;
Teknologi ...

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Tunggu Kemenhub
Yoga 25 Apr 2024 Kompas

KAI Commuter masih menunggu keputusan Kemenhub terkait rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Di sisi lain, ahli transportasi mengingatkan kenaikan tarif harus melihat momen yang pas. Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan, rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek masih terus dibahas. Pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah untuk kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Sebab, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. ”Itu merupakan kebijakan dari pemerintah. Kami hanya eksekutor yang melaksanakan keputusan pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhubungan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (24/4).  Hingga kini Kemenhub belum juga memutuskan usulan tersebut.

Karena itu, Broer tidak dapat memastikan kapan usulan kenaikan tarif KRL Jabodetabek ini direalisasikan. Namun, pihaknya siap melaksanakan kenaikan tarif KRL Jabodetabek jika Kemenhub sudah memberikan komando. KRL Jabodetabek merupakan angkutan antarkota yang mendapat subsidi tarif berupa public service obligation (PSO) dari pemerintah. Artinya, pemerintah menanggung biaya operasional KRL, seperti perawatan sarana dan prasarana, gaji pegawai, dan bahan bakar. Saat ini, tarif KRL Jabodetabek masih mengikuti aturan Kepmenhub No 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Dalam aturan tersebut, tarif KRL Jabodetabek diatur sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk 10 kilometer berikutnya. (Yoga)

Teknologi ...

Jakarta Wajib Penuhi Parameter Ekonomi Mapan
Yoga 25 Apr 2024 Kompas

Jakarta harus memenuhi parameter ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Parameter itu, antara lain, riset dan inovasi berkapasitas, pariwisata dan budaya menarik kunjungan wisatawan, lingkungan bersih dan nyaman, serta akses memadai agar tetap dilihat oleh penilai kota-kota besar dunia. Keharusan di atas disampaikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemda Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DKI Jakarta Tahun 2025-2045, Selasa (23/4). Jakarta harus memenuhi parameter tersebut seiring pindahnya ibu kota negara ke Nusantara, Kaltim. Setelah ibu kota negara, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Ketentuannya tertuang dalam UU DKJ (DKJ) yang telah disetujui apat Paripurna DPR pada Kamis (28/3). Dalam draf UU itu, pusat perekonomian nasional ialah pusat ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menopang pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan.

Kota global berarti kota penyelenggara kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan. uga menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga nasional, regional, internasional, serta pusat produksi produk strategis internasional sehingga menciptakan nilai ekonomi bagi Jakarta dan sekitarnya. ”Sejak era globalisasi ekonomi kontemporer tahun 1970-an, status Jakarta sudah kota global. Minimal sebagai gateway Indonesia, yaitu menghubungkan Indonesia dengan ekonomi global,” kata Ketua Kelompok Riset Dinamika Perkotaan-Perdesaan Pusat Riset Kependudukan BRIN Galuh Syahbana Indraprahasta, Rabu (24/4). Ekses bagi Jakarta, antara lain, penyediaan lapangan kerja yang berkualitas, lebih ramah lingkungan atau rendah karbon, adil untuk semua golongan, dan infrastruktur yang lebih baik. (Yoga)

Teknologi ...

Tambahan Utang Pemerintah Baru
Yuniati Turjandini 25 Apr 2024 Tempo (H)
Pemerintah menargetkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun depan meningkat dibanding pada 2024. Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan kenaikan target rasio utang salah satunya disebabkan oleh belanja negara yang diprediksi meningkat. Menurut dia, pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengusung beberapa program unggulan yang membutuhkan tambahan pendanaan. "Pada saat yang sama, belanja existing juga relatif masih besar," katanya kepada Tempo, kemarin.

Kondisi ini, ujar Rendy, diperparah oleh penerimaan negara yang belum meningkat. Program reformasi pajak pemerintahan baru, seperti rencana menaikkan rasio pajak atau tax ratio melalui pembentukan badan penerimaan negara, juga dinilai sulit terwujud dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, rasio utang pemerintah pada 2025 ditargetkan naik menjadi 39,77-40,14 persen terhadap PDB. Angka ini hampir menyamai rasio utang pada masa pandemi Covid-19 di 2021, yakni sebesar 40,7 persen terhadap PDB.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Februari 2024, jumlah utang pemerintah sebesar Rp 8.319 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah pada tahun ini ditargetkan sebesar 38,26 persen terhadap PDB. Rasio utang terhadap PDB merupakan salah satu indikator untuk mengukur beban utang pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan tidak lebih dari 60 persen PDB. (Yetede)
Teknologi ...

