Mantan Kepala BKPM periode 2016-2019 Thomas Trikasih Lembong mengatakan, reformasi birokrasi harus terus dilakukan khususnya untuk mendorong birokrasi dan regulasi di daerah. Selama ini investor masih sering menghadapai kesulitan karena adanya perbedaan pandangan tentang regulasi. "Buat saya menjadi sangat penting untuk reformasi birokrasi. Jadi pola kerja di regulasi harus lebih efisien, seperti yang dikatakan presiden yaitu berorientasi kepada hasil, bukan prosedur," ucap Thomas dalam acara Indonesia Economic Forum di JW Mariot Hotel, Jakarta, Rabu (20/11). Ia mengatakan negara lain yang kemampuan ekonominya sama dengan Indonesia terus mendorong peningkatan investasi dengan cara melakukan ekspansi dan bermitra dengan internasional, promosi ekspor dan investasi ke mancanegara. menurutnya Indonesia harus lebih membuka diri.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku terah berhasil mengeksekusi realisasi investasi hampir Rp 100 T dalam kurun waktu kurang dari sebulan umur Kabinet Indonesia Maju. Nilai itu sebelumnya menjadi bagian dari komitmen investasi sekitar Rp 708 triliun yang tertahan direalisasikan karena sejumlah hambatan, terutama terkait masalah penyediaan lahan. Bahlil mengatakan periode kepemimpinannya akan lebih mengedepankan upaya-upaya untuk peningkatan kemudiahan berusahan dibandingkan promosi. Secara terpisah, Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo menyebutkan, investasi hampir Rp 100 triliun tersebut meliputi investasi patungan perusahan Malaysia-Indonesia untuk pembangunan pembangkit listrik (powerplant), investasi Lotte Chemical (Korea Selatan) untuk membangun pabrik baru petrokimia, dan investasi mobil listrik oleh Hyundai (Korea Selatan).

Perlambatan aliran investasi menuju sektor manufaktur perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi, Indonesia mulai mengalami fase deindustrialisasi dimana kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus turun dari tahun ke tahun. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Indonesia ditantang untuk mampu meyakinkan investor menanamkan modalnya di daerah. Bila investor telah yakin berinvestasi, DPMPTSP setempat juga harus membantu pebisnis memperoleh kepastian hukum, misalnya dalam hal perizinan. Harus pula dipastikan bahwa investasi yang dilakukan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi negara.

Secara nominal sesungguhnya realisasi investasi di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini terutama terkait dengan investasi menuju sektor manufaktur yang langsung menghasilkan produk hilir. Namun investasi menuju sektor manufaktur yang mampu mengolah komoditas mentah menjadi produk setengah jadi masih kurang. Akibatnya, investasi yang masuk masih belum bisa menyelesaikan masalah defisit neraca dagang. Akhirnya, Indonesia tetap haus impor produk mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi.  pemerintah perlu menyiapkan insentif yang spesifik dan tepat sasaran guna meyakinkan investor, seperti halnya Vietnam dan Thailand yang memberikan insentif khusus bagi investor yang mau masuk ke sektor-sektor atau lokasi-lokasi yang tidak populer.

Rencana Pemerintah untuk menerbitkan omnibus law bertujuan untuk mengakonodasi keluhan dunia usaha selama ini. Undang-undang ini akan menstandadisasi dan mengharmonisasikan pasal-pasal bermasalah di sekitar 71-74 Undang-undang (UU) sektoral yang menghambat kegiatan investasi. Meski demikian, UU Omnibus Law bukan merupakan merger dari sekitar 71-74 Undang-undang tersebut dan tidak menghapus UU yang bersangkutan. Selain itu, semua peraturan pemerintah, peraturan menteri dan turunan yang merupakan penjabaran dari 71-74 UU tersebut kelak harus direvisi dan mengacu pada UU Omnibus. Draf UU Omnibus ini ditargetkan rampung akhir Desember 2019. Seperti diberitakan, pemerintah berniat menerbitkan UU omnibus , yakni UU Cipta Lapangan Kerja, yeng merupakan revisi dan penyederhanaan dari 71-74 UU di berbagai sektor. Awalnya, presiden menyebut akan adanya dua UU Omnibus, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Dalam perkembangan terbaru, hanya satu UU Omnibus yang bakal diterbitkan, yakni UU Cipta Lapangan Kerja.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo akan menandatangani perjanjian kerja sama investasi dengan Hyundai di Korea Selatan pada 25 November mendatang. Menurut Luhut, Hyundai sudah berkomitmen untuk menanamkan investasinya sebesar US$ 1 miliar pada industri mobil listrik. Nantinya, pabrik mobil bertenaga setrum itu akan berlokasi di sekitar Karawang, Bekasi, dan Purwakarta, Jawa Barat.

