Presiden Jokowi mulai menjalankan pemerintahan dari IKN. Sejumlah agenda rutin akan dijalankan di Nusantara hingga 19 Oktober 2024 atau sehari menjelang pelantikan presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka. Namun, rencana pemindahan ASN ke IKN masih tertunda. Presiden Jokowi kembali berkantor di IKN pada Kamis (12/9). Didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Presiden bertolak ke IKN dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 07.30 WIB. Agenda pertama Presiden adalah memberikan pengarahan kepada pejabat TNI/Polri. Dalam kegiatan itu, Presiden Jokowi duduk bersebelahan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Keduanya diapit Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Presiden Jokowi pun menyampaikan bahwa saat ini IKN belum jadi dan masih dalam pembangunan.

Pembangunan IKN membutuhkan waktu yang lama, bisa lebih dari 20 tahun. Namun, Presiden yakin pembangunan IKN di masa mendatang lebih cepat di bawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada Jumat (13/9) ini, Presiden akan memimpin sidang kabinet paripurna. Sidang kabinet ini akan dihadiri Wapres Ma’ruf Amin beserta semua menteri kabinet. Informasi yang dihimpun Kompas, sidang kabinet paripurna di IKN itu ada kemungkinan merupakan yang terakhir di era pemerintahan Jokowi-Amin. Agenda yang akan dibahas adalah persiapan transisi pemerintahan dan laporan terakhir dari empat menteri koordinator yang akan mewakili para menteri di bawah koordinasi mereka. Menurut Mensetneg, Pratikno, bisa saja sidang kabinet paripurna digelar sekali lagi pada Oktober mendatang jika diperlukan Presiden. ”Semuanya tergantung Presiden,” ucap Pratikno. (Yoga)

PT Hutama Karya (Persero) berhasil memperoleh dua kontrak baru, yakni proyek Wulan River Improvement Paket 2 di Jawa Tengah dan Candidasa Beach Conservation di Bali, dengan total nilai Rp815 miliar. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menjelaskan bahwa proyek Wulan River Improvement senilai Rp297 miliar bertujuan mengurangi risiko banjir di Kudus, Pati, Demak, dan Jepara melalui pengerukan dan perbaikan aliran sungai. Proyek ini ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Sementara itu, proyek Candidasa Beach Conservation di Karangasem, Bali, senilai Rp518 miliar, bertujuan mengembalikan kondisi alami pantai dengan penambahan pasir, konservasi terumbu karang, dan penataan pantai sepanjang 5,5 km. Proyek ini diproyeksikan selesai pada 2027, dengan strategi efisiensi menggunakan material bongkaran dari struktur yang ada di lokasi.

Kawasan Industri Kendal (KIK) semakin menarik minat investor asing, terutama dari China, seperti yang ditunjukkan oleh investasi sebesar Rp820 miliar dari Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Ltd. melalui PT Hiron Indonesia Industry. Perusahaan ini akan mendirikan fasilitas produksi lemari pendingin komersial di KIK, menyerap 500 tenaga kerja, dan menargetkan produksi 500.000 unit per tahun. Menurut Shao, Presiden Direktur PT Hiron Indonesia Industry, Indonesia adalah lokasi ideal untuk perluasan bisnis karena kemudahan investasi dan pasar yang besar.

Juliani Kusumaningrum, Head of Sales & Marketing KIK, menyatakan bahwa masuknya PT Hiron memperkuat ekosistem industri elektronik di KIK, yang sebelumnya sudah memiliki tenant di bidang elektronik rumah tangga dan lampu. Juliani juga menyoroti dominasi investor asal China di kawasan tersebut, dengan sektor otomotif mulai berkembang menjadi salah satu sektor industri terbesar di KIK.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengungkapkan bahwa KIK menjadi salah satu pendorong utama investasi asing di Kabupaten Kendal, dengan investor terbesar dari Singapura, Korea Selatan, China, Hong Kong, dan Jepang.

PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) menunggu keputusan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL) sebesar Rp1.000 per penumpang pada tahun depan. Direktur Operasional dan Pemasaran KAI Commuter, Broer Rizal, menegaskan bahwa KAI Commuter hanya bertindak sebagai pelaksana keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan sosialisasi selama tiga bulan sebelum tarif naik.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menyebut bahwa meskipun kajian kenaikan tarif KRL telah ada, implementasinya masih menunggu keputusan kabinet baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Risal juga menyinggung kemungkinan penerapan skema tarif berbasis NIK yang akan diputuskan lebih lanjut oleh pemerintahan baru.

Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, menambahkan bahwa harga tiket KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016, namun ia belum memberikan rincian kapan kenaikan tarif akan diberlakukan.

