PERSAMUHAN pengusaha di ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF) 2023 pada Rabu, 6 September 2023, menjadi ajang bagi sejumlah badan usaha milik negara bidang konstruksi alias BUMN karya untuk menjajakan jalan tol milik mereka. Salah satunya adalah PT Waskita Toll Road—anak usaha Waskita Karya—yang menawarkan ruas jalan tol Pemalang-Batang kepada para calon investor.

Sekretaris Perusahaan PT Waskita Toll Road, Alex Siwu, menyebut forum bisnis negara Asia Tenggara itu sebagai momentum tepat untuk mengenalkan aset jalan tol yang akan dilepas perseroan. Dalam acara tersebut, setidaknya ada 185 investor dari berbagai negara yang hadir. “Salah satu fokus kami adalah melanjutkan aksi korporasi pelepasan saham (divestasi) jalan tol,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Alex optimistis jalan tol Pemalang-Batang—satu dari sepuluh jalan tol tersisa yang sahamnya dimiliki Waskita—bisa ikut dilepas dalam waktu dekat. Sebelum diboyong ke AIPF, manajemen sebetulnya menjajaki divestasi ruas jalan sepanjang 39,2 itu dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun ia tak membeberkan perkembangan terakhir negosiasi tersebut. Pada Juni lalu, manajemen INA menyebutkan masih melakukan uji tuntas atau due diligence atas tawaran Waskita. (Yetede)

Kemenaker mengeluhkan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum kunjung mencakup seluruh penduduk bekerja. Padahal, program jamsostek diyakini memiliki manfaat besar bagi pekerja. Salah satunya, dapat menurunkan angka kemiskinan. ”Begitu besarnya manfaat dari jamsostek, tetapi belum diimbangi dengan jumlah kepesertaan yang ada,” ucap Menaker Ida Fauziyah dalam siaran pers pembukaan Forum Komunikasi Jamsostek, Senin (4/9) malam, di Jakarta. Dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS per Februari 2023, menurut Ida, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia 211,59 juta orang. Penduduk yang bekerja 138,63 juta orang.

Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2023, jumlah kepesertaan baru 37,40 juta penduduk bekerja. Terdiri dari peserta penerima upah (31,05 juta orang), peserta bukan penerima upah (6,35 juta orang), peserta pada sektor jasa konstruksi (7,40 juta orang), dan pekerja migran Indonesia (391.344 orang). Artinya, dari semua penduduk bekerja yang telah terlindungi jamsostek sebanyak 26,97 %, dan 7,61 persen di antaranya merupakan pekerja sektor informal. ”Kondisi seperti itu perlu didiskusikan tentang bagaimana memastikan seluruh penduduk bekerja bisa mendapatkan pelayanan jamsostek. Saya rasa semua pemangku kepentingan di ketenagakerjaan harus berkolaborasi dan bersinergi,” kata Ida. (Yoga)

Dari tahun ke tahun, BUMN selalu menuturkan dua kisah. Kisah perusahaan pelat merah yang berprestasi, berekspansi, atau bertransformasi, dan kisah BUMN yang terbebani utang atau penugasan negara. Kisah itu kini terulang kembali. Saat ini, Kementerian BUMN terus mendorong perusahaan-perusahaan negara agar bisa berperan aktif di kancah regional dan global. Kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik menjadi sasaran. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, beberapa BUMN berupaya memperkuat ekspansi bisnis di sejumlah sektor strategis di kawasan Asia Tenggara. Beberapa proyek kerja sama tengah berjalan di Singapura, Malaysia, dan Filipina. ”Hal ini merupakan buah transformasi perusahaan-perusahaan BUMN yang membuat mereka menjadi lebih tangguh, produktif, dan siap berkompetisi di panggung global,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (30/8).

Di Singapura, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bekerja sama dengan Singtel, dalam pengintegrasian IndiHome ke Telkomsel. Dengan integrasi itu, kepemilikan efektif Telkom di Telkomsel naik menjadi 69,9 % dan Singtel 30,1 %. Selain itu, Telkom melalui anak usahanya, yakni NeutraDC, bekerja sama dengan Singtel dan Medco Power dalam pembangunan Data Center di Batam. Proyek yang ditargetkan mencapai kapasitas IT Load 51 megawatt hingga 2031 itu diharapkan mampu menarik minat perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menaruh data di Singapura berpindah ke Batam. Di sisi lain, ada kisah beberapa BUMN yang tengah mengalami masa sulit, terutama BUMN Karya yang banyak terbebani utang dan penugasan pemerintah untuk membangun infrastruktur nasional. Ada lima BUMN Karya yang tengah terlilit utang jumbo, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Adhi Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Berdasarkan laporan keuangan BEI pada semester I-2023, total utang kelima BUMN Karya itu Rp 274,82 triliun, dengan Rp 46,21 triliun merupakan total utang BUMN Karya di bank-bank BUMN. (Yoga)

CIKARANG,ID-Setelah hengkang dari Indonesia pada 2019, PT PepsiCo Indonesia Foods and Beverages (PepsiCo Indonesia) kini kembali dengan langkah yang lebih serius dalam membidik pasar Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut menggelontorkan investasi sebesar US$ 200 juta atau sekitar Rp3,04 triliun (kurs Rp15.227) untuk beberapa tahun mendatang. Salah satu bentuk investasinya  adalah pembangunan pabrik PepsiCo di Cikarang, Jawa Barat, yang ditargetkan operasional pabrik akan dimulai pada 2025 mendatang. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia menerangkan, keputusan PepsiCo membangun pabrik di Indonesia sangat strategis. Populasi Indonesia mencakup 48% dari keseluruhan Asia Tenggara dengan pertumbuhan kelas menengah yang semakin meningkat dan posisi GDP Indonesia yang kini masuk ke 15 besar dunia. Selain itu investasi PepsiCo juga menunjukkan tahun politik tidak akan berpengaruh negatif terhadap perlambatan aktivitas penanaman modal. (Yetede)

