pembuatan paspor juga terganggu. Hingga kemarin, pembuatan paspor masih terganggu, seperti terlihat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakbar. Akibatnya, pembuatan paspor yang semula hanya butuh waktu 3-4 hari menjadi 7-8 hari. Sukamta meminta Kemenkominfo untuk mengambil langkah pengamanan secepatnya. Semua data yang rusak dan hilang perlu dipulihkan. Kejadian itu sekaligus menjadi peringatan penting agar tak terulang di masa mendatang. (Yoga)

Dunia maya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, akses informasi dan interaksi online semakin mudah dijangkau oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, dunia maya juga menyimpan potensi bahaya yang dapat merugikan anak-anak. Dikutip dari bisnismuda.id, sebagai orang tua, penting bagi kita untuk memahami potensi bahaya di dunia maya agar dapat melindungi anak-anak dari segala risiko yang ada. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat membimbing dan mengawasi anak-anak dalam menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Salah satu bahaya utama yang perlu dipahami oleh orang tua adalah konten berbahaya yang dapat diakses oleh anak-anak. Di dunia maya, anak-anak rentan terpapar kepada konten pornografi , kekerasan, dan bahkan radikalisme.

Pemerintah perlu meneliti keandalan pusat data nasional yang lumpuh pada Kamis (20/6). Peristiwa itu mengganggu sejumlah layanan publik, seperti layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di Jakarta, menuturkan, pemerintah berupaya keras mempercepat pemulihan di pusat data nasional (PDN). Pemerintah masih menginvestigasi masalah ini hingga belum bisa mengumumkan kepastian penyebab PDN terganggu. PDN menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan data milik semua instansi di Indonesia. Lumpuhnya PDN, mengganggu layanan imigrasi di beberapa bandara internasional di Tanah Air. Antrean mengular di pintu keberangkatan internasional sejumlah bandara.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim mengatakan, layanan terganggu sejak Kamis pukul 04.00 WIB. Namun, gangguan baru diumumkan pada Kamis siang melalui media sosial. Meski layanan imigrasi terganggu, Silmy menegaskan, masyarakat tetap bisa bepergian ke luar negeri. Hanya saja proses keimigrasian menjadi lebih lama. Karena itu, Silmy menyarankan agar masyarakat yang akan pergi ke luar negeri dating lebih awal ke bandara. Gangguan PDN juga berdampak pada seleksi tenaga pendamping masyarakat (TPM) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1. Tes tertulis calon TPM BWS Sumatera 1 harus ditunda gara-gara PDN lumpuh.

Sebab, laman tes tidak bisa diakses. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan, pemerintah harus meneliti keandalan sistem PDN. ”Ini menjadi pertanyaan. PDN kok bisa terjadi seperti ini? Keamanannya seperti apa? Jaminannya apa? Ini ibarat menempatkan telur dalam satu keranjang. Keranjangnya jatuh, semuanya pecah,” tuturnya. Ardi pun mempertanyakan, siapa pengelola PDN dan siapa yang menjalankan teknologinya. Ia juga mempertanyakan integritas perangkat lunak yang digunakansistem PDN. Kemenkominfo harus transparan menjelaskan pengelolaan PDN kepada publik untuk melihat kemampuan teknologi yang digunakan PDN. (Yoga)

Wacana pemerintah memblokir platform media sosial yang memperbolehkan konten pornografi diproduksi dalam platform dianggap kurang tepat. Selain fungsi keseluruhanyang ada dalam platform ikut tertutup, pemblokiran platform media sosial juga melanggar kebebasan berpendapat. Tagar #tolakblokirx dan #elaelo ramai dibicarakan di media sosial sejak akhir pekan lalu. Pada Selasa (18/6) pukul 15.00 WIB, kedua tagar menjadi trending nasional urutan pertama dan kedua di platform X (dulu Twitter). Konteks kemunculan kedua tagar sebenarnya berkaitan. Banyak warganet menduga platform media sosial Elaelo sebagai pengganti X. Apalagi, X baru-baru ini dikecam oleh Pemerintah Indonesia karena kebijakan terbarunya yang memperbolehkan konten pornografi dewasa yang diproduksi secara suka sama suka asalkan ”diberi label dengan benar dan tidak ditampilkan secara mencolok”. Platform X juga diduga menjadi salah satu tempat maraknya konten judi daring.

