Kendati tumbuh 5,11 %, pertumbuhan ekonomi awal tahun ini dinilai belum cukup stabil dan berkualitas. Kinerja ekonomi lebih banyak tertolong oleh faktor musiman, bukan ditopang sektor utama. Penciptaan lapangan kerja pun belum cukup masif sehingga mayoritas penduduk masih bekerja di sektor informal. BPS mencatat, sepanjang triwulan I tahun 2024 (Januari-Maret) nilai PDB Indonesia atas dasar harga berlaku adalah Rp 5.288,3 triliun, sementara PDB atas dasar harga konstan Rp 3.112,9 triliun. Dengan capaian itu, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 tumbuh 5,11 % secara tahunan meski terkontraksi 0,83 % secara triwulanan. Secara historis, ini capaian pertumbuhan triwulan I tertinggi dalam sembilan tahun atau sejak 2015. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kondisi ekonomi mampu tumbuh solid di tengah ketidakpastian global karena didukung geliat aktivitas dalam negeri yang dinamis di awal tahun. Ini khususnya akibat momentum Pemilu 2024, Ramadhan, dan persiapan menjelang hari raya Idul Fitri.

”Di tengah penurunan harga komoditas produk utama ekspor, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh solid 5,11 % secara year on year ditopang oleh kuatnya aktivitas ekonomi domestik kita,” kata Amalia dalam konferensi pers hibrida yang digelar di Jakarta, Senin (6/5). Aktivitas ekonomi yang m nopang pertumbuhan di awal tahun itu umumnya bersifat musiman atau temporer, seperti pemilu dan aktivitas selama bulan Ramadhan. Jika dibedah, kontribusi faktor musiman itu terlihat jelas, baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, komponen yang pertumbuhannya tertinggi adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh 19,9 % serta konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang tumbuh 24,29 % akibat aktivitas pemilu.

Sementara itu, kinerja komponen utama yang semestinya berkontribusi besar terhadap ekonomi justru cenderung moderat di awal tahun. Hal itu terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya 4,91 % alias di bawah level ideal 5 %. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, secara kuantitas pertumbuhan ekonomi memang terhitung aman, tetapi secara kualitas capaian itu dipertanyakan. Selain lebih banyak ditopang oleh faktor musiman dan dibayangi kinerja sektor utama yang lesu, pertumbuhan ekonomi dinilai belum mampu membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat. Per Februari 2024, menurut BPS, angka pengangguran tercatat 7,2 juta jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,82 %. (Yoga)

China selangkah lebih maju dalam penguasaan sains dan teknologi antariksa, ditandai eksplorasi sisi jauh Bulan yang belum dilakukan negara lain. Wahana penjelajah Chang’e diluncurkan dari Pusat Peluncuran Wenchang di Provinsi Hainan, China, pada Jumat (3/5) malam. Wahana tanpa awak seri Chang’e-6 diangkut roket Long March 5-YB dan direncanakan berada di Bulan selama 53 hari (Kompas.id, 3 Mei 2024). Eksplorasi pertama China ke Bulan dilakukan pada 2013 dengan Chang’e-3. Wahana antariksa China Chang’e-4 sukses mendarat di sisi belakang Bulan pada 3 Januari 2019. Pada 2020, China mengirim Chang’e-5 ke Bulan dan membawa sampel dari sana. China juga makin mengukuhkan diri sebagai pemain besar dalam bidang antariksa dengan menjadi negara kedua yang berhasil mendaratkan wahananya di permukaan Mars, Zhurong, pada 15 Mei 2021. Wahana tersebut mengirimkan sejumlah citra tanah Mars ke Bumi.

