Tahun 2021 sepertinya menjadi tahunnya batubara. Harga si batu hitam ini terus mencatatkan rekor baru sepanjang tahun ini. Teranyar, harga batubara di pasar ICE Newcastle (Australia) tercatat mencapai US$ 212 per ton atau rekor tertinggi sepanjang sejarah. Padahal, pada akhir 2020, harga batubara masih berada di level US$ 79,55 per ton. Artinya secara year to date sudah melesat hingga 166,5%.

Research and Development ICDX Girta Yoga mengungkapkan, kenaikan harga batubara belakangan ini disebabkan oleh semakin derasnya desakan pengurangan emisi global untuk mencapai target nol bersih.

Harga batubara berpotensi melaju naik ke level resistance di kisaran US$ 225 per ton-US$ 250 per ton, dan level support di kisaran US$ 175 per ton-US$ 150 per ton, setidaknya hingga akhir tahun ini.

Ekonomi hijau jadi arus utama dunia. Jika tak bertransformasi, Indonesia yang mengandalkan ekspor dan energi pada batubara akan kesulitan dan tertinggal. Senjakala industri dan energi berbasis batubara datang semakin cepat. Negara-negara investor utama di bidang itu, satu per satu menghentikan pendanaannya. Bagi Indonesia yang ekonominya banyak mengandalkan batubara, pilihan terbaik adalah transformasi secepatnya ke ekonomi hijau dan bernilai tambah. ”China akan mendukung negara berkembang untuk mengembangkan energi hijau dan rendah karbon, dan tidak akan membangun pembangkit listrik batubara di luar negeri,” kata Presiden China Xi Jinping pada pidato di sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Selasa (21/9/2021) siang waktu New York atau Rabu dini hari WIB.

Batubara vital bagi elektrifikasi peradaban global selama ini. Saat ini, PLTU batubara menyumbang 37 persen dari elektrifikasi global. Merujuk Badan Energi Internasional, batubara masih akan menjadi pemasok listrik terbesar di 2040, 22 persen di global dan 39 persen di Asia. Di Indonesia, kontribusi batubara dalam bauran energi pembangkit listrik berkisar 60-65 persen alias dominan. Batubara juga salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. "Kami (PLN) akan lebih mendorong pemanfaatan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Pembangunan PLTU yang saat ini dilakukan merupakan penyelesaian dari proyek yang sudah terkontrak. Untuk proyek yang sudah terkontrak tentu kami menghormati kesepakatan yang sudah ada," ujar Juru Bicara PT PLN (Persero) Intan Fahdiana. PLN, menurut Intan, telah membuat rancangan program penghentian pengoperasian PLTU sepanjang 2025-2055 guna mencapai target emisi nol pada 2060. Penghentian PLTU akan dimulai pada 2025, yakni dengan melakukan penggantian perencanaan PLTU dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan pembangkit energi baru terbarukan baseload sebesar 1,1 gigawatt (GW).

Setelah menikmati keuntungan dari kenaikan harga batu bara, PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA mengejar target ekspansi ke energi bersih. Salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Direktur Utama PTBA, Suryo Eko Hadianto, mengatakan pihaknya akan membangun PLTS di lahan-lahan bekas tambang. Tahun lalu, emiten Bursa Efek Indonesia dengan kode PTBA ini memiliki lahan seluas 2.200 hektare. Potensinya bisa bertambah hingga 5.200 hektare pada 2050. "Lahan yang sudah dibebaskan itu modal pertama kami untuk membangun PLTS," kata Eko, kemarin. 

Untuk mewujudkan rencana ini, Eko mengaku sudah berkomunikasi dengan PT PLN (Persero). PLN akan menyerap listrik dari PTBA. "Ini sedang dalam tahap pembahasan dengan PLN untuk bisa menjadi pemasok listrik yang masuk dalam RUPTL (rencana umum penyediaan tenaga listrik)," ucapnya.Untuk uji coba, Bukit Asam membangun PLTS sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) di beberapa daerah, seperti Tanjung Raja, Sumatera Selatan; Pesawaran, Lampung; dan Sawahlunto, Sumatera Barat. PTBA juga telah mengembangkan energi surya dengan menggandeng PT Angkasa Pura II. PLTS berkapasitas 241 kilowatt-peak (kWp) ini memenuhi kebutuhan listrik Bandara Soekarno-Hatta sejak Oktober 2020.

