Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia  tengah menuju posisi sebagai lumbung pangan dunia, utamanya beras, seiring produksi padi di berbagai daerah di Tanah Air yang meningkat pesat di tahun ini. Demi mendukung optimisme itu, pemerintah akan memasifkan pola intensifikasi pertanian serta memastikan para petani  mendapatkan harga yang baik sekaligus memperoleh bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan pupuk yang cukup. Menurut Kepala negara, pola intensifikasi pertanian bisa membuat lahan sawah menjadi lebih produktif. Penggunaan benih dengan teknik baru misalnya, bisa meningkatkan produktivitas  padi dari 6-6-7 ton per hektar (ha) menjadi 11-12 ton per ha. Hal ini sudah berjalan di provinsi  NTB. "Intensifikasi (sawah) yang sudah ada untuk  jadi lebih produktif. Apalagi, saya dapat berita baik, benih baru dengan teknik baru menghasilkan padi 7 ton per ha, ini luar biasa. Mungkin nanti, revolusi hijau kedua dari Indonesia ya kan? Saya percaya, kita akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia, nanti kita akan beri bantuan ke negara-negara yang susah, ini tujuan baik dan mulia. Tentunya, kita ingin semua rakyat, semua petani kita, hidup dalam keadaan baik dan sejahtera," kata Presiden. (Yetede)

Terobosan Badan Bank Tanah dalam penyediaan lahan perumahan rakyat dengan harga terjangkau tengah dinantikan. Badan yang dibentuk empat tahun silam itu memiliki sederet tugas untuk menopang program prioritas nasional Tiga Juta Rumah. Badan Bank Tanah merupakan badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat dan diberi kewenangan khusus untuk pengadaan dan pengelolaan tanah, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Badan itu dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. 

Badan Bank Tanah memiliki total aset lahan 33.116 hektar. Dari jumlah itu, lahan yang ditawarkan untuk perumahan atau permukiman seluas 73,04 hektar atau hanya 0,22 % dari total aset lahan. Sekretaris Dewan Pakar Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pembangunan Perkotaan (HUD Institute) Muhammad Joni menilai, Badan Bank Tanah belum fokus dan memprioritaskan pengelolaan tanah untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Porsi asset lahan untuk perumahan seluas 73,04 hektar dinilai sangat kecil dari total aset Badan Bank Tanah seluas 33.116 hektar.

”Peruntukan lahan perumahan kecil sekali. Jauh dari prioritas kebutuhan program strategis nasional Tiga Juta Rumah,” ujar Joni, akhir pekan lalu. Ia menegaskan, Badan Bank Tanah memiliki sederet tugas untuk mendukung program strategis nasional Tiga Juta Rumah. Di antaranya, mengontrol indeks kemahalan harga tanah serta menjaga peran negara supaya tanah bukan murni komoditas komersial belaka. Meskipun demikian, Badan Bank Tanah dinilai belum memiliki peta jalan yang jelas terkait penyediaan lahan perumahan. Penjajakan lahan oleh Bank Tanah masih terkesan lamban dan tidak terbuka. (Yoga)

Produksi beras awal tahun ini diperkirakan 13,95 juta ton, rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Setelah dua tahun terdampak El Nino, yang membuat luas panen menyusut dan memaksa pemerintah mengimpor lebih dari 3 juta ton beras pada 2023, lonjakan produksi kali ini terasa sebagai pencapaian besar. Pada awal 2025, pemerintah bahkan menyatakan tidak membuka keran impor tahun ini. Dengan suplai melimpah, harga beras turun. Masyarakat, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah, merasakan langsung manfaatnya. Biaya pengeluaran untuk kebutuhan pokok jadi lebih ringan. Mereka punya ruang membelanjakan uang pada kebutuhan lain jelang Ramadhan dan Lebaran. BPS juga mencatat deflasi pada Februari 2025, kejadian langka menjelang hari raya Idul Fitri.

Harga beras, cabai, tomat, dan daging ayam turun signifikan, sekaligus menjadi faktor utama yang mendorong deflasi. Menurut laporan berjudul ”Dinamika Ekonomi Pangan dan Energi Menjelang Lebaran” oleh Center of Food, Energy, and Sustainable Develompent Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kondisi itu memperkuat daya beli masyarakat. Turunnya harga beras meningkatkan daya beli riil karena porsi pendapatan untuk membeli beras mengecil. Konsumsi bisa tetap terjaga meskipun harga-harga barang/jasa lain cenderung naik di periode ini. Akan tetapi, situasi yang menggembirakan bagi konsumen ini tidak berlaku bagi petani. Mereka justru yang paling terdampak.

Panen raya padi pada akhir Maret hingga awal April 2025, yang semestinya jadi momen panen keuntungan, berubah menjadi masa krisis. Harga gabah kering panen (GKP) di sejumlah daerah jatuh di bawah Rp 6.000 per kg. Padahal, pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP sebesar Rp 6.500 per kg. Guna melindungi petani, pemerintah mendorong Bulog aktif menyerap gabah dalam negeri dan membeli gabah tanpa syarat rafaksi. Artinya, tak boleh ada pengurangan harga meski kualitas gabah rendah. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan petani mendapat harga minimal yang layak, terlepas dari kondisi gabah. Tapi, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai persoalan teknis dan struktural. Musim panen awal tahun ini berlangsung ditengah curah hujan yang masih tinggi.

