Pemerintah perlu mendorong lebih banyak usaha kecil menengah (UKM) mencari pendanaan di pasar modal dengan melepas sahamnya ke publik. Dengan demikian, selain mendapat permodalan, UKM juga terdorong membenahi tata kelola menjadi lebih baik. Demikian disampaikan pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Mudrajad Kuncoro, yang dihubungi Selasa (11/7/2023). (Yoga)

Potensi belanja produk UMKM oleh pemerintah, BUMN, swasta, serta kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara diperkirakan mencapai Rp 2.000 triliun tahun ini. Potensi itu datang dari alokasi 40 % belanja kementerian/lembaga pemerintah sesuai regulasi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan, ”Angka sebesar itu bisa menggerakkan perekonomian nasional,” ujar Teten pada pameran pengadaan Inabuyer B2B2G Expo 2023, di Jakarta, Rabu (5/7/). Teten merinci, potensi belanja produk UMKM itu berasal dari alokasi belanja pemerintah Rp 500 triliun, BUMN Rp 500 triliun, swasta skala besar Rp 400 triliun, dan pihak lain Rp 200 triliun. Selain itu, pembangunan IKN juga bisa menyerap produk UMKM senilai Rp 400 triliun. 

Menurut Teten, ada dua keuntungan bagi UMKM yang masuk ke rantai pasok sistem pengadaan. Pertama, pelaku UMKM dapat kemudahan untuk mengakses pembiayaan serta mendapatkan kepastian pembeli. Kedua, pelaku UMKM secara tak langsung terpacu untuk meningkatkan mutu produk agar bisa bertahan, bahkan memperluas pasar. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, pelaku UMKM bisa memperluas pasarnya dengan menjalin kerja sama, baik dengan sesama pelaku usaha (B2B) maupun pemerintah (B2G). Agar bisa masuk ke rantai pasok belanja pemerintah, pihaknya mendorong UMKM masuk ke e-katalog. Dengan demikian, produk UMKM tersedia dalam katalog belanja pengadaan pemerintah. (Yoga)

JAKARTA,ID-Potensi belanja produk-produk UMKM dari dalam negeri bisa mencapai Rp2.000 triliun per tahun. Dengan begitu besarnya potensi tersebut, upaya memaksimalkan penyerapan produk-produk buatan dalam negeri akan menopang ekonomi Indonesia ditengah situasi  pelemahan ekonomi dunia. Potensi tersebut terbagi dalam belanja pemerintah sebesar Rp 500 triliun, belanja BUMN Rp 500 triliun, belanja produk UMKM untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 400 triliun, serta swasta dan usaha besar dengan nilai Ro400 triliun. "Estimasi kita tahun ini ada potensi antara Rp 1.900 sampai Rp 2.000 triliun. Kalau semua pemanku kepentingan menjalankan amanat Presiden Jokowi bahwa semua pihak harus membeli produk UMKM dalam negeri untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Kalau kita masih impor ini memperkuat ekonomi orang lain," ucap Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta pada rabu (5/7/2023). Umumnya potensi belanja UMKM dari dalam negeri tersebut akan dilaporkan ke Presiden Jokowi, untuk segera dipotensikan  belanja produk UMKM agar realisasinya bisa maksimal. (Yetede)

Pemerintah tetap menginginkan pelibatan aktif pelaku UMKM ke dalam platform katalog elektronik pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Jumlah produk UMKM yang masuk katalog elektronik atau e-katalog ditargetkan naik dari 2,9 juta menjadi 5 juta unit tahun ini. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM RulliNuryanto, Senin (3/7) di sela-sela peluncuran aplikasi Juragan Doku, di Jakarta. Untuk mencapai target, menurut Rulli, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan sejumlah pemangku kepentingan,termasuk komunitas UMKM.

”Sebanyak 40 % belanja kementerian/lembaga harus menyerap produk UMKM. Upaya pemerintah agar produk UMKM masuk ke platform e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilihat sebagai upaya untuk mendorong perluasan pasar,” ucap Rulli. Rulli menyampaikan bahwa pemerintah tetap memberikan dukungan. Salah satunya, lewat pembiayaan melalui program KUR. Pada 2023, alokasi KUR naik menjadi Rp 450 triliun. Tahun sebelumnya, alokasi KUR mencapai Rp 365 triliun. Sekjen Sahabat UMKM (komunitas UMKM) Faisal Hasan Basri berpendapat, inisiatif pemerintah meningkatkan jumlah produk UMKM di platform e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan hal yang patut disyukuri. Ini berarti pemerintah membuka kesem-patan yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang. Kesempatan itu sebaiknya diikuti persiapan produksi yang matang dari para pelaku UMKM. (Yoga)

Keripik Tiga Serangkai merupakan keripik asal Batam buatan Pak Maidi dan istrinya, Aklima. Untuk mengembangkan usaha itu Pak Maidi mengajukan pinjaman melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Kehadiran KUR menjadi angin segar bagi UMKM. KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Program KUR juga dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Pinjaman ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha. Pemerintah juga menyubsidi bunga pinjaman agar tidak memberatkan pengusaha UMKM, seperti Pak Maidi. Pemerintah dan OJK juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringanan, dalam bentuk pembebasan jaminan atau agunan tambahan bagi debitor mikro dan supermikro, hanya untuk debitor KUR mikro dan supermikro dengan maksimal pinjaman modal Rp 100 juta. (Yoga)

