Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1338 )

Kenaikan Harga Gas Jadi Pendorong Kinerja Sektor Energi

HR1 18 Feb 2025 Kontan

Kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) berpotensi tumbuh di tahun 2025, didukung oleh kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Analis Phintraco Sekuritas, Muhamad Heru Mustofa, memproyeksikan kinerja PGAS akan tetap positif karena pemulihan permintaan dan kenaikan harga gas alam global yang didorong oleh peningkatan ekspor liquefied natural gas (LNG) serta cuaca dingin yang menghambat produksi.

Meskipun kebijakan HGBT diperpanjang hingga akhir 2025, Heru menilai ada potensi tekanan pada profitabilitas PGAS karena harga HGBT lebih rendah dari harga pasar. Jika tidak ada subsidi atau kompensasi pemerintah, margin keuntungan bisa terdampak. Pemerintah berencana menaikkan harga gas insentif menjadi US$ 6,5 per mmbtu dari sebelumnya US$ 6 per mmbtu untuk tujuh sektor industri, yang dapat memberikan kepastian bagi PGAS.

Selain itu, proyek infrastruktur seperti pipa gas Tegal-Cilacap dinilai akan memperluas distribusi gas di Jawa Tengah dan meningkatkan pangsa pasar PGAS. Analis Indo Premier Sekuritas, Ryan Winipta, melihat bahwa distribusi gas dengan harga non-HGBT dapat meningkatkan spread distribusi gas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan laba bersih PGAS.

Dalam hal dividen, Analis Maybank Sekuritas Indonesia, Hasan Barakwan, memproyeksikan pembagian dividen PGAS sebesar Rp 251 dan Rp 260 per saham untuk 2025 dan 2026, dengan yield masing-masing 11,3% dan 11,5%. Namun, ia mengingatkan bahwa sengketa hukum dengan Gunvor dan potensi penurunan volume distribusi karena harga lebih tinggi bisa menjadi risiko bagi PGAS.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dari kebijakan harga gas dan sengketa hukum, PGAS tetap menarik sebagai opsi investasi dengan prospek pertumbuhan yang cukup baik.

Ekonomi

Surplus Meningkat, tapi Ekspor & Impor Kian Terjepit

HR1 18 Feb 2025 Kontan

Kinerja perdagangan internasional Indonesia melemah pada Januari 2025, tetapi neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar US$ 3,45 miliar, lebih tinggi dari perkiraan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor mencapai US$ 21,45 miliar, turun 8,54% secara bulanan, tetapi tumbuh 4,86% secara tahunan.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa penurunan ekspor terutama disebabkan oleh turunnya nilai ekspor batubara, besi dan baja, serta crude palm oil (CPO), yang menyumbang 28,08% dari total ekspor nonmigas. Ekspor batubara turun 19,33% bulanan, besi dan baja turun 10,41% bulanan, serta CPO turun 24,10% bulanan.

Di sisi lain, impor turun lebih dalam, mencapai US$ 18 miliar, atau turun 15,18% secara bulanan. Amalia menyebut bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh harga komoditas impor yang melemah serta libur Imlek yang menghambat aktivitas industri.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyoroti beberapa risiko yang dapat berdampak pada perdagangan Indonesia, seperti tarif impor dari AS yang bisa menekan ekspor tekstil, karet, dan elektronik; ketidakpastian ekonomi global yang bisa menurunkan permintaan komoditas unggulan; serta proteksionisme AS yang dapat memicu keluarnya modal asing dan melemahkan rupiah.

Josua merekomendasikan diversifikasi ekspor ke pasar nontradisional, percepatan hilirisasi industri, dan stabilitas makroekonomi untuk menarik investasi serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Ekonomi

Surplus Meningkat, tapi Ekspor & Impor Kian Terjepit

HR1 18 Feb 2025 Kontan

Politik dan Birokrasi

Pemangkasan Anggaran Belum Matang, Risiko Besar?

HR1 18 Feb 2025 Kontan (H)

Arah kebijakan ekonomi Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto masih dinilai belum jelas, terutama terkait rencana efisiensi anggaran sebesar US$ 44 miliar (Rp 750 triliun). Dari jumlah tersebut, US$ 24 miliar akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, sementara US$ 20 miliar akan diserahkan ke BPI Danantara.

Namun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum memberikan klarifikasi terkait sumber efisiensi anggaran ini, mengingat APBN selalu mengalami defisit dan pemerintah masih bergantung pada penarikan utang.

Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran investor dan pebisnis. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa angka penghematan yang diumumkan muncul secara tiba-tiba dan sulit terwujud, terutama target dividen BUMN Rp 300 triliun. Menurutnya, target Rp 110 triliun saja sudah cukup optimistis mengingat kondisi ekonomi yang masih menantang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, menyoroti alokasi dana untuk Danantara, yang meskipun bertujuan mengurangi ketergantungan pada asing, masih memiliki banyak pertanyaan soal tata kelolanya. Jika tidak dikelola dengan baik, Faisal memperingatkan potensi kebocoran anggaran, korupsi, dan dampak negatif terhadap perekonomian.

Ketidakpastian ini memperbesar risiko bagi perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih jelas dan transparan agar kebijakan penghematan ini benar-benar memberikan manfaat bagi negara.

Politik dan Birokrasi

Jemaah Haji Diharuskan Terdaftar di JKN

KT3 18 Feb 2025 Kompas

Kemenag mengharuskan semua anggota jemaah haji reguler dan petugas haji tahun 2025 terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, sebagai bentuk perlindungan bagi jemaah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga kepulangan dari ibadah haji. Ketentuan itu diatur dalam Kepmenag tentang pengisian kuota haji reguler dan pelunasan biaya haji tahun 2025. Dalam keputusan itu disebutkan, Jemaah wajib memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif sebelum keberangkatan.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, ketentuan terkait kewajiban menjadi peserta aktif JKN bagi jemaah dan petugas haji bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah dari sebelum keberangkatan sampai kembali ke Tanah Air. Kebijakan ini pun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji yang lebih baik. ”Dengan adanya perlindungan program JKN, Jemaah haji dapat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus khawatir dengan biaya pengobatan,” katanya di Jakarta, Senin (17/2). (Yoga)

Ekonomi

Tarif Balasan AS Berpotensi Pukul Ekspor RI

HR1 17 Feb 2025 Kontan

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump berpotensi menimbulkan dampak besar bagi perdagangan global, termasuk bagi Indonesia. Dengan kebijakan ini, tarif yang dikenakan AS terhadap mitra dagangnya tidak hanya berdasarkan surplus dagang tetapi juga hambatan perdagangan yang diterapkan oleh negara mitra.

Bagi Indonesia, ini menjadi tantangan berat karena AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar kedua dengan nilai US$ 14,34 miliar. Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic & Economic Action Institution, memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memicu AS untuk mencabut fasilitas perdagangan Generalized System of Preferences (GSP), yang selama ini membuat produk ekspor Indonesia lebih kompetitif. Jika GSP dicabut, tarif ekspor ke AS akan meningkat, menyebabkan harga produk Indonesia menjadi lebih mahal dan menurunkan daya saingnya di pasar AS.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu negara besar lain untuk melakukan tindakan serupa, yang semakin mempersempit pasar ekspor Indonesia. Yusuf Rendy Manilet, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, menyoroti bahwa sektor tekstil akan menjadi salah satu yang paling terdampak, mengingat AS sudah mengenakan tarif tinggi pada produk tekstil Indonesia. Yusuf memperkirakan pertumbuhan ekspor Indonesia di 2025 akan melambat menjadi 6%, dibandingkan 6,5% di tahun sebelumnya.

Namun, Yusuf juga melihat peluang bagi Indonesia untuk menjaga kinerja ekspornya, terutama dengan permintaan dari India, China, dan Jepang yang masih positif. Permintaan barang dari Jepang diprediksi tumbuh 1,1%, sedangkan India bisa mencapai 6,5%.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah disarankan untuk mencari pasar alternatif, seperti negara-negara anggota BRICS dan OECD. Meskipun Ronny menilai dampak dari keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan OECD masih belum bisa diukur, diversifikasi pasar harus segera dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada AS dalam perdagangan global.

Politik dan Birokrasi

Gelombang PHK Massal di AS Tak Mampu Tekan Defisit

HR1 17 Feb 2025 Kontan

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor federal Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Department of Government Efficiency (DOGE), Elon Musk, menuai banyak kritik. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan defisit anggaran negara yang mencapai US$ 1,8 triliun, dengan menargetkan karyawan dalam masa percobaan sebagai sasaran utama sejak Kamis (13/2).

Namun, Direktur Eksekutif Budget Lab Universitas Yale, Martha Gimbel, meragukan efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi defisit. Menurutnya, PHK tidak akan menghasilkan penghematan signifikan karena kompensasi bagi aparatur sipil negara hanya menyumbang US$ 270 miliar per tahun. Justru, PHK massal berpotensi memperburuk ekonomi AS karena pertumbuhan lapangan kerja yang melambat.

Kritik juga datang dari kalangan Partai Republik sendiri. Senator Alaska, Lisa Murkowski, menilai pemangkasan tenaga kerja dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga tidak akan memperbaiki anggaran federal. Senator Demokrat dari Washington, Patty Murray, lebih keras lagi menyebut PHK massal ini akan mengganggu layanan publik dan menyalahkan Trump serta Elon Musk atas kebijakan tersebut.