Menimbang Keanggotaan Indonesia di WTO
Yuniati Turjandini 25 Apr 2024 Tempo
HARGA SEBAGIAN besar pangan pokok strategis masih belum stabil. Harga beras bahkan sempat naik sebesar 20 persen hanya dalam kurun waktu satu tahun. Situasi ini tak kunjung membaik meski impor beras dilakukan dalam waktu tiga tahun berturut-turut.  Arus impor pangan yang cukup deras ini terjadi sejak lama. Kondisi ini terjadi sejak penandatanganan letter of intend antara pemerintah dan Dana Moneter Internasional (IMF). Hal ini mendorong Indonesia membuka pasar pangan dari luar negeri. Akibatnya, komoditas seperti beras, tepung gandum, gula, bawang putih, kedelai, hingga daging sapi pun dapat masuk dengan mudah. Praktik ini lazim dilakukan oleh negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sejak pendirian WTO, organisasi ini hadir untuk mereformasi tata kelola perdagangan dunia, yang sebelumnya hanya dijalankan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sejak 1948. GATT dan WTO sama-sama memiliki prinsip liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Walaupun bukan bagian dari kelembagaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), prinsip itu menjadikan WTO sebagai organisasi perdagangan multilateral terbesar di dunia yang bertujuan menciptakan perdagangan bebas antar-negara.

Indonesia sendiri telah turut serta dalam persetujuan awal untuk membentuk WTO pada 1994 saat pertemuan di Marrakesh, Maroko. Keanggotaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Paling tidak saat itu terdapat dua pertimbangan Indonesia bersedia menjadi anggota WTO.  Pertama, membuka peluang pasar internasional yang lebih luas. Adapun pertimbangan kedua adalah demi mendapatkan kerangka perdagangan multilateral yang lebih baik. Secara garis besar, kedua pertimbangan tersebut memiliki pengaruh besar dalam berbagai kebijakan nasional selama ini. (Yetede)
Teknologi ...

Jalan Politik Menyelesaikan Sengketa Politik
Yuniati Turjandini 25 Apr 2024 Tempo
GAGASAN penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilihan presiden 2024 seperti bunga yang layu sebelum berkembang. Bergairah setelah pemilu usai pada 14 Februari lalu, redup setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa pilpres dari kubu calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada 22 April lalu. Elite partai kedua kubu itu langsung menyatakan menerima putusan MK tersebut. Mereka terang-terangan menyatakan siap berkoalisi dengan kubu Prabowo Subianto yang kini sah menjadi presiden terpilih 2024-2029. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang paling aktif mengusung hak angket, menyerahkan penggunaan hak DPR menyelidiki kebijakan pemerintah itu kepada individu anggota fraksi.

Ini masa yang genting bagi partai-partai: menempuh jalan pragmatis berkompromi dengan kekuasaan ataukah beroposisi dengan pemerintahan baru. Menilik semangat mereka menyoalkan kemenangan Prabowo yang mereka anggap penuh pelanggaran etik dan hukum di MK, seharusnya partai-partai itu akan beroposisi dengan menolak masuk pemerintahan dan menjadi lawan tanding perumusan kebijakan pemerintah di DPR. Harapan yang ideal ini tipis melihat rekam jejak partai politik di Indonesia. Tak punya ideologi yang kuat, sejumlah elitenya menghela partai sekadar kendaraan untuk berkuasa. Oposisi acap diasosiasikan dengan kesengsaraan akibat tak kebagian kue proyek negara. Elite politik kita belum sampai pada pemahaman bahwa partai sebagai mesin utama demokrasi yang mesti mewujudkan keseimbangan kekuasaan. (Yetede)


Teknologi ...

Lampu Kuning Pengelolaan Utang
Yuniati Turjandini 25 Apr 2024 Tempo
SEJAK AWAL tahun hingga 29 Februari lalu, pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 69 triliun untuk membayar bunga utang. Angkanya naik 37 persen dibanding pada periode yang sama pada 2023. Berbicara dalam rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat pada 19 Maret lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi ini paling tinggi setidaknya dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pembayaran bunga utang pada periode yang sama 2023 sebesar Rp 50,3 triliun, naik 19,9 persen secara tahunan.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan pembayaran bunga utang ini terjadi seiring dengan stok utang pemerintah yang juga meningkat. Pada Desember 2023, total utang pemerintah sebesar Rp 8.145 triliun, sementara sampai 29 Februari lalu jumlahnya Rp 8.319,22 triliun. Nilai tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Meski rasio utang terhadap pertumbuhan domestik bruto (PDB) masih 39,0 persen atau di bawah batas aman 60 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan utang saat ini tengah disorot. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira melihat lampu kuning dalam pengelolaan utang dari sisi penerimaan pajak dan bunga utang.

