;
Tags

Industri lainnya

( 1893 )

Relokasi Pabrik Meiloon Technology Investasi USD 90 Juta

Ayutyas 26 Jul 2020 Investor Daily, 22 Juli 2020

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Perusahaan asal Taiwan, Meiloon Technology yang merupakan satu dari tujuh perusahaan asing yang berencana merelokasi pabrik ke ke Indonesia, resmi merelokasi pabrik di Suzhuo, Tiongkok, ke Subang, Jawa Barat, dengan nilai investasi US$ 90 juta. Peresmian relokasi ini ditandai dengan peletakan batu pertama (ground breaking) yang dilaksanakan Selasa (21/7). Meiloon akan menghasilkan produk berorientasi ekspor serta berkomitmen memprioritaskan bahan lokal asal Jawa Barat dan Subang serta berpotensi menyerap tenaga kerja lokal hingga 8.000 orang lebih.

Bahlil menegaskan, ada beberapa perusahaan lain yang berencana merelokasi pabrik ke Indonesia. Pertama, PT Sagami Indonesia asal Jepang dengan nilai investasi US$ 50 juta, dengan alasan biaya pabrik dan tenaga kerja di Indonesia lebih kompetitif dari Tiongkok yang diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 6.500 orang, dengan lokasi investasi di Sumatera Utara dan menargetkan memulai produksi Januari 2021. Kedua, PT CDS Asia asal Amerika Serikat (AS), dengan investasi US$ 14 juta. Perusahaan ini merelokasi pabrik dari Xiamen Tiongkok, karena tarif bea masuk produk dari Indonesia ke AS 0%, dibandingkan tarif BM 25% dari Tiongkok ke AS. CDS Asia diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 3.500 dan fasilitas pabrik ada di Kawasan Industri Wijaya Kusuma Jawa Tengah. Ketiga, PT LG Elctronic Indonesia asal Korea Selatan dengan investasi hingga US$ 378 juta, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 6.010 orang. Keempat, PT Panasonic Manufacturing Indonesia asal Jepang yang berencana merelokasi pabrik US$ 30 juta dolar, dengan serapan tenaga kerja 1.940 orang. Selanjutnya, PT Denso Indonesia senilai US$ 138 juta, dengan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 1.050 orang, dan PT Kenda Rubber Indonesia asal Taiwan dengan total investasi US$ 150 juta dan serapan tenaga kerja 3.000 orang.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan 12.500 hektare (ha) lahan kawasan industri terpadu (KIT) yang akan ditawarkan kepada investor. Lahan yang ditawarkan tersebut masuk dalam 27 kawasan industri baru yang akan dikembangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Menurut Dirjen KPAII, pihaknya tengah memetakan kawasan industri yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN) agar siap menampung relokasi pabrik dari Tiongkok, termasuk KIT Batang yang lahannya dikelola PT Perkebunan Nusantara III (Persero).


Pengembang Bisa Ambil Cuan dari Relokasi Pabrik

Ayutyas 26 Jul 2020 Investor Daily, 23 Juli 2020

Head of Industrial and Logistics Services Colliers International Indonesia (Colliers) Rivan Munansa mengatakan para pengembang properti yang bermain di bisnis kawasan industri berpeluang mengambil untung (cuan) dari relokasi pabrik sejumlah pemanufaktur global ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan industri Batang, Jawa Tengah, baru-baru ini, menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi tujuan relokasi perusahaan asing terutama perusahaan asal Tiongkok. Presiden mengatakan, terdapat tujuh perusahaan asing yang sudah memastikan ingin merelokasi pabriknya ke Indonesia dan ada 17 perusahaan lainnya yang menyatakan komitmen.

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi PT Intiland Development Tbk, Archied Noto Pradono, tahun ini, pihaknya memiliki tambahan cadangan lahan di kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Intiland melihat peluang cukup potensial di bisnis kawasan industri. Saat ini, Intiland menggarap Ngoro Industrial Park, Jawa Timur seluas 500 ha.

Rivan menambahkan, Pada kuartal pertama 2020, hanya 56 hektare (ha) lahan industri yang terjual, mewakili 16% dari total penjualan pada 2019. Namun ia meyakini bahwa prospek kedepannya masih baik, beberapa sektor yang bisa menunjang adalah sektor industri dan logistik terkait barang konsumsi, e-commerce dan pusat data.

Pasar Masker Kian Banter

Ayutyas 18 Jul 2020 Kompas, 10 Juli 2020

Kebutuhan masker di masa pandemi korona masih tinggi. Hal ini membuka peluang bagi pelaku industri untuk merangsek ke bisnis masker. Alhasil, pasar alat penutup mulut dan hidung itu menjadi lebih kompetitif.