Kaum perempuan belum mendapatkan tempat yang proporsional dalam dunia kerja. Mereka lebih banyak bekerja pada sektor informal dan tidak dibayar. Berdasarkan data BPS 2023, jumlah perempuan yang bekerja di sektor informal sebanyak 65,35 %.  Sementara di sektor formal hanya 34,65 %. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kondisi ini memuat beban  kerja perempuan lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki. Terlebih, selama pandemi  Covid-19 beban kerja perawatan yang harus ditanggung perempuan semakin bertambah dan menempatkan perempuan dalam status yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

”Oleh karena itu, sangat penting kita mengembangkan program dan kebijakan perlindungan sosial adaptif yang didasari oleh identifikasi risiko dan kerentanan berbasis gender sepanjang siklus hidup manusia,” kata Muhadjir pada acara Knowledge Forum on Gender Equality Development bertema ”Empowering Equality: Advancing Care  conomics and Social Protection” di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (28/8). Pemerintah telah menganggarkan dana perlindungan sosial dalam APBN 2023 sebanyak  Rp 476 triliun. Dana ini diharapkan tidak hanya menekan ketimpangan gender, tetapi juga berdampak pada peningkatan kondisi kesehatan masyarakat, seperti menurunkan prevalensi tengkes di Indonesia. (Yoga)

JAKARTA – Pendirian bursa karbon di dalam negeri menarik minat Indonesia Commodity & Derivatives Exchange Group. Lewat anak usahanya, yaitu Indonesia Climate Exchange (ICX), perusahaan pengelola bursa komoditas ini berencana mendaftar menjadi penyelenggara bursa karbon.

CEO ICX, Megain Widjaja, menuturkan pihaknya sudah bersiap sejak jauh-jauh hari untuk melayani perdagangan karbon. "Kami telah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi teknologi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia," kata dia kepada Tempo, kemarin. Saat ini pun ICX telah mewadahi perdagangan karbon dengan memfasilitasi perdagangan sukarela perdana Renewable Energy Certificate (REC).

Sertifikat tersebut bersumber dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Megain menuturkan bahwa transaksi REC yang sudah berjalan berjumlah 1.050 MWh dengan harga pembukuan lelang Rp 35 ribu dan penutupan lelang Rp 38 ribu atau naik 8,57 persen. (Yetede)

Kalangan dunia usaha meminta agar pemerintah menerapkan juga kebijakan-kebijakan lain untuk mengurangi polusi udara selain bekerja dari rumah (WFH). Sebab, pascapandemi, kini kalangan usaha sedang berusaha bangkit. ”Apakah tepat bila sudah kembali diterapkan WFH, khususnya bagi kalangan swasta? Saat ini, pelaku usaha tengah berjuang untuk membenahi lini bisnisnya,” kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, Kamis (24/8/2023). (Yoga)

JAKARTA – PT Inalum berencana menambah kapasitas produksi aluminium hingga 1,5 juta ton per tahun secara bertahap sampai 2028. Anak usaha Mind ID ini optimistis permintaan bakal meroket. Direktur Utama Inalum, Danny Praditya, mengatakan permintaan aluminium primer dunia bakal meningkat 2,5 persen sampai 2028. Angka tersebut mengacu pada laporan Wood Mackenzie Longterm Outlook Kuartal I 2023 dan CRU Longterm Outlook Desember 2022. Keduanya memperkirakan total konsumsi produk turunan bauksit tersebut mencapai 80 juta ton.

Tren permintaan di dalam negeri, menurut dia, tak akan jauh berbeda. Terlebih, pemerintah tengah mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Sebagai gambaran, satu kendaraan listrik roda empat membutuhkan 1 ton aluminium untuk produksinya. "Termasuk jika bicara baterai, ternyata 19 persen battery pack (kendaraan listrik) itu aluminium. Hal ini juga akan memberikan kontribusi permintaan yang signifikan," kata dia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI, kemarin. (Yetede)

Pihak swasta menunggu regulasi dari pemerintah untuk ikut menerapkan bekerja dari rumah (work from home/WFH). ”Dari hasil diskusi dengan pemerintah, regulasi yang tepat terus dikaji, termasuk skema yang diterapkan. Namun, kami memperkirakan, jika ASN DKI bisa  terlibat 50 persen, mungkin dunia usaha sulit mencapai itu,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jaminan Sosial dan K3 Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta Nurjaman, Rabu (23/8/2023). (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), merencanakan pembangunan empat pusat data nasional (PDN), yakni PDN di Bekasi (Jawa Barat), Batam (Kepulaun Riau), Ibu Kota Negara/IKN Nusantara (Kalimantan Timur), dan Labuan Bajo, (Nusa Tenggara Timur/NTT). Namun, ada juga dorongan untuk mengevaluasinya, terutama untuk PDN di IKN dan Labuan Bajo. Pembangunan empat PDN itu direncanakan mulai periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma'ruf Amin (2019-2024) yang dieksekusi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo). Pada 2020, total investasinya sempat diproyeksikan sekitar US$ 400 juta, dan diperkirakan kini terus membengkak karena ada penundaan pembangunan. Kehadirannya diharapkan bisa mengintegrasikan 2.700-an pusat data (data center)  di Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta  mewujudkan Satu Data Nasional. Integrasikan perlu dilakukan karena telah berdampak kepada pemborosan anggaran, terutama  terkait opersional dan pemeliharaan. (Yetede)