Pelaku UMKM makanan di sejumlah daerah menyiasati tingginya harga beras dalam dua pekan terakhir. Mereka berupaya agar harga jual ke konsumen tidak naik meskipun itu berdampak pada berkurangnya keuntungan. Di kawasan Surabaya, Jatim, para penjual lontong bersiasat dengan cara mencampur beras premium dan beras medium. ”Saya biasanya pakai beras premium, tetapi karena harga sedang tinggi, saya campur dengan beras medium yang dibeli dari tetangga,” ujar Sugiyanto, warga kampung lontong Sawahan, Surabaya, Rabu (21/2). Dalam sehari, Sugiyanto mengolah maksimal 5 kg beras menjadi lontong. Dengan pencampuran beras medium dan premium, ongkos produksi lontong bisa ditekan. Penganan ini bisa dijual kepada pelanggan dengan harga Rp 1.500-Rp 2.000 per lontong. Jika memakai beras premium seutuhnya, harga jual lontong naik sampai dua kali lipat. ”Dampaknya, bisa tidak laku dan bikin rugi,” katanya.

Suminto, penjual lontong balap di gerobak keliling di Gubeng, Surabaya, mengatakan, saat harga beras tinggi, ukuran lontong yang diterimanya dari pembuat lontong biasanya mengecil dan berbahan beras campuran. Namun, baginya itu tak menjadi masalah karena penjual lontong telah memberitahukan hal tersebut. ”Yang paling penting,lontongnya segar atau dibuat pagi tadi. Saya juga membatasi beli lontong sekaligus mengurangi bikin sayurnya (taoge),” katanya. Menurut Suminto, dengan membatasi produksi, pedagang makanan sebenarnya akan terdampak berupa berkurangnya keuntungan. Padahal, bagi pedagang mikro dan kecil, keuntungan penjualan makanan merupakan sandaran utama keberlangsungan hidup ekonomi keluarga. Suminto dapat menjual 50 porsi lontong balap dengan keuntungan maksimal Rp 100.000 sehari. ”Tiga hari ini, produksi lontong balap turun, ya, keuntungan juga turun sampai Rp 20.000 sehari,” ujarnya. (Yoga)

 

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memberikan relaksasi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat memperkuat daya saingnya di pasar internasional. Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Ditjen Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan, pemerintah akan memberikan dukungan kepada Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) berupa pembebasan cukai atas etil alkohol. Pembebasan diberikan atas etil alkohol yang digunakan untuk bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai (BKC) melalui proses produksi terpadu dan tanpa melalui proses produksi terpadu.

Pelaku UMKM optimistis tahun 2024 prospek usahanya masih bagus. Hal tersebut tercermin dari Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM BRI yang dilakukan oleh BRI Research Institute, dimana Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM yang tetap di level yang tingggi (128,7). Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya optimisme tersebut kembali menguat. Kondisi ini didorong sejumlah hal antara lain musim kemarau panjang diperkirakan akan berakhir, awal musim panen raya tanaman bahan makanan di beberapa sentra produksi dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga baik.  Sejalan dengan bisnis UMKM yang berekspansi, maka sentimen pebisnis UMKM  terhadap perekonomian dan usaha secara umum tetap baik. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q4-2023 yang berada pada level 117,0, sedikit menurun dari kuartal sebelumnya 117,4. (Yetede)

Dadi Mulyadi (65) berjuang selama 20 tahun untuk hak tanah bagi dia dan ratusan keluarga di Kampung Cijoho, Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jabar. Kini, dia tengah mencoba mendampingi para petani untuk benar-benar sejahtera dari tanah yang didapat dengan susah payah itu. Dadi akhirnya menerima sertifikat tanah yang diserahkan Menteri ATR / Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Kamis (12/10) bersama puluhan warga, Cijoho menerima redistribusi lahan dari pemerintah. Total 250 warga mendapatkan hak atas lahan seluas 106,5 hektar eks perkebunan PT Maloya. Luas lahan yang didapatkan warga bervariasi. Dadi, mendapat tanah seluas 90 bata atau 1.260 meter persegi. Ada warga lain yang mendapat tanah dengan luasan berbeda. ”Sekarang sudah lega, kami sudah tidak ragu lagi menanam. Tidak ada lagi tekanan,” ujarnya.

