Labirin | News & Update

;

Perpajakan

( 501 )

MTDL Tunggu Restitusi

Admin 12 Sep 2018 Bisnis Indonesia

PT Metrodata Electronics (MTDL) menilai kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pajak barang elektronik tidak berdampak besar pada target keuangan perseroan tahun ini. Hal ini disebabkan PPh 22 impor tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak badan usaha sebagai restitusi. Karena dapat direstitusi, perseroan tetap mempertahankan belanja modal seperti ketetapan awal dan tidak mengubah patokan laba bersih Rp 272,1 miliar atau tumbuh 10% dari tahun lalu.

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Negara Tumbuh 18,4%

Admin 12 Sep 2018 Koran Sindo

Penerimaan negara hingga 31 Agustus 2017 tumbuh 18,4% secara year-to-year. Menurut Sri Mulyani, Kemenkeu mengelola ekonomi indonesia menggunakan instrumen APBN. Jadi kalau APBN sehat maka ekonomi bisa dijaga lebih baik lagi.

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Negara Terjaga

Admin 12 Sep 2018 Media Indonesia

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS tidak memengaruhi penerimaan negara sampai Agustus yang meningkat cukup tinggi dan konsisten. Tercatat pertumbuhan penerimaan perpajakan di atas 15%, pertumbuhan tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Politik dan Birokrasi

Saatnta Era Baru Keterbukaan Pajak

Admin 10 Sep 2018 Kontan

Ditjen Pajak mulai pertukaran data perpajakan secara internasional. Ditjen Pajak memastikan program pertukaran data internasional akan menguntungkan semua otoritas perpajakan. Tiap otoritas bisa saling membantu meminimalisir upaya manipulasi perpajakan sebab pertukaran ini melibatkan 5 data utama yakni data identitas pemiliki rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan saldo rekening dan penghasilan dari rekening berupa bunga.

Politik dan Birokrasi

Kebijakan Tarif Impor Bakal Memoles Emiten Kosmetik

Admin 10 Sep 2018 Kontan

Kebijakan Pemerintah menaikkan tarih PPh Impor bakal menjadi angin segar pagi emiten kosmetik lokal. Menurut Sekretaris Perusahaan Mandom, kebijakan ini akan mampu meningkatkan daya saing industri kosmetik Tanah Air.

Politik dan Birokrasi

Piutang Tak Tertagih Menggunung

Admin 10 Sep 2018 Bisnis Indonesia

Nilai piutang pajak yang belum tertagih tercatat terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menuntut perhatian serius dari Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan.

Politik dan Birokrasi

Kolom Pajak - PPh Impor Tidak Sama Seperti Bea Masuk

Admin 07 Sep 2018 Kontan

Menurut Yustinus Prastowo (YP), terdapat beberapa perbedaan antara PPh Impor dan Bea Masuk. Yang pertama, tujuan PPh impor adalah penerimaan sedangkan BM berfungsi sebagai regulator. Kedua tarif pph mengacu pada UU sedangkan BM sesuai dengan kerangka WTO. Ketiga, PPh Impor merupakan prepaid tax yang dapat menjadi pengurang PPh Badan, sedangkan BM adalah cost atau pungutan bagi perusahaan dan tidak dapat menjadi pengurang.

Politik dan Birokrasi

Aturan PPh Barang Impor - Kenaikan PPh Impor Cuma Obat Jangka Pendek

Admin 06 Sep 2018 Kontan

Kemenkeu menaikkan pajak penghasilan (PPh) atas 1.147 item barang impor konsumsi. Penaikan tarif impor PPh pasal 22 tersebut diharapkan bisa meredam laju impor barang konsumsi dalam jangka pendek. Kemenkeu menaikkan tarif impor dari 2,5% menjadi 7,5% dan 10%.

Politik dan Birokrasi

Rem Impor, Naikkan Tarif PPh

Admin 06 Sep 2018 Jawa Pos

Karut marut perekonomian di Argentina dan Turki turut menyeret perekonomian di Negara Berkembang, termasuk Indonesia. Dampak bagi Indonesia adalah makin dalamnya depresiasi rupiah terhadap dollar AS. Pelemahan rupiah berlangsung sejak pekan lalu. BI sudah turun tangan untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan sejak Kamis pekan lalu hingga Selasa pekan ini, total dana Rp 11,9 trilliun dikucurkan sebagai upaya intervensi ganda di pasar valas dan pasar surat berharga negara (SBN). Sementara itu, sebagai upaya mengendalikan defisit neraca transaksi berjaan yang memberikan dinamika tinggi pada nilai tukar rupiah, kemarin pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan tarif PPh pasal 22 untuk 1.147 barang. Tujuannya untuk mengendalikan impor.

Politik dan Birokrasi

WP Prioritas

Admin 04 Sep 2018 Kontan

DJP tengah menyusun daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) pajak. DJP akan mencermati WP yang memiliki indikator ketidakpatuhan. Salah satu indikator ketidak patuhan menurut DJP adalah WP yang selama 3 tahun belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes), artinya WP ini bisa saja masuk dalam DSP3