PT Tata Global Sentosa, Produsen popok merek Pokana membidik target menjadi runner up pangsa pasar masker medis nasional. Hal ini di konfirmasi Direktur Utama PT Tata Global Sentosa, Ananta, yang menceritakan motivasi memproduksi masker dari keprihatinan terhadap pandemi di Indonesia serta investasi untuk membangun fasilitas produksi masker di Bandung berkapasitas produksi 50 juta potong masker per bulan yang dijalankan 15 lini produksi dan beroperasi sejak April 2020.

Pemain lainnya adalah Wings Corp yang disampaikan Product Manager Wingscare Protector Stella Eidelina serta PT Polytron yang dikonfirmasi Product Manager PT Polytron, Bambang Athung. PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY), Produsen underwear juga turut memproduksi masker non-medis jenis kain. Namun Direktur RICY, Tirta Heru Citra, mengakui permintaan masker mulai menurun dan tak sekencang saat awal pandemi.

Kepala Bidang I Promosi Produk Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki), Erwin Hermanto bilang, saat ini pasar masker cukup kompetitif dari sisi harga dan cukup padat dari jumlah sektor pelaku usaha. Terutama di sektor ritel untuk penggunaan masyarakat umum. Sementara di pasar medis seperti rumah sakit kompetisi juga cukup ketat karena banyak produk masker impor murah serta suplai produksi masker dalam negeri. Mengacu data yang dihimpun Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, akan terjadi surplus produksi hingga Desember 2020 sebesar 1,96 miliar buah untuk masker bedah dan 377,7 juta buah masker kain.

Kebijakan Impor - Harga Gula Petani Bakal Meningkat

Ayutyas 15 Jul 2020 Bisnis Indonesia, 13 Jul 2020

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia meyakini harga gula di tingkat petani bakal mengalami perbaikan setelah ada kesepakatan yang mewajibkan importir menyerap gula tebu milik petani. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M. Nur Khabsyin menyatakan setidaknya ada 12 perusahaan yang mengantongi izin impor gula mentah yang menandatangani komitmen pembelian gula tebu petani.

Dalam salinan perjanjian tersebut, 12 perusahaan gula bakal menyerap gula petani dengan harga Rp11.200 per kilogram (kg) sebagai bagian dari penugasan oleh pemerintah. Langkah tersebut diambil sebagai upaya perlindungan terhadap harga gula di tingkat petani yang dilaporkan mulai turun saat memasuki musim giling. Menurutnya, komitmen penyerapan gula itu diyakini menjaga harga gula di tingkat petani. Saat ini, harga gula terus mengalami kenaikan sejak penyerapan mulai dilakukan secara mandiri oleh perusahaan yang mendapatkan izin impor sebelum ada penugasan resmi. 

Terkait dengan volume gula tebu petani yang bakal diserap, Nur Khabsyin belum bisa memastikan jumlahnya lantaran tergantung pada kesepakatan lanjutan masing-masing pihak. Sejauh ini, dia memperkirakan volume gula tebu petani mencapai 700.000 ton—800.000 ton. Namun, dia menegaskan harga pembelian haruslah mengacu pada perjanjian yang telah ditandatangani yakni Rp11.200 per kg. 

Adi Prasongko, perwakilan PT Kebun Tebu Mas, salah satu perusahaan yang bakal menyerap gula petani, menyatakan bahwa harga serapan belum tentu berimbas pada harga di tingkat konsumen. Alasannya, hal tersebut bakal tergantung pada kondisi pasokan dan permintaan kala distribusi. 

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat mengemukakan jaminan serapan gula petani dengan harga Rp11.200 per kg merupakan hal baik bagi petani di tengah tren harga lelang gula yang turun. 

Di sisi lain, patokan harga serapan itu berpotensi membuat perusahaan penerima tugas menanggung risiko yang besar dalam penjualan gula ke konsumen. Risiko yang lebih kecil justru bisa dinikmati oleh perusahaan yang tak mendapat tugas karena tetap bisa membeli gula di bawah Rp11.200 per kg.

Menanti Pembeli Otomotif Pulih Lagi

Benny1284 15 Jul 2020 Kontan

Penjualan kendaraan secara ritel PT Astra Indonesia Tbk mulai membaik di penghujung semester satu tahun ini. Penjualan ritel roda empat naik 68% secara month on month pada Juni 2020. Namun, secara kumulatif , penjualan mobil ritel di semester I tahun ini masih turun 40% secara year on year.

