Industri lainnya
( 1893 )Tekan Impor Minyak, Pemda berperan
Indonesía diproyeksikan 100% impor minyak bumi pada 2035. Kegiatan eksplorasi menjadi kunci penemuan titik-titik sumur dengan cadangan melimpah. Namun, upaya mencari sumber minyak baru terhalang masalah klasik, yakni birokrasi maupun perizinan yang berbelit. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemda harus bersinergi untuk mewujudkan ketahanan energi sesuai misi Presiden Prabowo. Peningkatan lifting minyak dan gas bumi menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
Bahlil menegaskan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memangkas regulasi agar eksplorasi migas bisa berjalan lebih cepat dan meningkatkan lifting migas. Namun, Ia menyebut Pemda juga memiliki andil besar dalam hal peningkatan lifting migas dan mengurangi impor. "Saya minta tolong, kalau ada izin daerah yang dibutuhkan dalam rangka percepatan proses lelang, untuk segera dilakukan, agar mereka (perusahaan) bisa melakukan eksplorasi, tolong dibantu. Kalau tidak, maka kita akan tetap impor (migas) terus," kata Bahlil Lahadalia saat menjadi narasumber pada acara Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah2025-2030' di Akmil Magelang, Jateng,pekan lalu. (Yetede)
Seperti Tak Punya Agama Para Koruptor
Gagasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut santri sebagai polisi untuk mencegah korupsi menjadi salah satu topik percakapan dalam Forum Regional Jaringan Antikorupsi Asia Tenggara di Bangkok, Thailand, pada 17-18 Februari 2025. Ide Listyo memantik pertanyaan, apakah iman yang diasumsikan kuat dengan mempelajari agama bisa mencegah korupsi?
Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif, yang menjadi salah satu pembicara pada sesi hari pertama, menunjukkan bukti bahwa banyak kasus korupsi justru berkedok religiositas. Ia mencontohkan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama, korupsi pembangunan gereja, korupsi pembangunan masjid, hingga korupsi proyek pengadaan makam.
Pada 2016-2020, menurut Laode, dari 2.227 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 49,1 persen merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa. Banyaknya korupsi di sektor ini terkait dengan besarnya anggaran publik yang digelontorkan untuk pengadaan barang dan jasa. Pada 2022, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengadaan sebanyak Rp 1.214,1 triliun atau 52,1 persen belanja pemerintah. (yetede)
Cuan Dari Bisnis Mobil Listrik
Strategi KEK Bertahan dari Ancaman Perang Dagang
Kawasan Industri Kendal, yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menargetkan pertumbuhan investasi hingga 20% pada tahun 2025 dengan memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sejak didirikan pada 2016, Kawasan Industri Kendal telah menarik investasi sebesar Rp141,7 triliun, dengan realisasi investasi sebesar Rp42,7 triliun pada tahun 2024. Juliani Kusumaningrum, Direktur Eksekutif Kawasan Industri Kendal, menyatakan bahwa stimulus dari pemerintah dan situasi perang dagang antara AS dan China menjadi faktor pendorong utama untuk meningkatkan investasi di kawasan ini.
Mayoritas investor yang masuk berasal dari China, diikuti oleh Indonesia, Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Peningkatan investasi ini juga didorong oleh relokasi dan ekspansi industri, terutama setelah pandemi Covid-19. Tjertja Karja Adil, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, menyatakan bahwa ada rencana penambahan kawasan industri yang menjadi KEK pada tahun 2025, yang diperkirakan akan semakin menarik investor, terutama terkait dengan potensi relokasi pabrik akibat dampak perang dagang.
Pemerintah, melalui kebijakan yang mempermudah perizinan dan memperkuat daya tarik Indonesia, berupaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kawasan industri ini. Presiden Prabowo Subianto diharapkan memberikan persetujuan terkait ekspansi kawasan industri yang akan menambah peluang investasi.
Belum Pulihnya Sektor Padat Karya
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Bob Azam mengatakan, sektor industri padat karya di Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Bila ada sejumlah perusahaan padat karya yang melakukan PHK atau putus kontrak, itu bukan kesengajaan untuk menghindari kewajiban pemberian THR keagamaan. ”Kami tidak mengikuti kasus putus kontrak sampai PHK per perusahaan padat karya. Hanya, putus kontrak biasanya terjadi musiman atau karena order lama habis dan tidak diteruskan. Rasanya kondisi ini masih kelanjutan dari fenomena kondisi padat karya yang memburuk (sejak pandemi Covid-19),” ujar Bob, Kamis (27/2).
Bob menambahkan, dengan kondisi industri padat karya yang belum pulih itu, fenomena PHK atau putus kontrak menjelang Idul Fitri bukanlah sebuah kesengajaan untuk menghindari kewajiban pembayaran THR. Menurut dia, tidak mudah bagi sebuah perusahaan memutuskan kontrak dan mencari pekerja baru. Apalagi, untuk merekrut karyawan yang memiliki keterampilan untuk mengerjakan permintaan ekspor. ”Diiuar permasalahan yang sedang dihadapi sektor padat karya, PHK dan putus kontrak akan selalu terjadi setiap tahun di sektor industri apa pun,” katanya. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonom Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, memiliki pandangan senada. Menurut dia, ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Permintaan ekspor yang melemah turut memukul sektor industri padat karya. (Yoga)
Peran Swasta dan UMKM Lebih Maju
OJK Mendorong Indonesia Harus Jadi Pemain Produk Halal Global
Gelombang PHK dan Tutupnya Sejumlah Pabrik
Kemenperin berharap investasi BPI Danantara Dapat Dialokasikan pada Sektor Industri Non Migas dan Manufaktur
Kawasan Industri Kendal Catat Telah Menyerap 17.635 Tenaga Kerja Sepanjang 2024 Selama 8 Tahun
Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar yang meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen. Ihwal negara asal perusahaan, Juliani menjelaskan 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Lebih lanjut, Juliani juga melaporkan fase pertama pembangunan KIK seluas 1.000 hektare hampir rampung. Sekitar 90 persen kawasan sudah terisi atau fully occupied. “Dari sisanya 10 persen ini kami akan konsentrasikan kepada fasilitas pendukung yang terdiri dari pemukiman, komersial, dan juga retail,” ujar dia. Kemudian, lanjut dia, kegiatan industri ini juga akan dilanjutkan ke fase kedua, dengan target pembangunan seluas 1.200 hektare. (Yetede)
Pilihan Editor
-
John Riady: Jangan Khawatir Bubble Start-up
06 Sep 2021 -
Kebocoran Data Seolah Dibiarkan Terus Terjadi
04 Sep 2021 -
Perusahaan Rokok Besar Menikmati Insentif Cukai
04 Sep 2021