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkapkan kesulitan pimpinan KPK untuk bertemu Presiden Joko Widodo guna membahas agenda pemberantasan korupsi. Selama lima tahun menjabat, Nawawi dan rekan-rekannya tidak pernah diundang oleh Presiden untuk membicarakan KPK, meskipun beberapa kali mereka telah mengajukan permohonan untuk bertemu. Nawawi bahkan membandingkan situasi ini dengan lebih mudahnya organisasi kemasyarakatan (ormas) bertemu Presiden.

Satu-satunya pertemuan yang pernah terjadi, menurut Nawawi, adalah terkait persiapan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan saat Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menggantikan Lili Pintauli Siregar. Nawawi pun mengajak peserta diskusi dan awak media untuk menafsirkan situasi ini.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 96/2024 memastikan stabilitas ketersediaan energi hingga 2035 melalui Cadangan Penyangga Energi (CPE). Jenis energi yang diatur mencakup bensin, LPG, dan minyak bumi, dengan target cadangan masing-masing sebesar 9,64 juta barel untuk bensin, 525.780 metrik ton untuk LPG, dan 10,17 juta barel untuk minyak bumi.

Namun, sebagian besar cadangan ini akan dipenuhi oleh impor karena produksi domestik sudah sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa impor diperlukan karena produksi dalam negeri masih kurang untuk memenuhi kebutuhan CPE. DEN memproyeksikan anggaran sebesar Rp70 triliun untuk memenuhi kebutuhan cadangan ini hingga 2035, yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

Pemerintah Indonesia menyampaikan pesan sederhana, tetapi mengena dalam pembukaan Indonesia-Latin America and The Caribbean Business Forum yang dibuka di Lima, Peru, Rabu (11/9). Indonesia ingin lebih banyak berdagang dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia karena meski kawasan tersebut memiliki potensi pasar sangat besar, nilai perdagangannya dengan Indonesia masih sangat kecil. Porsi perdagangan negara-negara Amerika Latin dan Karibia dengan Indonesia tercatat hanya 0,45 % dari total perdagangan negara-negara di kawasan tersebut dengan dunia. Pada 2023, volume perdagangan kawasan itu dengan seluruh negara mencapai 2,8 triliun USD.

Sementara pada tahun yang sama, porsi perdagangan Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia hanya 2,73 % total perdagangan global Indonesia yang mencapai 480,5 miliar USD. ”Kami hanya ingin lebih banyak berdagang. Sekarang angka perdagangan Indonesia dengan 33 negara di kawasan ini hanya 0,45 % dari total perdagangan global negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Sangat kecil,” ujar Dirjen Amerika dan Eropa Kemenlu Indonesia, Umar Hadi saat menggelar jumpa pers sebelum pembukaan Indonesia-Latin America and The Caribbean (INA-LAC) Business Forum. Indonesia tak ingin tertinggal dari negara-negara Asia lain yang telah memiliki hubungan dagang dan ekonomi sangat mapan dengan kawasan Amerika Latin.

Dari fakta bahwa nilai perdagangan sejumlah negara Asia dengan negara-negara Amerika Latin cukup besar, jarak geografis ternyata bukan tantangan utamanya. ”Indonesia menawarkan banyak kesempatan untuk negara di Amerika Latin. Penting untuk mengingat bahwa GDP Indonesia itu 1,39 triliun USD. Indonesia negara ekonomi paling besar di Asia Tenggara,” kata Umar. Menurut Monica Chavez Camacho dari Camara de Comercio Lima, yang dibutuhkan saat ini oleh perusahaan Indonesia dan Amerika Latin adalah koneksi yang terjalin. Yang paling penting dari INA-LAC Business Forum adalah mempertemukan pengusaha Indonesia dengan mitranya di kawasan Amerika Latin dan Karibia.

Bagi Pemerintah Peru, forum  bisnis seperti INA-LAC akan membantu mempercepat negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Peru Teresa Mera Gomez mengatakan, Peru ingin menggunakan segala upaya agar perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) segera terealisasi. Tercatat sedikitnya 19 perusahaan asal Indonesia yang ikut berpartisipasi, antara lain Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Indofood, Gajah Tunggal, Sido Muncul, Mayora, Wings Group, United Bike, Kino, serta BUMN seperti Pertamina dan PLN Indonesia. (Yoga)

Ketika industri mata uang kripto di Tanah Air masih berusaha berkembang, investor kripto dikagetkan kasus dugaan peretasan salah satu exchanger kripto populer di Indonesia, Indodax. Serangkaian transaksi mencurigakan diungkap perusahaan keamanan Web3, Cyvers Alerts, di akun X pada Rabu (11/9). Berdasarkan unggahan Cyvers Alerts, terdapat alamat yang memegang aset senilai sekitar US$ 14,4 juta yang kemudian ditukarkan menjadi ether (ETH). Tak lama berselang, lebih dari 150 transaksi mencurigakan lainnya. Sehingga saat ini total kerugian akibat peretasan diperkirakan mencapai US$ 18,2 juta. CEO Indodax, Oscar Darmawan mengakui ada dugaan peretasan pada sistem Indodax. 

