JAKARTA,ID – Pemerintah meyakini laju inflasi cenderung menurun seiring dengan penguatan pemulihan ekonomi pada semester II-2023. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2023 mencapai 0,34% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya 0,66% (mtm). Sedangkan inflasi IHK secara tahunan 5,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,51% (yoy). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, penurunan inflasi atau harga yang stabil dan cenderung menurun serta penguatan pemulihan, akan terjadi setidaknya pada semester kedua tahun ini. Kondisi tersebut sebagai dampak dari tekanan yang berasal dari respons kebijakan, yaitu pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga oleh otoritas moneter akan berkurang. “Ini memberikan harapan baru bahwa tahun 2023 setidaknya pada paruh kedua, kita akan melihat kombinasi yang jauh lebih positif dari penurunan inflasi dan penguatan pemulihan,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu (1/2/2023). (Yetede)

Tingginya inflasi daerah diperkirakan masih akan berlanjut tahun ini. Beberapa faktor pemicunya antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi pasca Covid-19, tekanan suplai, hingga geopolitik. Sebab itu, pengendalian inflasi masih akan menjadi tugas pemerintah pusat maupun daerah agar daya beli juga terjaga. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, untuk meredam inflasi daerah, pemerintah pusat maupun daerah harus punya peranan masing-masing dalam menentukan harga komoditas. Pemerintah pusat bisa mengatur komponen harga, seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif tiket pesawat, harga minyak goreng, rokok kretek filter, tarif kereta api, dan juga solar. Sementara pemerintah daerah bisa ditugaskan untuk mengatur harga beberapa komoditas tertentu. Misalnya, tarif air minum PAM, angkutan umum, beras, cabai merah dan rawit, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam.

Faktor musiman memperlambat laju inflasi di awal tahun. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2023 naik 0,39% secara bulanan atau month on month (mom), lebih rendah daripada inflasi bulanan di Desember yang tercatat 0,66%. Proyeksi itu berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan BI hingga pekan keempat Januari 2023. Dari hasil survei, komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah dan cabai rawit yang masing-masing sebesar 0,06%, cabai merah dan beras masing-masing sebesar 0,05%, rokok kretek filter sebesar 0,04%, dan emas perhiasan 0,03%.

Seperti diprediksi, BI kembali menaikkan bunga acuan 25 basis poin ke 5,75 %. Langkah ini mampu meredakan inflasi yang naik akibat kenaikan harga BBM dan barang impor. BI menjelaskan, kenaikan bunga acuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan inflasi inti ke target 2-4 % pada semester I-2023 (Kompas, 20/1). Dengan inflasi inti serta inflasi umum per Desember 2022 tercatat 3,36 % dan 5,51 % (yoy) di atas sasaran 2-4 %. Para pengamat sebelumnya sudah memprediksi, BI masih akan agresif  menaikkan bunga acuan, 3-4 kali tahun ini, dengan suku bunga di akhir 2023 diprediksi 6,0-6,5 %. Sejak Agustus 2022, BI tercatat enam kali menaikkan suku bunga dengan total kenaikan 225 basis poin (bps).

Hanya sedikit pengamat yang meyakini BI untuk sementara menahan suku bunga kali ini. Alasan mereka, meskipun masih dihadapkan pada inflasi global yang tinggi dan tren kenaikan suku bunga acuan yang agresif di negara-negara maju,tekanan inflasi di dalam negeri relatif terkendali beberapa bulan terakhir. Demikian pula tekanan terhadap rupiah, dengan nilai tukar rupiah sempat terkoreksi. Di satu sisi, kenaikan suku bunga BI bisa menahan inflasi, tetapi pada saat yang sama, naiknya suku bunga bisa berdampak pada pertumbuhan sektor riil, konsumsi dalam negeri, dan pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan dan ramuan bauran kebijakan yang tepat menjadi penting. (Yoga)

Guna mengembalikan inflasi inti ke dalam sasaran 2-4 % pada semester I-2023, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 %. Tekanan inflasi yang sempat tinggi akibat kenaikan harga BBM dan barang impor kini semakin mereda. Kenaikan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis (19/1). Ini  kenaikan keenam berturut-turut sejak Agustus 2022 dengan total kenaikan 225 basis poin sehingga posisi suku bunga acuan saat ini 5,75 %. ”Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini merupakan langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers, Kamis (19/1), di Jakarta.

