Pialang dan investor di bursa saham Amerika Serikat, Kamis (25/5/2023), tercengang. Mereka menyaksikan lonjakan harga saham salah satu produsen semikonduktor, Nvidia. Harga saham Nvidia lebih tinggi dua kali lipat daripada saham Apple dan Alphabet, perusahaan induk Google. OpenAI dan aneka perusahaan yang bergulat di pasar kecerdasan buatan (AI) menjadi pasar baru Nvidia. (Yoga)

BERLIN, ID – Ekonomi Jerman jatuh ke dalam jurang resesi di awal 2023. Penyebabnya, pengeluaran rumah tangga di Jerman akhirnya menyerah terhadap tekanan inflasi yang tetap tinggi. Berdasarkan estimasi kantor statistik federal Jerman, Destatis, produk domestik bruto (PDB) turun 0,3% pada kuartal I-2023 jika disesuaikan dengan efek harga dan kalender. Catatan ini mengikuti penurunan 0,5% pada kuartal IV-2022. Sebagai informasi, resesi biasanya didefinisikan sebagai kontraksi yang terjadi dalam dua kuartal berturut-turut. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Christian Lindner pada Kamis (25/05/2023), data PDB Jerman menunjukkan sinyal yang sangat negatif. Ia juga menambahkan, apa bila membandingkan Jerman dengan negara-negara maju lainnya maka ekonomi Jerman telah kehilangan potensi pertumbuhan. “Saya tidak ingin Jerman bermain dalam liga di mana kita harus terdegradasi ke posisi terakhir,” ujarnya. IMF memperkirakan resesi pada 2023 hanya terjadi di Jerman dan Inggris di antara negara-negara Eropa. Sementara itu analis di Deka Bank Andreas Scheuerle mengatakan bahwa konsmen Jerman telah bertekuk lutut di bawah beban inflasi yang sangat besar, dan mengerek turun seluruh perekonomiannya. Tingkat konsumsi rumah tangga dilaporkan turun 1,2% dari kuartal ke kuartal setelah penyesuaian harga, musiman dan kalender. Anggaran belanja pemerintah juga turun secara signifikan sebesar 4,9% di kuartal ini. “Cuaca musim dingin yang hangat, rebound dalam aktivitas industri yang terbantu oleh pembukaan kembali pasar Tiongkok, dan pelonggaran gesekan rantai pasokan, tampaknya tidak cukup untuk mengeluarkan ekonomi Jerman dari zona bahaya resesi,” kata Carsten Brzeski, kepala makro global ING. (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemerintah Indonesia siap menggugat Uni Eropa (UE) soal sawit ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika negosiasi kedua pihak menemui jalan buntu (deadlock). Langkah itu ditempuh setelah 27 negara anggota UE melarang masuknya setiap komoditas yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit terancam larangan itu mengingat UE selama ini gencar menuduh minyak sawit Indonesia diproduksi dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Selain sawit, komoditas andalan Indonesia lainnya yang terancam larangan UE adalah kayu, kopi, kakao, dan karet. Menurut Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, Indonesia telah melakukan aksi protes sebelum Dewan UE menyetujui Undang-Undang (UU) Anti-Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). UU ini melarang masuknya produk-produk yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit, komoditas strategis Indonesia, merupakan produk yang paling rawan terdampak oleh UU tersebut. “Pemerintah Indonesia melihat UU ini tidak sejalan dengan berbagai ketentuan di WTO. Untuk langkah selanjutnya, kami akan terus memonitor, mengantisipasi, dan membuka semua opsi yang ada sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyikapi UU itu. Kalau bicara kemungkinan (menggugat UE ke WTO), ya mungkin saja,” kata Djatmiko di Jakarta, Senin (22/5/2023). (Yetede)