Meski begitu belum ada perkembangan signifikan terkait kasus ini. Oscar bilang, tengah menginvestigasi dan melakukan pemeliharaan menyeluruh terhadap sistem Indodax. "Selama proses ini, platform web dan aplikasi Indodax tidak dapat diakses. Namun kami pastikan saldo pelanggan akan aman, baik secara kripto maupun rupiah, pungkas Oscar, Kamis (12/9). Dalam akun resminya di platform X, Indodax menegaskan, Kamis (12/9), bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki insiden ini dengan tindakan yang diperlukan untuk memulihkan sistem dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) Yudhono Rawis mengatakan, mendukung langkah-langka Indodax untuk segera menanggulangi permasalahan ini. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memanggil manajemen Indodax untuk klarifikasi, Kamis (12/9). Kepala Bappebti, Kasan, bilang, sedang dalam proses investigasi sistem Indodax. Pakar TI & Digital Forensik, Rubi Alamsyah berpendapat, kalau sampai Indodax matikan platform, artinya ada kejadian cukup besar. "Tim investigasi harus cepat agar bisa mitigasi risiko," kata Rubi,

Di tengah rencana pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tren volume impor migas Indonesia terus menanjak. Alhasil, membesarnya kebutuhan minyak maupun gas ketimbang produksi nasional menyebabkan Indonesia tetap menyandang status net importer migas. Konsekuensinya, defisit migas kian membesar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor minyak mentah dan hasil minyak Indonesia pada tahun 2018 masing-masing mencapai 16,93 juta ton dan 26,74 juta ton. Volume impor ini sempat turun di tahun 2019 dan 2020, namun secara konsisten naik pada 2021 hingga 2023. Tahun lalu, volume impor komoditas ini masing-masing sebesar 17,84 juta ton dan 27,37 juta ton. Sementara itu, nilai impor minyak mentah dan hasil minyak mengalami fluktuasi. Namun di 2019, masing-masing nilainya mencapai US$ 9,16 miliar dan US$ 20,71 miliar. Sedangkan di 2023 nilainya lebih tinggi, yakni US$ 11,14 miliar untuk impor minyak mentah dan US$ 24,69 miliar untuk impor hasil minyak. Artinya, tak sedikit devisa Indonesia yang terbang ke luar negeri lantaran hal tersebut. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum lama ini mengungkapkan sebesar Rp 450 triliun per tahun devisa negara dihabiskan untuk impor migas, terutama untuk kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG). Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, salah satu faktor impor migas yang terus meningkat lantaran produksi minyak didalam negeri semakin menurun. Konsekuensinya, peningkatan impor ini akan membuat subsidi membengkak. "Yang berbahaya, subsidi pasti akan membengkak," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (12/9). Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan, penurunan lifting minyak lantaran tidak adanya investasi baru di sektor hulu, ditambah usia sumur minyak di dalam negeri semakin tua. Sementara itu, konsumsi terus melejit. Wijayanto mendesak pemerintah perlu melakukan upaya penghematan, terutama di sektor transportasi yang saat ini mengonsumsi sekitar 62,5% minyak bumi di Indonesia, dan 97% di antaranya dikonsumsi kendaraan pribadi.

Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 menuai penolakan dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai tidak tepat diberlakukan tahun depan lantaran daya beli sedang rentan. Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan, apabila tarif PPN naik menjadi 12%, maka perekonomian berisiko mengalami kontraksi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyebutkan, kenaikan tarif PPN akan menyebabkan upah nominal menurun. Alhasil, pendapatan riil ikut turun sehingga berisiko terhadap inflasi, ekspor hingga impor. 

Adapun berdasarkan perhitungan Indef, jika skenario kenaikan tarif PPN sebesar 12,5%, maka upah nominal akan mengalami kontraksi 5,86%, serta Indeks Harga Konsumen (IHK) turun 0,84%. Kondisi tersebut akan membuat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) berpotensi terkontraksi 0,11%. "Nah, ini sekali lagi angka skenario jika tarif PPN dinaikkan menjadi 12,5%. Sementara pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, rencananya akan memberlakukan tarif PPN sebesar 12% pada Januari 2025, maka kurang lebih angkanya akan sekitar ini [skenario PPN 12,5%]," kata Esther, Kamis (12/9). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso sebelumnya menyampaikan, penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 akan tetap menyesuaikan kebijakan pemerintahan baru. Artinya, ada kemungkinan kebijakan itu ditunda. Yang jelas, Susiwijono bilang, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024-2029.