Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) membuka peluang bagi perbankan untuk memperbaiki margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus menyusut sejak akhir 2023. Data OJK mencatat, NIM industri perbankan per April 2025 turun ke 4,45%, dari 4,51% pada bulan sebelumnya, melanjutkan tren penurunan dari 4,81% di 2023.

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah tumbuh pada kisaran 4,8% sampai 5,6% pada tahun ini. Kinerja ekonomi keuangan syariah diharapkan konsisten tumbuh positif dan menjadi penyokong perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Imam Hartono dalam taklimat media BI di Gedung BI, Jakarta. Menurut dia, pemulihan ekonomi dan keuangan syariah domestik antara lain didukung oleh sektor unggulan halal value chain yang tumbuh meningkat menjadi 4% (yoy) pada 2024, dengan pangsa terhadap PDB meningkat menjadi 25,45%. Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah tahun 2025 berada pada kisaran 8-11%. Angka ini lebih rendah dari target pembiayaan perbankan syariah sebelum yang berada pada kisaran 11-13%. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi tekanan perekonomian global terhadap keuangan syariah. "Secara umum, dampak global ini tidak membedakan antara keuangan syariah dan konvensional. Keduanya terdampak. Namun, yang mungkin penting untuk dilihat adalah bagaimana kita bisa mengerakkan pembiayaan agar tetap tumbuh," kata Imam. (Yetede)

Hingga Mei 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan kredit UMKM yang masih lesu sejak pandemi. Dari target KUR nasional sebesar Rp 300 triliun, baru terealisasi Rp 107 triliun atau sekitar 36%, menunjukkan bahwa program subsidi bunga ini belum berjalan optimal sebagai motor penggerak sektor UMKM.

Lima paket stimulus yang digulirkan pemerintah dinilai baik, namun belum akar persoalan ekonomi nasional dan tidak menyentuh kelompok kelas menengah melainkan hanya kelompok masyarakat kelas bawah saja. Padahal keduanya tengah menghadapi kesulitan dalam daya beli maupun konsumsi. Karenanya dampak stimulus tersebut dinilai kurang  signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah dari rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinilai sangat strategis dan berpeluang membawa BSI sebagai national sharila investment  vehicle yang bisa mengelola proyek strategis nasional berbasis syariah seperti infrastruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktos kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. (Yetede)

Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah di Tanah Air. Ini terlihat dari rencaba PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinikai sangat strategis nasional berbasis syariah seperti infrstruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktor kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. Kepala Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Institute for Development of Economics and Finance (indef) Nur Hidayah menilai, dengan portofolio dan otoritas investasi global yang dimiliki, Danantara bisa mewujudkann harapan-harapan itu. "Akses ke pembiayaan jangka panjang akan lebih besar, membuka peluag cross-bordir investment di sektor halal, finance syariah, dan Islamic green finance," ujar dia kepada Investor Daily.  

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat ekonomi kerakyatam dengan menunjukkan  komitmennya dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Perseroan telah menyalurkan KUR kepada 1,25 juta debitur segmen usaha UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat, sepanjang Januari hingga April 2025 BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp54,9 triliun atau 31,38% dari total alokasi tahunan sebesar Rp 175 triliun yang ditetapkan pemerintah di tahun ini. Dari sisi distribusi penyaluran KUR, lebih dari separuh atau sekitar 62,83% dialokasikan ke sektor produksi. Sementara itu, sektor pertanian menjadi sektor ekonomi dengan penyaluran terbesar yang mencapai Rp23,77 triliun atau 43,2*% dari total KUR. Besarnya penyaluran ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor yang mendukung program ketahanan pangan. BRI juga konsisten menerapkan manajemen risiko yang prudent dalam penyaluran KUR. Per April 2025, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) tercatat sebesar 2,49%, mencerminkan portofolio yang sehat dan pengelolaan risiko yang optimal. (Yetede)

PT Bank central Asia Tbk (BCA) bekerja sama dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) dalam peluncuran produk Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liquid FUnd USD Kelas A. Hadirnya produk terbaru ini menjadi wujud komitmen BCA untuk melengkapi ragam pilihan investasi dan keuangan yang berkualitas bagi segenap nasabah. Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liqiud Fund USD Kelas A merupakan produk RDPU dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD). Bertujuan untuk menyuguhkan pertumbuhan modal yang relatif stabil dan likuiditas tinggi, reksa dana ini berinvestasi sepenuhnya pada intrusmen keuangan dengan tenor di bawah satu tahun, seperti deposito, obligasi, serta intrusmen lainnya yang berdenominasi USD. Reksa dana ini juga dapat menjadi solusi untuk memenuhi tujuan finansial kelas aset dan mata uang yang likuid. Pasalnya, produk ini dapat dicairkan kapan saja, serta bebas dari biaya pembelian dan penjualan kembali. Direktur BCA Haryanto T Budiman menyampaikan, komitman BCA adalah senantiasa menghadirkan ragam produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan berbagai segmen nasabah. MAMI telah menjadi mitra strategi BCA dalam menyediakan produk reksa dana berkualitas. (Yetede)

Investor saham perbankan disarankan tidak hanya terpaku pada bank-bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI, melainkan juga mulai melirik bank menengah yang menunjukkan kinerja kuat. Beberapa di antaranya mencatat pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibanding bank besar sepanjang empat bulan pertama 2025. Misalnya Bank Syariah Indonesia (BRIS) tumbuh laba 6,2% menjadi Rp 2,38 triliun, Bank Permata (BNLI) tumbuh 9,17%, Bank OCBC NISP naik 11,5%, CIMB Niaga (BNGA) naik 3,57%.

Ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi terdampak pada peningkatan profil risiko kredit dan pengetatan likuiditas di sektor perbankan. Namun demikian, OJK menegaskan bahwa kondisi industri perbankan nasional secara umum masih aman dan terkendali. Berdasarkan data OJK per April 2025, kredit perbankan yang disalurkan sebesar Rp7.960 triliun, naik 8,88% secara yoy, atau lebih lambat dari awal tahun. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun senilai Rp9.047 triliun, hanya naik 4,55% (yoy) pada periode yang sama. Alhasil, loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 87,99%, atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 87,77% atau dibanding posisi April 2024 sebesar 84,49%.

Meningkatnya LDR ini karena memang terjadi perebutan dana di bank di tengah tingginya suku bunga. Selain itu, profil risiko perbankan juga mengalami peningkatan. Seperti ratio kredit bermasalah (non performimg loan/NPL) gross 2,24% per April 2025, naik dari bulan sebelumnya 2,17%. Bukan hanya itu, NPL net juga cenderung naik ke poisis 0,83%, dan loan at risk (LAR) bertengger di level 9,92% naik dari bulan  sebelumnya sebesar 9,86%. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, terdapat sejumlah faktor ketidkpastian ekonomi global yang memengaruhi antara lain lambannya laju penuruan suku bunga, khususnya Fed Fund Rate.kemudian eskalasi trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor oleh AS, serta dinamika konflik geopolitik yang masih terjadi di beberaoa kawasan turut memengaruhi ekonomi global maupun domestik. (Yetede)

Nilai utang pemerintah Indonesia terus meningkat dan telah menembus rekor baru, diperkirakan mencapai Rp 9.105,09 triliun per April 2025. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,4% masih di bawah ambang batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, tren kenaikannya menimbulkan kekhawatiran fiskal ke depan.