Luhut menambahkan bahwa bila pabrik baterai juga ikut berdiri di Tanah Air, maka akan ada investasi masuk sebesar US$ 1,8 miliar untuk itu. Investasi perusahaan Korea Selatan di Indonesia terkait dengan perjanjian dagang Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Selain Hyundai, perusahaan asal Negeri Ginseng yang akan masuk ke Indonesia adalah Lotte Chemicals. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo menambahkan, dalam perjanjian dagang Indonesia dan Korea Selatan dengan IK-CEPA, pada 2022 nilai perdagangan kedua negara ditargetkan mencapai US$ 30 miliar atau sekitar Rp 424 triliun.

Perumbuhan pesat industri olahraga elektronik atau e-sport turut mendongkrak industri permainan lokal. Kehadiran olahraga virtual diperkirakan akan mendorong variasi permainan yang diciptakan di dalam negeri. CEO MainGame.com, Anton Soeharyo, mengatakan pangsa pasar industri permainan di dalam negeri sangat menggiurkan. Dia mencatat terdapat 43,7 juta pemain di Tanah Air dengan potensi penghasilan mencapai US$ 880 juta. Sebanyak 50 persen di antara pemain itu bersedia mengeluarkan uang (untuk bermain).

Community Manager Digital Happiness, Andre Agam, menyatakan permainan dari developer asing, seperti e-sport, meraup hampir seluruh pangsa pasar di Indonesia, dan hanya menyisakan 3 persen pasar bagi pengembang lokal. Salah satunya karena apresiasi masyarakat yang rendah terhadap game lokal. Andre menuturkan, meski mendapat eksposur dari ketenaran e-sport, industri game lokal masih membutuhkan dukungan dana untuk bisa berkembang. Selama ini pengembang mendapat bantuan dari Bekraf berupa dana langsung hingga fasilitas menghadiri acara internasional untuk bertemu dengan para investor. Presiden Direktur Aerowolf, Iwan Iman, meyakini industri permainan dalam negeri masih bisa berkembang. Namun dia pesimistis permainan e-sport lokal bisa bersaing dengan buatan luar negeri karena pengembangan olahraga virtual itu butuh biaya besar. Pengembang game nomor wahid di Indonesia diperkirakan memiliki omzet US$ 3 juta. Sedangkan Tencent, developer asal Cina, menggelontorkan Us$ 6 juta untuk uji coba permainan baru mereka.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah akan menerbitkan daftar positif investasi pada Januari 2020 guna menggenjot minat investasi dalam negeri. Daftar yang akan diatur dalam bentuk peraturan presiden tersebut merupakan daftar prioritas investasi yang didorong Indonesia. "Kami persiapkan positive list pada Januari 2020. Tidak harus menunggu undang-undang, kami tidak perlu menyelesaikan keseluruhannya. Tapi, ini dibuat secara bertahap, yang tidak ada ganjalan undang-undang akan kami lepaskan," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11). Menurut dia, pembentukan positive list ini akan didasarkan pada investasi-investasi prioritas negara seiring dengan upaya untuk melakukan substitusi impor. Komoditas-komoditas yang nilai impornya masih cukup tinggi di Indonesia akan dimasukan oleh pemerintah dalam daftar tersebut. Menurut Airlangga daftar positif investasi rencananya juga diterapkan pada kawasan ekonomi khusus (KEK) dan dipertimbangkan mendapatkan fasilitas tax holiday sesuai dengan ketentuan dan bentuk final daftar yang berlaku. Sementara itu, simplifikasi daftar negatif investasi (DNI) akan dilakukan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan disingkronkan dengan UU Perkoperasian dan UU Pemberdayaan UMKM dalam sebuah omnibus law.

