Indonesia saat ini berada di di persimpangan jalan di mana berlangsung pergeseran peta perekonomian global. Dunia pasca-pandemi, yang disusul dengan penataan ulang peta geopolitik dan gelombang kebijakan industri baru di negara-negara besar, telah mengubah aturan permainan  perdagangan dunia. Di tengah dinamika ini, perusahaan global mempertimbangkan kembali di mana dan bagaimana mereka memproduksi barang. Ini membuka peluang langka bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai simpul kunci dalam jaringan manufaktur global. Sudah beberapa dekade ini Indonesia bercita-cita untuk menjadi lebih dari sekedar negara pengekspor komoditas. Kita memiliki populasi, lokasi geografis, dan kelas menengah yang berkembang untuk mendukung basis manufaktur yang kuat. Namun, kinerja industri kita tertinggal dari negara lain di kawasan ini. Sementara Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah melangkah pesat untuk berintegrasi ke dalam rantai nilai global, kontribusi sektor manufaktur Indonesia terhadap PDB justru terus menurun dari sekitar 30% pada awal 2000-an menjadi di bawah 19% saat ini. Tren ini menimbulkan pertanyaan yang mengusik: apakah kita kehilangan momentum. (Yetede)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Angkutan Dalam Jaringan guna mengatasi ketidakjelasan regulasi terkait transportasi online di Indonesia. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga karena isu transportasi daring mencakup lintas sektor, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Pengawasan ketat di Pusat Logistik Berikat (PLB) dan industri di Kawasan Berikat (KB) dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan laju impor produk jadi berharga murah, yang selama ini menggerus daya saing industri nasional. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyatakan pihaknya mendukung langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tersebut. PLB selama ini banyak ditengarai sebagai jalur masuk barang impor legal dan ilegal murah ke Indonesia. "Kita menyaksikan sendiri bagaimana produk jadi impor legal dan ilegal murah ke Indonesia. "Kita menyaksikan sendiri bagaimana produk jadi impor murah yang berasal  dari negara over production, dibeli melalui platform e-commerce dan bisa mencapai pembeli di dalam negeri dalam waktu singkat. Sebagian barang-barang tersebut diduga sudah berada digudang-gudang PLB," kata dia. PLB merupakan gudang atau fasilitas logistik yang menyediakan layanan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang termasuk produk manufaktur, dengan keuntungan berupa  kemudahan dan keringanan pajak. Barang impor yang masuk ke PLB mendapatkan fasilitas berupa penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) selama barang tidak dikeluarkan ke pasar domestik. (Yetede)

Komisi V DPR RI akan mengkaji ulang biaya jasa dan layanan pada aplikasi transportasi online yang dikenakan kepada mitra pengemudi. Untuk itu DPR bakal memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pembuat kebijakan. Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengatakan, pihaknya akan memanggil aplikator dan Kemenhub sebagai pembuat kebijakan mengenai tuntutan mitra pengemudi yang meminta potongan biaya dari aplikator tidak melebihi 10%. "Kami akan panggil untuk duduk bersama, pertama Kemenhub sebagai pembuat aturan dan pihak aplikator ini untuk memenuhi tuntutan teman-teman pengemudi online yang tergabung dalam berbagai asosiasi," kata Lasarus. Lasarus menyoroti aspirasi dari kalangan pengemudi angkutan online yang menyebut bahwa pihak aplikator semena-mena melakukan pemotongan hingga lebih dari 20% yang dihitung sebagai biaya jasa aplikasi dan layanan. "Jika ini benar melanggar, tentu harusnya ada sanksi dari Kemnehub karena regulasi waktu diatur berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan No KKP 667 tahun 2022 untuk angkutan sepeda motor dan Kepmen 118 Tahun 2018 mengenai angkutan sewa khusus," ucapnya. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang ditargetkan 5,2%-5,8% dinilai sebagai langkah yang terlalu kecil dan tidak mencerminkan ambisi yang cukup kuat untuk  mendorong lopmatan pembangunan, termasuk untuk mengapai pertumbuhan ekonomi 8%. Padahal, Indonesia memerlukan lebih dari sekedar pertumbuhan yang moderat bila  ingin lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) sebagai syarat untuk menjadi negara maju. Target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang kurang "berani" itu ditengarai karena masih mengandalkan formula  lama yakni konsumsi rumah tangga sebagai motor utama. Sementara ketergantungan berlebih terhadap konsumsi domestik menyimpan risiko sendiri.

Saat kenaikan harga menekan dan pendapatan melemah, daya beli masyarakat akan cepat tergerus. Selain itu, ekonomi berbasis konsumsi tanpa disertai transformasi produksi, hanya menciptakan pertumbuhan semu. Melalui reformasi struktural yang berani dan konsisten, pertumbuhan ekonomi tinggi bukanlah hal yang dibuktikan oleh sejumlah negara. Melalui reformasi struktural, pemerintah perlu membalik strategi dengan memperkuat sektor tradable (sektor yang output-nya adalah barang dan jasa yang diperdagangkan  secara internasional) dan memperluas industrialisasi bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan pekerjaan formal secara masif dan berkelanjutan. (Yetede)