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi China tiga dekade terakhir, program pengembangan dan penguasaan teknologi antariksa China melaju pesat. Di luar pendaratan di Bulan dan Mars, China juga membangun stasiun ruang angkasa secara mandiri, Tiangong. Keberhasilan China mengeksplorasi dan mengambil sampel di sisi jauh Bulan tak lepas dari visi besar program keantariksaan negara itu yang didukung penuh pemerintah. Selain alokasi anggaran amat besar, dukungan politik pun kuat untuk membangun penguasaan sains dan teknologi antariksa. Media milik Pemerintah China senantiasa menginformasikan proyek ruang angkasa China untuk mendukung pembaruan nasional karena potensi ekonomi masa depan ada di ruang angkasa. China mempersiapkan program ruang angkasanya di semua lini dan mengatasi ketertinggalannya dengan cepat.

Penguasaan sains dan teknologi,termasuk bidang antariksa, menjadi landasan penting suatu negara agar  berdaya saing global. Dalam indeks inovasi global 2023, China menempati urutan ke-12 negara dan perekonomian paling inovatif dengan jumlah kluster sains dan teknologi terbesar di dunia yang dipengaruhi mutu pendidikan. Berdasarkan skor PISA 2022, China menempati urutan kedua nilai tertinggi pada semua mata pelajaran setelah Singapura. Skor PISA mengukur pengetahuan dan kemampuan siswa berusia 15 tahun bidang literasi, numerasi, dan sains, diikuti 81 negara. Belajar dari China, ketertinggalan Indonesia di segala bidang, terutama sains dan teknologi, bisa dikejar dengan memacu pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Hal ini membutuhkan komitmen tinggi pemerintah membangun negara yang kuat dalam penguasaan sains dan teknologi. (Yoga)

Program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit secara resmi telah diluncurkan. Pada tahap pertama, jumlah peserta yang akan diterima dalam program ini 38 orang. Peserta diprioritaskan dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based diharapkan dapat mempercepat pemenuhan jumlah dokter spesialis di Tanah Air, sekaligus memastikan distribusi dokter spesialis merata di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Jokwi menuturkan, urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis semakin tinggi karena rasio dokter spesialis yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kekurangan jumlah dokter spesialis di Indonesia diperkirakan mencapai 29.000 dokter. Kondisi itu diperburuk dengan distribusi yang tidak merata.

”Rata-rata semua dokter spesialis ada di Jawa dan di kota. (Sebanyak) 59 % dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, sekali lagi, harus ada terobosan,” ujarnya dalam acara peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) di Jakarta, Senin (6/5). Presiden mengatakan, pengadaan alat kesehatan kini sudah lebih baik di sejumlah fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Namun, di sela-sela kunjungannya ke daerah, alat-alat kesehatan, seperti MRI (pencitraan resonansi magnetik), belum digunakan secara optimal. Ketiadaan dokter spesialis menjadi kendala yang dikeluhkan. ”Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten-kota, sudah sampai di provinsi, tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada,” kata Jokowi. (Yoga)

Belum optimalnya penyelarasan atau sinkronisasi program kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat tercapainya sasaran target rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Program pembangunan dari level kementerian/lembaga hingga daerah harus sejalan demi tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Masalah sinkronisasi program pembangunan di pusat dan daerah menjadi perhatian para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Senin (6/5). Pelaksanaan Musrenbangnas 2024 dibuka dengan arahan Presiden Jokowi.

Menurut Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menjadi jendela dari program pemerintah untuk menentukan keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Upaya mencapai target sangat bergantung pada sinkronisasi program pembangunan pemerintah pusat dan daerah. ”Untuk dapat menjaga koherensi pembangunan,  diper lukan keselarasan antara pusat dan daerah, terutama pada indikator makro pembangunan serta rencana program dan kegiatan,” kata Suharso. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyayangkan masih kerap ditemukan ketidakselarasan antara program pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