”Rekan perjuangan saya sudah banyak yang meninggal karena usia. Semoga mereka tahu, usaha ini sekarang tidak sia-sia,” katanya. Pada 1975, lahan digarap PT Maloya dengan masa berlaku hak guna usaha (HGU) hingga 31 Desember 2010. Setelah mendapat izin dari perusahaan pemilik HGU, Dadi dan warga lain mulai membersihkan lahan dari pohon karet. Namun, saat lahan sudah dibersihkan dan mereka mulai menanam, tekanan dari luar muncul. Tujuannya, ingin merebut kembali lahan itu. Akan tetapi, warga tetap bergeming. Dadi pun bergabung dengan Serikat Petani Pasundan untuk memperjuangkan reforma agraria di Cijoho. Bersama para sesepuh kampung, dia mengajak masyarakat tetap bertahan dan menggarap lahan.

Sebagai Ketua Kelompok Tani Hortikultura Kampung Cijoho, dia mencari komoditas yang mudah ditanam dan menguntungkan. Tahun 2017, pilihannya jatuh pada durian., karena tak pernah sepi peminat. ”Apalagi, durian termasuk tanaman keras yang baik untuk tanah dan mampu menyerap air,” ujarnya. Menurut dia, ada 120 pohon yang ditanam di lahan komunal hasil reforma agraria seluas 3 hektar. Modalnya dari warga. ”Ilmu menanamnya kami dapatkan dari bahan bacaan seadanya hingga bertanya kepada para petani buah,” katanya. Awal tahun ini, hasilnya terasa. Dia dan warga berhasil panen perdana. Dari setiap pohon durian, bisa dipanen 15 buah atau total sekitar 4 kuintal. ”Buah lainnya sengaja dibuang biar nutrisinya tidak terbagi. Kalau kebanyakan, pohon bisa mati,” ujar Dadi.

Dadi dan warga bahkan belajar membuka jaringan pasar. Hasilnya, warga berhasil menjual 100 butir durian ke Tasikmalaya hingga Bandung. Harganya Rp 300.000 per kg. ”Lumayan tinggi karena rasa buahnya yang manis,” katanya. Keuntungan dari penjualan ini, lanjut Dadi, masih dipergunakan untuk meningkatkan kualitas kebun bersama. Dia juga tak melarang warga desa untuk turut menikmati buah durian yang berkualitas dengan harga yang cukup tinggi itu. ”Selain dijual, warga desa juga bebas menikmati buahnya. Tetapi, masih belum bagi hasil karena keuntungan dari penjualan kami putar lagi untuk mengembang-kan lahan sekaligus membina warga,” ujarnya. (Yoga)

Mariyem (64) dengan cekatan memotong plastik di sekeliling kue berwarna coklat dengan wujud bundar yang telah selesai dibuat dan akan dikemas di industri kue Bak Cang Kue Mangkuk di Kampung Tukangan, Danurejan, Yogyakarta, Selasa (30/1). Ia rutin membantu produksi di tempat itu sejak tahun 1973. Pabrik kue keranjang itu, tahun ini mempekerjakan enam pekerja harian lepas, termasuk Mariyem. Pembuatan kue di tempat usaha yang dirintis warga keturunan Tionghoa, Siauw Boen Tyhauw, sekitar tahun 1960 itu hanya dilakukan setiap setahun sekali menjelang hari raya Imlek. Kue yang dalam Bahasa Mandarin bernama nian gao itu menjadi penganan khas yang banyak disantap warga keturunan Tionghoa saat perayaan Imlek.

Cita rasa manis dari makanan yang dibuat dari beras ketan dan gula awalnya dipercaya sebagai hidangan yang ditujukan untuk menyenangkan Dewa Tungku (Cau Kun Kong) agar membawa laporan yang menyenangkan kepada Raja Surga perihal warga yang mempersembahkannya. Meningkatnya permintaan kue tersebut menjelang Imlek menghadirkan peluang rezeki bagi sejumlah tempat usaha di Yogyakarta. UMKM Bak Cang Kue Mangkuk yang kini dikelola kakak beradik Sulistyowati (78) dan Sianywati (75), putri Siauw Boen Tyhauw, termasuk salah satu yang rutin memproduksi kue keranjang dengan produk yang banyak dicari. ”Kami terus membuat kue keranjang sejak awal berdiri dan hanya berhenti produksi satu kali saat pandemi (Covid-19) lalu,” ujar Sianywati. Kue keranjang yang diberi label Lampion dan Naga tersebut tahun ini dijual dengan harga Rp 52.000 per buah. Dalam sehari, tempat usaha itu memproduksi 200 kg kue keranjang.