JAKARTA,ID-Sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, UMKM masih kesulitan mendapatkan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. Berkaitan itu, pemerintah berupaya terus meningkatkan porsi pembiayaan untuk mendukung pengembangan UMKM di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sepanjang tahun 2022 saja, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB)mencapai 60% dan menyediakan lapangan kerja hingga 97%. Sementara itu, dari jumlah outstanding penyaluran kredit perbankan yang saat ini mencapai Rp6.000 triliun, porsi UMKM hanya Rp 1.200 triliun. Dari seluruh penyaluran kredit sepanjang 10 tahun atau satu dekade total kredit usaha menengah kecil masih di kisaran 20%. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar porsi pembiayaan UMKM perbankan menjadi 30%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sampai saat ini masih terdengar beberapa kelompok usaha masayarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan. "Kalau kita lihat di pasar-pasar basah, tidak semua pedagang mendapatkan kredit. Kemarin saya mendatangi salah satu pasar di Jakarta, kita cek mereka sudah dagang selama beberapa tahun. Ada yang sudah berdagang lebih dari lima tahun dan omzetnya cukup besar, tapi saat ini tidak mengandalkan kredit," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Yetede)

Otorita Ibu Kota Nusantara tengah membina 250 pelaku UMKM agar bisa menembus pasar ritel dan ekspor. Selain strategi pemasaran, pelaku UMKM membutuhkan modal kerja untuk melengkapi alat produksi. Kegiatan bertema ”Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Program IKM/UKM di IKN” itu dilaksanakan di Titik Nol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Minggu (25/6). Otorita IKN bekerja sama dengan Yayasan Bina Insan Gemilang (BIG) Indonesia. Lembaga independen itu fokus di bidang pendidikan, sosial, dan kewirausahaan. Ratusan pelaku UMKM tersebut mendapat pemaparan materi di bawah tarup (tenda). Mereka berkegiatan sejak pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menuturkan, program itu berupaya untuk menyiapkan pelaku UMKM di Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota  Samarinda, agar IKN semakin tangguh menjadi tempat inkubator UMKM. Ia mengemukakan, 99 % unit usaha di Indonesia berbentuk UMKM. Perannya berkontribusi pada 97 % penyerapan tenaga kerja. ”Saya mau ada lebih banyak lagi acara seperti ini. Jadi, pelaku UMKM semakin mengerti bagaimana pengemasan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital,” kata Bambang. Ketua Yayasan BIG Indonesia Dwi Andayani mengatakan, para pembicara yang dihadirkan merupakan praktisi berpengalaman di bidang ritel hingga ekspor. Selanjutnya, BIG Indonesia dan Otorita IKN akan mengunjungi rumah produksi UMKM yang berpotensi untuk mengekspor. Tim juga akan mendata keperluan pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, seperti ritel. (Yoga)

Pemindangan ikan skala mikro-kecil berperan mengurangi kemiskinan ekstrem. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, Sabtu (24/6/2023), mengatakan, penjualan pindang kemasan besek oleh usaha mikro-kecil secara nasional pada 2022 mencapai 14 miliar besek dengan harga jual Rp 4.000 per besek atau sekitar Rp 16 triliun. Pemindangan ikan juga ikut menggerakkan sektor-sektor usaha lain. (Yoga)

Sebanyak 7.079 mahasiswa UGM, Yogyakarta, mengikuti Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKN PPM periode dua tahun 2023. Mereka disebar ke 31 provinsi dan diharapkan bisa membantu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, termasuk mendorong pengembangan UMKM. Sebelum berangkat ke lokasi KKN, para mahasiswa mengikuti pengarahan dan pelepasan di halaman Balairung UGM, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (23/6) sore. Menkop dan UKM Teten Masduki menyatakan, struktur ekonomi di Indonesia didominasi UMKM. Hal ini karena 99,9 % pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM. Oleh karena itu, para mahasiswa pasti akan bertemu banyak pelaku UMKM di lokasi KKN masing-masing.

”Jadi, nanti di daerah-daerah, adik-adik akan ketemu para perajin, pedagang kecil, pemilik warung, dan lain sebagainya,” ujar Teten. Sebanyak 7.079 mahasiswa UGM yang mengikuti KKN berasal dari 19 fakultas. Mereka akan menjalani KKN di 31 provinsi, 97 kabupaten, 204 kecamatan, dan 400 desa di seluruh Indonesia. Masa KKN PPM berlangsung mulai 23 Juni 2023 hingga 11 Agustus 2023. Teten berharap selama menjalankan KKN,  mahasiswa UGM bisa ikut membantu pengembangan UMKM dengan memanfaatkan platform digital sehingga para pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya. ”Supaya mereka tidak terperangkap terus-menerus dalam skala usaha mikro,” katanya. (Yoga)

Pelaku usaha mikro dan kecil berhak menerima layanan bantuan dan perlindungan hukum dari pemerintah melalui Kemenkop UKM. Para pelaku usaha hanya perlu mengajukan permohonan kepada Kemenkop UKM dengan mencantumkan nomor induk usaha dan dokumen hukum terkait. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jumat (23/6/2023), mengatakan, struktur ekonomi Indonesia didominasi para pelaku UMKM. Sebagian besar dari mereka menghadapi berbagai permasalahan hukum, seperti kredit macet, wanprestasi, dan utang piutang. (Yoga)