Perry mengatakan, kenaikan suku bunga acuan ini memadai untuk memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 2-4 % pada semester I-2023 dan inflasi umum ke sasaran 2-4 % pada semester II-2023. Berdasarkan data BPS, inflasi umum pada akhir Desember 2022 mencapai 5,51 % secara tahunan. Adapun inflasi inti mencapai 3,36 %. Inflasi umum sepanjang tahun 2022 berada di atas sasaran BI, sedang inflasi inti cenderung bias ke atas dari sasarannya 2-4 %. Sejak BI mulai menaikkan suku bunga acuan, tekanan inflasi terus mereda, bahkan menurun lebih cepat dari yang diprediksi. Pada September 2022, konsensus pasar memperkirakan inflasi umum pada akhir 2022 bisa mencapai 6,5 %. Ternyata realisasinya lebih rendah, yakni 5,51 %. Realisasi inflasi inti sebesar 3,36 % pada akhir 2022 juga lebih rendah dari konsensus pasar pada September 2022 di 4,61 %. (Yoga)

Bank Indonesia tak lagi agresif dalam menggunakan kebijakan suku bunga untuk menjangkar inflasi. Tahun memang telah berganti, tetapi lonjakan inflasi masih menjadi ancaman nyata ekonomi dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Kendati demikian, Bank Indonesia (BI) rupanya mulai menunjukkan gelagat tak lagi agresif dalam menggunakan kebijakan suku bunga untuk menjangkar inflasi. Kendati tetap dilakukan, penaikan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) belakangan ini diklaim masih dalam takaran yang memadai. Hal itu dinilai tak lepas dari kebijakan suku bunga sebelumnya yang cukup agresif sehingga dapat meredam inflasi. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan kenaikan suku bunga itu telah terukur dan diyakini efektif menjangkar gerak inflasi pada tahun ini. “BI memandang kenaikan ini memadai untuk memastikan inflasi inti akan tetap berada dalam kisaran 2%—4%, di bawah 4% pada semester I/2023,” katanya, Kamis (19/1). Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tak membantah bahwa ekonomi pada tahun ini menghadapi tekanan yang cukup berat. Hal itu dipicu oleh peningkatan inflasi, kenaikan suku bunga, dan konsekuensinya terhadap pelemahan ekonomi. Guna merespons tantangan itu, APBN 2023 pun disusun dengan mitigasi dan keleluasaan yang tinggi, terutama untuk sektor yang cukup rentan.

Dalam acara ”Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)”, Selasa (17/1) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan masalah kepemimpinan dan bagaimana menyalurkan APBD secara tepat  sasaran. Menurut dia, peran APBD dan pemerintah daerah sangat penting dalam mengendalikan inflasi. Tahun lalu pihaknya  memberikan insentif kepada 36 daerah yang dianggap berhasil mengendalikan inflasi. (Yoga)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta para pejabat pemerintah terus memantau harga barang dan jasa di lapangan, terutama komoditas pangan. Pasalnya, Jokowi menilai ancaman kenaikan inflasi masih belum mereda. Ia mengingatkan para pejabat untuk mendeteksi permasalahan sedini mungkin dengan lebih teliti menghitung kenaikan harga. Sebab, menurut dia, perhitungan yang salah dapat menyebabkan inflasi. "Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta di lapangan," ujarnya dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah, Selasa, 17 Januari lalu. Salah satu komoditas pangan yang disoroti Presiden adalah beras. Sebab saat ini, ada 79 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Selain beras, ia menyebutkan beberapa komoditas yang harganya meningkat, seperti telur, (naik di 82 daerah), dan daging ayam ras (di 75 daerah). (Yetede)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta para pejabat pemerintah terus memantau harga barang dan jasa di lapangan, terutama komoditas pangan. Pasalnya, Jokowi menilai ancaman kenaikan inflasi masih belum mereda. Ia mengingatkan para pejabat untuk mendeteksi permasalahan sedini mungkin dengan lebih teliti menghitung kenaikan harga. Sebab, menurut dia, perhitungan yang salah dapat menyebabkan inflasi. "Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta di lapangan," ujarnya dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah, Selasa, 17 Januari lalu. Salah satu komoditas pangan yang disoroti Presiden adalah beras. Sebab saat ini, ada 79 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Selain beras, ia menyebutkan beberapa komoditas yang harganya meningkat, seperti telur, (naik di 82 daerah), dan daging ayam ras (di 75 daerah). (Yetede)

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) September lalu membuat inflasi 2022 naik menjadi 5,51%. Dampaknya terhadap inflasi memang tidak sebesar kenaikan harga BBM sebelumnya. Rupanya, produsen yang masih menahan harga jual barang turut berperan terhadap laju inflasi 2022 yang masih tergolong rendah. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, hal itu terindikasi dari kenaikan biaya produksi di tingkat produsen yang mencapai 10,8% pada kuartal III-2022. Sementara inflasi indeks harga konsumen (IHK) masih bisa ditekan di bawah 6% yoy. Menurutnya, produsen melakukan langkah tersebut karena beberapa pertimbangan. Salah satunya khawatir akan terjadinya penurunan omzet jika harga jual naik. Sebab, tidak semua konsumen siap dengan penyesuaian harga.