Indonesia melantangkan suara dari Selatan dalam pertemuan puncak para pemimpin tujuh negara terkaya di dunia atau G7. Kesetaraan, inklusivitas, dan kolaborasi menjadi kata-kata kunci yang ditekankan Presiden Jokowi saat berbicara dalam sesi mitra kerja G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5). ”Bekerja bersama berarti kesetaraan. Kerja bersama berarti inklusivitas dan kita hanya bisa bekerja sama apabila saling memahami,” kata Presiden. Presiden mengajak semua pemimpin negara yang menghadiri KTT G7 mengakui dan memperbaiki semangat itu. ”Kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara  berkembang juga harus dihentikan. Hak pembangunan setiap negara harus dihormati,” katanya. Indonesia diundang dalam KTT G7 bersama sejumlah negara Selatan atau yang berada di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Negara-negara itu, antara lain, Australia, Brasil, Korsel, India, Vietnam, Komoro, dan Kepulauan Cook. Selama ini kritikus menuding G7 sebagai klub elite negara-negara maju saja. Dengan mengikutsertakan para pemimpin negara demokrasi yang besar tetapi kurang kaya, G7 ingin memperkuat konsensus mereka mengenai isu-isu krusial, seperti perang di Ukraina, meningkatnya perilaku asertif China, masalah utang dan pembangunan, serta perubahan iklim.

PM Jepang Fumio Kishida menyoroti pentingnya negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. ”Sebagai satu-satunya anggota G7 dari Asia, Jepang memiliki peran khusus untuk menyuarakan Selatan,” kata Guru Besar Politik Inter- nasional di Universitas Keio Tokyo, Yuichi Hosoya. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin G7 menekankan komitmen untuk membantu negara-negara mengatasi utang yang menuju ke tingkat berbahaya selama pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina. G7 menegaskan kembali tujuan untuk mengumpulkan pembiayaan hingga 600 miliar USD untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, seperti kereta api, energi bersih, dan telekomunikasi di negara-negara berkembang. ”Banyak yang harus kita lakukan bersama-sama untuk menutup kesenjangan infrastruktur,” kata Presiden AS Joe Biden. Tujuan utama menyertakan negara-negara lain dalam KTT G7 kali ini adalah untuk membantu membangun kesepakatan menjelang KTT G20 di India akhir tahun ni. ”Tanpa dukungan dari negara-negara di Selatan, G7 tidak bisa efektif lagi menanggapi masalah yang paling urgen di dunia seperti dulu,” ujarnya. Dalam hal ini, G7 sedang mencari dukungan untuk mendorong Rusia mengakhiri perang di Ukraina. G7 juga menyerukan resolusi damai atas klaim China terhadap Taiwan. (Yoga)

Jumlah turis yang melakukan perjalanan internasional di seluruh dunia selama triwulan I-2023 telah mencapai 80 % dari tingkat perjalanan sebelum pandemi Covid-19. Namun, pemulihan industri pariwisata masih menghadapi sejumlah tantangan seperti gejolak ekonomi dan ketegangan situasi geopolitik. Laporan Barometer Pariwisata Dunia Organisasi Pariwisata Internasional PBB (UNWTO) menyebutkan, 235 juta turis melakukan perjalanan internasional dalam tiga bulan pertama tahun 2023 atau dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022., setara 80 % jumlah sebelum pandemi Covid-19. Sekjen UNWTO Zurab Pololikashvili, dalam siaran pers Jumat (19/5) mengatakan, pada awal 2023 terlihat industri pariwisata berupaya untuk bangkit kembali. Di berbagai tempat, kedatangan internasional telah mendekati atau bahkan ada yang melebihi tingkat kedatangan prapandemi Covid-19.

