Di tengah tantangan penjualan otomotif saat ini, OJK mendorong industri pembiayaan (multifinance) untuk melakukan diversifikasi ke sektor produktif. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, per maret 2025 mencatatkan pertumbuhan piutang  pembiayaan sebesar 4,6% secara year on year (yoy) menjadi Rp510,97 triliun. "Untuk menghadapi tantangan industri multifinance didorong untuk melakukan diversifikasi ke sektor produktif antara lain seperti alat berat, energi terbarukan, dan kendaraan listrik," kata Agusman. Agusman menilai prospek industri multifinance masih terbuka lebar dengan diversifikasi produk. Mengingat, pembiayaan kendaraaan listrik saat ini cukup menjanjikan. Di mana, penyaluran pembiayaan kendaraan listrk per Maret 2025 meningkat 5,66% secara bulanan (month to month/mtm) menjadi besar Rp16,63 triliun dibandingkan bulan sebelumnya Rp15,74 triliun, dengan porsi sebesar 3,08% dari total pembiayaan multifinance. "Secara umum, potensi pembiayaan atas kendaraan bermotor lisitrik di Indonesia masih cukup terbuka lebar seiring dengan rencana pembukaan investasi dalam bentuk pabrik dari manufaktur kendaraan bermotor lustirk di Indonesia," tutur Agusman. (Yetede) 

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid  Ahmad menerangkan, satgas PHK harus berhubungan dengan Satgas Investasi. "Karena yang karena PHK ini juga saya kira mereka sudah punya skill juga bisa dialokasikan pada investasi baru, yang kemudian bisa menyerap tenaga kerja mereka yang memungkinkan terdampak dari situasi ini," kata dia. Satgas PHK sebelum dibentuk pada 1 Mei 2025 ini. Satgas ini dibentuk akibat banyaknya gelombang PHK kian mengkhawatirkan  berbagai sektor industri di tanah air. Pada 2024, terjadi PHK sekitar 80.000 orang, Sementara di kuartal 1-2025 ini jumlahnya mencapai 24.000 orang. Ada pun fokus daripada Satgas PHK ini untuk mencegah pemutusan PHK, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai aturan. Tauhid melihat, tugas satgas PHK saat ini masih mencari infromasi dan gagasan terkait sektor lemah atau kuat untuk ke pasar Amerika Serikat. "Misalnya punya 10 komoditas utama ke AS, jadi diindentifikasikan mana yang masih bisa bertahan dan mana yang kena imbasnya (PHK)," kata dia. Untuk meminimalisir semakin banyaknya jumlah perkerja yang kena PHK, Tauhid menegaskan mulai mengkaitkan pekerja tersebut dengan investasi baru. Ini missing linknya yang belum saya lihat saat ini." ucap dia. (Yetede)

Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Sumber Alam Agung Abadi Desa Plantungan, Blora, Jawa Tengah mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Plantungan lewat pengelolaan 160 sumur bor artesis yang menghasilkan  minyak. "BUMDes dari awal mengelola sumur artesis hingga sekarang sudah berkontribusi dalam memberikan PADes Plantungan lebih dari Rp 3 miliar," kata Pengelola BUMDes Sumber Alam Agung Abadi Desa Plantungan Hanafi. Hasil pengumuman limbah dari seratus sumur bor artesis di Desa Plantungan Kecamatan Blora Jawa Tengah, kata dia, rata-rata mendapatkan 1 juta liter per bulan. Ia mengungkapkan dari 160 sumur bor artesis tersebut, yang bercampur dengan minyak limbah tercatat ada 60-an sumur, selebihnya minyak yang bercampur dengan air. "tergantung intensitas hujan. Jika curah hujannya tinggi banyak airnya, begitu sebaliknya. Rata-rata per bulan pengumpulan minyak bisa mencapai 1 juta liter," terangnya. Ia mengatakan dari pengolahan puluhan limbah sumur bor artesis di Desa Plantungan, penghasilan per tahunnya ya cukup besar dan sudah berjalan empat tahun, sehingga bisa berkontribusi terhadap PADesa. Sekitar 10% dari PADes tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, pembangunan infrastruktur serta lainnya. (Yetede)

