Integrasi data kemiskinan jadi prioritas 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran demi mewujudkan bansos yang adil dan tepat sasaran. Warga perlu proaktif terlibat dalam penyusunan data karena data kemiskinan amat dinamis. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) UGM, Hempri Suyatna menilai, ketiadaan data tunggal kesejahteraan sosial, menyulitkan akurasi dari agenda penurunan kemiskinan. Ini tergambar dari penurunan tingkat kemiskinan yang tak mencapai target pemerintah sebelumnya. Tingkat kemiskinan di era Presiden Jokowi menurun dari 11,25 % pada 2014 menjadi 9,03 %   pada 2024, tapi targetnya sebesar 7,5 %. Tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 6,18 % menjadi 0,83 % pada periode sama.

Target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 hampir tercapai, dengan angka mendekati 0 %. ”Manajemen satu data ini amat penting dan urgen. Karena, sering kali bantuan salah sasaran,” kata Hempri, pada Kamis (31/10). Saat ini, pemerintah mengacu pada tiga sumber data berbeda, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kemensos dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas. Data lainnya ialah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari BKKBN dan Kemenko Bidang Perekonomian. Hempri menyarankan, kementerian dan lembaga pemerintah pusat serta daerah harus menyamakan indikator kemiskinan. Setelah itu, baru pemetaan program agenda penurunan kemiskinan yang akan dilakukan tiap instansi merujuk pada satu data tersebut. (Yoga)

Gebrakan pemerintahan Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara guna membiayai program dan kebijakannya adalah memajaki ekonomi bawah tanah. Wakil Menkeu Anggito Abimanyu menyebut aktivitas judi daring yang sudah sedemikian marak, dan gaming online, salah satu target yang akan disasar (Kompas, 28/10/2024). Gagasan memajaki ekonomi bawah tanah (underground economy) bukan hal baru, termasuk saat posisi Menkeu juga dipegang Sri Mulyani Indrawati. Namun, realisasinya nyaris tak ada karena memang tak mudah. Skala yang besar dan dampak negatif sosial ekonomi yang diakibatkannya, termasuk potensi pajak yang hilang, membuat ekonomi bawah tanah tak bisa diabaikan.

Ekonom mengatakan, untuk memungut pajak dari aktivitas ilegal yang selama ini tak tersentuh negara, harus dilakukan penegakan hukum atau melegalkan lebih dulu kegiatan ekonomi bersangkutan. Volume ekonomi bawah tanah di negara maju diperkirakan 15-20 % dari PDB, sementara negara berkembang 30-35 %. Untuk Indonesia, menurut laporan Schneider untuk Bank Dunia, angkanya pada 2003 dan 2013 diperkirakan 19 % dari PDB. PPATK mencatat transaksi keuangan mencurigakan selama 2022 mencapai Rp 183,8 triliun.Tahun 2023, laporan transaksi keuangan mencurigakan naik 43,78 %.

Ini hanya sebagian dari aktivitas underground economy yang tak masuk pencatatan negara dan menghambat Indonesia mencapai potensi optimal penerimaan negaranya, khususnya dari pajak. Rasio pajak yang rendah membuat ekonomi kita sulit berlari kencang, sementara Prabowo menargetkan 8 %/tahun. Ini sulit dicapai jika rasio pajak seperti sekarang, salah satu yang terendah di Asia Tenggara, yaitu 10,4 % dari PDB (2022). Dengan kebutuhan pembiayaan begitu besar dan defisit APBN 2025 diperkirakan Rp 616 triliun, memacu penerimaan negara menjadi krusial. Potensi penerimaan pajak dari ekonomi bawah tanah menjadi salah satu yang dibidik. (Yoga)

Penanganan tengkes (stunting) masih menjadi prioritas program pemerintahan Prabowoto-Gibran tahun 2025-2029. Intervensi yang dilakukan masih merujuk pada aturan sebelumnya, tapi target prevalensi tengkes 2025 direvisi menjadi 18 % dari sebelumnya 14 %. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Jakarta, Kamis (31/10) mengatakan, peran Kementerian KPK/BKKBN dalam penanganan tengkes tetap mengacu pada Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selama peraturan itu belum berubah, Kementerian KPK/BKKBN tetap menjadi ketua pelaksana program percepatan penurunan tengkes. Tengkes adalah gagal tumbuh kembang akibat kurang gizi kronis.

