Tiga Proyek Kereta Api di Tawarkan ke Investor
Kemenkominfo Janji Awasi dan Evaluasi Starlink
Legislasi Buruk di Pengujung Jabatan
Narasumber dalam Karya Jurnalistik Tidak Bisa Dipidanakan
Rupiah Tertekan, Ruang Fiskal Makin Sempit
Pemerintah perlu mencermati tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Jika rupiah semakin terpuruk, konsekuensinya anggaran belanja membengkak dan ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Di saat yang sama, pemerintahan transisi sedang membutuhkan anggaran besar untuk memenuhi janji-janji politik. Berdasarkan data Bank Indonesia, rupiah kemarin ditutup di level Rp 16.297 per dolar AS. Angka ini sudah melorot 10% dalam setahun terakhir (year-on-year/yoy). Sudah mafhum, setiap pelemahan nilai tukar rupiah akan menyumbang defisit APBN, karena belanja negara jauh lebih tinggi ketimbang potensi pendapatannya. Mengacu sensitivitas ekonomi makro terhadap APBN, setiap rupiah melemah Rp 100 per dolar AS, maka belanja negara akan meningkat Rp 10,2 triliun. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menghitung, jika rupiah melemah dan menyentuh Rp 16.300 per dolar AS, maka mengakibatkan peningkatan belanja subsidi dan pembayaran utang hingga Rp 30 triliun.
"Ini berarti pemerintah harus menyediakan tambahan anggaran Rp 30 triliun untuk menutupi peningkatan biaya yang disebabkan pelemahan nilai tukar tersebut," tutur dia, kemarin. Jika kenaikan beban bunga utang tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan atau meredam pengeluaran lain, maka defisit APBN akan meningkat. Kondisi itu kian menekan anggaran karena penerimaan negara dari pajak juga masih seret. Kondisi pasar dan pengelolaan fiskal Indonesia juga disorot lembaga keuangan internasional Morgan Stanley, yang menurunkan rekomendasi saham-saham Indonesia menjadi underweight. "Kami melihat ketidakpastian dalam arah kebijakan fiskal Indonesia di masa mendatang, serta pelemahan rupiah di tengah tingginya suku bunga AS dan prospek dolar AS yang kuat," kata Morgan Stanley. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, Selasa (11/6) mengatakan, risiko pelemahan rupiah terhadap beban dan pengelolaan utang pemerintah akan tetap terkelola dengan baik.
Insentif Pajak Belum Optimal Dorong investasi
Pemerintah terus menebar insentif pajak kepada investor untuk memacu investasi di Indonesia. Salah satunya mengucurkan diskon pajak penghasilan (PPh) Badan, melalui insentif pajak tax holiday dan tax allowance. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim insentif ini berhasil menghasilkan investasi dengan nilai jumbo. Misalnya pada periode 2018 hingga 2022, nilai tax holiday dan tax allowance yang dimanfaatkan mencapai Rp 20 triliun. Dengan nilai insentif itu, investasi yang berhasil diciptakan senilai Rp 370 triliun. "Dengan return on investment tertentu menghasilkan profit dan menghasilkan penerimaan perpajakan yang lebih tinggi dari nilai tax holiday dan tax allowance yang diberikan," ujar Febrio di Komisi XI DPR RI, Senin (10/6).
"Jadi mengorbankan sesuatu untuk penerimaan negara dalam jangka pendek untuk menghasilkan investasi. Dan lewat investasi ini menghasilkan lapangan kerja, produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan perpajakan di kemudian hari," kata dia. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang 2018-2022 mencapai Rp 4.465 triliun. Nah, realisasi investasi yang dihasilkan oleh investor penikmat diskon pajak tersebut hanya 8,28% dari total investasi yang mengalir di dalam negeri. Melihat kondisi tersebut, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sependapat bahwa diskon pajak tersebut perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah. Lantaran pemberian insentif ini belum mendorong PDB secara keseluruhan.Apalagi, pemberian insentif itu juga sudah tidak relevan lagi diberikan apabila konsensus pajak global diterapkan.
