Nikel
( 216 )Tekanan Global Berimbas pada Nikel Indonesia
Industri nikel Tanah Air, beberapa tahun terakhir berusaha unjuk diri sebagai pemain global dalam proyek hilirisasi produk tambang dan upaya transisi energi. Namun, kegiatan untuk industri komoditas strategis ini terus menghadapi isu keberlanjutan dan masalah lingkungan. Penguasaan produksi tambang membuat Indonesia bisa mengontrol perdagangan dunia, termasuk harga nikel. Sayangnya, produksi nikel yang melimpah sejak beberapa tahun terakhir tak diimbangi peningkatan permintaan. Tren penurunan harga nikel dunia terus terjadi. Bank Dunia melaporkan, rata-rata harga nikel yang pada 2022 senilai 25.834 USD per ton, perlahan turun menjadi rata-rata 21.521 USD pada 2023, lalu merosot menjadi 16.814 USD pada 2024. Mengutip Trading Economics, pada 8 Juni 2025, harga nikel diperdagangkan di level 15.490 USD per ton. Penurunan harga terjadi karena kekhawatiran kelebihan pasokan yang terus berlanjut dari Indonesia.
”Industri nikel menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan dan geopolitik global, akibat langkah perang dagang yang dimotori AS sehingga memengaruhi harga komoditas kecuali emas,” kata Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia Rizal Kasli, Minggu (8/6). Ada dampak negatif yang dialami pelaku industri nikel dalam negeri, misalnya, keputusan raksasa baja nirkarat dunia, Tsingshan Holding Group, yang dilaporkan menghentikan sementara produksi smelter nikelnya di Indonesia pada Mei 2025. Langkah Tsingshan bisa diartikan sebagai tanggapan internal menanggapi tekanan harga global dan faktor geopolitik serta kondisi internal perusahaan. Hal lain juga bisa disebabkan oleh faktor pasokan bijih nikel dalam negeri yang sengaja dibatasi pemerintah guna mengontrol harga agar tidak terlalu merosot. Kementerian ESDM pada awal tahun ini telah memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 220 juta ton sepanjang 2025, turun dari 2024, di 240 juta ton. (Yoga)
Mata yang Akhirnya Terbuka terhadap Nasib Raja Ampat
Eksplorasi nikel di Pulau Gag di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, belakangan memantik perhatian. Publik berharap pengelolaan sumber daya alam di pulau itu sesuai ketentuan. Sejak lama kawasan Raja Ampat terkenal akan keanekaragaman hayati. Untuk mencapai pulau seluas 6.060 hektar itu, tim Kompas harus menghadapi angin yang sangat kencang dan bisa menegakkan gelombang hingga 5 meter. Tapi, saat tiba di pesisir, anggota tim justru jauh dari tenang, karena khawatir pada masa depan alam sekitar Raja Ampat. Air di pesisir keruh, permukaannya berlumpur. Berbeda dengan pesisir pulau-pulau lain di Raja Ampat dimana karang dan ikan bisa dilihat dengan mata telanjang dari atas permukaan air. Berada dalam wilayah Raja Ampat, yang dijuluki ”Surga Terumbu Karang Dunia”, pesisir Pulau Gag menampilkan wajah yang kontras. Eksploitasi nikel diduga menjadi penyebab.
Pada Juni 2025, penambangan nikel yang dikelola PT Gag Nikel di Pulau Gag ramai dibicarakan. Publik menyoroti dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem Raja Ampat. Plt Presdir PT Gag Nikel, Arya Arditya menyatakan akan menghentikan sementara kegiatan penambangan, sesuai perintah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Akan dilakukan verifikasi lapangan terkait kegiatan usaha pertambangan (Kompas.id, 5/6/2025). Izin eksplorasi nikel di Pulau Gag turun pada 1998. Perusahaan baru mendapat izin produksi pada 2017 dan berproduksi setahun kemudian. Target produksinya 1,8 juta ton per tahun. Arya mengatakan, pihaknya memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. ”Khususnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi pada Kementerian ESDM,” ujar Arya, Kamis (5/6).