”Selama Perpres itu (Perpres No 72/2021) masih ada, saya akan mengikuti, khususnya tentang TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting). Kita akan berbagi tugas dengan baik karena stunting ini harus dikerjakan secara multisektor. Kita (Kementerian KPK/BKKBN) bertugas mencegah dan menggerakkan,” tuturnya. Wihaji memaparkan, target penurunan tengkes telah diubah dan disesuaikan menjadi 18 %, sesuai Kepmen PPN/Kepala Bappenas tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting integrasi Tahun 2025. “Revisi ini bukan karena apa-apa. Jangan tergesa-gesa menekan (tengkes), tetapi hanya formalitas dan memainkan angka. Kita maunya yang betul-betul kualitatif yang kasatmata dilakukan penanganan sehingga ke depan yang potensi stunting bisa dicegah dan yang masih bisa ditangani hingga sembuh,” ujar Wihaji saat berkunjung ke Kampung KB Pasar Keong, Lebak, Banten, Rabu (30/10). (Yoga)

Pemerintah mengkaji sejumlah opsi kebijakan untuk meredam dampak pelemahan industri, seperti memberikan insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 bagi karyawan sektor padat karya seperti saat pandemi. Namun, penerapannya mesti hati-hati agar tidak menghambat penerimaan negara mengingat ruang fiskal negara semakin terbatas. Usul tersebut sudah beberapa kali disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada pemerintah, antara lain Kemenkeu dan Kemenko Bidang Perekonomian. Pemberian insentif PPh 21 bagi sektor padat karya itu diharapkan bisa menjaga roda konsumsi masyarakat agar tak merosot di tengah pelemahan industri padat karya. Belakangan ini, kondisi industri manufaktur padat karya sedang tertekan.

Sejumlah perusahaan melakukan PHK dan merumahkan karyawan. Perusahaan tekstil besar, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, bahkan divonis pailit. Sekjen Kemenaker, Anwar Sanusi, Kamis (31/10) mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji usulan tersebut dan beberapa opsi kebijakan lainnya untuk meredam dampak pelemahan industri manufaktur. “Sedang kami bahas. Nanti kalau sudah selesai akan kami sampaikan. Sebagai opsi, apa pun kami dengarkan. Tinggal apa pilihan kebijakan terbaik. Saya rasa kami harus pertimbangkan ini dari berbagai aspek,” katanya seusai rakor mengenai anggaran kementerian/lembaga di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta. (Yoga)

Pertumbuhan pembiayaan kendaraan bermotor oleh industri multifinance pada triwulan III-2024 terindikasi melambat akibat tertekannya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Industri pembiayaan optimis kredit kendaraan bermotor kembali menguat tahun depan seiring arah kebijakan pemerintahan baru dan tren pemangkasan suku bunga acuan. Dirut PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (Adira Finance) Dewa Made Susila menyampaikan, perusahaan mencatatkan penurunan pembiayaan baru sebesar 9 % secara tahunan menjadi Rp 27,8 triliun sepanjang Januari-September 2024. Hal ini utamanya disebabkan penurunan segmen otomotif seiring dengan kondisi industri otomotif yang sedang lesu.

”Kami juga tidak bisa mendorong penjualan (pembiayaan baru) karena dari sisi kualitas, kelas menengah bawah sebagai segmen utama kami kondisinya menantang. Ada potensi macet sehingga kami lebih selektif,” katanya dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Adira Finance Triwulan III-2024, di Jakarta, Kamis (31/10). Lesunya pasar otomotif dalam negeri, menurut Made, berdampak terhadap kinerja perusahaan karena porsi pembiayaan otomotif mencapai 80 % dari total pembiayaan. Hingga September 2024, kinerja industri otomotif di Indonesia masih lesu ditandai dengan turunnya penjualan ritel mobil baru sebesar 11,9 % secara tahunan menjadi 657.000 unit, sedangkan penjualan sepeda motor baru meningkat 5 % secara tahunan menjadi 4,7 juta unit. (Yoga)

Stefanus Indri Sujatmiko (51) menghaluskan kerajinan dari bonggol jagung yang dibuat di UMKM Giowari Putra Craft miliknya di Kecamatan Minggir, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (31/10/2024). Bonggol sisa panen jagung yang biasanya hanya menjadi limbah dimanfaatkan oleh UMKM itu menjadi bahan baku kerajinan dengan nilai jual tinggi sekaligus berorientasi ekspor ke manca negara dan juga diminati oleh turis asing yang datang ke galeri kerajinan miliknya. (Yoga)

Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan Kemenhub akan membentuk project management office (PMO) untuk menyisir dan menemukan solusi dari berbagai persoalan yang menyumbat pengembangan sektor pariwisata. Salah satu sasaran kerja departemen khusus itu adalah segera menurunkan harga tiket pesawat. Menteri BUMN Erick Thohir, usai bertemu Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (31/10) mengatakan, sasaran pembentukan PMO agar kebijakan dari kementerian-kementerian terkait dapat saling bersinergi untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional. ”Kami akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi. Adanya PMO bakal menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah keputusanyang bisa memberikansolusi bagi sektor pariwisata), termasuk mengenai harga tiket pesawat,” kata Erick.