Menurut Analis Indo Premier Sekuritas, sebagian pabrik sudah mulai Kembali beroperasi dan berproduksi. Tapi produksi masih untuk kebutuhan ekspor. Permintaan dari domestic masih rendah. Diharapkan perbaikan bertahap mulai ada di bulan ini. Alasannya, ekonomi sudah mulai berjalan dan adanya kebijakan baru dari multifinance yang meringankan pembayaran uang muka menjadi 10%-15% pada bulan ini.


Bio Farma Membidik Produksi 2 Juta PCR

Benny1284 14 Jul 2020 Kontan

Induk holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero) menargetkan dapat memproduksi tes kit real time polymerase chain reaction (RT-PCR) hingga 2 juta per bulan. Tes kit berbasis RT-PCR ini telah memenuhi golden standard dalam pemeriksaan Covid-19 sekaligus penentuan penegakan diagnosis status positif atau negatif dari sampel swab yang berasal dari pasien yang terduga terpapar oleh Covid-19. RT-PCR yang dihasilkan oleh Bio Farma merupakan hasil kolaborasi dalam Gerakan Indonesia Pasti Bisa dalam Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan Covid-19 (TFRIC19) sub Group task force Rapid Test Diagnosis berbasis quantitative polymerase chain reaction (qPCR) yang dimotori oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Mengingat kebutuhan RT-PCR yang makin meningkat, Bio Farma telah mengumumkan bakal meningkatkan kapasitas produksi alat ini pada kuartal IV-2020. Jika berkaca pada permintaan pemerintah, Bio Farma akan memproduksi sebanyak 2 juta per bulan. Mulai Agustus kapasitas produksi bisa ditingkatkan menjadi 1 juta tes per bulan atau bisa dimaksimalkan hingga 1,5 juta, dengan menggunakan fasilitas yang ada dan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) serta beberapa peralatan. Selanjutnya, mulai Oktober, diharapkan fisilitas baru dengan ukuran yang lebih luas sudah siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah sebanyak minimal 2 juta tes kit per bulan.


BABAK SERU KOMPETISI BISNIS VOD

Ayutyas 11 Jul 2020 Bisnis Indonesia, 09 Jul 2020

Dibukanya blokir Netflix oleh Telkom bakal ditindaklanjuti dengan upaya menggaet investasi operator tayangan streaming asing lainnya agar kompetisi bisnis video on demand di Tanah Air makin sehat dalam jangka panjang.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menjabarkan manuver ‘buka blokir’ oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. berpotensi menguatkan dominasi Netflix dalam pasar layanan video on demand (VoD) di Indonesia. 

Senada, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengungkapkan operator telekomunikasi di Tanah Air perlu memperluas kemitraan dengan lebih banyak penyedia layanan VoD, sehingga masyarakat memiliki ragam pilihan tayangan dan berefek pada sehatnya iklim bisnis video streaming. 

Lebih lanjut, Heru menilai dibukanya blokir Netflix oleh Telkom memberikan dua implikasi terhadap ekosistem bisnis VoD di Tanah Air, yaitu Indonesia bakal kian menjadi pasar terbuka untuk pemasaran produk film atau tayangan asing, dan industri kreatif domestik pun memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di platform VoD asing guna menjangkau pangsa audiens yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri. 

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo menyatakan terkait dengan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia, Arif berharap Netflix dapat lebih berperan dalam kemajuan industri kreatif—khususnya perfilman nasional—dengan memperbanyak produksi dan penayangan konten lokal. 

Vice President Director, PT Hutchison 3 Indonesia M. Danny Buldansyah menambahkan dibukanya blokir Netflix oleh Telkom adalah langkah yang baik bagi industri telekomunikasi Indonesia. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana menyesuaikan kebutuhan pelanggan untuk mengakses layanan streaming tertentu. Danny mengungkapkan saat ini Tri sudah menggandeng Amazon Prime, Klikfilm, Viu, Netflix, dan masih banyak lainnya. 

Setali tiga uang, Group Head Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih berpendapat bisnis VoD memiliki potensi yang besar untuk menjadi pendorong pendapatan layanan data perseroan. 

Selain itu, pendapatan streaming Netflix dari Indonesia pada tahun ini diperkirakan mencapai US$76,63 juta atau sekitar Rp1,1 triliun. Dengan demikian, setoran PPN dari Netflix ditaksir mencapai sekitar Rp110 miliar. 

Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyarankan operator harus menjaga kontrak dari penyedia layanan atau Service Level Agreement (LSA) dari VoD dengan mulai membuat paket-paket penjualan yang menarik, serta membuat jaringan distribusi konten atau content data network (CDN) yang dapat menggaet pelanggan.

