Wacana kenaikan tarif PPN bakal memberatkan kondisi dompet masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari miskin, rentan, sampai menengah, akan dibebani tambahan pengeluaran dengan besaran hingga Rp 357.000 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun. Pemerintah diminta menyeriusi rencana penundaan kenaikan PPN. Hasil kajian Center of Economics and Law Studies (Celios) menunjukkan, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025 akan berdampak negatif pada hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari kelompok miskin, rentan, sampai menengah.

Simulasi itu dihitung mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan memperhitungkan asumsi inflasi sebesar 4,1 % akibat kenaikan tarif PPN pada sejumlah komoditas yang terkena pajak konsumsi. Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar, Jumat (29/11) mengatakan, pengaruh kenaikan PPN sangat terasa bagi masyarakat di lapisan bawah yang sering kali kesulitan menghadapi perubahan harga yang cepat. Akibat kenaikan PPN, warga miskin diperkirakan mengalami kenaikan pengeluaran Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun.

”Bagi keluarga miskin, pengeluaran tambahan ini menjadi beban yang sangat berat mengingat penghasilan mereka terbatas dan ada ketergantungan pada barang pokok yang harganya sudah semakin mahal,” kata Media dalam konferensi pers di Jakarta. Kelompok rentan, yang penghasilannya sedikit lebih tinggi dari kelompok miskin, tetapi masih jauh dari kata sejahtera, juga tidak lepas dari dampak negatif kenaikan PPN. Pengeluaran kelompok rentan ini akan bertambah Rp 153.871 per bulan atau Rp 1,8 juta per tahun. Media mengatakan, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, mereka berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Kelompok ini juga akan mengurangi pengeluaran untuk sejumlah kebutuhan yang penting, tetapi dianggap kurang mendesak sehingga mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. (Yoga)

Pemprov Kepri dan Johor, negara bagian di Semenanjung Malaysia, bakal menerapkan fasilitas khusus untuk turis dari kedua daerah, untuk meningkatkan pariwisata sekaligus ekonomi kawasan tersebut. Kadis Pariwisata Kepri, Guntur Sakti, Jumat (29/11) mengatakan, Kepri dan Johor tengah membahas implementasi program Perlakuan Khusus di Perbatasan (Special Border Treatment/SBT) yang akan diluncurkan saat ASEAN Tourism Forum di Johor Bahru pada Januari 2025. ”Dinas Pariwisata,Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepri, serta sejumlah asosiasi pariwisata telah bertemu dengan Tourism Johor dan Malaysia Tourism Promotion untuk membahas program SBT. Pertemuan itu difasilitasi KonjenRI di Johor Bahru pada 28 November,” kata Guntur. Lewat pernyataan tertulis,

Konjen RI di Johor Bahru, Sigit SWidiyanto mengatakan, SBT adalah program yang memberikan insentif kepada warga Kepri dan Johor berupa potongan harga dan perlakuan istimewa lain saat berkunjung. Potongan harga dan insentif lain itu bakal diberikan hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan lain di Kepri dan Johor. Johor adalah mitra penting Kepri di sektor pariwisata. Berdasarkan data BPS, hingga September, kunjungan turis Malaysia ke Kepri tercatat 231.262 orang. Adapun Johor menerima 1,03 juta turis asal Indonesia dalam rentang waktu yang sama. ”Implementasi program SBT ini diharapkan dapat menjadi platform promosi bersama untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di kedua wilayah,” ujar Guntur. (Yoga)

Kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan menjadi tuntutan dan gaya hidup masyarakat, tidak terkecuali di sektor jasa keuangan. Industri jasa keuangan menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan  produk dan layanan jasa keuangan yang dapat diakses dari gawai masing-masing. Semuanya seakan ada di genggaman tanpa dibatasi waktu dan ruang. Salah satu produk jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi dalam penggunaannya adalah buy now pay later (BNPL) atau lebih dikenal dengan paylater. Produk ini memungkinkan konsumen membeli barang/jasa dengan membayarnya di kemudian hari. Produk paylater sangat diminati generasi muda.