Akibatnya, gabah yang dipanen cenderung basah, bahkan berkadar air di atas 30 %. Dalam kondisi itu, menjual gabah sesuai HPP nyaris mustahil. Penggilingan kecil, yang biasanya menjadi mitra utama petani, tak mampu mengolah gabah basah karena keterbatasan alat pengering. Bulog pun menghadapi kendala serupa. Hal ini memicu antrean panjang truk pengangkut gabah di depan gudang Bulog. Di beberapa daerah, keluhan petani sampai memicu pencopotan pimpinan wilayah Bulog. Hingga 21 Maret 2025, Bulog telah menyerap 473.000 ton setara beras. Uniknya, mayoritas penyerapan kali ini dalam bentuk gabah, bukan beras seperti biasanya, sebagai langkah darurat untuk menampung hasil panen petani. (Yoga)

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat peningkatan populasi hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan tata ruang dan alih fungsi lahan hijau dari hutan dan pepohonan menjadi bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini juga berpotensi mendatangkan bencana lebih besar di masa mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.

”Mohon jangan abaikan tata ruang yang memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama, jangan sampai ada lagi alih fungsi lahan yang bisa mendatangkan bencana lebih parah” kata Dwikorita dalam webinar bertema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3). Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. ”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek. Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada wilayah lain,” ujar Dwikorita. Ia pun khawatir bahwa kondisi DAS Ciliwung dan faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun. (Yoga)

Pemerintah tengah mengubah tiga perusahaan BUMN Karya, PT Virama Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero) untuk bertransformasi menjadi BUMN pangan, perkebunan, dan perikanan di bawah nama Agro Industri Nasional atau Agrinas. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana transformasi sejumlah BUMN nonpangan menjadi BUMN pangan untuk mendukung terlaksananya program prioritas Presiden Prabowo. Menteri BUMN Erick Thohir saat itu mengonfirmasi bahwa transformasi itu merupakan langkah institusinya untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah. Unit bisnis BUMN yang selama ini punya fokus bisnis di sektor karya akan berkonsolidasi untuk mengerjakan penugasan lain yang berkaitan dengan sektor pangan.

Berdasarkan PP No 1 Tahun 2025, Virama Karya akan bertransformasi dengan nama baru Agrinas Jaladri Nusantara, untuk berbisnis tambak ikan atau udang. Adapun kontrak bisnis konsultasi infrastruktur yang masih berjalan akan dialihkan ke salah satu cucu usaha BUMN karya. Sementara, berdasarkan  PP No 2 Tahun 2025, Yodya Karya akan berganti nama menjadi Agrinas Pangan Nusantara untuk menggarap bisnis di sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, penyediaan tanah untuk pertanian, pengolahan lahan, penyediaan jaringan irigasi, perdagangan hasil pertanian, serta perdagangan mesin dan perlengkapan pertanian. Adapun menurut PP No 3 Tahun 2025, Indra Karya yang beralih nama menjadi Agrinas Palma Nusantara akan fokus pada dua lini bisnis utama, yakni sektor bisnis pengolahan perkebunan kelapa sawit dan layanan konsultasi konstruksi. (Yoga)

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat peningkatan populasi hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan tata ruang dan alih fungsi lahan hijau dari hutan dan pepohonan menjadi bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini juga berpotensi mendatangkan bencana lebih besar di masa mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.

”Mohon jangan abaikan tata ruang yang memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama, jangan sampai ada lagi alih fungsi lahan yang bisa mendatangkan bencana lebih parah” kata Dwikorita dalam webinar bertema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3). Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. ”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek. Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada wilayah lain,” ujar Dwikorita. Ia pun khawatir bahwa kondisi DAS Ciliwung dan faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun. (Yoga)

Indonesia tengah berupaya memperluas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh dialih fungsikan. Namun, lebih dari 60 % luas lahan pertanian tengah ”sakit”. Regulasi terkait lahan itu pun tak benar-benar mampu melindungi keabadiannya, seakan hanya mimpi, Pada 18 Maret 2025, pemerintah memutuskan 87 % lahan baku sawah (LBS) di Indonesia menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialih fungsikan. Hal itu merupakan salah satu keputusan rakor Kemenko Bidang Pangan berdasarkan usulan Bappenas.

