Tren suku bunga tinggi diprediksikan berlangsung lama, namun demikian Bank Mega Syariah tetap menunjukkan likuiditas yang kuat di empat bulan pertama tahun ini. Hingga April 2024, total kelolaan dana pihak ketiga (DPK) Bank Mega Syariah tumbuh 4,92% menjadi lebih dari Rp 10 triliun dibandingkan posisi Desember 2023. Sejalan dengan pertumbuhan DPK, total dana murah atau current account saving account (CASA) juga meningkat 5,51% menjadi Rp 3,34 triliun. Sementara posri CASA terhadap DPK di April 2024 tercatat 31,08%, lebih tinggi dari April 2024 tercatat 31,08%, lebih tinggi dari dari April 2023 sebesar 25,51%. Porsi dana murah juga naik dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 30,91%. Corporate Secretary Divison Head Bank Mega Syariah Hanie Dewita mengatakan, strategi  Bank Mega Syariah dalam menjaga likuiditas dilakukan dengan menggunakan empat pendapat utama, yaitu peningkatan pangsa pasar segmen retail yang fokus pada penerapan dana murah, menggarap segmen priority banking, mengoptimalkan saluran digital, serta meningkatkan kepuasan nasabah melalui optimalisasi berbagai saluran layanan (Omni Channel). Yetede)

Indonesia menjalin kerja sama dengan lembaga riset pada terbesar di China, China National Rice Research Institute (CNRRI), untuk mengembangkan teknologi pertanian guna menurunkan biaya produksi hingga 40-60%. CNRRI dikenal sebagai pusat riset terkemuka yang memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan program penelitian padi tingkat nasional dan global. Lembaga itu telah menghasilkan berbagai varietas padi unggul yang resisten hama penyakit, toleran cekaman lingkungan, serta menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan hemat biaya.

Kerja sama yang diinisiasi Indonesia itu disambut  baik oleh CBRRI dan difokuskan pada beberapa area penting. Area itu meliputi peningkatan  kualitas benih dengan  mengembangkan benih lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan serta teknologi pertanian modern dengan mengaplikasikan teknologi digital (kecerdasan buatan/AI) dan alat mesin pertanian modern seperti mesin pembibitan otomatis, transplanter, drone, combine harvester, dan RMU (rice milling unit). (Yetede)

Jumlah saham yang berada di papan utama berkurang drastis. Itulah yang tampak dari  hasil rotasi anggota papan utama yang dilakukan oleh manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam evaluasi kali ini, otoritas bursa mengangkat 10 saham ke papan utama (lihat infografik). Kemudian BEI menurunkan 109 saham dari papan utama ke level papan pengembangan.Perubahan ini berlaku akhir Mei 2024 ini. Beberapa saham yang terdepak ke papan pengembangan cukup mengejutkan. Sebut saja PT Adira Finance Tbk (ADMF), HM Sampoerna Tbk (HMSP), dan Bank Permata Tbk (BNLI). Ada juga emiten yang terafiliasi orang penting terdepak dari papan utama. Sebut saja emiten milik Keluarga Tanoko,  PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO). Emiten saham milik Tommy Soeharto,  PT GTS Internasional Tbk (GTSI), dan PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) milik Grup Salim, hingga emiten yang terafiliasi dengan Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), juga tergusur dari papan utama. Sementara emiten saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang turun kelas yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT PP Presisi Tbk (PPRE), PT Phapros Tbk (PEHA), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), dan PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM).

Sebagai gambaran, merujuk data BEI, saat ini ada 926 emiten tercatat di BEI. Dari jumlah itu, 347 emiten atau 37,47% berada di papan utama, dan 320 emiten atau 34,55% di papan pengembangan. Usai  perubahan tersebut, 248 emiten atau 26,78%  di papan utama , sementara 419 emiten atau 45,24% di papan pengembangan. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad mengungkapkan, beleid perpindahan papan pencatatan ini bertujuan memberi klasifikasi yang jelas ke investor mengenai kondisi emiten berdasarkan kinerja fundamental, kapitalisasi pasar, serta pemenuhan atas peraturan bursa. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat saham yang naik ke papan utama akan mendapat sentimen positif. Sebaliknya, pasar cenderung merespons negatif saham yang turun ke papan pengembangan, apalagi jika penurunannya terkait faktor fundamental. Pendiri WH-Project William Hartanto juga melihat saham yang naik ke papan utama hanya menguat sejenak.  Pasar bisa memanfaatkan momentum itu untuk trading pada saham tersebut. Sementara untuk saham yang turun ke papan pengembangan, William menyarankan wait and see.