Menurut Panel Pakar UNWTO, situasi ekonomi tetap akan menjadi tantangan utama yang membebani pemulihan pariwisata internasional pada tahun 2023, dengan inflasi yang tinggi dan kenaikan harga minyak yang mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi dan akomodasi. Akibatnya, wisatawan berpotensi melakukan perjalanan yang lebih dekat dari negaranya. Ketidakpastian yang berasal dari agresi Rusia terhadap Ukraina dan ketegangan geopolitik lainnya juga tetap perlu diwaspadai. ”Kita harus tetap waspada terhadap aneka tantangan mulai dari ketidakamanan geopolitik, kekurangan staf, dan potensi krisis biaya hidup yang berdampak pada pariwisata. Kita masih harus memastikan selama proses pemulihan, industri pariwisata memenuhi tanggung jawabnya sebagai pendorong pembangunan inklusif dan solusi mengatasi perubahan iklim,” ujar Pololikashvili.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Haryadi B Sukamdani, yang ditemui di  acara #DiIndonesiaAja Travel Fair 2023, Jumat (19/5), di Jakarta, mengatakan, pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke dalam negeri tahun ini naik menjadi 8,5 juta kunjungan dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) naik menjadi 1,4 miliar pergerakan. Menurut dia, ini merupakan target yang besar. Sebelum pandemi Covid-19, pergerakan wisnus pada 2018 hanyar 295 juta pergerakan dan 2019 turun menjadi 250 juta pergerakan. ”Kita sekarang masih berada di tengah kondisi pemulihan,” ujarnya. Meski demikian, Haryadi berharap agar pelaku industri tidak pesimistis terhadap target pemerintah itu. Pelaku industri harus bersama-sama mendorong agar semakin banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai ada ada empat tantangan bagi perekonomian global ke depan. Hal ini turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pengantar dan keteranganpemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/5/2023). Menkeu menjelaskan, tantangan pertama adalah ketegangan geopolitik. Sebab, dengan meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi lebih inward looking. Dengan demikian, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Perang antara Rusia dan Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (fragmented) sesuai kedekatan aliansinya (friendshoring). Hal ini berdampak aktivitas perda gangan dan aliran investasi global melambat. “Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian Amerika Serikat (AS) maupun stabilitas ekonomi global,” kata Menkeu. Kedua, yaitu pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi tantangan bagi perekonomian global. Di satu sisi, jelas dia, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. (Yetede)

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan ada 83 negara yang ditetapkan sebagai tujuan penempatan pekerja migran  setelah pandemi Covid-19 mereda. ”Sudah ada 20 keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengenai negara tujuan penempatan yang dibuka dan kemungkinan bertambah,” ujar Koordinator Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker M Ridho Amrullah, Rabu (17/5/2023). (Yoga)

Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang tergabung dalam Dewan Tripartit Karet Internasional atau ITRC berkomitmen menjaga harga karet alam internasional. Indonesia juga tengah menginisiasi pembentukan bursa karet regional. Guna memperkuat posisi  negara-negara produsen karet di ASEAN, ketiga negara tersebut akan terus membujuk Vietnam bergabung dalam ITRC dan Konsorsium Karet Internasional (IRCo). Di sisi lain, IRCo mengusulkan tambahan modal 8,54 juta USD untuk menggulirkan berbagai program dan kegiatan periode 2024-2027. Sejumlah poin itu mengemuka dalam Diseminasi Hasil Analisis Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Tahun 2023 ”Penguatan Implementasi Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Peningkatan Kinerja Perdagangan” yang  digelar secara hibrida, Rabu(17/5). 

Dalam kegiatan itu dipaparkan pula hasil analisis bertajuk ”Dukungan Biaya dan Manfaat Keikutsertaan Indonesia dalam IRCo”.Kepala BKPerdag Kemendag Kasan Muhri, Rabu (17/5), mengatakan, hingga kini ITRC yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Thailand terus menjaga harga karet dunia tidak turun. Hal itu dilakukan melalui Skema Kesepakatan Tonase Ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) atau mekanisme mengurangi ekspor karet berbasis alokasi ekspor. ”Skema initidak semata berorientasi pada bisnis ekspor karet, tetapi juga pada kesejahteraan petani karet di setiap negara produsen karet anggota ITRC. Bagi petani karet Indonesia, pohon karet ibarat mesin ATM. Setiap kali membutuhkan uang, petani karet akan mendatangi pohon karet untuk menyadap getah karet,” katanya. (Yoga)