OJK mendorong pembiayaan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari perbankan,  dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian. Dukungan ini diharapkan menjadi bahan bakar baru bagi industri TPT yang tengah berjuang di tengah tantangan struktural. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global. "Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Corporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah," kata Dian. Oleh karena itu OJK menyelenggaranakn kegiatan konsinyering bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal industi perbankan, dan pelaku industri TPT, potensi sinergi, dan kebutuhan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem pembiayaan tindak serta penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjuta. (Yetede)

Maraknya praktik premanisme dan pemalakan atau pungutan liar (pungli) terhadap kalangan pelaku industri di Tanah Air dinilai sudah menyentuh aspek fundamental dalam berusaha yakni kepastian hukum dan rasa aman. Tak semata masalah nilai pungli atau tambahan biaya operasional yang  harus ditanggung, hal itu juga menjadi sinyal bagi investor, baik domestik maupun global, bahwa berusaha di Indonesia masih menyimpan risiko nonekonomi yang tinggi. Bila tidak diberantas hingga tuntas, dalam jangka panjang, masalah ini bisa menurunkan kepercayaan, menunda ekspansi, bahkan membatalkan komitmen investasi yang telah direncanakan oleh para investor. Padahal, kehadiran investasi sangat dibutuhkan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional yang oleh pemerintahan Prabowo Subianto ditargetkan bisa mencapai level 8% dan dalam penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, dampak praktik premanisme dan pemalakan yang dialami dunia industri terhadap iklim investasi tidak bisa dianggap sepele. Selanjutnya, diperlukan ketegasan dan keberpihakan negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berada diatas hukum. Hal lain yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah langkah sinergi di antara para pemangku kepentingan. (Yetede)

Pertumbuhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum belum seimbang dengan pertumbuhan electric vehicle (EV). Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil Battery Electric Vehicle (BEV) di 2024 mencapai 43.188 unit untuk menguasai  5% pangsa pasar. Sedangkan, hingga April 2025, Indonesia baru mempunyai sekitar 3.772 SPKLU. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi  Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, rasio SPKLU untuk 17-20 EV, sementara populasi mobil listrik terus meningkat pesat melebihi  kecepatan pertumbuhan SPKLU. "Distribusi SPKLU masih timpang, dengan 80% berlokasi di Pulau Jawa. Banyak SPKLU hanya mendukung pengisian lambat (AC) dan belum dilengkapi teknologi fast charging," ucap dia kepada Investor Daily. Yannes melihat setidaknya ada beberapa faktor yang membuat kondisi timpang tersebut. Hal itu seperti biaya pembangunan yanga tinggi, distribusi SPKLU yang terkonsentrasi di beberapa kota besar saja di Pulau Jawa (khususnya Jabodetabek), serta perizinan yang rumit membuat ekspansi terhambat. (Yetede)

Ibadah haji tidak hanya merupakan kewajiban ritual, melainkan juga ruang strategis untuk membangun kemandirian ekonomi umat dan memperkuat karakter kebangsaan. Diperkirakan dana penyelenggaraan haji mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun, dan jika  ini merupakan potensi luar biasa yang patut dioptimalkan dalam perkuat ekonomi nasional, khususnya industri halal dan sektor UMKM. Tercatat setiap tahunnya, jumlah jamaah haji terbanyak di dunia yakni berasal dari Indonesia Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Kuota terbanyak selanjutnya yakni Pakistan dan India, menurut data Global Muslim Population, kedua negara itu merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak setelah Indonesia. Menurut data Kementerian Agama RI, hingga Jumat (16/5/2025) tahun ini Indonesia akan memberangkatkan 221.000 jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Kuota jemaah haji reguler terdiri atas: 190.897 jemaah haji reguler  yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pebimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1572 petugas haji daerah (PHD). (Yetede)