Dalam dunia bisnis, PMO merupakan sebutan untuk tim atau departemen khusus yang bertugas mendukung manajer proyek dalam merencanakan, memantau, dan melaporkan kemajuan proyek. PMO juga bertanggung jawab memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Erick mengatakan bahwa tim yang akan dibentuk bertujuan memberikan solusi komprehensif terkait isu tiket pesawat dengan pendekatan kolaboratif antar kementerian. Dia menekankan pentingnya keselarasan kebijakan agar keputusan yang diambil dapat efektif dan memberikan solusi nyata bagi sektor pariwisata, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo kepada jajaran kabinetnya saat retret di Akmil, Magelang, Jateng. (Yoga)

Buruh di Jakarta menuntut kenaikan upah 8-10 %, didasarkan pada biaya hidup layak di Jakarta yang mencapai Rp 6 juta per bulan. Namun, pengusaha dan Pemprov Jakarta masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait pengupahan dan hasil uji materi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tuntutan kenaikan upah tersebut disampaikan para buruh dalam unjuk rasa di Balai Kota Jakarta pada Rabu (30/10). Mereka mengajukan tiga permintaan utama, yakni kenaikan upah 8-10 %, penetapan upah minimum provinsi (UMP) tanpa mengacu pada PP No 51 Tahun 2023 yang merevisi PP No 36/2021 tentang Pengupahan, serta pencabutan UU Cipta Kerja. Dalam audiensi tersebut, perwakilan buruh diterima Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi.

Teguh menyampaikan. Pemprov Jakarta menunggu arahan pemerintah pusat dan berupaya agar pekerja di Jakarta menerima upah sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, Pemprov Jakarta juga akan mengkaji komponen-komponen yang perlu dicantumkan dalam rancangan UMP 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.Anggota Dewan Pengupahan Jakarta dari unsur serikat pekerja, Dedi Hartono, menjelaskan bahwa buruh meminta kenaikan upah 8-10 % karena PP No 51/2023 tidak mengakomodasi kenaikan signifikan dengan batas kenaikan hanya sekitar 5 %. Menurut dia, kondisi ini menyulitkan buruh untuk memenuhi biaya hidup layak yang diperkirakan mencapai Rp 6 juta per bulan. ”UMP 2024 hanya Rp 5,06 juta, masih jauh dari standar hidup layak menurut survei Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Angka 8-10 % ini sebenarnya kompromi, idealnya kenaikan mencapai 27 %,” ujar Dedi pada Kamis (31/10). (Yoga)

Cakupan hilirisasi harus segera diperluas, tidak hanya berfokus di komoditas pertambangan, melainkan juga ke komoditas sektor lain, terutama yang terbarukan  seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan. Selain bisa menopang realisasi target pertumbuhan ekonomi 8%, perluasan hilirisasi tersebut  juga bakal mengurangi ketergantungan Indonesia yang tinggi terhadap impor produk atau barang antara (semi-processed goods industry) yang saat ini mencapai sekitar 70% dari total impor.

Dari total realisasi investasi hilirisasi periode Januari-September 2024 yang mencapai Rp272,91 triliun, sebanyak Rp170,78 triliun atau 63% adalah hilirisasi sektor mineral yang meliputi smelter, nikel, tembaga, bauksit, dan timah. Selanjutnya, kehutanan (pulp & paper) Rp33,72 triliun (13%), pertanian (CPO/oleochemical) Rp44,09 triliun (16%), minyak dan gas (petrochemical) Rp17,46 triliun (6%), serta ekosistem kendaraan listrik (baterai kendaraan listrik) Rp 6,86 triliun (2%). Kontribusi realisasi investasi hilirisasi sektor mineral Januari-September 2024 itu bahkan lebih tinggi dibandingkan total nilai investasi sekitar lima tahun kebelakang. (Yetede)

Manufaktur China dilaporkan kembali ekspansif ada Oktober 2024, pertama sejak April. Kabar baik ini jarang terjadi  bagi Negeri Tirai Bambu yang sedang berjuang untuk meningkatkan aktivitas manufaktur. Mengutip laporan National Bureau of Statistics (NBS) atau Biro Statistik Nasional, indeks manajer pembelian atau purchasing manager's index (PMI) China menguat dari 49,8 poin pada Oktober 2024. PMI yang melampaui ambang batas 50 poin merupakan indikasi ekspansi aktivitas manufaktur, sedangkan angka dibawah 50 menunjukkan kontraksi.

Sebagai informasi, China tengah berjuang melawan lesunya konsumsi domestik, krisis properti berkelanjutan dan hutang pemerintah yang menumpuk. Semua itu berpotensi  mengancam target pertumbuhan resmi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut tahun ini. Indikator ekonomi itu dilaporkan sempat  mengalami penurunan selama enam bulan, di mana PMI positif terakhir tercatat pada April, ketika berada di level 50,4 poin. Data Oktober itu pun sekaligus melampaui proyeksi 49,9 poin dari para analis yang disurvei oleh Blooberg. Saat merilis data pada Kamis, NBS mengatakan bahwa iklim bisnis industri manufaktur telah pulih. (Yetede)