Proses persetujuan yang mudah, terhubung langsung dengan toko daring dan fasilitas promo belanja yang berlimpah menjadi faktor pendorong semakin akrabnya paylater di kalangan generasi muda. Selain itu, gaya hidup dengan prinsip fear of missing out (FOMO), you only live once (YOLO), fear of other people’s opinion (FOPO), dan tren doom spending di generasi muda juga menjadi pupuk tumbuh suburnya paylater. Namun, semua gaya hidup ini mengarahkan generasi muda menjadi lebih konsumtif. Tips pemanfaatan Agar penggunaan paylater bermanfaat bagi pengelolaan keuangan yang dimiliki dan tidak berakhir menjadi lilitan utang, adalah: Pertama, ingat, paylater adalah pinjaman atau utang yang harus dibayar. Pastikan mengenali kondisi keuangan sebelum menggunakan paylater, termasuk kemampuan membayar cicilan.

Kedua, pinjamlah untuk kebutuhan produktif bukan kebutuhan konsumtif. Penggunaan paylater untuk kebutuhan produktif bisa menghasilkan sumber pendapatan baru, yang dapat digunakan untuk membayar cicilan paylater dan sisanya dapat diinvestasikan lagi. Sejalan dengan langkah OJK untuk mendorong lembaga jasa keuangan mengembangkan sumber pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM. Ketiga, pahami manfaat, syarat, biaya, tenor pinjaman, dan denda dari penggunaan, untuk memaksimalkan manfaat penggunaan paylater, meminimalisasi risiko gagal bayar, serta terhindar dari jeratan utang. Keempat, pastikan membayar cicilan tepat waktu, selain untuk menghindari pengenaan denda, keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban dapat berakibat buruk pada catatan kualitas kredit. Kelima, pastikan menggunakan layanan paylater dari perusahaan penyedia yang resmi terdaftar dan memperoleh izin dari OJK. (Yoga)

Pemerintah mengkaji sejumlah strategi mengerek laju konsumsi rumah tangga di akhir tahun lewat penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang lebih panjang. Di tengah tren pelemahan daya beli masyarakat, penjualan untuk beberapa produk diperkirakan bisa lebih lesu tahun ini. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, nilai transaksi saat Harbolnas 2023 mencapai Rp 25,7 triliun, meningkat 13,21 % dibanding transaksi sebelumnya pada 2022. Kali ini, di tengah tren pelemahan daya beli masyarakat sepanjang tahun, pertumbuhan transaksi saat Harbolnas diharapkan tetap meningkat meski melambat dari sebelumnya. Dalam rakor yang digelar di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Kamis (28/11) pemerintah mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas persiapan penyelenggaraan Harbolnas 2024 dan upaya mendongkrak konsumsi rumah tangga di akhir tahun.

Harbolnas akan digelar lebih lama dari biasanya, yakni sepanjang 10-16 Desember 2024. Selama ini, Harbolnas digelar tiga hari, sekitar 10-12 Desember. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk menggenjot konsumsi saat momen Harbolnas, ada beberapa fasilitas promo dan diskon belanja yang disiapkan untuk produk dalam negeri. Tak hanya itu, penurunan harga tiket pesawat untuk rute domestik sebesar 10 % juga merupakan bagian dari promo Harbolnas. ”Nanti akan kita siapkan macam-macam diskon. Untuk belanja beberapa produk nanti ada gratis ongkir (ongkos kirim), untuk tiket pesawat kita buat 10 % lebih murah, lalu untuk mal-mal ada diskon-diskon yang dibuat secara bertahap,” kata Airlangga. Meski daya beli masyarakat sedang melemah, pemerintah optimistis transaksi Harbolnas akan tetap bertumbuh dibanding tahun lalu. Targetnya, transaksi bisa naik hingga 15-16 % atau mencapai Rp 28 triliun-Rp 29 triliun. (Yoga)

Beragam kecurangan masih mewarnai Pilkada 2024 meskipun secara teknis penyelenggaraan pemilihan pemimpin daerah itu relatif tertib dan lancar. Pemerintah sampai menyoroti masifnya pelanggaran, terutama politik uang, yang terjadi dalam kontestasi politik daerah tersebut. Strategi pencegahan praktik politik dari hulu hingga ke hilir akan disiapkan diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, praktik politik uang dan ketidaknetralan ASN merupakan dua jenis pelanggaran yang turut dilaporkan ke hotline Kemendagri. Meskipun bukan merupakan laporan terbanyak, fenomena politik uang tetap menjadi perhatian pemerintah.

