Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menyatakan wabah corona akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian Indef, kata dia, wabah corona akan berdampak besar padalaju konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek.

Menurut Andry, turunnya konsumsi membuat pertumbuhan PDB merosot menjadi 3,58 persen hingga 3,66 persen.Angka ini jauh di bawah asumsi APBN 2020 yang mencapai 5,3 persen. Dia juga mengatakan wabah corona akan menurunkan PDRB di semua provinsi. Penurunan PDRB didorong oleh lesunya produktivitas sektoral yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja minim. Andry mengatakan ada dua sektor yang paling terkena dampak wabah corona, yaitu jasa pariwisata dan penerbangan. Saat ini, pendapatan hotel sudah turun menjadi hanya rata-rata 20-50 persen. Begitu juga dengan restoran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan telah membuat skenario pasca-wabah corona meluas. Menurut dia, jika wabah ini berlangsung hingga lebih dari enam bulan, skenario paling buruk ialah pertumbuhan ekonomi hanya 2,5 persen atau bahkan sampai 0 persen. Menurut Sri, skenario ini terjadi jika protokol lockdown berlaku di Indonesia. Adapun dalam skenario paling moderat, kata Sri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan di atas 4 persen. Direktur Riset Center of Reform on Economy Piter Abdullah mengatakan wabah corona juga bisa menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,7 juta jiwa pada September 2019. Angka ini merepresentasikan 9,22 persen dari total penduduk di Indonesia.

Merebaknya virus corona Covid-19 membuat perekonomian Indonesia babak belur. Bahkan, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya di kisaran 4,2%-4,6%. Angka ini jauh di bawah proyeksi sebelumnya, yaitu sekitar 5%-5,4%. Adapun pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan hanya 2,5% dari proyeksi sebelumnya 3%. Pertumbuhan ekonomi global tahun ini berisiko lebih rendah lagi. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan, wabah virus corona menyeret turun pertumbuhan ekonomi global. Hal ini membuat prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Tak hanya itu, ekspor jasa, terutama pariwisata ikut turun akibat terhambatnya proses mobilisasi antarnegara, sejalan dengan upaya membatasi penyebaran virus corona. Meski begitu, BI mengapresiasi berbagai langkah stimulus baik ekonomi dan fiskal yang ditempuh pemerintah bisa mengurangi dampak negatif bagi perekonomian. Sejalan dengan langkah pemerintah, BI pun kembali memutuskan untuk memangkas bunga cuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate/BI7DRRR) sebesar 25 basis poin menjadi 4,5%.

Keputusan BI tersebut, juga sejalan dengan penurunan bunga acuan yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) sebesar 100 basis poin akhir pekan lalu.  Bank sentral juga memperkuat bauran kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko penyebaran virus Covid-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan. BI mendorong pertumbuhan ekonomi lewat sejumlah kebijakan. Pasca pengumuman BI, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup Rp 15.900 per dollar AS, melemah 4,61% dari penutupan perdagangan hari sebelumnya. Ini adalah level terlemah setelah krisis tahun 1998. Tahun 1998, kurs menyentuh Rp 16.800 per dollar AS. Tekanan rupiah ini lantaran pembalikan modal investasi portofolio. Secara neto, investasi portofolio masuk sebesar US$ 5,1 miliar, dari awal tahun hingga Februari lalu. Namun, turun jadi US$ 365 juta hingga 17 Maret 2020. Saat ini, investor global memilih untuk melepas asetnya, baik saham maupun surat berharga negara (SBN) Indonesia. Di sisi lain, BI telah mengguyur likuiditas dengan membeli surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 192 triliun hingga saat ini. BI juga mengajukan repo dengan agunan SBN sebesar Rp 53 triliun.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perekonomian Indonesia tahun depan akan jauh lebih baik pasca wabah virus corona. Perkiraan bank sentral, pertumbuhan Indonesia mampu naik ke kisaran 5,2%-5,6% di 2021. Berbagai stimulus dan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui RUU Cipta Kerja dan aturan Perpajakan. Sementara pertumbuhan ekonomi global tahun depan, diperkirakan bisa mencapai 3,7%. Angka ini lebih baik dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,4%.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi, ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya dapat tumbuh dalam ren tang 4,5 sampai 4,9 persen. Proyeksi tersebut lebih lambat di bandingkan keran realisasi pertum buhan ekonomi periode yang sama pada tahun lalu, yakni 5,07 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, prediksi di bawah 5 persen bagi ekonomi Indonesia relatif masih baik di tengah dinamika ekonomi global saat ini. Sementara di Cina, sudah negative, di beberapa negara sudah negatif, tapi kita masih bisa bertahan. Lembaga Dana Mone terInternasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Eco no mic Co-operation and Development/OECD) memprediksi ekonomi global mampu membaik dibandingkan tahun lalu yang di bawah 3 persen. OECD menurunkan proyeksinya 0,5 basis poin menjadi 2,4 persen, dengan asumsi wabah Covid-19 di Cina hanya berlangsung selama satu kuartal dan tidak menyebar signifikan ke negara lain. Namun, pemotongan pertumbuhan bisa menjadi 1,5 persen apabila asumsi tidak terpenuhi. Revisi ke bawah itu karena Cina menjadi mitra dagang utama Indonesia, terutama dari sisi perdagangan. Karena itu, kemampuan Cina menyem buhkan diri menen tukan situasi ekonomi Indonesia ke depannya. Kemenkeu belum bisa memberikan proyek si ekonomi sepanjang 2020. Banyak kemungkinan bisa ter jadi dan memengaruhi prediksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun.