Dampak langsung juga dirasakan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan secara mendadak. Andrew Lennox, seorang veteran marinir yang sedang menjalani pelatihan di Veterans Affairs Medical Center, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan ini, yang ironisnya malah merugikan veteran yang seharusnya mereka bantu.

Dengan adanya gelombang PHK ini, kebijakan Trump dan Elon Musk tidak hanya memicu panen hujatan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi AS.

Ekonomi

Bank Terjepit, Margin Bunga Kian Tipis

HR1 17 Feb 2025 Kontan

Tekanan likuiditas dan ketidakpastian global membuat ekspektasi kenaikan margin keuntungan (NIM) pada sektor perbankan harus diturunkan. Secara keseluruhan, NIM industri perbankan 2024 menurun menjadi 4,62% dari 4,81% tahun sebelumnya.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), meskipun memiliki NIM tertinggi, kini menargetkan NIM 7,3%-7,7% pada 2025 karena adanya tekanan suku bunga dan likuiditas, sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Utama BRI, Sunarso. Sementara itu, Bank Mandiri menargetkan NIM sekitar 5%-5,2% dan akan fokus memacu dana murah serta stabilisasi CASA, menurut Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga diproyeksikan menurunkan NIM ke kisaran 4%-4,2% karena tantangan likuiditas, seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar.

Secara keseluruhan, meskipun bank-bank besar masih berupaya menjaga fundamental melalui strategi pengelolaan risiko dan peningkatan efisiensi dana, tekanan eksternal seperti kebijakan hawkish The Fed dan potensi efek tarif dari Trump membuat pertumbuhan NIM di masa depan diperkirakan tidak akan sepositif harapan investor.

Ekonomi

Bukan Langkah Mudah bagi Danantara

KT1 17 Feb 2025 Investor Daily (H)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan efisiensi anggaran negara akan terus berlanjut hingga tiga putaran, dengan nilai mencapai Rp750 triliun atau sekitar US$ 44 miliar. Sebanyak US$ 24 miliar dialokasikan untuk membiayai program MBG dan sisanya akan diserahkan ke badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kebijakan ini bisa mempercepat realisasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dengan hasil efisiensi anggaran yang akan digunakan Danantara, pemerintahan Presiden Prabowo ingin memastikan anggaran negara dikelola secara mandiri untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada rakyat. Secara keseluruhan, akan ada 20 hingga 35 proyek strategis yang diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasisonal. Salah satunya proyek besar yang sudah diungkapkan adalah proyek hilirisasi senilai US$ 4 miliar. Rencananya, Presiden akan mengumumkan pendirian Danantara pada 24 Februari 2025. Lembaga investasi negara ini bertujuan mengelola keuangan nasional tanpa bergantung pada asing, serta melibatkan organisasi agama seperti NU, Muhammadiyah, dan KWI sebagai pengawas. (Yetede)

Ekonomi

Pengemudi Ojek Online Unjuk Rasa

KT1 17 Feb 2025 Tempo

Serikat pengemudi online kembali memprotes hubungan kerja kemitraan dengan perusahaan penyedia aplikasi layanan transportasi daring. Para pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), hingga kurir akan menggelar demo dan aksi off bid atau mematikan aplikasi massal pada Senin hari ini, 17 Februari 2025.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menganggap sistem kemitraan dengan perusahaan telah gagal memberi kepastian hukum bagi pengemudi sebagai pekerja. "Fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol, dan kurir," kata Ketua SPAI Lily Pujiati melalui keterangan tertulis pada Senin, 17 Februari 2025.

Lily berujar fleksibilitas dalam hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Sebabnya, setiap platform berlomba untuk menerapkan tarif murah, sehingga yang menjadi korban adalah pengemudi yang hanya mengantongi sebagian dari tarif tersebut. Adapun berbagai insentif yang diberikan platform untuk pengemudi juga Lily rasa belum berhasil mensejahterakan para ojol. "Karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketentuan jam kerja 8 jam," ujar Lily. Lily mengklaim masih ada pengemudi ojol yang terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih. Alasannya, pendapatan mereka dihitung per pesanan di aplikasi sehingga harus bekerja ekstra agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Lily, pengemudi online selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi dan bisnis layanan transportasi daring. Namun, kata dia, selama ini platform bisnis sangat diuntungkan dengan profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol. Lily menyatakan keuntungan platform salah satunya meningkat karena perusahaan tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya. "Seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam," ucap Lily. Lily menyebut kondisi tersebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Dibanding kemitraan, kata dia, perusahaan seharusnya menyediakan perjanjian kerja yang bisa menjamin hak-hak para pengemudi seperti diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. (Yetede)