Kecemasan melanda warga yang berurusan dengan beras, karena harganya dinilai belum stabil. Langkah yang tepat dibutuhkan agar tidak kelimpungan menghadapi ketidakpastian. Situasi ini dihadapi Hanto (46), pemilik Warteg Dadijaya, di Mampang Prapatan, Jaksel. Di tengah ketidakpastian harga beras, ia tetap memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, pada Selasa (11/6). Hanto berusaha menjaga harga dagangannya stabil meski harga bahan-bahan pangan, termasuk beras, naik turun. ”Kalau bisa, jangan sampai kejadian harga beras naik,” kata pemilik warung asli Kota Tegal, Jateng itu.

Menurut dia, jika harga beras naik lagi, keuntungan yang bisa diambil dari usaha wartegnya akan turun. Dua tahun lalu, ia biasa membeli beras Rp 9.500-Rp 10.000 per liter (1 liter = 0,753 kg). Harga naik ke kisaran Rp 12.000-Rp 12.500 per liter pada awal tahun ini dan mencapai Rp 13.000 per liter bulan Februari. Kini, harga sudah menjinak, tetapi hanya kembali ke kisaran Rp 12.000-Rp 12.500 per liter. Keuntungan Hanto berkurang, karena ia menjaga pelanggan, sebab persaingan usaha warteg sudah ketat.

BPS menyebutkan, harga beras berpotensi naik lagi karena produksi padi pasca-puncak panen raya April-Mei 2024 turun. Kerangka Sampel Area BPS menunjukkan, produksi padi setara gabah kering giling (GKG) pada April dan Mei 2024 sebanyak 9,23 juta ton dan 6,21 juta ton. Produksi Juni 2024 diperkirakan turun menjadi 3,49 juta ton dan pada Juli 3,73 juta ton. Artinya, produksi padi berpotensi turun 40-50 % pada Juni-Juli 2024 dibanding puncak panen raya padi (Kompas.id, 11/6/2024). (Yoga)

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, didampingi tiga wakil ketua KPK, yakni Johanis Tanak, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata, terlihat sedang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR terkait anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024). KPK mengusulkan tambahan lebih dari Rp 117 miliar untuk anggaran 2025. Kebutuhan anggaran KPK pada 2025 mencapai Rp 1,3 triliun. Namun, pagu indikatif yang tersedia saat ini sekitar Rp 1,2 triliun. (Yoga)

Adakah yang bisa diharapkan dari pertanian padi pada masa depan? Berbagai sendi pertanian padi mulai menunjukkan sejumlah masalah. Harga beras cenderung turun meski di sejumlah daerah masih di atas harga eceran tertinggi. Tapi harga beras berpotensi naik akibat penurunan produksi padi setelah puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berakhir. Berdasarkan data BPS, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pekan I-Juni 2024 sebesar Rp 15.125 per kg, turun 0,91 % dibanding harga rerata Mei 2024 di Rp 15.263 per kg (Kompas, 11/6/2024). Fenomena naik-turun harga ini tak menguntungkan petani, yang tak lagi memiliki daya tawar ketika panen berlangsung.

Mereka cenderung langsung menjual gabah karena kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, upaya pemerintah menjaga harga, dengan menahan harga ketika harga beras di pasar jatuh atau menekan harga ketika harga melonjak tinggi, tak lagi efektif. Pedagang besar lebih menentukan dibanding instrumen pemerintah. Pedagang besar bisa membeli lebih mahal. Pengendalian harga hanyalah satu di antara indikator pertanian tanaman padi sudah rusak. Akibatnya, perputaran uang tidak terjadi di desa. Begitu petani menyerahkan gabah ke pedagang besar, nilai tambah usaha tani padi tak lagi beredar di desa, malah dinikmati para calo, pedagang perantara, pedagang besar, dan seterusnya. Kenyataannya penggilingan padi banyak yang tak beroperasi.