Dari sisi APBN, apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai defisit yang dialami APBN per Februari ini tumbuh 16,2 persen. Pada Februari 2019, defisit APBN sebesar Rp 54 triliun atau 0,34 persen dari PDB. Pelebaran defisit disebabkan pendapatan negara, terutama dari sisi pajak, mengalami kontraksi, sedang kan belanja negara terus tumbuh. Terlihat, penerimaan pajak pada Februari tumbuh negatif 5,0 persen menjadi Rp 152,9 triliun dari sebelumnya, Rp 160,9 triliun pada periode sama tahun lalu. Pemerintah kini meng go dok paket stimulus ketiga, poin utama yang akan masuk dalam paket itu adalah bidang ke sehatan. Kemenkeu segera mengalirkan dana ke segala kebutuhan di bidang kesehatan me la lui paket stimulus ketiga. Salah satu poin yang masuk dalam aspek kesehatan adalah peningkatan kapasitas rumah sakit dan ke butuhan peralatan kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) dan masker. Dengan stimulus yang ada, pemerintah menetapkan target pelebaran defisit sam pai 2,5 persen terhadap PDB atau lebih lebar dari asumsi makro di Undang-Undang APBN 2020 sebesar 1,76 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal dampak penyebaran virus corona (Covid-19) bakal melambatkan laju perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Perlambatan perekonomian terlihat dari rapor perdagangan, baik ekspor maupun impor Indonesia, yang jeblok sepanjang dua bulan terakhir.

Pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal yang bakal difokuskan kepada jaring pengaman sosial atau social safety net. Berbagai program jaminan sosial disiapkan seperti menambah bantuan sosial kepada 15 juta keluarga penerima manfaat dari semula Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu yang berlaku sejak awal bulan. Yang terbaru, kata Sri Mulyani, pemerintah membebaskan pajak penghasilan para karyawn yang tergolong dalam pajak penghasilan Pasal 21 selama enam bulan per April mendatang. Tak kurang dampak langsung dan tak langsung pandemi virus corona diperkirakan mencapai Rp 158 triliun terhadap keuangan negara. Angka tersebut berasal dari berbagai stimulus pemerintah, tak hanya di bidang ekonomi tapi ada juga berbagai keringanan di sektor kesehatan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi terbatas ihwal pangan. Ada beberapa produk komoditas yang akan jadi fokus pemerintah. Berbagai pangan tersebut adalah beras, daging sapi dan kerbau, gula, minyak goreng, serta daging ayam.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 pada 2020 berpotensi terkoreksi akibat penyebaran wabah virus corona (Covid-19). Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, mengatakan pelemahan pertumbuhan itu akan langsung terefleksi pada kuartal pertama tahun ini.