Kinerja keuangan sejumlah perusahaan terdongkrak oleh kenaikan harga batu bara, dari US$ 80 per ton pada akhir tahun lalu menjadi US$ 170 per ton. Salah satunya PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA yang mencetak kenaikan laba hingga 38 persen pada semester pertama tahun ini dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Laba PTBA naik dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,8 triliun. Keuntungan tersebut didukung pendapatan pada semester I yang mencapai Rp 10,3 triliun atau naik 14 persen dari periode yang sama pada 2020. Untuk memanfaatkan momen ini, Bukit Asam mengajukan penambahan produksi dari 25 juta ton menjadi 30 juta ton untuk tahun ini. Pada semester pertama, perusahaan memproduksi 13,3 juta ton batu bara dengan penjualan 12,9 juta ton. 

Direktur Pengembangan Usaha PTBA, Fuad Iskandar, mengatakan akan meningkatkan porsi ekspor pada semester kedua. “Rasio penjualan 53 persen untuk domestik dan 47 persen untuk ekspor,” ucap dia. Hingga Juni lalu, penjualan batu bara untuk pasar global baru 37 persen, dengan mayoritas dikirim ke Cina, Taiwan, Filipina, India, dan Vietnam. PT Indika Energy Tbk juga mampu mencetak laba pada semester pertama tahun ini setelah merugi US$ 21,91 juta pada semester pertama 2020. Dalam laporan keuangannya, emiten berkode INDY ini memperoleh laba US$ 12 juta. Kinerja itu ditopang oleh kenaikan pendapatan 14 persen secara tahunan atau sebesar US$ 1,28 miliar. Pendapatan INDY antara lain berasal dari kenaikan penjualan batu bara anak usahanya, PT Kideco Jaya Agung, sebesar 8,5 persen secara tahunan, dari 16,6 juta ton menjadi 18,1 juta ton. Kideco melepas 65 persen batu bara untuk ekspor. Anak usaha INDY lainnya, yaitu PT Multi Tambangjaya Utama, mengalami kenaikan penjualan dari 600 ribu ton menjadi 900 ribu ton. 

Hilirisasi Batubara terus dimantapkan pemangku kebijakan untuk mendorong hilirisasi batubara. Di Kalsel, ternyata sudah dua yang menjajaki program ini.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Mahyuni dua perusahan di Banua yang sudah berencana mengoptimalisasi pemanfaatan batu bara untuk bahan baku energi dan industri adalah PT Adaro dan PT Borneo Indobara.

Khusus untuk PT Adaro, sudah melakukan Memorandum off Understanding (MoU) dengan PT Pertamina untuk membangun industri metanol di Kalsel. Mereka memilih bermitra dengan Pertamina, karena mempertimbangkan di sisi pemasaran. Kalau misal yang diproduksi gas elpiji, yang punya jaringan pemasaran adalah Pertamina.

PT Adaro Indonesia dan PT Pertamina sendiri sudah melakukan MoU Desember 2020. Kedua yakni perusahaan PT Borneo Indobara. Dikatakan Mahyuni , perusahaan ini sudah melakukan MoU dengan pemilik paten produk pupuk futura. "Jadi mereka ini ingin bekerja sama memproduksi pupuk dari batu bara," jelasnya.

Industri manufaktur meminta pemerintah menambah porsi kewajiban pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) menjadi 25% lebih. Pasalnya, tingginya harga dan kelangkaan pasokan batubara di dalam negeri saat ini, mengancam keberlangsungan operasional pabrik. “Stok kami rata-rata hanya untuk 10-15 hari ke depan, padahal normalnya bisa sampai 30 hari. Tingginya harga batubara membuat produsen memilih untuk menjual ke luar negeri dibanding pasar domestik karena lebih menguntungkan,” kata Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Rakhman kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini. 

Rizal mengungkapkan, saat ini hampir semua industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hulu dan processing menggunakan batubara sebagai bahan bakar di pabriknya. “Berkurangnya pasokan batubara tentunya akan berpengaruh besar terhadap operasional pabrik,” tutur dia. Oleh karena itu, menurut Rizal, pihaknya berharap pemerintah meningkatkan porsi DMO dari saat ini 25%. Dengan demikian, suplai batubara di dalam negeri akan lebih terjamin, dan industri pengguna bisa lebih terjaga keberlangsungan operasional pabriknya. “Pemerintah juga perlu memantau suplai batubara di dalam negeri dan kegiatan ekspor, agar terjadi keseimbangan antara pasokan yang dibutuhkan industri dalam negeri dan volume batubara yang diekspor,” tambah dia.

