Sejumlah bank sistemik tengah menyusun rencana aksi (recovery plan) guna mempersiapkan diri bila terjadi permasalahan keuangan di masa depan. Ini perintah wajib OJK jika bank berpotensi gagal secara sistemik. Tak hanya bank, LPS juga menyiapkan langkah-langkah untuk meresolusi bank gagal, antara lain: likuidasi, penyertaan modal sementara (PMS), membentuk bank perantara (bridging bank), dan mengimplementasikan skema purchasing and agreement.

Gelombang PHK tengah terjadi di beberapa wilayah dan melanda sejumlah sektor usaha vital yang punya banyak tenaga kerja. Beberapa wilayah itu antara lain Batam, Cilegon, dan Surakarta. Beberapa industri padat karya seperti tekstil, baja, semen, dan elektronik.

Devaluasi nilai tukar yuan oleh Pemerintah China sebagai bentuk balasan dari ancaman kenaikan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat AS. Kebijakan Negeri Panda itu juga akan berimbas negatif terhadap mata uang kelompok Asia.  Secara tidak langsung kebijakan itu juga berdampak besar terhadap negara lain. Dampak terbesar pun dapat dirasakan oleh negara yang sedang dan akan memberlakukan kerja sama perdagangan bebas dengan China. Devaluasi yuan akan menyebabkan produk-produk dari China lebih murah sehingga volume impor berpotensi naik. Devaluasi yuan dapat melemahkan sektor manufaktur nasional. Untuk menghadapi dampak tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memberlakukan hambatan nontarif, seperti standar nasional Indonesia (SNI) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pemadaman listrik secara total atau blackout di sebagian wilayah sistem kelistrikan Jawa—Bali selama beberapa jam pada Minggu (4/8) mulai pukul 11.50 WIB telah menyebabkan aktivitas ekonomi dan bisnis serta sektor vital terdampak sangat serius. Pemadaman itu membuat suplai listrik ke moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT) terhenti, aktivitas manufaktur, pusat perbelanjaan, layanan perhotelan serta sektor lainnya juga ikut terganggu. 

Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto mengatakan, pemadaman listrik menyebabkan banyak pelayanan digital di pusat penyimpanan data tidak dapat beroperasi. Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengamanan (AKLP) Yustinus Gunawan menjelaskan, pemadaman listrik memaksa pabrikan kaca harus menggunakan genset agar mesin terus beroperasi. Namun, pemindahan daya tersebut membuat kinerja mesin tidak dapat beroperasi maksimal. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAplas), mengatakan bahwa mesin pabrik petrokimia akan mati ketika aliran listrik padam walaupun hanya dalam hitungan detik, dan butuh 3 hari untuk menyalakan kembali. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, pemadaman listrik tersebut menyebabkan layanan perhotelan terganggu, terutama hotel-hotel di daerah tujuan wisata. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga menyebutkan bahwa kejadian padamnya listrik membuat transaksi pembayaran secara nontunai terganggu. 

Pemerintah menargetkan Indonesia jadi anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 2024 mendatang. Pertimbangannya: investor asing lebih suka menanamkan modal di negara-negara OECD. Dan, investor dari negara maju kerap menjadikan negara-negara OECD sebagai standar pemilihan tujuan investasi.

Ahmad Mikail, ekonom Samuel Sekuritas menilai, rencana pemerintah itu tidak akan berdampak banyak terhadap investasi yang masuk ke tanah air. Alasannya, investasi pada dasarnya dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kepastian usaha yang mencakup sinkronisasi regulasi dari pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Di sisi lain, untuk menjadi anggota OECD, banyak prosedur yang perlu Indonesia taati.

Ungkapan senada datang dari Muhammad Faisal, ekonom Core Indonesia. Investor masih bisa datang dengan stabilitas ekonomi tetap terjaga, meski Indonesia tidak masuk anggota OECD. Faisal mencontohkan, Vietnam banjir investasi asing sekalipun bukan anggota OECD.

Pasapemilu, ekonomi kian sulit. Saat bersamaan gonjang ganjing ekonomi global kian menekan ekonomi dalam negeri. Kelesuan ekonomi bisa berdampak ke mana-mana. Penerimaan pajak megerut dan defisit anggaran bisa membengkak. Pengamat pajak DDTC mengingatkan pemerintah agar mewaspadai risiko shortfall pajak yang lebih besar dari perkiraan. Sementara, ekonom Indef menyarankan pemerintah segera menginjak rem belanja negara lebih dalam.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa Indoensia hingga saat ini belum terdampak oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara signifikan. Selain karena kondisi fundamental dalam negeri cukup baik dan stabil, ini lantaran Indonesia tidak masuk dalam rantai pasokan (supply chain) perdagangan global.

Kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi masih menghantui Indonesia. BPS mencatat jumlah penduduk miskin turun tipis. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi di kawasan perkotaan bertambah lebar. Ekonom menilai penurunan angka kemiskinan lambat salah satu penyebabnya karena penyerapan tenaga kerja lambat, khususnya di industri manufaktur dan pertanian. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan stimulus berupa insentif pajak bagi perusahaan manufaktur. Misalnya, dengan insentif pajak super agar bisa meningkatkan produksi dan berdampak penambahan jumlah tenaga kerja. Selain itu, birokrasi juga harus sinkron antarlembaga. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga pangan, utamanya beras. Sebab, fluktuasi harga beras sensitif terhadap kemiskinan.
Gini ratio Maret 2019 turun menjadi 0,382 atau yang terendah sejak 2011. Namun, rasio gini di perkotaan justru naik. Artinya, jurang antara di kaya dan di miskin di perkotaan sedikit melebar. Peneliti Indef menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menurunkan ketimpangan. Pertama, konsentrasi pertumbuhan masih di Pulau Jawa. Kedua, inflasi di luar Jawa relatif tinggi.

Pemerintah harus melanjutkan implementasi kebijakan bauran bahan bakar nabati dan penyerapan minyak jatah kontraktor oleh PT Pertamina sebagai upaya menekan defisit neraca perdagangan terutama dari sektor minyak dan gas bumi. Defisit impor migas di Tanah Air merupakan permasalahan struktural yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Program bauran 20% biodiesel dan 80% solar (b20) dan upaya lain pemerintah mendiversifikasi energi masih harus dilanjutkan dan diperluas untuk menekan defisit perdagangan minyak dan gas bumi.

Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global terbaru. Kesepakatan tersebut termasuk merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi kisaran 5,2 hingga 5,5 persen dari sebelumnya sbesar 5,3 hingga 5,6 persen. Asumsi rentang nilai rupiah juga dipersempit dari Rp 14 Ribu hingga Rp 15 Ribu per dolar AS menjadi Rp 14.500 per dolar AS, sementara asumsi inflasi tetap berada pada kisaran dua sampai empat persen.

Kondisi global pada kuartal kedua menunjukkan bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina tidak hanya dari sisi perang dagang, tetapi juga ketegangan di bidang teknologi. Hal ini menimbulkan eskalasi resiko yang perlu disikapi dengan kewaspadaan bahwa dinamika pada 2020 belum tentu lebih baik dibandingkan dengan 2019 sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI hari Senin 17 Juni 2019. Di luar konflik AS dan Cina, ketegangan juga meningkat di negara lain seperti Timur Tengah dan Iran yang berdampak pada naiknya ketidakpastian. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap berfokus pada peningkatan investasi dimana diperlukan dorongan investasi sebesar Rp 5.802,6 triliun hingga Rp 5.823,2 triliun.