Bak Cang Kue Mangkuk terus berjuang menjaga perputaran roda ekonominya dengan mempertahankan pelanggan. ”Pelanggan kami terus berkurang karena sudah banyak yang meninggal,” ucap Sianywati. Upaya agar pelanggan tak hilang adalah dengan mempertahankan cita rasa kue keranjang. Menurut Sianywati, pengukusan kue keranjang harus dilakukan dengan api yang konstan melalui penggunaan kompor minyak tanah agar kue memiliki rasa yang serupa seperti ketika dibuat oleh ayahnya setengah abad lalu.Tradisi hiruk-pikuk membuat kue keranjang hanya berlangsung dua pekan dalam setahun di Bak Cang Kue Mangkuk ketika mendekati Imlek. Bangunan bekas rumah makan Seneng yang berjaya pada tahun 1970-an dengan menu andalan bakso dan berjarak 300 meter dari Stasiun Lempuyangan itu akan kembali sepi sesudah Imlek. (Yoga)

Dominasi produk impor di lokapasar Indonesia menunjukkan, produk impor telah membajak digitalisasi UMKM dalam negeri. Melalui digitalisasi, UMKM kita diharapkan bisa menjadi bagian dari ekosistem produksi dalam negeri. Namun, yang terjadi, UMKM kita justru hanya menjadi mitra penjual (reseller) produk impor (Kompas, 25/1/2024). Akibatnya, nilai tambah terbesar tidak dinikmati pelaku industri dalam negeri, tetapi justru produsen produk impor di negara asal. Serbuan produk impor legal ataupun illegal yang mendesak produk lokal merupakan fenomena yang sudah lama dikeluhkan pelaku industri dalam negeri. Invasi produk impor itu kian terbuka lebar dengan digitalisasi ekonomi, yang peluangnya gagal dimanfaatkan produsen UMKM lokal. Deindustrialisasi dan kian terdesaknya produk dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk impor membuat banyak pelaku industri akhirnya lebih memilih banting setir jadi pedagang, importir, bahkan penyelundup produk impor.

Akibatnya, yang terjadi bukan perluasan basis produksi dan akses pasar UMKM, melainkan mereka justru menjadi bagian dari jaringan kekuatan masif yang ikut menggembosi industri dan pangsa pasar produk dalam negeri di pasar dalam negeri sendiri. Fakta, hanya 6,8 % UMKM di lokapasar yang menjual produk sendiri juga menjadi gambaran lemahnya fondasi manufaktur kita. Berdasarkan data BPS, UMKM kita dominan bergerak di bidang perdagangan, yakni 46,40 %. Kondisi ini ikut menyumbang naiknya angka impor produk konsumtif. Di sektor produksi, secara umum UMKM kita juga gagal melakukan lompatan menjadi UMKM tangguh yang mampu bersaing di produk-produk berkualitas tinggi lewat inovasi dan teknologi di pasar global sebagaimana UMKM di negara maju, seperti Jepang, Korea, dan Taiwan. Dari 62 juta UMKM kita, kontribusi terhadap total ekspor hanya 0,01 %. Pertumbuhan UMKM yang sehat bukan hanya tecermin dari penguasaan pasar domestik, melainkan juga seberapa banyak UMKM kita mampu menerobos pasar ekspor. (Yoga)

