JAKARTA,ID-Komisi I DPR RI menyetujui alokasi pagu anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2024 sebesar Rp14,84 triliun dari usulan daftar daftar isian pelaksaan anggaran (DIPA) senilai Rp19,7 triliun. Sebagian besar anggaran atau Rp 9,86 triliun (66,44%) akan dialokasikan untuk melanjutkan  dan menuntaskan pembangunan infrastuktur teknologi, informasi,dan komunikasi (TIK). Ada lima program prioritas Kemenkominfo tahun 2024, yaitu program penyediaan infrastruktur TIK, diantaranya Palapa Ring, operasional satelit Satria-1, operasional  BTS 4G di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penyediaan akses internet dan digitalisasi  penyiaran publik (LPP), serta pengukuran kualitas layanan telekomunikasi. Menteri Komunikasi dan Komunikasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan, perubahan anggaran TA 2024 tersebut terjadi antara lain karena adanya pagu blokir (otomatic adjusment) Rp 358 miliar, realokasi anggaran blokir ke bendahara anggaran umum Rp39 miliar, serta penambahan anggaran terkait dukungan diseminasi Asean dan Pemilihan serentak tahun 2024 sebesar Rp 68 miliar. (Yetede)

Pemerintah terus menyiasati penggunaan anggaran agar semakin efisien. Salah satunya dengan cara menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di tahun ini. Kementerian Keuangan sudah menggunakan SAL sebesar Rp 70 triliun pada tahun ini. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan (APBN) Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Wahyu Utomo menyampaikan, bujet tersebut digunakan untuk mengurangi issuance bond atau penerbitan obligasi, akibat risiko imbal hasil (yield) yang tinggi. Adapun dalam UU APBN 2023 penggunaan SAL sebelumnya direncanakan sebesar Rp 70 triliun. Kemudian pemerintah memutuskan menambahkan penggunaan SAL tahun ini menjadi Rp 156,9 triliun sejalan dengan pengurangan penerbitan utang pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dari SAL yang sebesar Rp 156,9 triliun tersebut, kemudian senilai Rp 100,9 triliun akan digunakan untuk penurunan pembiayaan utang, dan sebesar Rp 56 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah di antaranya kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), subsidi pupuk serta kompensasi energi. Menkeu mengatakan, penerbitan SBN dikurangi dengan memanfaatkan SAL dan didukung dengan pengelolaan kas yang optimal. Sementara itu, pembiayaan utang melalui pinjaman diperkirakan mencapai Rp 43,4 triliun, meningkat 16,8% dibandingkan dengan periode 2022. Mengutip Buku II RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL 2024 sebagai instrumen pengurang utang dan penyangga fiskal sebesar Rp 51,3 triliun dan alokasi hasil Pengelolaan Aset (HPA) sebesar Rp 649,2 miliar terkait konversi mengisi daya eks BPPN menjadi PMN nontunai kepada anak usaha PT Len Industri (yaitu PT Dirgantara Indonesia).

KPU menyatakan siap melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah jika disepakati maju dari bulan November menjadi September. Namun, pemerintah harus memberikan dukungan teknis dan anggaran agar penyelenggara pemilu dapat melaksanakan seluruh tahapan pilkada dengan optimal. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan, KPU akan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam UU, termasuk apabila hari pemungutan suara Pilkada 2024 dipercepat dari November menjadi September 2024. ”KPU akan tunduk pada ketentuan UU itu dan melaksanakan pilkada serentak 2024 sesuai perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hasyim ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur, Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