PT Gag Nikel telah melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai, reklamasi area tambang, program konservasi terumbu karang dan pemantauan kualitas lingkungan.”Gag Nikel berkoordinasi intensif dengan KLH dan Kemenhut untuk mengawasi dan memonitor operasionalisasi tambang,” lanjutnya. Empat tahun silam, guru besar logam berat Universitas Pattimura, Ambon, Yusthinus T Male, sudah memprediksi risiko penambangan nikel di Pulau Gag yang bisa merusak ekosistem Raja Ampat. ”Akhirnya mata semua orang terbuka melihat dampak nikel,” ujar Yusthinus, Jumat (6/6). Ia mengatakan, sedimen yang mengandung logam berat, khususnya nikel (Ni), sangat berbahaya bagi terumbukarang. Nikel sangat beracun bagi anemon laut, bahkan lebih beracun dari logam tembaga (Cu) karena mematikan larva karang. Banyak lokasi tambang di daerah tropis yang berada di pulau-pulau kecil tercemar limbah tambang, seperti nikel. Padahal, penduduk setempat menjadikan laut sebagai sumber utama protein. (Yoga)
Ambisi Industri Nikel
Indonesia saat ini menghadapi dua pilihan kritis, antara
mengejar ambisi industrialisasi-khususnya sebagai produsen dan pusat manufaktur
baterai kendaraan listrik (lectric vehicle atau EV) di pasar dunia. Sebagai
produsen nikel terbesar dengan cadangan mencapai 55 juta metrik ton, posisi
Indonesia memang sangat strategis dalam rantai pasok baterai EV global.
Pemerintah menargetkan untuk menjadi salah satu dari tiga produsen baterai EV
terbesar di dunia pada tahun 2027, dengan kapasitas produksi mencapai 2030 guna
memenuhi hingga 9% dari permintaan global. Langkah strategis seperti larangan
ekspor bijih nikel sejak 2020 bertujuan untuk mendorong hilirisasi dan menarik
investasi asing guna mewujudkan ambisi ini. Oleh karena itu, pemerintah aktif
mengundang masuknya perusahaan-perusahaan besar seperti Hyundai-LG, CATL,
Faxconn, Ford, BASF, dan LG Solution. Kawasan industri seperti Indonesia Morowali
Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tenggara juga berkembang pesat sebagai pusat
pengolahan nikel. (Yetede)
Upaya Menstabilkan Harga di Pasar Domestik
Kondisi Ladang dan Laut di Tengah Pertambangan Nikel
Maluku Utara (Malut) pada Tahun 2024, mencatatkan pertumbuhan 13,7 %. Nomor satu seIndonesia. Hilirisasi nikel sejak 2019 menjadi pendorong utamanya. Di Malut, sektor mineral tumbuh, sementara sektor tradisional, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, tertekan. Ketahanan pangan warga terusik. Warga tidak lagi menggarap lahan. Di masa depan, Malut yang menggantungkan pangannya 70 % lebih dari daerah lain akan menghadapi masalah serius. ”Kita harus mencari jalan, bagaimana di tengah sektor pertambangan yang menguat, sektor pertanian tetap bisa berjalan ke arah yang lebih positif. Kita harus mencari titik keseimbangannya,” ucap Kepala Perwakilan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, Wilayah Malut, Tunas Agung Jiwa Brata, di Ternate, Malut, Senin (28/4). Eksodus pekerja dari sektor pertanian ke sektor mineral menjadi alarm masalah pangan Malut di masa depan.
Mengacu data olahan Kajian Fiskal Regional Maluku Utara 2024, pergeseran sudah mulai terjadi jauh sebelum hilirisasi yang berjalan sejak akhir 2019, terlihat dari pergeseran distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di Malut. Sejak 2015, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang awalnya berkontribusi 24,84 % bagi PDRB Maluku Utara turun setiap tahun. Tahun 2024, sisa kontribusi sektor ini hanya 12,44 %. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan, yang hanya 8 % pada 10 tahun lalu, kini mencapai 18,52 %. Menjamurnya smelter nikel membuat kontribusi sektor pengolahan naik dari 5,1 % pada 2015 tumbuh menjadi 33,92 % tahun 2024, membuat jumlah petani aktif tertekan. Ekonom Universitas Khairun, Ternate, Chairullah Amin, menyebut, aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi indicator IKP di Malut masih bermasalah dan belum merata.