UMKM Penikmat Belanja Perpajakan Terbesar
Masalah Modal Investree
Multifinance Geber Kredit Mobil Bekas
Lesunya pasar mobil baru membuat pelaku bisnis pembiayaan alias multifinance harus memutar otak agar bisa tetap menyalurkan pembiayaan. Pasar mobil bekas pun menjadi lahan yang coba dimaksimalkan. Mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales mobil nasional turun 21% secara tahunan selama lima bulan pertama tahun ini menjadi 334.969 unit. Penjualan mobil di pasar ritel juga hanya mencapai 422.514 unit, alias turun 14,4% dari secara tahunan. Namun di saat yang sama, piutang pembiayaan di segmen mobil bekas naik jauh lebih tinggi, yakni sebesar 25,82% jadi Rp 83,72 triliun. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno melihat lebih tingginya kenaikan pembiayaan mobil bekas ini salah satunya karena penurunan daya beli masyarakat.
Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan Suherman menyebut, efek penurunan daya beli membuat industri pembiayaan makin menggenjot segmen pasar mobil bekas. Tak hanya di perusahaannya, dia mengakui strategi serupa dilakukan oleh banyak perusahaan Ristiawan melanjutkan, pertumbuhan pembiayaan mobil bekas saat ini juga menjadi salah satu penopang kinerja CNAF. Catatan perusahaan ini, pembiayaan mobil bekas berkontribusi 40% terhadap portofolio pembiayaan. mengalahkan porsi pembiayaan mobil baru yang sebesar 30% dan refinancing 22%. Per Mei, CNAF menyalurkan pembiayaan Rp 1,24 triliun ke segmen mobil seken. Realisasi tersebut tumbuh 23% secara tahunan. Kendati begitu, Presiden Direktur BCA Finance Roni Haslim menuturkan, perusahaannya masih tetap mengutamakan bisnis pembiayaan ke segmen mobil baru.
'TENAGA DALAM' PENDORONG EKONOMI
World Bank meramal Indonesia bakal mendapatkan tambahan energi untuk memacu ekonomi lebih tinggi pada 2024 seiring dengan kenaikan konsumsi di dalam negeri. Gelagat itu terindikasi dari infl asi yang sejauh ini terkendali. Kondisi tersebut merupakan faktor penting yang dapat menggenjot konsumsi domestik, pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.Tak ayal, World Bank dalam Global Economic Prospects June 2024 yang dirilis kemarin, Rabu (12/6), merevisi ke atas prospek laju produk domestik bruto (PDB) Indonesia dari 4,9% menjadi 5% pada tahun ini.
Dari eksekutif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian fokus mempercepat penyelesaian Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA). Dalam negosiasi itu dibahas pula solusi untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Sementara itu dari sisi legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI turut memfasilitasi masuknya investasi China melalui Komisi Luar Negeri Lembaga Legislatif Negeri Panda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus mendorong penyelesaian Indonesia-EAEU FTA yang ditargetkan tuntas tahun ini, sehingga bisa memacu ekonomi melalui optimalisasi ekspor dan investasi.
Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan negosiasi dengan beberapa perusahaan Rusia untuk menanamkan modalnya di Tanah Air, antara lain JSC Rosatom dan Public Joint Stock Company (PJSC) Aerofl otSementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pertemuan dengan Komisi Luar Negeri Lembaga Legislatif Tertinggi China berfokus pada investasi di sektor transportasi, yakni pembangunan proyek kereta cepat serta transportasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Mei 2024 yang dirilis Bank Indonesia (BI) awal pekan ini, tekanan infl asi dan kenaikan harga pada Juli 2024 dan Oktober 2024 menguat. Hal itu tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2024 dan Oktober 2024 yang masing-masing mencapai 142,5 dan 142,0, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang janya 140,1 dan 134,5. Kemudian, Survei Konsumen yang juga dirilis bank sentral awal pekan ini menunjukkan seluruh indeks kompak mencatatkan penurunan. Dalam konteks ini, kalangan pelaku usaha pun mengingatkan pemerintah untuk berfokus menjaga konsumsi. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan ada tiga hal yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Pertama, penguatan daya beli masyarakat. Kedua, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan. Ketiga, mendistribusikan kebijakan fi skal dan moneter yang pro pertumbuhan ekonomi.
Senada, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, selain menjaga daya beli, pemerintah perlu meningkatkan investasi asing langsung serta membantu pelaku usaha mencari pasar baru untuk memperluas ekspor.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan faktor tingginya suku bunga acuan juga akan membayangi soliditas konsumsi.