Pada awal 2022, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat pemungutan suara Pilkada 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024. Namun, belakangan, pemerintah merencanakan untuk menerbitkan Perppu Pilkada yang salah satunya memuat perubahan jadwal hari pemungutan suara Pilkada 2024. Jadwal pilkada yang telah disepakati akan dilaksanakan pada 27 November 2024 diusulkan maju dua bulan dan diselenggarakan dalam dua tahap, yakni pada 7  September dan 24 September 2024. Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, mengingatkan, dukungan anggaran dari pemerintah daerah (pemda) juga diperlukan agar KPU dapat melaksanakan tahapan pilkada yang dipercepat.Hingga saat ini, baru sekitar 20 % dari 545 pemda yang sudah menyepakati anggaran pilkada. KPU berharap Kemendagri bisa mendorong pemda agar segera menyepakati usulan anggaran pilkada. Dengan demikian, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dapat segera ditandatangani. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah menargetkan pembayaran  bunga utang akan mencapai Rp 497,3 triliun dalam Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Angka ini meningkat 12,7% dari alokasi  pembayaran bunga hutang pada APBN tahun 2023. Kenaikan beban bunga utang ini dikhawatirkan akan memberatkan kinerja fiskal pada tahun depan. Bila dirinci dalam beberapa tahun terahir bunga utang terus meningkat. Pada 2019, realisasi bunga utang sebesar Rp 275,5 triliun, lalu berlanjut pada 2020 sebesar Rp 314,1 triliun. Pada 2021 sebesar Rp 343,5 triliun, tahun 2022 sebesar Rp386,3 triliun, dan tahun 2023 sebesar Rp 437,4 triliun. "Dengan kenaikan beban bunga utang yang harus dibayar tahun 2024, artinya akan menekan kapasitas fiskal. Padahal sebenarnya bisa digunakan untuk belanjua. Logikanya kalau bayar bunga lebih besar, menekan belanja kalau pendapatan kurang ya defisitnya ditambah," kata Direktur Eksekutif for Development of Economics and Finance (Indef Tauhid Ahmad. Tauhid mengungkapkan,  kenaikan belanja utang berasal dari kinerja belanja. Apalagi saat terjadi pandemi Covid-19 pemerintah meningkatkan jumlah utang untuk belanja. Pasca pandemi Covid-19, era suku bunga rendah juga berakhir. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah tahun depan tak lagi jor-joran dalam mengucurkan penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN. RAPBN 2024 hanya menyediakan anggaran PMN sebesar Rp18,6 triliun atau 40,6% dari total anggaran tahun ini yang mencapai Rp45,8 trliun. Anggaran itu juga jauh di bawah proposal PMN Kementerian BUMN yang tercatat Rp57,9 triliun. Dari total PMN sebanyak Rp18,6 triliun tersebut, Rp12,5 triliun bakal disuntikkan ke BUMN PT Hutama Karya (Persero), Rp1,9 triliun ke PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI (Persero) sebesar Rp3,6 triliun. Di luar ketiga BUMN itu, pemerintah juga berencana untuk melakukan PMN nontunai ke PT Len Industri (Persero) senilai Rp0,6 triliun. "(Pembiayaan Investasi), selain untuk berbagai belanja infrastruktur  seperti LMAN (Lembaga manajemen Aset Negara), juga untuk Tapera dan PMN beberapa BUMN karya  yang tetap akan menjalankan fungsi pembangunan, namun kondisi kesehatan, keuangannya makin harus diperbaiki," ujar Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan paparan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Jakarta, pekan lalu. (Yetede)

Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun dalam RAPBN 2024. Anggaran besar itu diharapkan dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi guru dan memangkas disparitas kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan tahun depan yang setara 20 % APBN tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangannya di Gedung Nusantara MPR/ DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8). Anggaran itu digunakan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Anggaran itu tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat Rp 237,3 triliun, transfer ke daerah Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77 triliun. Menurut Presiden, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, pemerataan kualitas pendidikan diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Danang Hidayatullah mengatakan, pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal pada sejumlah pihak untuk bergotong royong meningkatkan kompetensi guru. (Yoga)

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8). Indikator jumbo mewarnai rencana anggaran, tetapi manfaat yang dihasilkan terhadap ekonomi masih mini. Pemerintah mengajukan anggaran total Rp3.304 triliun pada 2024. Pada APBN terakhir itu, Jokowi menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun. Sumber pendapatan dari pungutan pajak Rp2.307,9 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp473 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun. Belanja negara dialokasikan Rp3.304,1 triliun. Belanja pemerintah pusat mendominasi, yakni Rp2.446,5 triliun, sedangkan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Selisih anggaran yang akan ditambal dari utang sebesar Rp522,8 triliun. Pemerintah menargetkan pembiayaan utang yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp666,44 triliun. Penerbitan SBN lebih besar dari defisit, karena termasuk pelunasan utang jatuh tempo dan pembayaran bunga berjalan. Penerbitan SBN ini melesat 83,6% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2023 sebesar Rp362,93 triliun. Semula pemerintah menargetkan penerbitan SBN pada tahun ini sebesar Rp712,9 triliun, tetapi dipangkas 50% karena performa pendapatan dinilai positif. Proyeksi ini melambat jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi 2023 di angka 5,3%. Pemerintah lebih memilih menjaga stabilitas makro dibandingkan dengan jor-joran memacu mesin-mesin ekonomi. Terlebih lagi pada 2024 adalah tahun pemilihan umum di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Apabila ditilik lebih dalam, postur anggaran pemerintahan Jokowi pada 2024, masih ber­­orientasi pada proyek mercusuar, yakni infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur pada 2024 sebesar Rp422,7 triliun, naik 5,8% dari tahun ini. Anggaran infrastruktur ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pos kesehatan. Anggaran kesehatan 2024 dialokasikan Rp186,4 triliun, naik tipis dari tahun ini sebelumnya Rp172,5 triliun.

JAKARTA — Presiden Joko Widodo dinilai tak mengubah terlalu banyak platform keuangan pemerintahan pada tahun terakhir periode jabatannya. Jokowi masih mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengokohkan warisan pemerintahannya: infrastruktur dan penghiliran. "Karena itu, kenaikan anggaran infrastruktur cukup tinggi," ujar Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, kepada Tempo, kemarin, 16 Agustus 2023.

Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun pada tahun depan. Anggaran tersebut naik 7,83 persen dibanding tahun ini sebesar Rp 392 triliun. Alokasi anggaran untuk infrastruktur itu menjadi yang terbesar dibanding alokasi dalam lima tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo dalam pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dan nota keuangannya mengatakan bahwa anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah pekerjaan, dari penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, hingga mendukung proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara. (Yetede)

Presiden Joko Widodo akan membacakan pengantar atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR yang berlangsung lusa, Rabu (16/8). Rombongan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo menyambangi Istana Negara pada Rabu (9/8). Kehadiran pimpinan lembaga tinggi negara itu untuk melaporkan persiapan Sidang Tahunan MPR yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Setengah berkelakar, politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa Sidang Tahunan MPR di Jakarta pada tahun ini boleh jadi merupakan perhelatan yang terakhir kalinya. “Kami menyampaikan kepada Presiden bahwa jika gedung MPR di IKN selesai, maka berpotensi ini adalah Sidang Tahunan MPR yang terakhir di Jakarta,” katanya kepada para juru warta yang bertugas di Istana. Pernyataan Bambang itu barangkali ada benarnya. Presiden Jokowi memang punya impian untuk dapat menyelenggarakan upacara kemerdekaan RI pada 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan, bakal menjadi periode krusial bagi Presiden Jokowi untuk menerjemahkan konsep besar pembangunan yang sudah diletakkan sejak memimpin Indonesia pada 2014. Sejatinya, Presiden Jokowi masih memiliki kesempatan menyiapkan APBN untuk periode 2025. 

Namun, RAPBN 2025 implementasinya akan dilakukan oleh pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Alhasil, RAPBN 2024 benar-benar menjadi momen penting untuk mengejar berbagai program tertinggal di pengujung pemerintahan kabinet Indonesia Maju. Jika berkaca dari indikator makro sepanjang 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 5%—5,8%. Laju inflasi juga relatif terkendali. Ditemui Bisnis, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa sejumlah kemajuan bidang pembangunan telah dicapai di masa pemerintahan Presiden Jokowi di tengah dinamika kondisi perekonomian global dan domestik yang tinggi.   Sepanjang 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, kata Suharso tingkat kemiskinan dapat diturunkan 10,94% pada 2014 ke level 9,57%. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 5,94% pada 2014 menjadi 5,86% pada 2022. Pada 2024, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka ditargetkan semakin berkurang masing-masing menjadi 6,5%—7,5% dan 5%—5,7%. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan pemerintah dan pemangku kepentingan lain perlu memberi perhatian untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM. Upaya yang harus dilakukan mulai saat ini adalah melakukan investasi pada kualitas SDM, baik melalui pendidikan maupun kesehatan. Penyediaan infrastruktur sektor logistik dan mengakselerasi penghiliran industri.

Jumlah permohonan publik ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meningkat signifikan. Wacana revisi KUHAP membuka kemungkinan peran yang lebih besar bagi lembaga itu. Namun, dengan beban tugas yang semakin berat, LPSK menghadapi problem keterbatasan anggaran dan personel. Berdasarkan data LPSK, total permintaan perlindungan bagi saksi dan korban meningkat dari 2.182 permohonan pada 2021 menjadi 6.104 permohonan pada 2022. Khusus pada 2022, pengajuan perlindungan oleh diri sendiri atau keluarga sebesar 2.302 permohonan, pendamping atau lembaga bantuan hukum mencapai 3.399 permohonan, dan instansi sebanyak 403 permohonan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, kesadaran publik atas haknya saat menjadi saksi dan korban meningkat drastis. ”Peningkatan kesadaran publik menuntut pelayanan yang lebih baik lagi. Sementara SDM dan anggaran masih menjadi tantangan,” ujarnya dalam jumpa pers mengenai persepsi dan harapan publik terhadap kerja perlindungan saksi dan korban, Senin (7/8) di Jakarta.

Pada 2022, pagu indikatif LPSK Rp 152,59 miliar, meningkat menjadi Rp 228,16 miliar pada 2023. Alokasi anggaran LPSK terbagi untuk program penegakan dan penyusunan hukum serta dukungan manajemen. Dari sisi personel, hingga 1 Agustus 2023, total ada 418 pegawai LPSK. Sementara itu, kantor perwakilan LPSK hanya di DI Yogyakarta dan Sumut. Menurut rencana, LPSK akan menambah kantor perwakilan di NTT, Jateng, dan Bangka Belitung. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Abraham Todo Napitupulu, ketika LPSK kian dibutuhkan publik, perannya akan semakin sentral. Jumlah anggaran dan personel yang dimiliki LPSK akan berpengaruh terhadap kemampuan layanan mereka untuk melindungi saksi dan korban. Erasmus membandingkan anggaran LPSK yang lebih kecil daripada pengadaan gas air mata beserta pelontar oleh Polri pada 2022 yang mencapai Rp 160,1 miliar. (Yoga)