Ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi terdampak pada peningkatan profil risiko kredit dan pengetatan likuiditas di sektor perbankan. Namun demikian, OJK menegaskan bahwa kondisi industri perbankan nasional secara umum masih aman dan terkendali. Berdasarkan data OJK per April 2025, kredit perbankan yang disalurkan sebesar Rp7.960 triliun, naik 8,88% secara yoy, atau lebih lambat dari awal tahun. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun senilai Rp9.047 triliun, hanya naik 4,55% (yoy) pada periode yang sama. Alhasil, loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 87,99%, atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 87,77% atau dibanding posisi April 2024 sebesar 84,49%.

Meningkatnya LDR ini karena memang terjadi perebutan dana di bank di tengah tingginya suku bunga. Selain itu, profil risiko perbankan juga mengalami peningkatan. Seperti ratio kredit bermasalah (non performimg loan/NPL) gross 2,24% per April 2025, naik dari bulan sebelumnya 2,17%. Bukan hanya itu, NPL net juga cenderung naik ke poisis 0,83%, dan loan at risk (LAR) bertengger di level 9,92% naik dari bulan  sebelumnya sebesar 9,86%. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, terdapat sejumlah faktor ketidkpastian ekonomi global yang memengaruhi antara lain lambannya laju penuruan suku bunga, khususnya Fed Fund Rate.kemudian eskalasi trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor oleh AS, serta dinamika konflik geopolitik yang masih terjadi di beberaoa kawasan turut memengaruhi ekonomi global maupun domestik. (Yetede)

Kinerja manufaktur kembali mengalami kontraksi pada Mei, menjadikan kontraksi dua bulan berturut-turut. Ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan  pasar domestik diperkirakan akan  menghantui manufaktur hingga kuartal kedua tahun ini. Berdasarkan data S&P Global, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Mei ada di level 47,4 atau naik 0,7 poin dari April 2025 yaitu di level 46,7 atau berada di fase kontraksi (di bawah poin 50). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memperkirakan tren PMI manufaktur masih menghadapi tekanan dalam jangka pendek, terutama di kuartal kedua. "Namun, dengan catatan apabila ralisasi belanja pemerintah dapat dipercepat dan stimulus konsumsi dijalankan secara lebih tepat sasaran, terutama untuk mendukung daya beli rumah tangga produktif, ada peluang untuk mendukung daya beli rumah tangga produktif, ada peluang untuk mendongkrak permintaan di paruh kedua tahun ini," ucap dia. (Yetede)

Kebijakan pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik kelas ekonomi sebesar 14% pada momen libur Lebaran kemarin belum mampu mendongkrak jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri. Bada Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik pada April 2025 mencapai 5,45 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 7,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 5,86 juta orang. Padahal pada periode 24 Maret hingga 7 April 2025 kemarin, pemerintah memberikan insentif berupa diskon harga tiket pesawat untuk penerbangan dometik kelas ekonomi sebesar 14%. Sebagai catatan, cuti bersama Lebaran 2024 berlangsung dari tanggal 8-15 April 2024. Sedangkan tahun ini, diterapkan mulai dari tanggal 28 Maret hingga 3 April 2025. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah kembali menerbitkan lima pekat stimulus ekonomi. Salah satunya diskon berupa tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah sebesar 60% pada periode Juni-Juli 2025. Anggaran untuk diskon tiket pesawat mencapai Rp 430 miliar. (Yetede)

PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) melalui PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) menjalin kolaborasi strategis dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Sure, untuk menghadirkan konektivitas internet "Internet Rakyat" dengan target coverage hingga 40 juta rumah tangga di Indonesia. Kerja sama kedua perusahaan ini ditandai dengan Perjanjian Kerja Sama (MoU) akhir pekan lalu, dan diharapkan dapat segera dilanjutkan ke tahap implementasi teknis dan komersial dalam waktu dekat. Adapun kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan akses digital di seluruh Indonesia melalui sinergi infrastruktur  dan layanan yang dimiliki masing-masing pihak. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi katalis utama dalam menghadirkan "Internet Rakyat" internet yang terjangkau, inklusif dan berkelanjutan. Executive Vice President Divisi Wholesale Service Telkom Muhammad Rofik megatakan, kerja sama ini adalah manifestasi nyata dari  komitmen perusahaan dalam memperluas konektivitas nasional. "Dengan memanfaatkan kekuatan infrastruktur dan teknologi dari semua pihak, kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali bisa menikmati layanan internet yang terjangkau dan andal," kata Rofik. (Yetede)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) meluncurkan Sahabat-Ai dengan model berkapasitas 70 miliar parameter yang dilengkapi dengan layanan chat multibahasa. Kolaborasi kedua perusahaan ini merupakan terobosan terbaru dalam ekosistem Large Language Model (LLM) open-source di Indonesia. Terobosan ini juga disebut menjadi tonggak penting dalan memperkuat kedaulatan digital Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia. Layanan tersebut juga dilengkapi kemampuan penalaran canggih memudahkan pengguna untuk bertanya dan mendapatkan jawaban informatif dengan bahasa yang alami. Layanan tersebut juga dilengkapi kemampuan penalaran canggih sehingga memudahkan pengguna untuk bertanya dan mendapatkan jawaban informatif dengan bahasa yang alami. Direktur Utama GoTo Group Patrick Walujo mengatakan, dengan model 70 miliar parameter dan layanan chat baru, Sahabat-AI semakin memperkuat ekosistem AI yang sesuai dengan karateristik Indonesia. "Kemampuan multibahasa dan akurasi yang lebih tinggi membuat layanan ini dapat memenuhi  kebutuhun masyarakat dan bisnis di seluruh Indonesia, Ini mencerminkan komitman kami pada kedaulatan digital dan mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan teknologi lokal," kata Patrick. (Yetede)

Indonesia mengalami deflasi ketiga pada Mei lalu sebesar 0,37%, setelah deflasi secara beruntun pada  dua bulan pertama di awal tahun ini. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah agar segera memompa daya beli masyarakat. BPS melaporkan, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya atau secara yoy, pada bulan Mei lalu terjadi inflasi 1,6% dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 1,19%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan deflasi sebesar 0,37% secara bulanan pada Mei 2025 mencerminkan tekanan harga yang cenderung menurun dalam jangka pendek, terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan makanan, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan ikan segar. Menurut Josua dari kondisi yang terjadi pada Mei 2025 menunjukkan bahwa meskipun kondisi harga terlihat stabil, risiko laten dari lemahnya permintaan dan potensi stagnasi daya beli tidak bisa dabaikan. Pemerintah perlu melakukan pemantauan yang leih rinci terhadap indikator mikro termasuk konsumsi rumah tangga, utilisasi industri makanan-minuman. dan aktivitas perdagangan ritel untuk memastikan bahwa deflasi ini bukan awal dari spiral penurunan harga dan permintaan yang lebih kejam. "langkah korektif yang proaktif akan menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada semester II-2025," kata Josua. (Yetede)

Arah dan masa depan pengembangan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia kini berada pada titik krusial. Di tengah geliat transformasi digital nasional, perlu pendekatan yang mengedepankan aspek teknologi, juga aspek manusiawi. Berpusat pada manusia (Human centered) menjadi kunci utama membangun ekosistem AI yang inklusif, etis dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi pokok bahasan webinar bertema “Humanizing Artificial Intelligence: Peta dan Masa Depan Ekosistem Kecerdasan Buatan Indonesia” yang digelar Pusat AI ITB, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB (STEI ITB), Sabtu (31/5). Melalui diskusi lintas sektor yang menghadirkan akademisi, praktisi, industri, dan masyarakat sipil, acara ini menegaskan bahwa AI yang berpihak pada kemanusiaan bukan sekadar idealisme, melainkan keharusan. AI memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diperkirakan, teknologi ini dapat menyumbang hingga 366 miliar USD atau 12 % PDB Indonesia pada 2030.

