PT Blue Bird Nordic (BBN) Airlines Indonesia menghentikan semua rute penerbangan regulernya di Indonesia akibat tingkat keterisian penumpang yang rendah, lalu beralih ke jasa sewa basah pesawat (wet lease). Setelah enam bulan mengudara sejak September 2024, PT Blue Bird Nordic Airlines Indonesia resmi menutup seluruh rute penerbangannya di Indonesia. Sejak November lalu, maskapai penerbangan ini telah menghentikan salah satu layanan penerbangannya setelah sebulan beroperasi. Kemenhub mengonfirmasi berhentinya BBN Airlines Indonesia melayani rute berjadwalnya. Terakhir, maskapai penerbangan itu melayani rute Jakarta (CGK)-Pontianak (PNK) pergi pulang (PP) serta Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) PP pada pertengahan Februari 2025.

Rute lainnya, Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) PP telah berhenti beroperasi lebih awal sejak Januari 2025. ”Alasan berhenti beroperasi adalah karena tingkat isian penumpang yang rendah. Berdasarkan evaluasi data produksi, rata-rata load factor (tingkat keterisian) penerbangan BBN Airlines Indonesia periode winter 2024 pada November 2024 sampai Januari 2025 adalah 50 %,” tutur Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, Rabu (12/3). ”Namun, PT BBN Airlines Indonesia masih beroperasi melayani penerbangan tidak berjadwal atau carter, khusus kargo, dan juga akan melayani penerbangan tidak berjadwal untuk penumpang atau kargo,” ujar Lukman. (Yoga)

Nasib program sekolah swasta gratis di Jakarta menemui titik terang dengan terbentuknya Panitia Khusus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jakarta. Dengan waktu kurang dari empat bulan sebelum tahun ajaran 2025/2026, pembahasan dan pengesahannya dikebut agar uji coba awal di 40 sekolah terwujud. Pansus Penyelenggaraan Pendidikan disahkan dalam rapat paripurna di DPRD Jakarta, Rabu (12/3) siang. Pansus akan membahas revisi Perda Provinsi Daerah Khusus Jakarta No 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan sebagai landasan sekolah gratis. Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah memastikan program sekolah gratis diterapkan bertahap mulai 2025.

Penerapannya menyesuaikan kondisi keuangan daerah dan distribusi program bantuan pendidikan. ”Gubernur (Jakarta) sudah sepakat untuk uji coba tahun ini di 40 sekolah swasta. Sekolahnya di wilayah yang memang kondisinya banyak siswa dari keluarga kurang mampu dan kekurangan sekolah negeri,” kata Ima. Program sekolah swasta gratis masuk dalam 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Ima menyebutkan, program sekolah swasta gratis sudah dibahas dalam sejumlah rapat dengan Pemprov Jakarta ataupun Dinas Pendidikan Jakarta. Tahap selanjutnya, dinas akan menentukan lokasi sekolah gratis. (Yoga)

Pemerintah perlu mendorong kebijakan dan program yang bisa meningkatkan mobilitas masyarakat melalui aktivitas mudik Hari Raya Idulfitri 2025.Pasalnya, hanya dengan peningkatan mobilitaslah kucuran tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun ini yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 triliun, akan memiliki daya ungkit lebih maksimalke pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal I-2025. Dengan mobilitas masyarakat yang tinggi saat Lebaran nanti, THR bisa menjadi stimulus positif untuk sektor ritel, makanan dan minumam (mamin), pariwisata domestik, hingga UMKM yang menggantungkan harapan pada tingginya perputaran uang selama musim liburan. Apalagi momentum Lebaran tahun ini diperkirakan beriringan dengan Hari Raya Nyepi dan libur akhirpekan.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat berpendapat, perlu ada langkah-langkah tambahan yang nyata dari pemerintah untukmeningkatkandaya beli masyarakat, salah satunya dengan mendukung kegiatan atau mobilitas masyarakat. Ia mengusulkan penggratisan tarif tol dan subsidi BBM. “Kenapa jalan tol tidak digratiskan atau diberikan diskon penuh selama masa mudik?” kata Achmad, Rabu (12/03/2025). Padahal, tarif tol menjadi salah satu komponen besar dalam ongkos mudik. Masyarakat yang mudik menggunakan kendaraan pribadi, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang tidak mendapat fasilitas mudik gratis, sangat tinggi.