Contohnya, di sebuah daerah, pemerintah pusat telah membangun bendungan. Namun, di tahun bendungan tersebut selesai dibangun, pemda tidak menyiapkan program pembangunan irigasi sekunder hingga tersier agar aliran dari bendungan sampai ke sawah. Berkaca dari kasus-kasus tersebut, Suharso menambahkan, RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dokumen ini menjadi dasar transformasi Indonesia menuju tingkat lebih tinggi. Bagi pemda, RKP 2025 akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Adapun arah pembangunan yang termuat dalam RKP 2025 bisa menjadi acuan BUMN dan swasta untuk berpartisipasi dan berkolaborasi mendukung pencapaian pembangunan. (Yoga)

Pendanaan, teknologi, dan SDM masih menjadi tantangan realisasi program transisi energi di Indonesia. Kerja sama dan dukungan dari berbagai sektor, termasuk akademisi, diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan lebih cepat. Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, industri energi di Indonesia saat ini tengah berhadapan dengan trilema energi, yakni isu ketahanan energi, keterjangkauan biaya energi, dan keberlanjutan lingkungan. Pihaknya berperan besar menjawab tantangan tersebut, sekaligus menangkal ancaman global karena faktor geopolitik dan fluktuasi pasar yang terus berlanjut.

”Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam kaitannya dengan energi semakin sulit. Kita semua harus bergerak bersama karena tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah atau perusahaan saja. Pihak akademisi juga memiliki andil yang besar. Perlu kontribusi dari semua pihak, termasuk mahasiswa yang akan menjadi masa depan bangsa,” kata Nicke dalam acara Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2024 di ITB, Senin (6/5).

Nicke menyebutkan bahwa untuk memanfaatkan potensi penting Indonesia, Pertamina memainkan tiga peran penting dalam membentuk lanskap energi. Pertama, memastikan ketahanan energi Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pasokan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, memobilisasi sumber daya domestik untuk mengurangi defisit perdagangan minyak dan gas dengan meningkatkan penggunaan sumber energi domestik. Ketiga, melakukan dekarbonisasi, efisiensi energi, dan transisi energi, dengan target emisi nol bersih (NZE). (Yoga)

Pemerintah berencana mengeluarkan Perpres dan Peraturan menteri terkait tata kelola kecerdasan buatan. Rencana ini diharapkan selesai sebelum pergantian rezim pemerintahan. Sebelumnya, Kemenkominfo telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menkominfo No 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Waktu pengundangannya adalah 19 Desember 2023. ”Persiapan menyusun peraturan setingkat Permenkominfo ataupun Perpres terkait tata kelola kecerdasan buatan sedang berjalan. Ketika draf tuntas, kami akan mengundang pelaku industri teknologi dan akademisi, sama prosesnya ketika SE Menkominfo No 9/2023,” ujar Wakil Menkominfo Nezar Patria, Senin (6/5) di Jakarta.

Nezar mengatakan, Permenkominfo ataupun Perpres terkait tata kelola kecerdasan buatan diharapkan bisa ditetapkan sebelum ganti pemerintahan. Setelah peraturan itu keluar, akan dibahas tata kelola kecerdasan buatan dalam wujud undang-undang. ”Tentu, substansi Permenkominfo ataupun Perpres tata kelola kecerdasan buatan akan lebih memiliki daya ikat kepada pelaku industri teknologi dibandingkan SE Menkominfo No 9/2023. Draf berisi definisi yang lebih detail dan ketentuan hukum pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan,” katanya. Menurut Nezar, di tingkat ASEAN, Indonesia termasuk yang terdepan karena akan mengeluarkan peraturan, bukan surat edaran pedoman, yang khusus mengatur kecerdasan buatan. (Yoga)

Selepas mengumumkan penutupan pabriknya di Purwakarta, Jabar, pada Selasa (30/4) produsen sepatu PT Sepatu Bata Tbk tidak menutup toko yang menjual sepatu. Toko akan tetap mendapat pasokan sepatu dari impor pabrik mereka lainnya di luar negeri. Pantauan Kompas, Senin (6/5), toko sepatu Bata di salah satu mal di Tangsel, Banten, tetap beroperasi normal. Para penjaga toko pun masih bertugas seperti biasa. Salah satu penjaga toko mengatakan, seperti in formasi yang disampaikanpimpinannya, toko sepatu Bata masih tetap buka dan berjualan seperti biasa.