Potensi ini dibayangi tantangan, berupa ketimpangan akses teknologi yang memperlebar kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi asing, hingga kekhawatiran akan erosi nilai-nilai manusia dalam sistem algoritma. Dari studi UNESCO tahun 2024, kesiapan SDM Indonesia mengadopsi AI masih rendah. Mayoritas masyarakat kita masih sebagai pengguna, bukan produsen AI. Ditambah lagi, sistem AI yang ada saat ini sebagian mengadopsi norma-norma yang belum tentu sejalan dengan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pengembangan AI di Indonesia seharusnya tidak bertujuan menggantikan manusia, tetapi memperkuat kapasitas dan martabat manusia. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Dekan STEI ITB Tutun Juhana. “Prinsip human centered AI bukan jargon, melainkan keniscayaan. Ini berarti AI harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, pengguna punya pemahaman atas cara kerja sistem, dan AI harus mendukung keputusan yang etis dan adil,” ujarnya. (Yoga)

Tarif buzzer atau pendengung sangat bervariasi. Rentangnya puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Berdasarkan penelusuran Kompas, uang miliaran rupiah mengalir ke rekening buzzer kelas kakap. Sementara di level bawah, buzzer cilik mengejar uang receh. Menjelang subuh, akhir April2025, Irwan (nama samaran) membuka buku rekening bank atas namanya, yang terdapat dua transaksi jumbo pada 2024 dan awal 2025. Tahun lalu, uang yang masuk ke rekeningnya Rp 6 miliar. Transaksi berikutnya, awal tahun ini, Rp 1 miliar. Uang miliaran rupiah dari dua transaksi tersebut untuk pembayaran proyek buzzer terkait isu politik. Ia memperlihatkan sejumlah dokumen perencanaan proyek buzzer untuk swasta, korporasi besar, politisi, serta sejumlah instansi.

Di dokumen itu ada rencana anggaran dan berkas tagihan proyek buzzer bagi korporasi besar. Nilai proyeknya dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Di masa jayanya, Irwan sebagai koordinator buzzer bisa meraih Rp 400 juta per bulan. Ada kalanya, ia berstatus perantara saja dengan mengambil margin keuntungan. ”Bisnis buzzer ini tak jelas antara halal atau haramnya. Namun, ini kerjaan yang ’mikir’. Saya harus menganalisis data, paham konteks politiknya, harus tahu siapa pihak terkaitnya,” ujarnya. Jika ia menerima proyek buzzer dengan nilai Rp 1 miliar, Irwan dan tim setidaknya kecipratan Rp 800 juta, sisanya jatah perantara, orang yang punya akses langsung ke sumber proyek. Dalam dunia buzzer, posisi sangat menentukan. Semakin rendah kastanya, bayaran kian kecil. Contohnya operasi menggarap sebuah isu agar jadi trending topikdi aplikasi X (dulu Twitter).

Misalnya, perantara menjual harga untuk sebuah trending topik ke pemesan sebesar Rp 150 juta per jam.” Dari Rp 150 juta itu, yang sampai ke buzzer tingkat bawah hanya Rp 5 juta-Rp8 juta. Orang yang tugasnya bikin akun hanya kebagian Rp 200.000-Rp 300.000,” katanya. Beda nasib dengan Irwan, AE, Perempuan Jakarta Selatan yang menekuni pekerjaan buzzer selama lima tahun terakhir, sekarang punya standar honor minimal Rp 300.000. Ia pernah kerja sebagai buzzer komentar dengan bayaran Rp 5.000 per komentar. Seiring meningkatnya jumlahpengikut di media sosialnya, ia naik kelas. Di Instagram, pengikutnya 25.000 akun. Ia menunjukkan sejumlah grup tawaran kerja buzzer untuk mempromosikan program instansi dengan bayaran Rp 100.000, Rp 50.000 dan Rp 40.000 dengan syarat calon peserta mempunyai minimal pengikut 500 di Instagram atau Tiktok. (Yoga)

”Kami (pemerintah) dan DPRD melihat masa efektif pemberlakuan putusan MK No 3/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap Pasal 34 Ayat (2) UUU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, tetapi yang pasti memberikan intervensi sesuai aturan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi seusai Resepsi 732 Tahun Surabaya di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Sabtu (31/5). Eri melanjutkan, Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya telah menggratiskan wajib belajar 9 tahun di jenjang SD-SMP negeri dan swasta, tapi masih terbatas, terutama bagi sekolah swasta yang menampung para murid dari keluarga miskin dan pramiskin. ”Keluarga sejahtera apalagi kaya biasanya menyekolahkan anak-anak ke sekolah swasta terbaik yang uang masuk dan SPP-nya mahal. Kalau harus ditanggung pemerintah, tak mungkin kuat,” kata Eri.