Perusahaan pertambangan batu bara milik BUMN, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sepanjang semester I-2021 membukukan laba bersih senilai Rp 1,77 triliun. Laba ini tumbuh 38% secara tahunan (year on year/YoY) dari sebelumnya Rp 1,28 triliun di akhir Juni 2020.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan, pendapatan perusahaan secara YoY tumbuh 14,18% menjadi Rp 10,29 triliun dari sebelumnya senilai Rp 9,01 triliun. Sejalan dengan itu, beban pokok pendapatan perusahaan juga naik menjadi Rp 6,74 triliun dari Rp 6,46 triliun.

Pada periode tersebut, beban umum dan administrasi turun menjadi Rp 838,54 miliar dari sebelumnya Rp 868,49 miliar. Namun beban penjualan dan pemasaran naik menjadi Rp 451,78 miliar dari Rp 341,84 miliar.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini telah mencabut sanksi larangan ekspor batubara bagi empat perusahaan dari total 34 perusahaan yang dikenai sanksi. Empat perusahaan yang sudah boleh mengekspor batubara lagi adalah PT Arutmin Indonesia, PT Borneo Indobara dan PT Bara Tabang, PT Mitra Maju Sukses. Kementerian ESDM menjatuhkan sanksi tegas kepada 34 perusahaan yang dianggap tidak memenuhi kewajiban pasokan batubara kepada Grup PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) periode 1 Januari hingga 31 Juli 2021. 

Peningkatan harga batu bara dunia hingga 60% mengancam kinerja industri semen nasional. Pasalnya, biaya bahan bakar batu bara mengontribusi hingga 35-40% dari total  biaya produksi pabrik semen. "Hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri semen. Ini juga akan mengancam program ekspor semen/klinker dari perusahaan, karena tidak bisa bersing dengan kompetitor kerana adanya kenaikan biaya produksi 10-15%," kata Ketua Umum Assosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (23/8). Kemudian ditambahkan lagi kelebihan kapasitas, dimana utilisasi hanya sekedar 63%. Ini ditambah lagi masalah baru yang cukup serius, yakni adanya kenaikan harga batubara yang sangat tinggi. Dari laporan anggota ASI, harga free on board (FOB) naik 60% sampai dengan bulan Juli, dan informasinya menjadi 100%, sampai akhir tahun 2021," ungkap dia.

Dia menegaskan, hal ini akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan industri semen dan industri lainnya yang menggunakan bahan bakar batubara cukup tinggi, seperti industri kertas, pupuk, keramik, baja, dan lainnya, Biaya bahan bakar batubara mencapai 35-40% dari total biaya produksi, yang terdampak pada kenaikan ongkos produksi 10-15%. Dengan kenaikan biaya produksi tersebut, program ekspor semen dan kliker akan terhambat, kerana mungkin tidak visible lagi. Artinya tidak ada profit, bahkan merugi," kata dia.

"Laporan dari anggota ASI, stock batubara dihampir semua produsen berada dalam kondisi kritis, dengan rata-rata hanya 1-2 minggu. Padahal biasanya stock minimum adalah satu bulan. Ini benar-benar ancaman bagi kelangsungan industri dalam negeri. Semoga hal ini segera dapat perhatian serius dari pemerintah," kata Widodo lagi. Dia melanjutkan, perkembangan komsumsi semen domestik juga mengalami penurunan. Berdasarkan data ASI, komsumsi semen didalam negeri pada bulan Juli hanya  5,46 juta ton. Turun 3% dibanding bulan sebelumnya. "Penurunan ini karena adanya PPKM dan lonjakan kasus pandemi Covid-19 di masyarakat." (YTD)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Arutmin Indonesia telah kembali memperoleh izin ekspor batubara.

Sebelumnya, nama Arutmin masuk dalam daftar 34 perusahaan batubara yang dikenai sanksi larangan ekspor karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pasokan batubara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan atau PT PLN Batubara periode 1 Januari hingga 31 Juli 2021.

Kepala Pokja Informasi Kementerian ESDM Sony Heru Prasetyo mengungkapkan izin untuk Arutmin sudah diberikan. Dengan demikian kini ada tiga perusahaan yang boleh melakukan ekspor batubara kembali. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Arutmin Indonesia, PT Borneo Indobara dan PT Bara Tabang.

Sebelumnya, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir Arutmin telah memenuhi persyaratan Domestic Market Obligation (DMO). Bahkan Dileep memastikan hal yang sama juga berlaku untuk tahun ini dimana pihaknya telah memenuhi besaran proporsi yang ada.