Regulasi mengenai penegasan implementasi zero over dimension dan over load (ODOL), seperti angkutan kelebihan muatan, tengah disiapkan. Salah satu kebijakan yang tengah dipertimbangkan adalah mendorong pengemudi bisa mendapatkan pengetahuan mengenai cara mengemudi dan jemput bola timbangan portabel di jalan tol, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, selama ini banyak terjadi kecelakanan lalu lintas disebabkan oleh kendaraan angkutan atau ODOL, sehingga pemerintah kompak membuat kebijakan melalui lintas kementerian dan lembaga, "Kami sudah komtmen dimana Kementerian Infrastruktur dan Pembanguan Kewajiban sebagai koordinator akan menegaskan hak ini dalam bentuk payung hukum yang lebih besar," ujar Dudy.  Kementerian Perhubungan juga akan mengambil langkah-langkah lebih awal sebelum payung hukum terbentuk. Di antara langkah itu adalah memberikan pelatihan kepada pengemudi angkutan logistik dan memaksimalkan sumber daya yang ada melalui jembatan timbang di daerah.  Menhub Dudy menuturkan, pelatihan pengemudi dilakukan dengan mendatangkan trainer, sedangkan pengelolaan dan pemanfaatan jembatan timbang akan lebih maksimal degan jemput bola. (Yetede) 

Indonesia Digital Forum (IDF) 2025, ajang kolaborasi strategis antar-lembaga digital di Tanah Air, resmi dibentuk. Forum ini menjadi inisiatif perdanaan yang mempertemukan PANDI, APJII, dan ATSI untuk memperkuat ekosistem digital nasional secara merata dan berkelanjutan. Adapun misi besar dari forum ini adakah menjadi bagian dari  kontribusi nyata dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Bertajuk "Kolaborasi Membangun Ekosistem Digital Indonesia," forum yang digagas  ini menjadi agenda strategis tahunan ini menghadirkan para pemangku kepentingan dari beraneka ragam sektor, mulai dari pemerintahan, pelaku industri, praktisi hingga akademisi. IDF 2025 diresmikan oleh Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Rachmad Wibowo, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks. "TIdak ada instansi yang lebih hebat dari yang lain. Semua pihak punya peran penting. IDF diharapkan bisa menjadi forum tahunan yang memberi masukan  konkret bagi pemerintah," kata Rachmad. Ketua Pengelola nama Domain Indonesia (PANDI) John SIhar Simanjuntak IDF 2025 lahir karena laju disrupsi teknologi yang kian masif, sehingga muncul kebutuhan yang cukup mendesak untuk menghadirkan ruang diskusi yang bersifat strategis dan mampu menjamah banyak. (Yetede)

Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta diharapkan bisa berkembang di bandara-bandara lain di Tanah Air. Anggota Komisi DPR RI Sudjatmiko mengatakan, dengan menerapkan model terminal serupa pada  sejumlah bandara di Indonesia diharapkan kualitas dan pelayanan penerbangan internasional menjadi lebih baik. "Kita ambil contoh, terminal khusus haji saya kira secara layanan ini cukup bagus untuk layanan penerbangan haji dan umroh, karena semua difasilitasi sejak awal, mulai dari keimigrasian dan perizinan lain yang berlaku di Arab Saudi. Jadi bisa lebih cepat pengurusan sebelum sampai ke negara tujuan," ujarnya. Ia mengapresiasi peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu, dan mengharapkan agar model terminal serupa dapat diterapkan di seluruh embarkasi haji di Indonesia. "Tapi tidak hanya untuk penerbangan haji saja, barangkali bisa untuk penerbangan internasional lainnya," ucapnya. Sebelumnya pada Selasa (13/5), Miko telah mengunjungi terminal tersebut. Dalam kunjungannya itu, ia melihat langsung bahwa keberadaan terminal khusu haji dan umrah dapat menguntungkan jemaah karena menghadirkan pelayanan yang cepat dan nyaman. (Yetede)