Para pelaku usaha e-sport menuturkan bahwa potensi bisnis cabang olahraga virtual itu tak kalah seksi oleh olahraga konvensional. Direktur Aerowolf, Iwan Imam, misalnya, mengatakan berbagai pemilik merek komersial kini berlomba-lomba menyalurkan dukungan untuk tim e-sport. Iwan, yang baru merintis bisnis tim profesional e-sport dua tahun lau, menuturkan tawaran pemilik merek komersial yang mengajak berkolaborasi tak putus-putus. Aerowolf yang berisi 60 pekerja dan atlet profesional ini sudah menjalin kerja sama dengan Red Bull, Asus, dan Ternakopi. Menurutnya, ada delapan tim profesional Indonesia yang jawara lokal dan Asia Tenggara. Semuanya sudah mendapat pendanaan US$ 6 juta atau rata-rata Rp 87 miliar.

Riset Google, Temasek, dan Bain & Company yang berjudul “e-Conomy SEA 2019” memperkirakan pasar online game di Asia Tenggara sudah menyentuh US$ 4,2 miliar atau Rp 60,9 triliun. Adapun potensi pasar online game di Indonesia sekitar US$ 0,385 miliar atau Rp 5,3 triliun. Angka itu sekitar 11 persen dari nilai total pasar media online di Indonesia yang mencapai US$ 3,5 miliar. Rilis yang dilansir bulan itu juga menggambarkan sekitar 60-80 juta penduduk Indonesia memainkan game daring.

Di luar pemasukan sponsor, tim profesional lain seperti Evos juga mengembangkan bisnis dengan berjualan pernak pernik klub. Misalnya kaus dan jaket klub yang dua tahun lalu terjual sekitar 3.000 unit per bulan. Evos yang baru berdiri pada 2017 sudah menerima tiga kali putaran pendanaan dengan nilai total US$ 8,8 juta atau Rp 127,6 miliar dari konglomerat Indonesia, e-commerce Cina, dan Insignia Venture Partners. Perusahaan aplikasi Gojek juga melirik gurihnya potensi bisnis e-sport. Pada September lalu, perusahaan ini meluncurkan platform permainan online bernama Go-Games. Melalui platform tersebut, Gojek menyediakan konten dan layanan pembayaran melalui Gopay. Adapun IDN Media menangkap potensi bisnis tersebut dengan mengakuisisi situs berita e-sport GGWP.ID pada Juli lalu. Namun angka akuisisi itu tak pernah dibuka kepada publik.

Pemerintah sedang menyusun sejumlah aturan dan kebijakan yang akan dimasukan dalam omnibus law di bidang ekonomi. Dengan adanya omnibus law, aturan-aturan yang tumpang tindih dalam bidang ekonomi bisa disatukan dalam sebuah Undang-undang. Hal yang dimasukkan dalam penyusunan omnibus law diantaranya adalah pajak. Pemerintah akan memberi insentif pajak bagi para pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan akan mampu mendorong perekonomian yang tengah lesu. Selain pajak. pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan dalam investasi. Prinsipnya dalah mendorong sisi positif dari investasi.

 Pelaku industri nasional berharap penyederhanaan regulasi melalui undang-undang besar atau omnibus law dapat terealisasi dalam waktu dekat. Kebijakan itu diharapkan dapat memuluskan aliran investasi ke sektor manufaktur yang selama ini tersendat akibat tidak sinkronnya regulasi dan belum adanya kepastian hukum bagi investor. Penurunan realisasi investasi itu pun menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja manufaktur nasional, sektor yang berkontribusi signifikan bagi ekonomi Indonesia. Sejak tahun lalu beberapa pelaku industri sudah merealisasikan penanaman modal. Namun, investasi itu masih terkendala oleh sejumlah hambatan akibat kuranngya kepastian hukum. Kendati integrasi layanan perizinan melalui online single submission atau OSS sudah berjalan, para investor tak kunjung bisa memulai pengembangan usahanya di daerah. Implementasi OSS saat ini kurang efektif lantaran pelaku usaha masih dihadapkan pada ketidakpastian dalam berbagai proses perizinan turunan di daerah. Banyaknya regulasi yang tidak sinkron dan terkait proses perizinan usaha itu dinilai perlu disederhanakan dengan omnibus law.