Dampak perekonomian Cina yang lumpuh mulai menjalar ke negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan negara tersebut, termasuk Indonesia. Josua memprediksi target pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di level 5 persen kian berat karena sejumlah indikator perekonomian berpotensi terkontraksi. Salah satunya adalah defisit neraca transaksi berjalan (CAD) akibat melemahnya kinerja ekspor. Perdagangan global sempoyongan gara-gara sentimen corona. Hingga akhir tahun, neraca transaksi berjalan diperkirakan mendekati 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan berada di kisaran 4,7-5 persen. Sebelumnya, lembaga pemeringkat Moody’s dalam laporan yang berjudul Global Macro Outlook 2020-2021 menyampaikan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,9 persen menjadi 4,8 persen. Selain itu, hingga Februari lalu, cadangan devisa tercatat berada di posisi US$ 130,4 miliar, atau turun US$ 1,3 miliar dibanding posisi pada Januari.

Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 dari semula 5,1-5,5 persen menjadi 5,0-5,4 persen. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan revisi pertumbuhan itu dilakukan lantaran penyebaran virus corona yang diperkirakan menekan perekonomian Cina dan menghambat pemulihan ekonomi global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga turut dipangkas dari 3,1 persen menjadi 3 persen.

Perry menuturkan sektor perekonomian yang paling terpengaruh oleh wabah corona adalah pariwisata, perdagangan, dan investasi. Sedangkan kajian bank sentral menunjukkan adanya risiko penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang berimbas pada penurunan penerimaan devisa sebesar US$ 1,3 miliar. Berikutnya, risiko dari terhambatnya sistem logistik yang berdampak pada aktivitas perdagangan, baik impor maupun ekspor. Adapun dari sisi investasi langsung berpotensi terganggu, khususnya yang berasal dari Cina. Bank sentral memprediksi penurunan investasi secara keseluruhan sekitar US$ 2,4 miliar. Menurut Perry, tekanan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi akan berlangsung pada triwulan pertama 2020. Merespons dinamika tersebut, Bank Indonesia memutuskan memangkas suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis point, dari sebelumnya 5 persen menjadi 4,75 persen. Langkah berikutnya adalah pelonggaran kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini sekaligus sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang pada 2019 hanya tumbuh 6,08 persen. Sedangkan pertumbuhan kredit pada 2020 diproyeksikan berada di kisaran 9-11 persen.

Bank Indonesia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini dari sebelumnya 5,05% menjadi 5,10% seiring dengan banyaknya instrumen bauran kebijakan yang diterbitkan. Dalam laporan kuartalan yang dirilis kemarin, bank sentral mem­­proyeksikan pertumbuhan eko­nomi sebesar 5,10%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil revisi pemerintah dalam outlook 2019 yang sebesar 5,08%. Realisasi target tersebut masih terbuka mengingat setiap peng­hujung tahun pola konsumsi masya­rakat terdampak faktor musiman, yak­ni perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Selain faktor musiman, peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah juga bisa didorong oleh rendahnya harga minyak sehingga harga barang pada kuartal IV/2019 berpotensi tidak setinggi kuartal yang sama tahun lalu. Fokus uta­ma bank sentral saat ini adalah memastikan per­tum­buhan ekonomi 2020 tidak terpuruk. Pasalnya, banyak kalangan memprediksi tahun depan masih cukup berat karena kondisi global masih belum stabil. Indi­kator pada awal tahun depan akan menjadi tolok ukur untuk menunjukkan kondisi ekonomi berikutnya. Namun, Ekonom Center of Reform on Eco­­nomics (CORE) mem­proyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2019 hanya akan men­capai 4,90% (yoy). 

