Industri lainnya
( 1893 )DPR RI Meminta Pengawasan Maskapai Penerbangan Haji Diperketat
DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan tiga maskapai penerbangan haji 2025 yakni Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Lion Air, mengingat jumlah jemaah haji yang diterbangkan pada tahun ini mencapai angka 221.000 orang. Pada angkutan haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 orang yang terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Kuota haji reguler terbagi atas 190.897 calon haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 calon haji reguler prioritas lansia, 685 pembimbing ibadaj pada KBIHU, dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) pun telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 Hijriah/2025 Masehi. Jemaah calon haji pada Kamis (1/5).
Sehari berikutnya reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari Rmbarkasi masing-masing. Tahun ini untuk pertama kalinya pemerintah menunjuk Lion Air Group yang akan bersanding dengan Garuda Indonesia dan Suadi Airlines dalam melayani perjalanan haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Garuda Indonesia telah menyiapkan 13 armada pesawat yang akan melayani keberangkatan dan kepulangan dari Embarkasi Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Embarkasih Jakarta-Pondok Gede. Tahun ini, Garuda Indonesia akan mengangkut 104.172 jemaah haji reguler dan petugas. Jemaah ini tergabung dalam 287 kelompok terbang. (Yetede)
DPR RI Meminta Pengawasan Maskapai Penerbangan Haji Diperketat
DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan tiga maskapai penerbangan haji 2025 yakni Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Lion Air, mengingat jumlah jemaah haji yang diterbangkan pada tahun ini mencapai angka 221.000 orang. Pada angkutan haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 orang yang terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Kuota haji reguler terbagi atas 190.897 calon haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 calon haji reguler prioritas lansia, 685 pembimbing ibadaj pada KBIHU, dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) pun telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 Hijriah/2025 Masehi. Jemaah calon haji pada Kamis (1/5).
Sehari berikutnya reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari Rmbarkasi masing-masing. Tahun ini untuk pertama kalinya pemerintah menunjuk Lion Air Group yang akan bersanding dengan Garuda Indonesia dan Suadi Airlines dalam melayani perjalanan haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Garuda Indonesia telah menyiapkan 13 armada pesawat yang akan melayani keberangkatan dan kepulangan dari Embarkasi Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Embarkasih Jakarta-Pondok Gede. Tahun ini, Garuda Indonesia akan mengangkut 104.172 jemaah haji reguler dan petugas. Jemaah ini tergabung dalam 287 kelompok terbang. (Yetede)
Ketidakpastian Ekonomi Global Gerus Kunjungan Wisman dan Wisnus
Potensi Besar dari Sumur Ilegal Belum Tertangani
PLN Tanggap Perbaiki Jaringan Listrik Bali
Ekonomi Indonesia 2025: Berlayar Ditengah Lautan
Peningkatan Produktivitas Jadi PR Pemerintah Indonesia
Tarik Ulur Kenaikan Tarif Transjakarta
Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif angkutan umum TransJakarta sudah seharusnya ditinjau ulang. Pengamat transportasi dari masyarakat Indonesia Djoko Setijawarno mengatakan, sudah seharusnnya tarif ditinjau ulang untuk dipertimbangkan. Djoko beralasan, perhitungan tarif harus disesuaikan dengan komponen yang berlaku saat ini. "Misalnyya pendapatan masyarakat yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi, biaya operasional bensin dan perawatan," ungkapnya kepada Investor Daily. Di sisi lain bahwa tarif Transjakarta masih disubsidi dengan menitikberatkan alokasi subisidi berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah.
"Saya kira bisa dipertimbangkan bahwa pemasukan subsidi masih ada peluang misalnya memanfaatkan subsidi transportasi umum TransJakarta dari penerbitan parkir tepi jalan,"ucapnya. Ia menilai maraknya, parkir liar masih marak di Jakarta perlu dievaluasi melalui manajemen parkir di badan jalan. Hal ini termasuk keberadaan jukir (juru parkir) liarnya," "Sejumlah trotoar diokupansi oleh sepeda motor sebagai lahan parkir. Ada hal pengguna jalan lain yang dilangggar dalam parkir liar, seperti keamanan dan kenyamanan. parkir liar di badan jalan umumnya retribusi masuk ke kantong pribadi, bukan pendapatan asli daerah. Sejumlah titik parkir dikuasai ormas, bisa jadi masa tertentu ada perjanjian tidak tertulis dengan kepala daerah sebagai pendukung kemenangan hingga terpilih," ungkapnya. (Yetede)
TIK mencatat pertumbuhan sebesar 7,57%
Upaya Proteksi Pekerja di Tengah Dinamika Industri
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.
Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.
Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pilihan Editor
-
BI Masih Kaji Penerbitan Uang Digital
21 Feb 2022 -
Membabat Para Penentang
19 Feb 2022 -
Euforia Bank Digital Mendongkrak Kekayaan Taipan
21 Feb 2022