Ditambah hasil investigasi yang memperlihatkan subsidi pupuk banyak yang tak sampai ke petani. Sejak perencanaan hingga pengucuran pupuk bersubsidi kemungkinan sudah bermasalah. Elite-elite di daerah tak sedikit yang ikut campur tangan sehingga pupuk bersubsidi lari ke tangan yang belum tentu tepat. Usaha tani padi memang rentan dan sulit diandalkan untuk masa depan. Peruntukan tanah untuk pertanian yang makin sempit, irigasi yang rusak, dukungan riset yang mumpuni untuk usaha tani yang berkurang, dan kredit usaha tani yang makin tak jelas adalah indikator lain yang memperlihatkan pertanian padi membutuhkan perbaikan total secara radikal agar menjadi kokoh dan bisa menopang kebutuhan pangan masa depan, selain melakukan diversifikasi pangan. (Yoga)

Bapanas masih akan mempelajari dan menjajaki terlebih dahulu rencana akuisisi sumber-sumber beras di Kamboja. Dengan memiliki pabrik di Kamboja, Indonesia bisa memiliki cadangan beras di luar negeri. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengaku Bapanas akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum menjajaki dan kemudian merealisasikan rencana akuisisi itu. ”Hal itu bisa menjadi solusi saat Indonesia kekurangan beras dan kesulitan memperoleh beras impor serta ketika harga beras dunia mahal,” kata Arief saat menghadiri peresmian pabrik penggilingan padi modern PT Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Petani Sejahtera Nusantara (PSN) di Desa Kalensari, Indramayu, Jabar, Selasa (11/6).

Sebelumnya, seusai menghadiri Hari Ulang Tahun Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Senin lalu, Presiden Jokowi meminta Bulog mengakuisisi sumber-sumber beras di Kamboja. Presiden menyatakan, investasi Bulog di Kamboja diperlukan guna memberikan kepastian stok cadangan beras nasional dalam posisi aman. ”Daripada beli (impor beras), ya lebih bagus investasi,” kata Presiden. Selama ini Indonesia mendapatkan beras impor, salah satunya dari Kamboja. Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas Santosa mengatakan, pihaknya mendukung langkah Presiden Jokowi yang meminta Bulog mengakuisisi perusahaan penggilingan beras di Kamboja. Dengan memiliki cadangan beras di luar negeri, pemerintah bisa dengan mudah mendatangkan beras itu pada saat terjadi kekurangan beras di dalam negeri. Jika tidak dibutuhkan, pemerintah bisa menjual beras tersebut di Kamboja atau negara lain. Kendati begitu, pemerintah tetap perlu memprioritaskan meningkatkan produksi dalam negeri. (Yoga)

Sebanyak 76 % dari 31.000 karyawan di 31 negara yang disurvei untuk laporan Work Trend Index 2024 mengungkapkan, mereka membutuhkan keterampilan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Mereka merasa kompetitif di pasar kerja ketika menguasai AI. Laporan tahunan yang dilakukan Microsoft dan LinkedIn itu dirilis pada Mei 2024. 31 negara yang disurvei berasal dari Amerika utara, Amerika Latin, Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dan Eropa. Sebanyak 69 % responden yang menyatakan membutuhkan keterampilan kecerdasan buatan supaya tetap kompetitif itu menyatakan, AI dapat membantu mereka dipromosikan lebih cepat. 

Ada pula yang menyatakan, dengan memiliki keterampilan AI, peluang kerja mereka semakin luas.”Kecerdasan buatan generatif mendobrak batas karier. Semua profesi di semua sektor industri sekarang memerlukan keterampilan kecerdasan buatan. Karyawan dari level bawah ke atas juga membutuhkan kecerdasan buatan,” ujar Head of Sales and Emerging Markets LinkedIn Rohit Kalsy dalam konferensi pers paparan laporan Work Trend Index 2024, Selasa (11/6) di Jakarta. Tahun lalu LinkedIn menemukan jumlah pengguna LinkedIn secara global yang menambahkan AI buatan dalam profil mereka naik 142 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. 

Mereka di antaranya berprofesi sebagai penulis, desainer, dan tenaga pemasaran. Rohit menambahkan, dari tahun 2016 hingga 2030 diperkirakan secara global terjadi perubahan permintaan keterampilan sampai 50 % di pasar kerja. Kemunculan AI generatif diperkirakan akan mempercepat perubahan ini. Managing Director LinkedIn untuk Asia Pasifik Feon Ang mengatakan, ”Sudah banyak pemimpin perusahaan di Asia Pasifik bersedia merekrut seseorang yang kurang berpengalaman dalam AI, tetapi memiliki kemauan untuk mengembangkan keterampilan di bidang itu. Hal ini menekankan urgensi dan pentingnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang AI. (Yoga)

“Saya mengerjakan dua pekerjaan penuh waktu sehari. Pekerjaan pertama mulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore, setelah itu, saya bekerja di layanan pelanggan hingga pukul 10 malam. Saya bekerja dua kali lebih keras sekarang supaya bisa berhenti bekerja lebih awal. Tujuannya pensiun lebih dini, semoga bisa di usia 30 tahun,” ucap Jane (nama samaran) warga Kanada yang diwawancarai Business Insider mengenai dua pekerjaan penuh waktu. Diskusi tentang menjalankan dua pekerjaan dalam sehari atau two full time jobs sedang marak di banyak negara dan muncul di beberapa kanal media sosial, terutama di antara generasi Z. Penghasilan yang tak mencukupi yang berhadapan dengan pengeluaran yang makin membesar mengakibatkan sejumlah orang mulai berpikir untuk menjalankannya.