Rupiah berpotensi melemah hingga tahun depan. Pemerintah memasang asumsi rata-rata kurs rupiah di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 di kisaran Rp 15.300-Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS), atau di bawah rata-rata nilai tukar rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 15.000 per dolar AS. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurrahman membeberkan beberapa faktor penetapan asumsi nilai tukar rupiah tahun depan yang lebih optimistis di tengah fluktuasi pada saat ini. Pertama, bank sentral AS, The Fed diperkirakan mulai memangkas suku bunga sebanyak dua kali pada paruh kedua tahun ini dan minimal dua kali pemangkasan pada tahun depan. Kedua, tensi politik dalam negeri melandai lantaran proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah selesai, dan berlangsung aman. Ketiga, kinerja ekonomi nasional yang relatif kuat, ekspor diproyeksikan mulai membaik, penempatan devisa hasil ekspor (DHE) meningkat, dan juga inflasi yang relatif stabil.

Abdurrahman memastikan, penentuan asumsi dasar ekonomi makro 2025, termasuk nilai tukar rupiah, melalui rapat berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Indonesia. Hanya, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia (BCA) David Sumual menilai, asumsi kurs rupiah yang pemerintah patok dalam rentang Rp 15.300-Rp 16.000 terlalu optimistis. Asumsi ini kurang bersaing. "Dan agak overvalued dibandingkan dengan negara peers, atau negara emerging market dan juga mitra dagang utama," kata David kepada KONTAN kemarin. Sementara Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyebutkan, asumsi nilai tukar dalam rentang Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per dolar AS masih realistis. Ia memperkirakan, tahun depan, posisi cadangan devisa akan kembali meningkat sehingga nilai tukar bisa menguat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, nilai ekonomi digital Indonesia yang saat ini US$ 90 miliar. Harapannya, bisa meningkat jadi US$ 130 miliar di 2025. Hal ini juga selaras dengan potensi peningkatan ekonomi digital di regional ASEAN yang berpenduduk total sekitar 600 juta. Dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA), nilai ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara pada 2030 yang semula diperkirakan oleh berbagai lembaga studi mencapai US$ 1 triliun, akan meningkat hingga mencapai US$ 2 triliun. Di sisi lain, Airlangga menyebutkan, selain isu-isu mengenai keamanan siber dalam penggunaan teknologi digital, ketersediaan infrastruktur digital menjadi salah satu isu yang ada dalam meningkatkan ketersediaan jaringan internet. "Saya melihat, masalah cyber security akan selalu menjadi masalah dalam ekonomi digital," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5). Airlangga juga menyampaikan, Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menjadikan ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan ekonomi utama berikutnya. Hal ini pula yang jadi salah satu alasan kedatangan sejumlah CEO perusahaan teknologi dunia ke RI.

Meski bunga tinggi membayangi, bisnis properti masih melaju. Terlihat dari pendapatan prapenjualan alias marketing sales dari beberapa emiten properti. Misalnya PT Metropolitan Land Tbk (MTLA). Emiten ini mencatatkan marketing sales sebesar Rp 537 miliar hingga April 2024. "Dari pencapaian itu, recurring income yang terdiri dari mal, hotel, dan lainnya senilai Rp 176 miliar. Ini setara 9,3% dari target tahun 2024 sebesar Rp 1,9 triliun," ujar Direktur MTLA Olivia Surodjo kepada KONTAN, belum lama ini. Sedangkan emiten properti lain sudah merilis marketing sales per kuartalan. Seperti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatat pendapatan prapenjualan sebesar Rp 809 miliar pada kuartal I 2024. SMRA menargetkan marketing sales sebesar Rp 5 triliun di tahun 2024. Berikutnya PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mencetak marketing sales mencapai 30% dari target tahun 2024 sebesar Rp 11,1 triliun. Realisasi ini melampaui rata-rata historis dalam lima tahun terakhir yang ada di level 24% pada periode kuartal pertama. 

