Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp 16.652 per dolar AS berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, terutama karena asumsi kurs dalam APBN dipatok di level Rp 16.100. Bhima Yudhistira, Direktur Celios, menilai depresiasi rupiah ini akan berdampak besar pada belanja pemerintah, terutama subsidi energi seperti BBM, elpiji, dan listrik, serta beban bunga utang yang bisa membengkak. Hal ini dapat memperlebar defisit anggaran dari target 2,53% PDB, mengingat setiap pelemahan Rp 100 terhadap dolar AS dapat meningkatkan defisit hingga Rp 3,4 triliun.

Penanganan tuberkulosis (TBC) program prioritas hasil terbaik cepat atau quick win di bidang kesehatan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ditargetkan 90 % kasus bisa ditemukan pada 2025 dan 95 % dari kasus tersebut mendapat pengobatan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi demi mencapai akselerasi penanganan TBC di Indonesia. Pelibatan multisektor, termasuk pemda, komunitas, dan masyarakat, diperkuat. ”TBC masuk program cek kesehatan gratis dan program khusus quick win tuberkulosis. Jadi, TBC jadi super-superprioritas pemerintahan saat ini,” ucap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, dalam temu media Hari TBC Sedunia, di Jakarta, Senin (24/3).

Target lainnya, yakni 90 % kasus TBC sensitive obat, tuntas diobati, 80 % kasus TBC resisten obat, tuntas diobati, dan 100.000 orang dengan TBC laten mendapat terapi pencegahan TBC (TPT). Target yang ditetapkan itu tak mudah. Sebab, capaian yang dilaporkan pada 2024 belum optimal. Pada 2024, kasus TBC yang ditemukan masih 81 % dari total estimasi 1.092.000 kasus, namun yang diobati mencapai 90 % dari kasus yang ditemukan. Angka keberhasilan pengobatan 84 % untuk TBC sensitif obat dan 58 % untuk TBC resisten obat. Capaian yang rendah ditemukan pada pemberian TPT yang baru 19,2 %. Di Indonesia, hanya Provinsi Banten yang mencapai target dengan 67 % pemberian TPT pada kontak serumah dengan kasus TBC.

Menurut Ina, sejumlah inovasi disiapkan dalam mengakselerasi program TBC 2025, terutama terkait penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, serta promosi kesehatan dan keterlibatan multisektor. Untuk temuan kasus, penapisan dan penemuan aktif akan dilakukan dengan sinar-X. Penapisan ini akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis yang saat ini berjalan. Diagnosis TBC akan diperkuat dengan mesin TCM (tes cepat molekuler), PCR (polymerase chain reaction), dan sinar-X. Dari 2.400 mesin TCM yang ada akan ditambah 330 mesin tahun ini. Penggunaan mesin sinar-X portabel akan diperluas di puskesmas. ”Penambahan manfaat mesin PCR diharapkan menambah akses pemeriksaan TBC,” kata Ina. (Yoga)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi melengkapi jajaran pengelolanya dan siap menjalankan mandat besar untuk mengelola aset BUMN hingga US$ 900 miliar. Dipimpin oleh Rosal Perkasa Roeslani sebagai CEO dan Pandu Sjahrir sebagai CIO, Danantara dirancang untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan fokus investasi pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan infrastruktur digital.

Pemerintah berupaya meningkatkan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan mendorong inklusi keuangan, terutama dengan mengajak masyarakat memiliki rekening bank. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk menarik potensi pajak dari sektor informal yang selama ini sulit terpantau.

DPR tengah memproses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Komisi XI DPR berencana mengajukannya sebagai RUU inisiatif pada masa sidang berikutnya. Proses revisi UU P2SK semula sebatas untuk menindaklanjuti hasil putusan uji materi (judicial review) MK atas UU P2SK alias omnibus law Keuangan. Sejumlah pasal itu terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan OJK. Namun, pembahasan berpotensi melebar. Belakangan, DPR ingin sekaligus merevisi sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan peran BI, terutama seputar tugas bank sentral tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan, DPR ingin memanfaatkan momentum revisi UU P2SK untuk turut mengubah fungsi BI melalui pembahasan politik yang mendalam.