Jane melanjutkan ceritanya, “Saya menemukan gerakan FIRE (financial independence retire early atau kemandirian finansial dan pensiun lebih awal) di media sosial Reddit. Saya mendokumentasikan perjalanan FIRE saya di Tiktok. Saya ingin menunjukkan ada jalan berbeda untuk pensiun dibanding cara mereka yang memilih pensiun pada usia 65 tahun, dengan berinvestasi saya saat usia dua puluhan dan berharap itu membuahkan hasil tak lama kemudian. Saya ingin mandiri secara finansial dan pekerjaan hanya opsi saja. Dalam iklim ekonomi seperti ini, pensiun sepenuhnya dan tak menghasilkan uang mungkin tidak bisa dilakukan. Tapi, sangat mungkin saya bisa mengurangi umur pekerjaan saya”.

Salah satu situs yang memberikan saran untuk menjalankan dua pekerjaan dalam sehari adalah situs Indeed. Penulis di laman itu mengatakan, mengambil berbagai tanggung jawab yang datang dari banyak pekerjaan dapat mengubah keseimbangan kehidupan. Anda perlu memahami pilihan Anda dan meninjau cara untuk mengatur waktu. Anda perlu menentukan, apakah ini adalah pilihan yang tepat dan sesuai tujuan profesional Anda? Anda harus membuat jadwal terpisah dan memastikan bahwa jadwal keduanya tidak beririsan. Anda harus memastikan bahwa pekerjaan kedua itu sesuai dengan minat dan tujuan Anda. Pekerjaan kedua sebaiknya meningkatkan kemampuan Anda dan penting untuk masa depan Anda. Sebisa mungkin dua perusahaan tidak mensyaratkan baju yang aneh-aneh dan pekerjaan kedua juga lebih fleksibel. (Yoga)

Komoditas udang yang merupakan unggulan ekspor perikanan Indonesia terkena tuduhan praktik dumping di pasar AS. Akibatnya, ekspor udang akan terkena tarif bea masuk dumping 6,3 %. Bea masuk tambahan yang dikenakan itu bakal menghantam daya saing industri udang di Indonesia. Dumping merupakan sistem penjualan barang di luar negeri dengan harga lebih murah. Tuduhan dumping udang Indonesia dilayangkan Asosiasi Pengolah Udang Amerika (ASPA) melalui petisi pada Oktober 2023 ke Departemen Perdagangan AS (USDOC) dan Komisi Perdagangan Internasional (ITC) AS.

Terkait tuduhan itu, ASPA mengajukan petisi pengenaan bea masuk dumping atas impor udang dari eksportir yang didapati melakukan praktik dumping. Selain petisi antidumping, ASPA juga menyebut program subsidi pemerintah Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam memberikan manfaat bagi produsen dan pengolah udang. Dengan demikian, perlu dikenai bea masuk imbalan (CVD) untuk mengimbangi subsidi atas seluruh ekspor udang dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam. Namun, atas tudingan itu, Pemerintah Indonesia dapat membuktikan bahwa tidak ada subsidi terhadap industri udang nasional.

Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana mengemukakan, dalam proses investigasi, terdapat dua perusahaan eksportir asal Indonesia, yakni PT BMS dan PT FMS, yang menjadi responden wajib (mandatory respondent) dan terkena sampling dalam pengisian kuesioner dari Departemen Perdagangan AS dan Komisi Perdagangan Internasional AS.