BPS serta Kementerian ATR/BPN menunjukkan, luas LBS yang pernah mencapai 8,1 juta-8,2 juta hektar pada 2015-2017 justru susut menjadi 7,1 juta hektar pada 2018. Kemudian, pada 2019, luas LBS itu sedikit bertambah menjadi 7,46 juta hektar. Namun, pada 2024, luas lahan yang dijadikan dasar kerangka sampel area padi tersebut justru berkurang menjadi 7,38 juta hektar. Dengan luasan LBS itu dan kebijakan 87 % LBS menjadi LP2B, Indonesia bakal memiliki 6,42 juta hektar LP2B ke depan. Mimpi memiliki LP2B yang benar-benar abadi dan berkelanjutan itu bisa tercapai, asal ada kemauan politik yang kuat untuk menyejahterakan bangsa dengan ketahanan pangan. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dua di antaranya adalah proyek berbasis pertanian di daerah miskin serta perluasan lapangan kerja melalui pembukaan 10.000 perusahaan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat berkunjung ke kantor Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Kamis (20/3), mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementan dan Kemensos, guna membahas strategi pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bersama Kementan, BP Taskin akan membangun ekosistem pertanian untuk meningkatkan produksi di 15 provinsi serta menyiapkan 75 proyek di desa-desa termiskin di Jateng. Selain itu, BP Taskinjuga menjalinkerja sama dengan Kemensos sebagai bagian dari upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan di desa-desa. ”(Kerja sama) dengan Kementan akan direalisasikan pada awal minggu pertama setelah puasa. Kami akan membentuk memorandum of understanding (MoU). Sementara itu, kerja sama dengan Kemensos menargetkan 900 desa termiskin di Jateng, di mana kami akan membentuk tim khusus untuk turun langsung ke lapangan,” ujar Budiman.

Dalam proyek percontohan tersebut, petani akan diberdayakan dalam budidaya komoditas strategis untuk memenuhi pasokan industri hilirisasi dalam negeri ataupun menyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis. Strategi lain untuk mempercepat pengentasan rakyat dari  kemiskinan adalah  mendorong terbentuknya 10.000 perusahaan baru atau eksisting yang terlibat dalam rantai pasok global (global supply chain). Sebanyak 2.000 perusahaan nasional akan menjadi pemimpin pasar (leading player) dalam memasuki pasar global. Jika setiap perusahaan nasional melibatkan rata-rata empat perusahaan pendukung dan pemasok, total akan ada 10.000 perusahaan nasional yang terlibat dalam rantai pasok global. (Yoga)

Perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi memengaruhi berbagai aspek penting kehidupan, termasuk pangan. Hasil penelitian terbaru menemukan, produksi tanaman pangan global berpotensi turun tajam jika suhu bumi meningkat hingga lebih dari 1,5 derajat celsius. Perubahan iklim, terutama fenomena El Nino, juga berdampak signifikan pada produksi beras di Indonesia. Perubahan iklim menyebabkan kemunduran musim tanam, kekeringan, dan potensi gagal panen. Sebagai negara yang masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok, kondisi ini akan mengancam ketahanan pangan di Indonesia.

Kondisi serupa tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga negara lain meskipun makanan pokok mereka bukanlah beras. Sebab, dampak dari perubahan iklim dan kenaikan suhu juga mengancam sejumlah tanaman pangan yang menjadi makanan pokok dari negara tersebut. Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Nature Food pada 4 Maret 2025 ini disebutkan, setengah dari produksi tanaman di wilayah lintang rendah (dekat khatulistiwa / beriklim tropis) akan terancam karena kondisi iklim yang berubah. wilayah itu juga akan mengalami penurunan besar dalam keanekaragaman tanaman pangan.

Sara Heikonen, peneliti yang memimpin studi itu, menyampaikan, hilangnya keanekaragaman membuat jenis tanaman pangan yang dibudidayakan dapat berkurang secara signifikan di daerah tertentu. Kondisi ini akan berdampak terhadap ketahanan pangan dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh sumber kalori dan protein. Peneliti memetakan, pemanasan global akan sangat mengurangi jumlah lahan pertanian global untuk tanaman pokok seperti beras, jagung, gandum, kentang, dan kedelai. Lima tanaman itu menyumbang lebih dari dua pertiga asupan energi pangan dunia. (Yoga)

Mentan, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Perum Bulog wajib aktif menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kg untuk semua kualitas (any quality) atau tanpa kecuali. Bulog juga diminta terjun langsung menyerap gabah petani, bukan hanya menerima di gudang. “Semua sektor harus bergerak cepat, enggak ada alasan, Bulog wajib serap gabah any quality. Petani menunggu kepastian harga di sawah, Bulog malah menunggu di gudang, ini enggak bisa dibiarkan,” ungkap Mentan dalam keterangan yang. Selasa (18/03/2025).

Mentan menyampaikan itu usai mendengar keluhan petani di Kabupaten Tanah Laut yang mengutarakan Bulog di wilayah itu jarang turun kelapangan padahal mayoritas petani tengah memasuki musim panen. Mentan menegaskan, Kalsel, khususnya Tanah Laut, punya potensi pertanian sangat besar. Untuk itu, Mentan meminta jajaran TNI, Polri, dan pemda bersinergi menjaga dan mengembangkan sektor pertanian di wilayah itu. “Saya titip Pak Dandim, Pak Wakapolda, kita jaga bersama daerah ini. Potensinya luar biasa, jangan sampai ada yang main-main,” ujar dia. Mentan juga menekankan, bantuan pertanian harus diberikan ke daerah yang benar-benar serius memacu produksi pangan dan harus tepat sasaran. (Yetede)