Saat menghadiri raker dengan Komisi I DPR, Senin (10/6), di Kompleks DPR, Jakarta, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengancam akan menutup X jika masih membolehkan peredaran konten pornografi. Kementerian telah bersurat ke X sebagai bentuk peringatan. Dalam siaran pers sesi Ngopi Bareng Kominfo, Jumat (14/6), Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya meminta platform media sosial yang beroperasi di Indonesia mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya tidak memuat konten yang mengandung pornografi ataupun judi daring. Menanggapi adanya platform media sosial yang memperbolehkan pengguna mengunggah konten yang mengandung pornografi, dia memastikan Pemerintah Indonesia akan memutus akses platform tersebut. (Yoga)

Kehadiran layanan internet berbasis satelit orbit rendah, Starlink, di Indonesia ditanggapi beragam. Kelompok yang mendukung kehadiran Starlink berpandangan jaringan itu dapat melayani internet di daerah-daerah terpencil dan terluar. Sementara itu, mereka yang keberatan dengan kehadiran jejaring bisnis milik Elon Musk tersebut menilai pasar yang dilayani Starlink bertubrukan dengan bisnis di industri telekomunikasi maupun penyedia jasa internet berbasis kabel optik. Pemerintah memastikan kehadiran Starlink tak akan mengganggu ekosistem di industri telekomunikasi. Akan tetapi, apa jaminannya?Jauh sebelum layanan Starlink beroperasi pun, perangkat untuk mengakses layanan itu sudah dijual di berbagai platform. Pemerintah bergeming dengan fenomena tersebut. Pemain industri telekomunikasi pun mewanti-wanti agar bisnis yang dijalankan Starlink dibatasi, tidak merambah segmen yang selama ini sudah digarap oleh penyedia layanannya yang ada.

Setelah melewati masa uji coba, layanan internet berbasis satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink resmi beroperasi di Indonesia pada 19 Mei 2024. Pemerintah memastikan aspek legalitas dan pemenuhan regulasi mesti dipenuhi oleh korporasi itu. Menjawab kekhawatiran sejumlah anggota Komisi I DPR dalam Rapat Kerja pekan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh regulasi untuk operasional Starlink terpenuhi. “Kami terus mengupayakan equal playing fi eld[kesetaraan regulasi]. Starlink harus memiliki NOC [network operation center] di Indonesia. Customer servicejuga harus di Indonesia. Aspek perpajakan juga kami koordinasikan dengan Kemenkeu dan DJP,” katanya. Budi menjamin Starlink tidak diberlakukan sebagai anak emas dalam kegiatan investasi di Indonesia. Pangsa pasar penggunaan Starlink di berbagai negara, katanya, tak mencapai 1% dari total populasi. Dengan penyerapan yang rendah tersebut, mestinya operator seluler masih dapat bersaing. “Enggak perlu khawatir soal Starlink, karena data terakhir di Amerika Serikat hanya 0,2% dari market share [pengguna Starlink]. Di Kanada hanya 0,5%, di Australia juga 0,5%, dan di Selandia Baru hanya 0,8% pengguna Starlink,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Perizinan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo Falatehan menuturkan bahwa SpaceX melalui suratnya kepada Kemenkominfo pada 16 September 2021, menyampalkan maksud untuk menghadirkan layanan satellite broadband ke hampir setiap negara dan lokasi, termasuk wilayah paling terpencil dan belum terhubung di Indonesia. Saat ini, lanjut dia, Starlink telah mengantongi Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Layanan Jaringan Tetap Tertutup Media VSAT pada 6 Aprll 2024 dan Layanan Akses Internet/ISP pada 21 April 2024. Awalnya, kata Falatehan SpaceX sempat menolak membangun perusahaan di Indonesia. Proses perjalanan izin usaha Starlink Services Indonesia untuk beroperasi di Indonesia berlangsung alot. “Kami memaksa mereka harus punya gatewaydan perangkat yang ada di Indonesia, tadinya mereka [Starlink] enggak mau. Itu kenapa ini [prosesnya] alot,” tuturnya. Dia menyampaikan kantor layanan Starlink di Indonesia berlokasi di kawasan Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Sudirman Central Business District (SCBD). Sebelumnya, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koorfi nasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Starlink berinvestasi sekitar Rp30 miliar di Indonesia.