Hasil penetapan sementara (preliminary determination) antidumping yang diterbitkan Departemen Perdagangan AS pada 23 Mei 2024 menunjukkan Indonesia melakukan dumping pada periode investigasi 1 September 2022 sampai 31 Agustus 2023. Berdasar hasil sementara itu, PT FMS melakukan nilai dumping sebesar 6,3 %, sedang PT BMS nol %. ”Tarif bea masuk dumping sudah diberlakukan walau baru hasil penetapan sementara. Karena PT BMS mendapat (nilai dumping) nol %, seluruh perusahaan eksportir udang selain PT BMS akan dikenai bea masuk dumping sebesar 6,3 %,” kataErwin, Selasa (11/6). (Yoga)

Di tengah munculnya kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa transisi pemerintahan, disiplin fiscal tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2025. Menkeu Sri Mulyani menegaskan, APBN harus menjadi solusi atas berbagai persoalan negara, alih-alih menjadi sumber masalah baru. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komite IV DPD, Selasa (11/6) untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Sri Mulyani menegaskan, APBN bersifat counter-cyclical. Artinya, ketika terjadi gejolak ekonomi, APBN mengambil peran meredam guncangan.

”Itu tidak terhindarkan. Arah kebijakan fiskal memang akan berubah ketika shock terjadi. Namun, saat ada kesempatan untuk memperbaiki, kita jaga agar APBN kita kembali siap untuk menjadi shock absorber,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ke depan, APBN akan tetap digunakan sebagai alat menghadapi dinamika global dan meredam berbagai gejolak di masa mendatang. Namun, stabilitas APBN   tetap mesti dijaga. ”APBN ini alat yang penting. Harus dijaga agar jangan jadi sumber masalah, tetapi harus jadi sumber solusi,” ujarnya.

Dalam proses pembahasan RAPBN 2025 sebagai APBN transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, kesehatan APBN tetap diperhatikan. Sri Mulyani mengatakan, dalam proses penyusunannya, RAPBN 2025 sudah melalui koordinasi dan komunikasi erat dengan tim Prabowo. ”Kami mencoba memahami dan mendesain (RAPBN) sesuai dengan janji-janji maupun program (Prabowo),” ucapnya. Namun, ditengah banyaknya kebutuhan belanja pemerintahan baru, pembahasan RAPBN transisi diupayakan tetap sesuai dengan rambu-rambu disiplin fiscal dan harus memperhatikan keberlanjutan fiskal untuk jangka menengah-panjang. (Yoga)

Seorang ibu terlihat sedang membakar ikan kerisi (Nemipterus sp) di pinggir Pantai Burong Mandi, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, pada Hari Senin (10/6/2024). Ikan dijual dengan harga Rp 50.000 per kilogram saat musim panen pada Oktober-November dan naik hingga mencapai Rp 90.000 per kilogram di luar masa panen. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyelidiki dugaan kartel di balik kenaikan harga tiket kapal rute Batam-Singapura. Satu dari empat perusahaan mangkir saat dipanggil KPPU untuk membahas masalah itu di Batam, Kepri. Kakanwil I KP- PU, Ridho Pamungkas, Selasa (11/6) mengatakan, ada empat perusahaan yang mengelola kapal rute Batam-Singapura, yakni Majestic, Sindo, Batam Fast, dan Horizon. Semuanya berbasis di Singapura. KPPU menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan memanggil perusahaan kapal, asosiasi pengusaha, dan perwakilan pemda.

Dari empat perusahaan yang dipanggil, hanya pengelola Horizon yang mangkir hadir. ”Ketika mereka kami panggil, itu kesempatan mereka untuk membela diri. Kalau mereka tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, kami akan menggunakan bukti yang kami miliki,” kata Ridho. Harga tiket kapal Batam-Singapura naik sejak April 2022. Kini, tiket pergi-pulang untuk pemegang paspor negara lain Rp 915.000, naik tajam dari sebelumnya Rp 600.000. Untuk pemegang paspor Indonesia harganya Rp 760.000, sebelumnya Rp 400.000. Ridho menyatakan, ada sejumlah keanehan dalam kenaikan harga tiket itu.

Pertama, soal harga yang melambung hampir dua kali lipat. Kedua, empat perusahaan kapal itu menerapkan harga yang sama persis. ”Arahnya memang ada dugaan kartel. Sekarang kami masih dalam proses pengumpulan alat bukti. Jangan-jangan empat perusahaan ini melakukan pengaturan harga,” ujar Ridho. Saat FGD, perwakilan agen pelayaran Majestic Ferry, Victor, mengatakan, naiknya harga minyak dunia dan biaya pelabuhan menjadi faktor pendorong naiknya harga tiket. Dari harga tiket Rp 760.000 untuk pergi-pulang, perusahaan mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp 470.000. ”Itu belum termasuk (potongan) biaya operasional, seperti onderdil dan yang lain. Hitung-hitungan, sebenarnya keuntungan bisnis ini tidak besar,” ujar Victor. (Yoga)