Dalam hal ini, peran BI menjaga stabilitas sistem keuangan akan diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. ”Kami sedang membicarakan (penambahan peran BI), tetapi belum memutuskan, dan sedang diformulasikan. Untuk itu, saya minta tidak dijadikan bahan spekulasi baru,” ujarnya dalam Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat (21/3). Pengajar di Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, pemerintah perlu instrument kuat untuk mendorong pertumbuhan, tetapi bukan dengan menjadikan BI sebagai sumber pendanaan fiskal. Fokus sebaiknya pada reformasi pajak dan efisiensi belanja, sementara BI tetap menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan demi menjaga independesinya dari campur tangan pemerintah yang berkuasa. (Yoga)

Presiden Prabowo, dalam Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) berseloroh tentang volatilitas harga saham di bursa Indonesia. Menurut dia, harga saham boleh saja naik turun, yang terpenting, pangan dan negara tetap aman. Pernyataan ini menanggapi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5 % ke level 6.073 dalam waktu kurang dari sehari pada 18 Maret 2025. Media nasional hingga media sosial memviralkan kabar ”IHSG Anjlok”, yang mengingatkan publik pada situasi serupa di awal masa pandemi Covid-19. Aksi jual oleh investor asing yang membuat pasar melemah sejak Oktober 2024 pada hari itu memuncak.

Justru di tengah tren positif pasar saham di banyak negara. Tak heran jika publik kemudian menuding faktor internal sebagai penyebab utama. Pasar yang dibangun atas dasar kepercayaan itu belakangan terusik oleh sejumlah kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan baru. Mulai dari penambahan kementerian dan lembaga, efisiensi anggaran ASN demi program Makan Bergizi Gratis, konsolidasi aset BUMN untuk Danantara, rumor pergantian Menkeu Sri Mulyani, hingga pengesahan revisi UU TNI yang menghidupkan kembali nostalgia dwifungsi ABRI. Di sisi lain, masyarakat menengah ke bawah tengah dilanda kekhawatiran akibat penurunan pendapatan dan ancaman PHK yang semakin meluas.

Kondisi ini tecermin dalam survei Indeks Kepercayaan Konsumen oleh BI yang terus menurun sejak November dan mencapai angka 126,4 pada Februari 2025. Gejala pemburukan ekonomi juga tampak dari sisi fiskal. Hingga Februari 2025, penerimaan negara dilaporkan turun 20,85 % disbanding periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan merosotnya penerimaan perpajakan sebesar 30,19 % dibanding capaian dua bulan pertama tahun 2024. Ketika kondisi tersebut memperburuk kinerja IHSG, pemerintah mengklaim bahwa kondisi fiskal negara masih kuat. Pasar tidak bisa diminta untuk berpura-pura bahwa ekonomi sedang baik-baik saja ketika kenyataannya tidak demikian.

Menurut ekonom Agustinus Prasetyantoko, pasar memiliki inteligensinya sendiri. Karena itu, investor tidak bisa ”dibeli” hanya dengan narasi atau optimisme sepihak. Pelaku pasar, khususnya investor, cenderung lebih cepat dan cerdas dalam membentuk ekspektasi terhadap prospek ekonomi, membaik maupun memburuk. Tak heran jika respons pelaku sektor keuangan hampir selalu mendahului kenyataan di sektor riil. Ketika ekspektasi telah dijawab oleh realitas di lapangan, strategi membentuk persepsi positif saja tidak lagi memadai. Terlebih jika sosok kunci dalam perekonomian, seperti Presiden, justru bersikap berseberangan terhadap reaksi pasar yang telah lebih dahulu membaca kondisi riil. (Yoga)

Kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia menunjukkan meningkatnya risiko investasi yang berdampak langsung pada biaya penerbitan utang pemerintah, khususnya dalam bentuk valuta asing (valas). Meski peringkat utang Indonesia masih bertahan pada level investment grade, kenaikan CDS lima tahun hingga 91,66 per 22 Maret 2025, atau naik lebih dari 28% dalam sebulan terakhir, memperkuat sinyal meningkatnya premi risiko.