”Yang tutup pabriknya. Tokonya masih tetap buka,” ujarnya. Menurut informasi yang disampaikan pimpinannya, lanjut karyawan tersebut, sepatu yang akan dijual nanti akan diimpor dari negara lain. Na- mun, dirinya mengaku belum tahu dari mana asalnya. Edi (45), salah satu pelanggan, menuturkan, dirinya baru mengetahui bahwa pabrik sepatu Bata tutup. Namun, ia juga bersyukur, ternyata tokonya masih buka dan tetap menjual sepatu. Edi bercerita, ia telah menjadi pelanggan sepatu Bata sejak masih duduk di bangku SD.

Kini dia juga membelikan sepatu Bata untuk sepatu sekolah putri bungsunya yang kini duduk di kelas V SD. ”Harganya terjangkau untuk sepatu sekolah anak. Sepatunya juga punya pilihan warna yang hitam semua. Ini cocok untuk mematuhi aturan sekolah yang mengharuskan sepatu siswa hitam semua,” ucapnya. Bata menjual beragam sepatu, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Harga yang dijual beragam bergantung modelnya. Sepatu sekolah anak dijual mulai dari Rp 199.000 per pasang. Toko sepatu Bata lainnya, yakni di Pamulang, Tangsel, juga masih berjualan seperti biasa. (Yoga)

Pembentukan lembaga pemerintah khusus mengurusi perumahan dinilai menjadi solusi mengurai masalah kekurangan atau backlog rumah rakyat. Sejumlah kalangan mendesak masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi - Wapres Ma’ruf Amin ke era Presiden Prabowo Subianto-Wapres GibranRakabuming Raka pada Oktober 2024 perlu disiapkan dengan estafet kelembagaan yang berpihak pada percepatan penuntasan masalah kebutuhan dasar papan. Selama kurun 10 tahun terakhir, jumlah kekurangan atau backlog rumah di Indonesia hanya menurun sedikit. Pada 2012, sebanyak 13,6 juta keluarga tercatat belum memiliki rumah. Adapun pada 2022, keluarga yang belum memiliki rumah sebanyak 12,7 juta keluarga atau 20 % dari jumlah keluarga.

Kementerian PUPR memprediksi pada 2035 sebanyak 66,6 % penduduk Indonesia yang berjumlah 304 juta orang akan tinggal di perkotaan. Komposisi itu meningkat 56,7 % dibanding penduduk yang tinggal di kota saat ini. Ketua Umum Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Perkotaan (The HUD Institute) Zulfi Syarif Koto, saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/5) mengemukakan, urusan perumahan rakyat yang saat ini ditangani Kementerian PUPR belum berjalan maksimal. Angka kekurangan rumah masih tinggi, sedang kebutuhan rumah baru terus bertambah seiring pertumbuhan keluarga baru.

Pemerintah memiliki pekerjaan rumah membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang telah diamanatkan Perpres No 9 Tahun 2021 tentang BP3. Regulasi itu merupakan tindak lanjut UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 50 dan Pasal 185 Huruf b. Namun, hingga dua tahun sejak regulasi itu ditetapkan, kelembagaan BP3 masih belum dibentuk oleh pemerintah. Kelembagaan yang khusus mengurusi perumahan rakyat diperlukan agar persoalan dasar papan bisa lebih cepat terurai. ”Kelembagaan khusus perumahan rakyat dapat berbentuk BP3 atau kementerian perumahan dan perkotaan. Yang terpenting, fungsi dan perannya jelas untuk mempercepat penyelesaian masalah perumahan rakyat,” kata Zulfi. (Yoga)

Kantor Staf Presiden atau KSP mempertanyakan harga beras eceran yang sudah turun, tetapi masih di atas harga eceran tertinggi atau HET kendati sudah musim panen raya padi. Lembaga nonstruktural itu juga menilai penyesuaian harga acuan beberapa pangan pokok menyebabkan harga komoditas tersebut dalam status aman meski masih tinggi. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (6/5). Rapat yang dihadiri perwakilan pemda dan kementerian / lembaga terkait pangan itu dipimpin Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw.

Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono mengatakan, harga beras medium dan premium memang telah turun. Namun, harga kedua jenis beras itu masih di atas HET meski sudah panen raya padi. Beras medium, harga rerata nasional bulan lalu Rp 16.000 per kg) Per pekan pertama Mei 2024, harga rerata sudah turun menjadi Rp 15.250 per kg. Namun, harganya masih di atas HET sementara atau yang direlaksasi Bapanas, yakni Rp 12.500-Rp 13.500 per kg bergantung pada zonasi. Untuk itu, Edy meminta kementerian / lembaga terkait memonitor dan mencari solusi atas persoalan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan itu juga terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan Satgas Pangan Kepolisian RI. (Yoga)

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Senin (6/5) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta. Tidak hanya didakwa menerima gratifikasi pengurusan sejumlah perkara hingga Rp 62,8 miliar selama lebih kurang dua tahun, Gazalba juga didakwa melakukan pencucian uang. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan Gazalba Saleh dipimpin hakim ketua Fahzal Hendri didampingi Rianto Adam Pontoh dan Sukartono. Gazalba hadir di ruang sidang didampingi penasihat hukumnya, Aldres Napitupulu. Dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto, Wahyu Dwi Oktafianto, Arif Rahman Irsady, Heradian Salipi, Nur Haris Arhadi, dan Tira Agustina diketahui, dari gratifikasi sebesar Rp 68,2 miliar tersebut, sebanyak Rp 650 juta berasal dari Jawahirul Fuad. Gratifikasi sebesar itu diterima Gazalba bersama Ahmad Riyad pada Juni hingga September 2022.

”Uang sejumlah Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022, yang berhubungan dengan jabatannya (Gazalba) dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Wawan. Fuad selaku pemilik UD Logam Jaya mengalami masalah hukum terkait pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) tanpa izin pada 2017. Fuad dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jombang, Jatim. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Jatim. Tapi, pada 6 September 2022, permohonan kasasi Fuad dikabulkan. Ia dinyatakan bebas atau dakwaan tak terbukti. Putusan bebas ditengarai terkait pemberian uang dari Fuad untuk Gazalba yang menjadi salah satu anggota majelis hakim kasasi yang menangani perkara Fuad bersama Desnayeti dan Yohanes Priyatna.

Selain gratifikasi dari Fuad, jaksa juga mendakwa Gazalba menerima uang Rp 37 miliar dari terpidana kasus pungutan liar pelabuhan, Jaffar Abdul Gaffar. Uang tersebut diterima Gazalba bersama dengan advokat Neshawaty Arsjad untuk menangani perkara peninjauan kembali Jaffar pada tahun 2020. Neshawaty memiliki hubungan keluarga dengan Gazalba. Pada 28 Desember 2020, MA mengabulkan peninjauan kembali Jaffar dan membebaskannya dari semua dakwaan. Jaffar pun bebas dari hukuman 12 tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan MA. Gazalba juga didakwa menerima uang 1,1 juta dollar Singapura, 181.100 dollar AS, dan Rp 9,4 miliar. Dengan tujuan menyamarkan uang hasil korupsi, Gazalba membelanjakan, membayarkan, dan menukarkannya dengan mata uang rupiah. Oleh karena itu, Gazalba juga didakwa melakukan pencucian uang bersama dengan Edy Ilham Shooleh dan Fify Mulyani pada 2020-2022. (Yoga)