Di tengah membesarnya lokapasar Indonesia, kehadiran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemain utama menjadi penting. Untuk itu, kapasitas pelaku dan kualitas barang yang dihasilkan harus terus ditingkatkan agar dapat menguasai pasar.Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi nilai transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce mencapai Rp453,75 triliun sepanjang 2023. Nilai tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan target bank sentral tersebut sebesar Rp474 triliun, juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada 2022 sebesar Rp476,3 triliun. Meski menurun, nilai transaksi ratusan triliun tersebut tentunya tidak bisa dikatakan kecil, apalagi bagi pelaku UMKM. Sayangnya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terhadap 22.844 penjual marketplace di Indonesia yang 98,2% di antaranya merupakan pengusaha UMKM, ternyata transaksi masih didominasi oleh pelaku yang berlokasi di Jawa atau sekitar 97,3%. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS diketahui, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menyatakan pernah mengakses internet meningkat dari 62,10% pada 2021 menjadi 66,48% pada 2022. Tingginya angka itu, tidak serta merta mencerminkan pemerataan akses. Perbedaan cukup tinggi terjadi di antar daerah, misalnya di tiga daerah tertinggi yaitu DKI Jakarta (84,65%), Kepulauan Riau (82,50%), Kalimantan Timur (80,56%), bandingkan dengan tiga daerah terendah yaitu Maluku Utara (50,20%), Nusa Tenggara Timur (47,39%), dan Papua 26,32%. Temuan kedua Indef adalah besarnya jumlah UMKM yang terlibat aktif di marketplace ternyata tidak semuanya produsen atau hanya 6,28%, sisanya merupakan penjual atas produk UMKM produksi. Padahal kehadiran UMKM produsen penting untuk mengukuhkan peran pelaku usaha di lokapasar. Selain dua hal yang disampaikan oleh Indef, persoalan lain yang juga membayangi kinerja UMKM adalah persebaran demografi dan kesiapan infrastruktur. Biaya logistik kerap menjadi masalah bagi usaha yang berada jauh dari pusat pertumbuhan. Kerja sama tersebut diharapkan terus diperbanyak dan diperluas agar UMKM lokal mampu menjadi tuan di rumah dengan penduduk terbesar keempat dunia ini. Di sisi lain, pelaku UMKM juga dituntut memiliki etos kerja tinggi agar tidak tergilas dari produk-produk impor berkualitas dan berharga murah.

Hampir seluruh UMKM di lokapasar berstatus sebagai mitra penjual alias reseller. Barang yang mereka jual, 90 % adalah produk impor. Jika struktur ini dibiarkan, nilai ekonomi digital di Indonesia yang diproyeksi mencapai 210 miliar USD atau Rp 3.323 triliun pada 2030 tidak akan memberikan nilai tambah pada perekonomian nasional. Berdasarkan riset oleh Continuum Data Indonesia dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 98,2 % toko yang ada di lokapasar Indonesia adalah UMKM, dan hanya 6,28 % UMKM yang melakukan aktivitas produksi. Mayoritas, 93,72 %, adalah UMKM sebagai mitra penjual alias reseller. Berdasarkan data dari Google, Temasek, dan Bain yang diolah Indef, sejak 2019 hingga proyeksi 2025, penopang pertumbuhan nilai ekonomi digital di Indonesia adalah lokapasar dengan nilai 62 miliar USD atau Rp 984 triliun pada 2023.

Nilai ekonomi dari sektor lokapasar jauh di atas nilai ekonomi dari sektor-sektor digital lain di pasar nasional, seperti transportasi dan makanan, perjalanan dan pariwisata, serta media daring. Staf Khusus Menkop UKM, Muhammad Riza Damanik, menilai data itu menunjukkan digitalisasi UMKM di sektor produktif masih rendah. Jika kondisi ini tidak dibenahi, nilai pasar ekonomi digital nasional yang besar tidak akan berdampak signifikan pada pembukaan lapangan pekerjaan hingga penurunan angka kemiskinan dalam negeri. ”Digitalisasi UMKM yang kami bayangkan dan tuju adalah UMKM tidak sekadar masuk dalam lokapasar menjadi reseller, tetapi bagaimana UMKM bisa menjadi bagian dari ekosistem produksi dalam negeri,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Transformasi UMKM Menggenggam Peluang Digital di Tahun 2024” yang berlangsung daring, Kamis (25/1).

Produk impor, yang kebanyakan berasal dari China, mendominasi lokapasar Tanah Air karena adanya praktik predatory pricing yang menyebabkan harga produk impor berada jauh di bawah harga produk lokal. Saat ini, terdapat sejumlah strategi yang sedang dilakukan pemerintah untuk menggenjot kapasitas dan jumlah UMKM di sektor produktif dalam rantai ekonomi digital nasional. Salah satunya penguatan regulasi untuk menghilangkan praktik predatory pricing lewat Permendag No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan. (Yoga)