Diversifikasi pangan dengan mendorong pangan lokal juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah ketersediaan dan pemanfaatan. Pembangunan sentra logistik mesti diiringi fasilitas pendukung, seperti pergudangan dan rantai penyimpanan dingin (cold chain storage). Hal ini membuat pangan jadi murah dan terjangkau. Pertumbuhan ekonomi dari sektor lokal perlu didorong. Membangun kemandirian pangan mutlak dibutuhkan Malut karena ketergantungan terhadap daerah lain begitu tinggi. Mengutip data Dinas Pangan Malut tahun 2023, sebanyak 84 % pasokan beras Malut berasal dari luar daerah. Melemahnya sektor pertanian perlu diantisipasi sejak awal. Membangun sektor ini adalah pekerjaan masa depan. Saat momentum hegemoni nikel berlalu, tersisa petani dan nelayan yang akan terus menghidupi Malut. (Yoga)
Huayou Siap Gantikan LG di Proyek Ekosistem Baterai Listrik
Huayou Siap Gantikan LG di Proyek Ekosistem Baterai Listrik
Tantangan Hilirisasi Nikel Masih Banyak
Industrialisasi Nikel Krusial karena Bergantung Kebijakan Negara Lain
Penerapan tarif resiprokal AS bakal menekan negara-negara mitra dagangnya. Pada komoditas olahan nikel, Indonesia terdampak tidak langsung, menyusul ketergantungan pada pasar China. Penguatan industri hilir nikel di Indonesia pun semakin krusial. Indonesia dikenai tarif resiprokal 32 %. Sementara tarif resiprokal pada China 34 %. Sebelumnya, awal 2025 setelah Trump dilantik, AS menetapkan bea masuk 20 % pada barang-barang impor dari China. Apabila ditambah tarif resiprokal 34 %, pengenaan tarif bagi China menjadi 54 %. Kebijakan Trump dikhawatirkan memengaruhi dinamika perdagangan global. Head of Center of Macroeconomics and Finance pada Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman, Jumat (4/4), mengatakan, kebijakan tarif Trump berpotensi mengganggu keseimbangan perdagangan global, termasuk ekspor olahan nikel yang selama ini didominasi China.
Sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia bergantung pada permintaan China, terutama dalam sektor stainless steel (baja nirkarat) serta baterai kendaraan listrik (EV). ”Jika tarif AS melemahkan perekonomian China, permintaan nikel Indonesia akan turun sehingga mengancam industri hilir yang masih berkembang,” kata Rizal. Kondisi tersebut tak hanya memperbesar ketergantungan Indonesia pada kebijakan negara lain. Namun, juga berisiko menghambat pertumbuhan industri strategis dalam negeri. Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menyebutkan, terkait ekspor olahan nikel, memang Indonesia tak terdampak langsung kebijakan tarif Trump.
Namun, karena China menjadi pasar utama olahan nikel Indonesia, kita bisa jadi terdampak. Menurut Ferdy, Indonesia perlu mengantisipasi dengan strategi yang matang serta langkah konkret. ”Pasar utama hilirisasi nikel Indonesia, ya, China. Pembangunan smelter yang masif di Indonesia juga didominasi China. Potensi dampak (kebijakan Trump) perlu diantisipasi dengan keputusan-keputusan yang teknokratis,” tutur Ferdy. Penguatan industri domestik, termasuk peningkatan nilai tambah produk olahan nikel, sudah semestinya dipercepat, baik pada baja nirkarat maupun produk-produk lain. Di samping itu, hambatan birokratis menuju industrialisasi mesti diatasi. (Yoga)
RI Bersiap Jadi Pemain Utama Industri Nikel Dunia
Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen nikel global, dengan cadangan nikel yang mencapai 72 juta ton atau 52% dari total cadangan nikel dunia. Nikel memiliki peran penting dalam industri baja tahan karat (stainless steel) dan pembuatan baterai, terutama untuk mobil listrik dan perangkat elektronik. Permintaan global terhadap nikel diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri baterai yang mencapai sekitar 600.000 ton per tahun.
Untuk mengoptimalkan potensi cadangan nikel tersebut, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pihak asing sangat diperlukan. Eramet, salah satu entitas bisnis global, telah memulai kolaborasi dengan Indonesia sejak 2006, dengan tetap mematuhi standar global dalam hal tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola. Praktik bisnis yang mengarah pada "smart mining" dan keberlanjutan (sustainability) serta pengelolaan emisi karbon menjadi bagian penting dalam operasional mereka.
Selain itu, potensi cadangan nikel yang belum dieksplorasi di daerah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua perlu dikelola dengan hati-hati dan melibatkan studi yang kredibel dari berbagai lembaga, termasuk institusi pendidikan dan penelitian. Dengan kesadaran akan tanggung jawab lingkungan dan sosial serta kolaborasi yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin pasar global dalam industri nikel. Pemerintah, dalam hal ini, memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri nikel secara berkelanjutan.
Pilihan Editor
-
Parkir Devisa Perlu Diiringi Insentif
15 Jul 2023 -
Transisi Energi Membutuhkan Biaya Besar
13 Jul 2023 -
Izin Satu Pintu Diuji Coba
13 Jul 2023 -
Ekspansi Nikel Picu Deforestasi 25.000 Hektar
14 Jul 2023 -
Masih Kokoh Berkat Proyek IKN
13 Jul 2023