Dari Rp 12,3 triliun APBD 2025, sebesar Rp 2,588 triliun atau 20,96 % dialokasikan untuk belanja fungsi pendidikan, Rp 2,335 triliun, disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sebagian untuk membiayai program bantuan pendidikan keluarga miskin atau pramiskin. Ada 54.000 pelajar penerima bantuan, di antaranya 30.000 murid SD negeri dan 4.400 murid SD swasta, 10.000 murid SMP negeri dan 5.400 murid SMP swasta. Sementara, 4.200 peserta didik penerima bantuan bersekolah di madrasah hingga beasiswa untuk jenjang SLTA bahkan perguruan tinggi. Menurut Eri, selain alokasi APBD, pemerintah mengintervensi sekolah-sekolah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan orangtua asuh (OTA). Sekolah swasta terutama yang bonafide tidak lagi perlu bantuan pendidikan karena memungut biaya dari keluarga peserta didik yang mampu, sejahtera, bahkan kaya. Ketua DPRD Kota Surabaya Dominikus Adi Sutarwiyono mengatakan, pelaksanaan pendidikan gratis di Surabaya sudah diinisiasi sejak kepemimpinan Bambang Dwi Hartono (2002-2010) dan diteruskan oleh Tri Rismaharini (2010-2020). (Yoga)

Kabar mundurnya Ray Dalio dari jajaran penasihat BPI Danantara memunculkan pertanyaan. Sosok investor global yang awalnya disambut sebagai simbol kredibilitas Danantara, justru memberi sinyal peringatan urgensi tatakelola berbasis meritokrasi dan profesionalisme. Informasi mundurnya Dalio dari Danantara disiarkan Bloomberg, Rabu (28/5) pagi WIB. Pendiri firma manajemen investasi ternama Bridgewater Associates itu, memilih tidak melanjutkan perannya di Danantara. Dalio melalui juru bicaranya juga menolak memberikan komentar sehingga belum diketahui alasan di balik keputusan tersebut. Dalam peluncuran sekaligus pengumuman struktur resmi BPI Danantara di Jakarta, 24 Maret 2025, Dalio diumumkan menjadi satu dari lima tokoh yang tergabung dalam Dewan Penasihat Danantara, selain mantan CEO Asia Pasifik Credit Suisse, Helman Sitohang, ekonom Columbia University, Jeffrey Sachs, Equity Portfolio Manager Capital Group, F Chapman Taylor, serta mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra.

Dalam presentasi terbaru Danantara pada eksekutif bisnis asing di Jakarta pada Mei 2025, nama Dalio tak tercantum sebagai anggota Dewan Penasihat. Di tengah kabar mundurnya Dalio, CEO Danantara Rosan Roeslani memberi pernyataan berbeda. Ia memastikan bahwa Dalio masih di Danantara. Ia mengklaim komunikasi antara dirinya dan tim Dalio masih berjalan intens dan lancar. Alih-alih meluruskan informasi mengenai statusnya di Danantara, melalui akun Instagram resminya, @raydalio, miliarder berusia 75 tahun itu, justru menyinggung pentingnya meritokrasi. Dalam unggahan bertema principle of the day atau ”prinsip hari ini”, pada 28 Mei 2025, ia memposting tuliskan: ”Don’t use your pull to get someone a job”. Artinya, jangan gunakan pengaruhmu untuk membantu seseorang mendapat pekerjaan. Sebab, hal itu merusak prinsip meritokrasi. Tindakan semacam ini tidak baik bagi pencari kerja karena menciptakan kesan bahwa posisi tersebut tidak diperoleh atas dasar kemampuan. (Yoga)