PT Pertamina (Persero) memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal. Perusahaan energi plat merah menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya terkait kasus dugaan korupsi di sejumlah subholding Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan tujuan tersangka kasus dugaan korups dalam tata kelola minyak mentah. Ketujuh tersangka tersebut antara lain Direktur Utama Pertamina Patra Niaga RS, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping UF, Direktur Feedstock and Product Optimization PT KIlang Pertamina Internasional SDS, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International AP. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina berkomitmen menyediakan layanan energi untuk menopang kebutuhan harian masyarakat. "Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa," kata Fadjar. Fadjar menuturkan Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan  yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance serta peraturan berlaku. (Yetede)

Pada Senin (24/2) siang, Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan diganjar penghargaan di ajang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau Proper oleh KLH. Pada malam harinya, Riva ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina 2018-2023. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar, di Jakarta, Selasa (25/2), mengungkapkan, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada 2018-2023, negara mengalami sejumlah kerugian, mulai dari ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, pemberian kompensasi, serta pemberian subsidi oleh pemerintah.

Qohar menuturkan, Pertamina mengimpor minyak mentah dengan harga tiga kali lebih tinggi dari harga minyak mentah yang diproduksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Selain itu, impor produk BBM juga melalui broker. Akibat harga pokok yang tinggi, produk BBM yang dijual ke masyarakat menjadi sangat tinggi sehingga masyarakat tak mampu membeli. Agar masyarakat dapat mengakses, pemerintah akhirnya turun tangan memberi subsidi dan kompensasi. ”Akibatnya, uang APBN tergerus. Yang seharusnya (harga) minyak itu enggak tinggi, APBN-nya tidak banyak tergerus karena subsidi yang diberikan tidak terlalu tinggi.  Atau mungkin tidak perlu subsidi barang kali kalau memang harganya murah dan wajar sehingga dijual ke masyarakat murah dan masyarakat tidak keberatan,” tutur Qohar.

Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina periode 2018-2023 tersebut, total kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun, berasal dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sebesar Rp 2,7 triliun, kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sebesar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi pada 2023 sebesar Rp 21 triliun. Terkait hal itu, Kejaksaan juga mendalami dugaan terjadinya pengoplosan (blending) untuk produk BBM yang dibeli Pertamina. Dalam perkara tersebut, PT Pertamina Patra Niaga membayar seharga RON 92 untuk produk BBM dengan RON 90 atau bahkan lebih rendah. Produk itu kemudian dicampur di depo menjadi produk RON 92. (Yoga)

Kebijakan subsidi BBM di Indonesia masih belum menemukan kejelasan meski sempat direncanakan untuk berubah pada 2025. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian khusus terhadap subsidi yang dinilai belum tepat sasaran, dengan membentuk tim yang dipimpin oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mematangkan skema baru. Namun, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan bahwa implementasi skema subsidi baru masih menunggu arahan presiden.

Pemerintah meresmikan 31 titik penyalur BBM satu harga secara serentak yang dipusatkan di Ambon, Maluku, Rabu (18/12/2024). Dengan demikian, tahun ini telah diresmikan 71 lembaga penyalur BBM satu harga di sejumlah daerah di Indonesia. Secara akumulatif, sejak 2017 telah diresmikan 583 titik penyaluran BBM satu harga. Dari jumlah itu, 573 di antaranya oleh Pertamina, sedangkan sisanya AKR Corporindo. BBM satu harga ialah program pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Lembaga penyalur itu baik berupa stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) maupun fasilitas yang lebih sederhana. BBM yang tersedia adalah pertalite seharga Rp 10.000 per liter dan solar Rp 6.800 per liter. Sebanyak 9 dari 31 penyalur BBM satu harga yang diresmikan terpusat di Terminal Terintegrasi BBM Wayame, Ambon, Rabu, ada di Maluku.Sementara sisanya di Terminal BBM PT Pertamina (Persero) KabupatenFakfak,PapuaBarat; Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Dengan demikian, target 71 penyalur BBM satu harga pada 2024 terpenuhi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada peluncuran tersebut mengatakan, saat ini, produksi siap jual (lifting) minyak bumi sekitar 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi 1,5 juta-1,6 juta BOPD.

Sisa kebutuhan minyak bumi dan BBM pun dipenuhi dengan impor. Guna memastikan harga di masyarakat terjangkau, kebijakan BBM satu harga diperlukan. ”Sebab, tidak akan mungkin ada pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah kalau tidak tersedia BBM dengan harga terjangkau. Jika tidak ada kebijakan tersebut, akan terjadi ketimpangan,” kata Bahlil. Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di samping kedaulatan energi, kebijakan tersebut juga terkait bagaimana menjamin ketersediaan bahan bakar dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Artinya, harga BBM bersubsidi di kota-kota juga dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah 3T. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menuturkan, pelaksanaan program BBM satu harga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan satu harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara Nasional. Sejak 2017, BPH Migas mengawalnya melalui penugasan terhadap badan usaha penerima penugasan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Peresmian 31 penyalur BBM satu harga pada Rabu menjadi penutup pelaksanaan program di tahun ini. ”Seluruh target pembangunan penyalur BBM satu harga tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target,” kata Erika. (Yoga)