Kerentanan pengelolaan utang bisa dilihat dari kemampuan pemerintah membayar utang. Penerimaan pajak mencerminkan secara riil kemampuan pemerintah membayar bunga ataupun cicilan pokok utang. Tahun ini Indonesia berencana membayar bunga utang sebesar Rp 497 triliun. Dengan target penerimaan negara Rp 2.802 triliun, rasio bunga utang terhadap penerimaan negara sebesar 17 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) merekomendasikan rasionya maksimal hanya 10 persen. Adapun dibanding pertumbuhan penerimaan pajak, kenaikan pembayaran bunga utang tahun ini diperkirakan masih lebih tinggi. Penerimaan pajak pada 2024 ditargetkan tumbuh 6,4 persen, sedangkan pembayaran bunga utang tahun ini diperkirakan naik 11,5 persen. (Yetede)
Teknologi ...

Meredam Gejolak Global
Yuniati Turjandini 25 Apr 2024 Investor Daily (H)
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%, diikuti suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% dan suku bunga lending  facility naik  sebesar 25 basis poin menjadi 7%. Keputusan ini, diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah  pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi  tetap dalam sasaran 2,5+1 pada 2024. Disaat yang  bersamaan, bank sentral terus menjalankan kebijakan makroeprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Hal ini sejalan dengan stance kebijakan yang pro stability," kata Gubernur BI Perry Warjito. Dia menjelaskan bahwa dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat dengan  risiko dan ketidakpastian meningkat karena perubahan arah kebijakan moneter AS dan memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. (Yetede)
Teknologi ...

Prabowo-Gibran Siap Kerja Keras untuk Rakyat
Yuniati Turjandini 25 Apr 2024 Investor Daily (H)
Presiden Republik Indonesia (RI) terpilih Prabowo Subianto menegaskan, dirinya bersama Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk bekerja keras demi Indonesia ke depan. Itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penetapan capres-cawapres terpilih oleh KPU. Prabowo-Gibran tiba di kantor KPU RI, Jakarta, pada pukul 09.58 WIB. "Kami hari ini datang ke KPU sebagai bagian  dari proses yang kami jalankan bersama, proses pemilihan presiden,dan kami sudah ikuti semua prosesnya," kata Prabowo. Diketahui, KPU menetapkan pasangan calon presiden  dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pilpres 2024. "Penetapan tersebut tertuang dalam berita acara nomor 252/PL.01.9.BA/05/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalan Pemilihan Ketua Umum Tahun 2024," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Dia menjelaskan, Prabowo-Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia. (Yetede)
Teknologi ...

Memastikan Defisit APBN Terkelola dengan Baik
Yuniati Turjandini 25 Apr 2024 Investor Daily (H)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit  APBN masih terkelola dengan baik di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memproyeksikan defisit anggaran meningkat menjadi 2,45% sampai 2,8% terhadap PDB dari 2,29% pada tahun ini. "Ini masih terlalu early. Inikan masih bulan April. Nanti kita kelola dengan baik (defisit). Kita cukup bisa kelola risikonya dengan baik," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Fabrio Kacaribu kepada wartawan di sela kegiatan  halal bihalal di Kementerian Keuangan. Disamping defisit, RKP 2025 juga menyatakan rasio utang pemerintah  terhadap PDB diperkirakan naik ke evel 39,77% hingga 40,14% pada tahun anggaran tersebut. target itu juga lebih tinggi dibandingkan target tahun ini, dimana target rasio utang 2024 dipatok pada level 38,26%. (Yetede)
Teknologi ...

Memastikan Defisit APBN Terkelola dengan Baik
Yuniati Turjandini 25 Apr 2024 Investor Daily (H)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit APBN masih terkelola dengan baik di bawah batas 3% terhadap domestik bruto (PDB). Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memproyeksikan defisit anggaran meningkat menjadi 2,45% sampai 2,8% terhadap PDB dari 2,29% pada tahun ini. "Ini masih terlalu early. Inikan masih bulan April. nanti kita kelola dengan baik (defisit). Kita cukup bisa kelola resikonya dengan baik," Kata Kepala  Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kementerian keuangan Febrio Kacaribu. Disamping defisit, RKP 2025 juga menyatakan rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan naik ke level 39,77% hingga 40,14% pada tahun anggaran tersebut. Target itu juga lebih tinggi dibandingkan  target tahun ini, dimana target rasio utang  2024 dipatok pada level 38,26%. (Yetede)

Pilihan Editor