Lalu PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mencatatkan marketing sales Rp 385 miliar di kuartal I-2024. Adapun PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) membukukan prapenjualan Rp 2,22 triliun per Maret 2024. Ini sekitar 23% dari target BSDE tahun ini sebesar Rp 9,5 triliun. Naik 3% dibandingkan periode  serupa tahun 2023  sebesar Rp 2,15 triliun. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama melihat, hasil positif tersebut tidak terlepas dari penerapan kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP). Selain itu, masih ada potensi penerapan kebijakan pelonggaran moneter oleh sejumlah bank sentral di dunia. Dengan potensi besar pelonggaran kebijakan moneter, kinerja emiten properti punya prospek yang cukup cerah di sepanjang tahun 2024. Apalagi sebagian pembayaran properti menggunakan skema kredit. Pengamat Pasar Modal dan Founder WH-Project William Hartanto melihat, pergerakan saham BSDE berada di level support Rp 945 per saham dan resistance Rp 1.020 per saham. William merekomendasikan beli  BSDE target di Rp 1.020 per saham. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, William Wibowo melihat, pergerakan saham MTLA berada di level support Rp 342 dan resistance Rp 430 per saham. William  merekomendasikan speculative buy  MTLA dengan target Rp 430.

Meski tren dana asing masih mengalir ke luar, surat utang Indonesia tak kalah menarik jika dibanding surat utang negara tetangga. Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) diyakini akan semakin pulih seiring perekonomian domestik yang relatif stabil. Head Of Fixed Income Research, PT Sinarmas Sekuritas, Aryo Perbongso, mengatakan yield surat utang 10 tahun Indonesia berada di posisi 6,93% per 16 Mei 2024. Sedangkan, real yield Indonesia berada di posisi 3,98%, hasil dari selisih besaran suku bunga dan inflasi. Aryo berujar, posisi imbal hasil surat utang Indonesia sebenarnya masih cukup kompetitif. Besaran real yield Indonesia terpantau masih tertinggi kelima di antara negara emerging market. Sinarmas Sekuritas memperkirakan, akhir tahun nanti yield obligasi pemerintah 10 tahun bisa mencapai level 6,65%. Sementara real yield diperkirakan capai 6,72%.

Menurut Aryo, surat utang berdurasi pendek mungkin lebih direkomendasikan untuk saat ini karena memperkirakan yield akan terus turun ke depan. Hal itu mengingat ekspektasi batas atas utang Amerika Serikat AS) akan diperbarui pada Januari 2025. Kemudian, pengeluaran AS akan normal usai pemilu November 2024. "Situasi itu akan melemahkan ekonomi AS dan bisa membuat pemangkasan suku bunga Fed," jelasnya. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruton menilai yield masih cukup stabil di level 6,8% dalam sepekan ini. Potensi arus inflow dana asing masih cukup besar ke depan.  Yield atau imbal hasil surat utang Indonesia lebih menarik dibandingkan negara lain seperti Singapura ataupun Malaysia. Ramdhan melihat kemungkinan lelang Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan kembali semarak dimeriahkan oleh investor asing. "Lelang SUN masih berada di atas target indikatif pemerintah," tutur Ramdhan, Rabu (22/5).

Polemik mahalnya uang kuliah tunggal berakar dari perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan yang tidak efektif. Anggaran untuk pendidikan tinggi hanya mencakup 0,6-1,6 % dari APBN. Di atas kertas, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN termasuk besar, yakni 20 % dari total APBN. Anggaran pendidikan yang merupakan belanja wajib (mandatory spending) itu terus naik dari tahun ke tahun. Namun, anggaran yang besar itu belum menjawab persoalan tingginya biaya pendidikan di Indonesia, khususnya jenjang pendidikan tinggi.

Akhir-akhir ini muncul banyak keluhan tentang UKT yang membuat sebagian mahasiswa menunggak pembayaran, terjerat pinjaman daring, dan tidak bisa meneruskan kuliah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Kamis (23/5) berkata, isu mahalnya UKT itu mengungkap minimnya prioritas pemerintah dalam mengembangkan akses pendidikan tinggi. Hal itu tampak dari dua aspek, yakni besaran alokasi anggaran yang terlalu kecil dan penggunaan anggaran yang belum efektif.

Anggaran untuk pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6 % dari APBN, jauh dari standar ideal yang ditetapkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebesar 2 % dari APBN. Pada 2024, dari total belanja negara Rp 3.325 triliun, anggaran pendidikan tinggi yang dikelola Kemendikbudristek Rp 56,1 triliun alias 1,6 % dari total APBN. Kemendikbudristek selaku garda terdepan pendidikan pun hanya mendapat total anggaran Rp 98,98 triliun atau 15 % total anggaran pendidikan yang ada di APBN. Porsi terbesar dari belanja pendidikan itu (Rp 346,5 triliun atau 52 %) dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD) dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). (Yoga)