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi (local currency transaction/LCT) perdagangan bilateral untuk menggantikan dollar AS terus meningkat. Namun, upaya ”dedolarisasi” tersebut masih menuai  sejumlah tantangan dan hambatan. Sejak 2018 hingga Mei 2023, BI menjalin kerja sama LCT dengan bank sentral lima negara. Kelima negara tersebut adalah China, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korsel. Di ASEAN, Indonesia memotori konektivitas pembayaran regional (RPC) dan LCT. Dari 10 negara anggota ASEAN, lima negara sudah menandatangani nota kesepahaman tersebut, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sepanjang 2018 hingga Maret 2023, total transaksi dan pelaku usaha yang memanfaatkan LCT terus bertambah. Pengguna LCT juga bertambah dari 141 pelaku usaha pada 2018 menjadi 1.249 pengusaha pada 2022. Hingga triwulan I-2023, sebanyak 2.405 pelaku usaha sudah menggunakan LCT. Nilai transaksi LCT bertambah dari 348 juta USD pada 2018 menjadi 4,1 miliar USD pada 2022. Pada Januari-Maret 2023, total transaksinya 1,6 miliar USD. Nilai transaksi tersebut masih jauh dari nilai ekspor Indonesia.

Total nilai ekspor Indonesia pada 2022 sebesar 291,98 miliar USD, sedangkan pada Januari-Maret 2023 nilainya 67,2 miliar USD. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, Selasa (16/5) mengatakan, sudah banyak eksportir dan importir yang memanfaatkan LCT. Pasalnya, salah satu keuntungan LCT adalah pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya atau fee bagi broker di pasar keuangan New York, AS. Namun, masih ada beberapa tantangan dan hambatan pemanfaatan LCT. Pertama, selama ini, eksportir dan importir masih terbiasa bertransaksi perdagangan menggunakan dollar AS. Kebiasaan ini membuat transisi dollar AS ke mata uang lokal berjalan lambat. Kedua, belum tentu mitra dagang dari negara yang telah memiliki kerja sama LCT dengan Indonesia bersedia bertransaksi menggunakan mekanisme tersebut. Lantaran LCT sifatnya sukarela, mau tidak mau pelaku usaha di Indonesia mengikuti permintaan mitra dagang. Ketiga, banyak pelaku usaha di dalam dan luar negeri yang masih menggunakan bahan baku impor yang dibeli dengan dollar AS dari negara yang belum menjalin kerja sama LCT dengan Indonesia. (Yoga)

Investor Korea Selatan semakin gencar berekspansi di sektor perbankan Tanah Air. Memang, bank-bank yang kini dikuasai investor asal negeri ginseng ini memiliki aset yang terbilang kecil dibanding dengan bank lokal. Bahkan, ada yang masih perlu memperbaiki kualitas kredit. Sebut saja, Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) yang saat ini masih harus memperbaiki kualitas kreditnya. Per Maret 2023, non performing loan (NPL) gross Bank KB Bukopin masih di level 6,98%, walaupun membaik dari tahun sebelumnya di 11,76%. Wakil Komisaris Utama KB Bukopin Nam Hoon Cho mengungkapkan, saat ini pihaknya fokus menyelesaikan masalah NPL dengan bantuan dana hasil rights issue. BBKP menargetkan dana sekitar Rp 12 triliun dari aksi korporasi tersebut. Nam menargetkan perbaikan NPL ini bisa selesai setidaknya tahun depan. Kookmin Bank, sebagai pemegang saham mayoritas, akan membantu menyelesaikan masalah NPL ini melalui suntikan modal pada rights issue nanti. Sebagai informasi, total penyaluran kredit Bank KB Bukopin saat ini Rp 45,81 triliun, turun 13,2% year on year (yoy). Namun, rugi bersih tahun berjalan secara konsolidasi mampu turun cukup signifikan dari Rp 917 miliar pada Maret 2022 menjadi Rp 226 miliar pada Maret 2023. Bank milik Korea lainnya, Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA), juga berupaya mendorong peningkatan kredit yang berorientasi produktif di tahun ini. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, Bank Woori mencatat kredit yang diberikan mencapai Rp 40,87 triliun. Angka tersebut tumbuh jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang senilai Rp 35,5 triliun. "Pada 2023, target pertumbuhan kredit Bank Woori berkisar antara 7%-9%," ujar Corporate Secretary Bank Woori, Wuryanto. Sementara Wakil Direktur Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) Hendra Lie mengungkapkan, pihaknya bakal lebih fokus ke komersial, korporasi, dan ritel di tahun ini.