Labirin | News & Update

;

Perpajakan

( 501 )

Ditjen Pajak Sisir WP

Admin 03 Sep 2018 Kontan

DJP memasukkan WP yang selama tiga tahun belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan. Artinya WP belum pernah diperiksa ini bisa masuk dalam daftar sasaran prioritas penggalian potensi.

Politik dan Birokrasi

Siap-Siap, Aparat Pajak Akan Memeriksa Ada

Admin 03 Sep 2018 Kontan

DJP saat ini sedang menyiapkan daftar prioritas pemeriksaan WP. Daftar itu berisi WP yang mereka anggap kurang patuh. Salah satu indikator tingkat kepatuhan adalah mereka belum pernah diperiksa, dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) dalam kurun tiga tahun terakhir. Penyusunan daftar prioritas pemeriksaan ini tertuang dalam SE Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Politik dan Birokrasi

Perpajakan, Kurang Sosialisasi, Insentif Pajak Devisa Ekspor Minim Peminat

Admin 14 Aug 2018 Kontan

Pemerintah akan kembali menyosialisasikan PMK Nomor 26/2016 tentang insentif pajak atas simpanan devisa hasil ekspor. Sebab meski peraturan ini telah lama diterbitkan, masih banyak eksportir yang belum memanfaatkan insentif ini.

Politik dan Birokrasi

Perpajakan, Kebut Revisi Aturan Pengembalian PPN

Admin 14 Aug 2018 Kontan

Kementerian Keuangan berjanji menyelesaikan revisi aturan penurunan batasan minimal transaksi yang mendapat fasilitas pengembalian PPN atau VAT Refund. Saat ini sudah terdapat 326 gerai yang memiliki fasilitas VAT Refund. Selian menurunkan batasab minimal, Pemrintah juga akan mempermudah pemberian VAT Refund. Setiap Outlet bisa langsung memberikan VAT Refund ke turis asing, lalu outlet akan mengajukan pengembalian pajak ke Ditjen Pajak.

Politik dan Birokrasi

Penyesuaian tarif baru Pph Impor ? Masih ada Importir yang belum patuh

Admin 14 Aug 2018 Bisnis Indonesia

Menurut Heru Priambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai, masih ada importir yang belum menyesuaikan dengan tarif baru, meskipun jumlahnya tidak besar.

Politik dan Birokrasi

Tempat usaha wajib bayar pajak parkir

Admin 13 Aug 2018 Jawa Pos (Metropolitan)

Pemkot Depok melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan parkir. Pajak sebesar 20 % per bulan dari seluruh pendapatan parkir. Mereka harus membukukan laporan yang ada.

Politik dan Birokrasi

Menilik Juknis Pemeriksaan Pajak

Admin 13 Aug 2018 Bisnis Indonesia

Penentuan sasaran wajib pajak yang menjadi prioritas penggalian potensi maupun pemeriksaan diatur pemerintah dalam SE-15/PJ/2018 tentang kebijakan pemeriksaan pajak, wajib pajak yang termasuk dalam prioritas penggalian potensi adalah WP yang memiliki indikasi.

Politik dan Birokrasi

Opini, Pilpres 2019 dan Reformasi Perpajakan ( Johana Lanjar Wibowo)

Admin 10 Aug 2018 Bisnis Indonesia

Sebagaimana UU No.7/2017 tentang Pemilu, dengan adanya persyaratan yang dipenuhi terkait kewajiban perpajakan, menunjukkan bahwa pasangan calon memberikan contoh terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ada lima pilar reformasi perpajakan yang menjadi fokus, yaitu: Organisasi, SDM, Peraturan perundang-undangan, proses bisnis serta teknologi informasi dan basis data. Reformasi perpajakan memerlukan waktu yang tidak singkat, sehingga Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu 2019- lah yang akan memegang komando tertinggi dalam melanjutkan estafet reformasi perpajakan.

Politik dan Birokrasi

Pajak Tambang Mineral, Relaksasi Aturan Terus Diberikan

Admin 10 Aug 2018 Bisnis Indonesia

Pemerintah menyiapkan empat PMK turunan dari PP No.37/2018. Empat PMK tersebut akan mengatur mengenai kerja sama, pembukuan dolar, mengenai sumbangan, dan perlakuan perpajakan bagi perusahaan yang ada di daerah terpencil.

Politik dan Birokrasi

Aturan Baru Pajak Minerba, Pemanis Investasi Tambang

Admin 09 Aug 2018 Bisnis Indonesia

Melalui PP No.37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, pemegang IUPK yang memiliki rencana investasi dalam jangka panjang akan diuntungkan. Ketentuan baru bakal lebih berat bagi perusahaan karena ada tambahan pungutan lainnya, namin memperoleh kepastian besaran pajak dan PNBP untuk jangka panjang. PP tersebut menjadi jawaban atas kepastian hukum yang diminta Freeport Indonesia. Dengan PP ini berpotensi menggerus penerimaan pajak, karena pengenaan PPh Badan akan disesuaikan dengan UU PPh sebesar 25%.