Pentingnya penyesuaian kebijakan antarkementerian dan lembaga untuk menyelamatkan industri tekstil yang tengah tertekan. Redma G. Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antar kementerian, terutama antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Dia mencatat bahwa kebijakan impor, seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024, justru membebani industri tekstil nasional, yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja sektor ini.

Redma juga menegaskan bahwa tantangan seperti pengelolaan impor ilegal dan rencana kenaikan pajak perlu diatasi untuk mendukung perbaikan industri manufaktur. Dia mengingatkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, sektor industri harus tumbuh secara signifikan, sementara dalam lima tahun terakhir pertumbuhannya hanya mencapai 4% hingga 4,5%. Opsi kebijakan yang diajukan untuk menyelamatkan industri tekstil termasuk penerapan safeguard dan bea masuk tindakan pengamanan. Secara keseluruhan, upaya kolaboratif antara kementerian sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri tekstil di Indonesia.

Sejumlah negara mulai menguji dan menerapkan sistem empat hari kerja dalam seminggu sebagai pilihan yang bisa diambil pekerja. Meski model yang digunakan setiap negara berbeda, tujuan utama sistem ini sama, yaitu menjaga produktivitas sembari meningkatkan kesejahteraan bekerja. Namun, pola ini sepertinya belum cocok diterapkan di Indonesia. Gerakan kerja empat hari seminggu muncul di sejumlah negara setelah pandemi Covid-19. Program ini banyak didukung pekerja yang menginginkan fleksibilitas guna menjaga keseimbangan antara waktu bekerja dan kehidupan pribadi, atau work-life balance. Pola kerja ini dianggap sebagai model kerja masa depan yang bisa menjaga produktivitas tanpa harus mengorbankan kesejahteraan individu. Bagi yang memilih bekerja empat hari, seperti dikutip Euronews, 21 November 2022, mereka harus bekerja 9,5 jam per hari.

Jam kerja ini lebih panjang disbanding mereka yang memilih lima hari kerja seminggu, yaitu 8 jam per hari. Pola ini membuat jam kerja pekerja, baik yang memilih empat hari kerja maupun lima hari kerja, sama 40 jam per minggu. Jerman baru memulai uji empat hari kerja pada awal 2024. Namun, jauh sebelum model empat hari kerja itu diterapkan, seperti dikutip dari Euronews, 2 Februari 2024, jam kerja rata-rata di Jerman sudah mencapai 34,2 jam per minggu. Artinya, pemendekan hari kerja itu tidak akan berpengaruh besar terhadap jam kerja dan produktivitas di Jerman. Pergeseran sistem enam hari kerja menjadi lima hari kerja lebih dari 80 tahun lalu itu terbukti meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa perlu mengorbankan produktivitas mereka. Karena itu, perubahan yang sama saat ini, dari lima hari kerja menjadi empat hari kerja, diyakini memberi dampak yang sama.

Studi 4 Day Week Global pada 2022, seperti dikutip situs Forum Ekonomi Dunia (WEF), 25 Oktober 2023, menunjukkan pengurangan satu hari kerja terbukti meningkatkan produktivitas, kesehatan fisik dan mental pekerja, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Psikolog klinis dan kesehatan serta dosen Fakultas Psikologi Unpad, Bandung, Aulia Iskandarsyah, menilai konsep work-life balance yang menyeimbangkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, sulit diterapkan di Indonesia. Karena itu, pengurangan jam kerja, apalagi hari kerja, sulit dipraktikkan. Sistem work-life balance lebih mudah diterapkan di negara maju, terutama Skandinavia dan sejumlah negara Eropa, karena sistem sosial dan budayanya lebih mendukung. Untuk pergi bekerja dari rumah ke kantor, hanya 40 menit. Waktu perjalanan yang singkat membuat mereka bisa melakukan banyak aktivitas sebelum berangkat bekerja atau sepulang kantor. (Yoga)

KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia, menegaskan kembali tekad kuat BRICS meninggalkan penggunaan dollar AS dalam transaksi mereka. Negara-negara BRICS sepakat menggunakan mata uang lokal dalam transaksi keuangan di antara mereka dan dengan mitra dagang. Ambisi BRICS ini seiring kian menguatnya wacana mata uang tunggal dan sistem pembayaran internasional alternatif sebagai tandingan terhadap sistem yang ada. Dalam Deklarasi Kazan yang diluncurkan pada KTT yang dihadiri 36 negara ini tidak disebut tahapan dan target definitive kapan BRICS akan sepenuhnya meninggalkan dollar AS. Namun, dengan kekuatan ekonomi masif (37 % dari ekonomi global) yang dimiliki aliansi ini, dan keanggotaan BRICS yang kian membesar, manuver ini dipastikan akan kian mengancam dominasi dollar AS dalam transaksi global.

Hegemoni dollar AS, tecermin dari porsi dollar AS dalam cadangan devisa global, kian tergerus seiring perubahan geopolitik dan geostrategis global. Fenomena dedolarisasi kian mendapatkan momentumnya dengan dunia yang terpecah dalam blok-blok perdagangan menyusul invasi Rusia ke Ukraina dan meningkatnya tensi AS-China. Dalam 15 tahun terakhir, BRICS konsisten menunjukkan komitmen mereformasi sistem keuangan global berbasis dollar AS yang dianggap memicu kerentanan fundamental makroekonomi banyak negara berkembang. Komitmen itu menguat dipicu sanksi AS terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina. Penggunaan SWIFT dan dollar AS sebagai instrumen sanksi atau senjata politik oleh AS ini mendorong banyak negara yang khawatir mereka bisa menjadi sasaran AS berikutnya bergegas melakukan diversifikasi mata uang dan mengembangkan metode pembayaran alternatif.

Euro dan yuan menjadi mata uang yang kian banyak digunakan. Uni Eropa (UE) sudah dua dekade memprioritaskan penggunaan euro dalam transaksi sesama anggota UE. Putin mengatakan, hampir 95 % perdagangan Rusia-China kini menggunakan rubel dan yuan. Negara produsen utama migas dunia, dimotori Rusia, Iran, Arab Saudi, dan negara lain, memelopori penggunaan valuta non-dollar AS dalam perdagangan migas, salah satu komoditas utama penopang lalu lintas transaksi dollar AS dengan Asia dan Afrika. Negara-negara Timur Tengah juga menjajaki penggunaan yuan saat berdagang dengan China. ASEAN tak ketinggalan. Dalam KTT Mei 2023, ASEAN sepakat memprioritaskan penggunaan mata uang lokal dan sistem pembayaran kawasan guna transaksi internal ASEAN. (Yoga)