Dari Jakarta ke Surabaya, biaya tol yang antara Rp 800.000 hingga Rp 1 juta, belum termasuk bensin dan kebutuhan lain. “Jika tol digratiskan, dampaknya langsung terhadap dayabeli masyarakat, terutama untuk keperluan Lebaran, akan sangat signifikan," tandas dia. Dia juga berpandangan, pemerintah perlu memberikan subsidi BBM bagi pemudik, terutama angkutan umum seperti bus. Padahal, harga tiket bus sering melambung tinggi saat mudik. Subsidi langsung atau pembebasan sebagian pajak dan bea bisa membantu menurunkan hargatiket bus dan kereta api, sehingga mudik menjadi lebih terjangkau bagi semua kalangan. (Yetede)

Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi berencana menginvestasikan US$ 100 juta (Rp 1,6 triliun) ke maskapai Airasia Group sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan Asia Tenggara, yang menjadi sumber utama wisatawan ke Saudi. Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, yang memimpin PIF, berambisi menjadikan Saudi sebagai pusat perjalanan global guna mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak.

Penjualan otomotif bangkit pada Februari 2025, setelah turun  tajam pada Januari. Ini didorong oleh gelaran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2025 dan lonjakan permintaan menjelang Lebaran. Aksi beli otomotif untuk keperluan mudik Lebaran bakal lebih masif pada Maret 2025, sehingga penjualan diharapkan lebih terkerek lagi. Namun, selepas itu, penjualan otomotif diprediksi kembali mengadapi tantangan, terutama dari pelemahan daya beli masyarakat. Januari 2025, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara bulanan (month to month/mtm) turun 22,5% dan secara tahunan 11,3% menjadi 62.843 unit. Penjualan sepeda motor domestik juga turun 6%, menjadi 557.000 unit pada Januari 2025, dibandingkan bulan yang sama tahun yang lalu, sebanyak 592 ribu unit, Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (Aisi). Gaikindo mematok target penjualan mobil 2025 mencapai 900 ribu unit. Adapun Aisi memproyeksikan penjualan motor tahun ini berkisar 6,4-6,7 juta unit, naik dari 2024 sebanyak 6,3 juta unit. Bob Azam, Wakil Presiden direktur PT Toyota Motor Manufakturing Indonesia (TMMIN), menegaskan, penjualan mobil menguat pada Fabruari 2025, didorong kenaikan permintaan menjelang Lebaran. Penjualan Toyota diperdiksi naik 5% menjadi 23 ribuan unit pada Feruari. (Yetede)

Sinkronisasi kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat sering kali merancang kebijakan dengan pendekatan makro, sementara pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi riil yang lebih kompleks dan spesifik. Ketidaksinkronan ini tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dalam implementasi kebijakan yang kerap terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tumpeng tindih, hingga kepentingan politik yang berbeda.

Terkait perencanaan pembangunan, salah satu persoalan utama dalam sinkronisasi kebijakan adalah masih kuatnya pendekatan dari atas ke bawah (top down). Persoalan yang telah berlangsung hingga beberapa periode pemerintahan ini harus segera dicarikan jalan penyelesaian karena berdampak cukup besar terhadap perekonomian. Ketika kebijakan tidak selaras, efektivitas program-program prioritas dan strategis menjadi terganggu, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru yang merugikan masyarakat.  Untuk itu pemda harus lebih proaktif memberikan usulan, sementara pemerintah pusat harus lebih adaptif dalam menyikapinya. (Yetede)

Sinkronisasi kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat sering kali merancang kebijakan dengan pendekatan makro, sementara pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi riil yang lebih kompleks dan spesifik. Ketidaksinkronan ini tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dalam implementasi kebijakan yang kerap terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tumpeng tindih, hingga kepentingan politik yang berbeda.

Terkait perencanaan pembangunan, salah satu persoalan utama dalam sinkronisasi kebijakan adalah masih kuatnya pendekatan dari atas ke bawah (top down). Persoalan yang telah berlangsung hingga beberapa periode pemerintahan ini harus segera dicarikan jalan penyelesaian karena berdampak cukup besar terhadap perekonomian. Ketika kebijakan tidak selaras, efektivitas program-program prioritas dan strategis menjadi terganggu, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru yang merugikan masyarakat.  Untuk itu pemda harus lebih proaktif memberikan usulan, sementara pemerintah pusat harus lebih adaptif dalam menyikapinya. (Yetede)

Banjir yang melanda Jabodetabek kembali menunjukkan dampak besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kawasan ini adalah pusat bisnis Indonesia. Dengan 105 titik banjir dan 17.000 pengungsi, bencana ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, seperti yang terjadi pada 2013 dan 2020, dengan kerugian masing-masing mencapai Rp 20 triliun dan Rp 10 triliun.