Prospek pertumbuhan emiten kawasan industri di Indonesia menunjukkan potensi positif, terutama karena peluang relokasi usaha dari China akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini sempat terbukti pada periode 2018–2019, di mana penjualan lahan industri di kawasan Greater Jakarta meningkat signifikan hingga 380 hektare, dengan kontribusi besar dari sektor otomotif, kimia, makanan-minuman, dan pusat data.

Menjelang libur panjang Lebaran, pergerakan saham bank-bank BUMN diperkirakan sangat dipengaruhi oleh hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang kali ini menjadi sorotan karena melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya. Keputusan penting seperti pembagian dividen dan pergantian direksi berpotensi menjadi katalis utama bagi kinerja saham-saham perbankan pelat merah yang tengah tertekan.

Pengusaha tambang mineral dan batubara meminta pemerintah menunda rencana kenaikan tarif royalty yang diatur dalam peraturan pemerintah. Rencana penyesuaian tarif dinilai akan semakin membebani industri yang kini tengah dihajar penurunan harga komoditas dan pungutan biaya lain dari negara. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, meski mereka dilibatkan pada proses pembahasan revisi, kesempatan yang diberikan sangat terbatas. Contohnya, dalam konsultasi publik yang diselenggarakan awal Maret, pelaku usaha hanya diundang ke pertemuan daring selama 1,5 jam dengan peserta ratusan orang. ”Ini sama sekali tidak memadai. Harusnya diskusinya lebih intens karena dampaknya sangat signifikan,” ujarnya, Jumat (21/3).

Selain IMA, banyak asosiasi juga menolak substansi revisi PP yang dianggap memberatkan, terutama terkait perubahan tarif produksi dari sistem tunggal menjadi progresif, dengan kenaikan persentase pada produk batubara dan mineral, seperti nikel, tembaga, emas, dan timah. Komoditas bijih nikel, misalnya, yang sebelumnya berlaku tarif tunggal 10 % menjadi tarif progresif 14-19 %, menyesuaikan harga mineral acuan (HMA). Sementara pada feronikel, dari tarif tunggal 2 % diusulkan menjadi tarif progresif 5-7 %, menyesuaikan HMA. Untuk komoditas batubara, tarif yang berlaku saat ini bersifat progresif dan menyesuaikan harga batubara acuan (HBA) dengan tarif PNBP untuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berkisar 14-28 %.

Dalam usulan revisi, tarif royalti akan naik 1 % untuk HBA yang lebih besar atau sama dengan 90 USD per ton, hingga mencapai tarif maksimum 13,5 %. Dampak perubahan tarif tersebut, akan meluas dari hulu ke hilir. Beban royalti akan menghambat investasi untuk eksplorasi yang penting untuk mendukung ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Operasional perusahaan juga berpotensi terdampak karena beban perusahaan semakin bertambah. Sementara, industri mineral dan batubara sudah dibebani biaya lain dari pemerintah. Sejak Januari 2025, mereka terdampak kenaikan biaya energi karena penggunaan Biosolar B40, aturan devisa hasil ekspor 100 %, kenaikan PPN 12 %, hingga upah minimum provinsi yang naik ke 6,5 %. ”Jadi, sebaiknya pemerintah menunda revisi tersebut dan mengkaji kembali dengan mengajak pelaku usaha untuk berdiskusi secara komprehensif,” kata Hendra. (Yoga)