Pada awal Nopember 2019 ini, BPS baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi nasional kuartal ketiga 2019. Seperti perkiraan banyak analis angkanya belum beranjak dari lima persen yaitu hanya mentok pada level 5.02 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, namun yang tertinggi dicapai pada usaha jasa lainnya yang tumbuh 10,72 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit. Dari sisi produksi, tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 4,95 persen. Pemerintah menyadari pertumbuhan ekonomi ini merupakan yang terendah dari beberapa kuartal sebelumnya, yang dinilai sebagai pengaruh perlemahan perekonomian global. Namun pemerintah tetap berfokus untuk menyokong pertumbuhan melalui APBN. Sementara itu data pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS mendapat sorotan dari Capital Economic, lembaga rist asal AS yang menilai angka BPS terlalu tinggi. Pertumbuhan stabil 5 persen dipandang mencurigakan. Ini terindikasi antara lain dari pertumbuhan konsumsi pemerintah melambat drastis pada kuartal III/2019 setelah tumbuh tinggi pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan konsumsi dan investasi juga melambat dibanding sebelumnya. Diperkirakan pertumbuhanya hanya akan menembus level 4.5 persen (yoy). Argumentasi yang dikemukakan terkait dengan pertumbuhan kredit yang rendah, kebijakan fiskal yang tidak memiliki daya ungkit, dan masih tertekannya harga batu bara dan CPO. Merespon hal ini BPS membantah denan menjelaskan proses penghitungan manual semua indikator ekonomi mulai dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, investasi, inflasi, dan ekspor-impor. Pertumbuhan tidak dapat dikatakan stabil karena menurut BPS pun pertumbuhan ekonomi merosot tajam yaitu dari 5,7 persen ke 5,02 persen. Pertumbuhan masih sangat dominan di pulau Jawa dan Sumatera. Sumber pertumbuhan ekonomi nasional terlalu mengandalkan Pulau Jawa sementara wilayah lain sangat minim.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan tahunan indeks konsumsi rumah tangga masyarakat sepanjang kuartal III 2019 stagnan. Berbagai aktivitas niaga penting dalam pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Indeks penjualan eceran riil tumbuh 1,8 persen dari 4,56 persen. Loyonya belanja masyarakat di sektor retail makin terlihat dengan realisasi pertumbuhan belanja kartu kredit yang cuma 1,84 persen pada kuartal III tahun ini. Padahal belanja kartu kredit pada kuartal yang sama tahun lalu tumbuh 4,5 persen. Melansir data BPS belanja masyarakat di sektor makanan, pakaian, transportasi, komunikasi, restoran, hingga hotel mengalami penurunan.

Selain itu acuan tingginya belanja masyarakat yang biasa tercermin dari penjualan mobil juga menurun pada tahun ini. Penjualan mobil wholesale hingga ke tingkat dealer turun dari 302.774 unit menjadi 272.522 unit. Sebelumnya, Bank Indonesia memprediksi penjualan retail tahunan bakal terus melemah pada tahun ini. Dalam prediksi tersebut, penjualan retail di kuartal III bakal jeblok hingga 1,8 persen. Adapun pertumbuhan retail kuartal I tumbuh 8,8 persen, disusul pertumbuhan kuartal II dengan realisasi 4,2 persen. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan hingga menyentuh angka 5,02persen. Hingga akhir tahun, ia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan sampai di angka 5 persen. Salah satunya disebabkan oleh faktor seperti perekonomian global yang mengalami ketidakpastian.

Pemerintah akan mengoptimalkan belanja negara sebagai mesin penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2019. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan optimalisasi belanja negara dilakukan karena APBN merupakan instrumen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Selama kuartal III 2019, konsumsi belanja pemerintah tercatat hanya tumbuh 0,98 persen, menurun dari periode sama tahun lalu yang mencapai 6,27 persen. Sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung stagnan dan investasi melambat tak sesuai dengan harapan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2019 melambat menjadi 5,02 persen dibanding pada kuartal II 2019 yang sebesar 5,05 persen.

Sebagai konsekuensi dari belanja yang lebih ekspansif pada kuartal IV ini, pemerintah mengantisipasi dampaknya terhadap pelebaran defisit APBN 2019. Pelebaran defisit itu diperkirakan berada dikisaran 2,0-2,2 persen dari sebelumnya ditargetkan 1,8 persen. Namun menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menuturkan, ke depan, pertumbuhan ekonomi tak seharusnya bergantung pada konsumsi ataupun belanja pemerintah. Harusnya sudah berfokus pada investasi, khususnya infrastruktur yang efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan maksimal dalam jangka panjang.