Akhir-akhir ini perhatian kita begitu terpecah pada bebagai isu yang memang menarik untuk diperbincangkan, yakni kebijakan tarif Donald Trump, premanisme,  tindak pidana korupsi yang terus bertambah, pembentukan berbagai dewan dan task force untuk menangani isu-isu itu, pengelolaan makan bergizi gratis (MBG), ijazah, dan gelar akademik, harapan di pundak Danantara, pemaknaan pertemuan tokoh-tokoh politik negeri, dan lain-lain. Ketika Indonesia memasuki era baru kepemimpinan nasional pasca-Pemilu 2024, maka satu isu krusial yang kerap luput dari sorotan publik  adalah fenomena deindustrialisasi dini, yakni merosotnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB sebelum negara  mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Fenomena ini bukan sekedar gejala ekonomi biasa, melainkan sinyal kuat dan nyata bahwa Indonesia terancam terjebak dalam middle income trap, yakni suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi stagnan di tingkat menengah karena gagal mengembangkan basis industri dan inovasi. Menurut data BPS, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB Indonesia terus menurun dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2001,sektor manufaktur menyumbang sekitar 29% dari PDB. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut merosot menjadi sekitar 18,3%. (Yetede)

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryantono mengungkapkan terjadinya  peningkatan klaim terjadi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada tahun ini dibandingkan dengan 2024. Klain JKP di tahun 2025 hingga bulan April 2025 mencapai 13.210 per bulan. "Ini juga mengalami kenaikan yang tajam secara berturut-turut dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Ini memberikan indikasi memang terjadi PHK yang cukup signifikan," kata Nunung. Di sisi lain kondisi tersebut, kata diam juga menjadi salah satu sinyal bahwa ada penguatan fungsi perlindungan program JKP melalui besaran manfaat tunai yang diterima. Keberadaan Peraturan (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP mendukung perluasan kepesertaan dan peningkatan manfaat klaim. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, seperti dikutip Antara, yang menjalankan program JKP, pada awal 2025 terjadi peningkatan  peserta JKP sebanyak 2 juta orang dalam 4 bulan sejak berlakunya PP 6/2025, salah satunya karena modifikasi syarat. Jumlah peserta JKP dari pekerja penerima upah (PPU) hingga April 2025 mencapai 16,47 juta orang, naik dibandingkan 14,44 juta pada 2024. (Yetede)

Untuk mendorong UMKM dalam negeri para pelaku UMKM perlu memperhatikan beberapa hal. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Susanto menekankan, pelaku  UMKM harus bisa berdaya saing  dan harus mampu berkompetensi. "Kalau kita punya daya saing, di Hippindo kan tidak mungkin kalau produk kita menjadi laku Contohnya di Hippindo kan tidak mungkin kalau produknya tidak bagus akan dijual di retail ya, termasuk dari Aprindo ya," kata dia. Budi mengatakan, produk UKM yang memiliki daya saing dapat menghambat masuknya produk-produk impor. "Karenakan goalnya sebenarnya ya jualan. Kalau jualan kan dapat duit, duitnya di simpan sih memang tapikan dibagi untuk usaha. Sebenarnya kan tujuan utamanya itu," terang dia. Selain itu untuk meningkatkan UKM dalam negeri para pelaku usaha UKN tidak hanya memasarkan produknya di dalam negeri. "Dalam negeri memang pasarnya besar sekali. Kalau pasar di dalam negeri ini sudah tercukupi oleh industri/UMKM kita sudah luar biasa sebenarnya," kata Mendag. Selain dalam negeri pasar ekspor dinilai berpotensi untuk mengembangkan produk UKM lokal. "Jadi nanti selain dipasarkan di dalam negeri juga eskpor. Kita (Kemendag) ada namanya program UMKM Bisa Ekspor. Jadi setiap bulan kita ada namanya business matching," terang dia. (Yetede)

Kebijakan pembatasan layanan gratis ongkos kirim (ongkir) di platform e-commerce sebagaimana tertuang dalam Permendag Nomor 8/2025 disambut positif oleh pemerintah dan pelaku industri logistik karena dianggap dapat menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat dan berkeadilan.

Setelah bertahun-tahun diguncang pendemi, gangguan karena perang, dan kalibrasi ulang perekonomian dunia, perdagangan global sekali lagi berada di persimpangan jalan. Tapi, kali ini sinyalnya lebih keras: 2025 bukan waktunya bisnis seperti biasa. Badan -badan internasional terkemuka dan WTO hingga IMF membunyikan alarm. WTO memperkirakan perdagangan barang global akan menyusut sebesar 0,2% pada tahun 2025. Jika gesekan geopolitik saat ini memburuk, penurunan itu bisa makin dalam menjadi 1,5%. IMF sedikit lebih optimistis, memperoyeksikan  pertumbuhan perdagangan besar 1,7%- ini semua merupakan angka-angka yang demikian rendah dibanding tahun-tahun 'booming' perdagangan yang dahulu mendorong proses globasilisasi. Pesannya jelas: perdagangan global sedang melambat, dan pilihan kebijakan saat ini akan menentukan apakah kita akan tersandung-sandung untuk sementara waktu atau berantakan dalam jangka panjang. Kita menyaksikan perubahan bersejarah. Ideologi pasar terbuka dan perdagangan multilateral yang pernah dominan kini memberikan jalan bagi nasionalisme ekonomi, aleniasi strategis, dan kebijakan yang semakin intervensionis. (Yetede)