Investor Asing Merelokasi Pabrik ke Indonesia

Benny1284 10 Jul 2020 Kontan, 1 Juli 2020

Presiden Joko Widodo mengaku senang dengan masuknya tujuh investor untuk berbisnis di Indonesia. Ketujuh investor asing tersebut akan merelokasi pabrik mereka dari China ke Indonesia. Ketujuh investor tersebut antara lain adalah PT Meiloon Technology Indonesia, PT Sagami Indonesia, PT CDS Asia (Alpan), PT Kenda Ruber Indonesia, PT Denso Indonesia, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, PT LG Electronics Indonesia. Presiden memerintahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar memberikan pelayanan dan mengejar komitmen investasi mereka.  

Pada kesempatan yang sama Kepala BKPM menyampaikan, total keseluruhan nilai investasi dari tujuh perusahaan tersebut sebesar US$ 850 juta atau sekitar Rp 11,9 triliun. Sementara, potensi penyerapan tenaga kerja hingga 30.000 orang. Selain itu, menurut kepala BKPM selain tujuh perusahaan tersebut, masih ada 17 investor lain yang telah menyampaikan minatnya untuk melakukan relokasi atau diversifikasi industrinya ke Indonesia. Salah satunya yaitu investor asal Korea Selatan yakni LG Chemicals yang menyampaikan komitmennya akan membangun industry baterai kendaraan terintegrasi dengan smelter. Rencana nilai investasi LG Chemicals diperkirakan US$ 9,8 Miliar dan menyerap 14.000 tenaga kerja.


Digitalisasi UMKM Perlu Dipercepat

Ayutyas 05 Jul 2020 Republika, 30 Jun 2020

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, digitalisasi UMKM harus dipercepat. Menurut dia, digitalisasi tidak hanya dapat memperluas pasar, tapi juga mendorong efisiensi proses bisnis pelaku usaha.Jadi, digitalisasi juga memberikan akses pembiayaan lebih besar, laporan keuangan digital akan lebih dipertimbangkan daripada aset karena UMKM rata-rata tidak punya aset.

Kebijakan social distancing dan bekerja dari rumah berperan penting dalam lonjakan transaksi digital saat ini. Kendati demikian, baru 13 persen atau 8 juta UMKM yang sudah terhubung secara daring. Kini, banyak UMKM banting setir ke kebutuhan pokok, makanan dan minuman, alat kesehatan, herbal, dan lainnya, kata Teten.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri mengatakan, kontribusi sektor UMKM di Indonesia terhadap kegiatan ekspor masih terbilang kecil, hanya 14 persen dari total nilai ekspor nasional per tahun.

Kasan tak menampik UMKM di Indonesia memiliki banyak masalah. Hal itu mulai dari kapasitas produksi yang terbatas, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, serta akses modal. Selain itu, masalah sertifikasi kerap menjadi masalah dari negara tujuan ekspor.

Kasan mengatakan, Kemendag sejauh ini sudah menyediakan platform Ina Export untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor. Oleh sebab itu, Kasan mengatakan, hal utama yang harus terus dilakukan saat ini yakni meningkatkan kemampuan UMKM melalui berbagai pelatihan serta virtual business matching.

IMPOR BAWANG PUTIH - Relaksasi Rawan Disalahgunakan

Ayutyas 05 Jul 2020 Bisnis Indonesia, 30 Jun 2020

Kebijakan relaksasi impor bawang putih dan bawang bombai yang sempat diberikan Kementerian Perdagangan pada masa pandemi dinilai membuka celah penyalahgunaan oleh para importir nakal. 

Ketua Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia Valentino berpendapat relaksasi impor yang berlangsung mulai dari 17 Maret sampai dengan 31 Mei tersebut juga telah mengganggu realisasi aturan wajib tanam yang seharusnya dijalankan oleh importir bawang putih. 

Sekadar catatan, relaksasi impor bawang putih tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2020. Dalam aturan itu, mekanisme importir bawang putih memang hanya membebaskan importri dari kewajiban SPI dan LS. 

Akan tetapi, pasca diberlakukannya relaksasi tersebut, Kementerian Pertanian justru menemukan puluhan importir yang melakukan pengadaan bawang putih tanpa mengantongi RIPH dari Ragunan.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkap, Kementan telah melaporkan 34 importir dan meminta Satgas Pangan melakukan penelusuran atas distribusi bawang putih impor yang masuk ke Tanah Air tanpa RIPH.

Pilihan Editor