”Ada sistem yang ternyata memberikan insentif untuk politik uang dan ada sistem yang memberikan disinsentif bagi politik uang,” kata Bima. Mantan Wali Kota Bogor, Jabar, itu menjelaskan, sistem pemilihan menjadi celah bagi munculnya politik uang. Ia mengutip riset yang ditulis oleh Guru Besar Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi bahwa sistem pemilihan dengan banyak kandidat lebih rentan politik uang. Sebab, dengan jumlah kandidat yang lebih banyak, pertarungan antarcalon akan semakin ketat. Dalam kompetisi yang sengit, jumlah permintaan dan penawaran terhadap politik uang pun meningkat. Hasil pengawasan dan pemantauan sejumlah lembaga, praktik politik uang memang masif terjadi selama Pilkada 2024. Bawaslu bahkan mendapatkan laporan sekitar 130 kasus dugaan politik uang. (Yoga)

Pemerintah mengumumkan, skema kenaikan penghasilan demi meningkatkan kesejahteraan guru di tahun 2025. Dalam skema tersebut, tunjangan sertifikasi guru ASN naik satu kali gaji, sedangkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp 2 juta. Hal ini diumumkan oleh Presiden Prabowo bersama Mendikdasmen, Abdul Mu’ti pada Puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Kamis (28/11). Guru honorer pun dijanjikan mendapat bantuan berupa uang yang diberikan secara langsung. Besaran dan perihal teknis pelaksanaannya akan diumumkan lebih lanjut pada tahun 2025. ”Guru ASN mendapat satu kali gaji pokok, guru non-ASN ditingkatkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN jadi Rp 81,6 triliun, naik Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru,” kata Prabowo.

Pemerintah juga meningkatkan kompetensi guru dengan memberikan bantuan untuk para guru yang melanjutkan studi ke jenjang diploma empat (D-4) atau strata satu (S-1) secara bertahap. Data Kemendikdasmen memperlihatkan, 295.000 guru belum mencapai jenjang tersebut. Mendikdasmen, Abdul Mu’ti mendorong guru yang belum tersertifikasi untuk segera mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) agar mendapat sertifikasi dan penghasilannya bisa ikut dinaikkan. Kemendikdasmen menargetkan sebanyak 600.000 guru mengikuti PPG tahun ini dan 800.000 guru tahun depan. Berdasar data Kemendikdasmen, jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 1,3 juta orang. Sementara jumlah guru yang belum tersertifikasi sekitar 1,5 juta orang. Prabowo menyebutkan, hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk membangun SDM Indonesia yang unggul. Guru yang sejahtera menjadi tonggak untuk mewujudkannya. (Yoga)

Perempuan merupakan pilar keberhasilan inklusi keuangan. Namun, perempuan dari keluarga berpendapatan rendah kerap terpinggirkan dalam akses layanan keuangan. Bahkan, di tengah kemajuan keuangan digital, perempuan kesulitan mengakses keuangan dan jadi korban akibat minimnya literasi digital keuangan. Kesulitan warga berpendapatan rendah, terutama perempuan dan kelompok rentan, mengakses layanan keuangan sejak 25 tahun lalu mendapat perhatian Microsave Consulting (MSC), firma butik konsultan global, yang berfokus pada inklusi keuangan, ekonomi, dan sosial lewat kemitraan dengan pemain ekosistem digital. Salah satunya adalah program Women’s Economic Empowerment yang sukses menghubungkan koperasi perempuan dengan lembaga keuangan formal. Program ini memungkinkan perempuan miskin di Afrika dan Asia mengakses layanan keuangan yang lebih beragam.

Model ini berhasil karena koperasi perempuan yang sebelumnya mengandalkan sistem simpan pinjam informal kini bisa mengakses layanan perbankan lebih lengkap. Selain memiliki tabungan dan akses kredit, perempuan bisa menjangkau layanan pembayaran tagihan, asuransi, dan biaya pendidikan anak. Tahun 2024 merupakan tahun ke-25 bagi MSC (dulu bernama Proyek Microsave). Proyek Microsave berawal dari program United Nations Capital Development Fund (UNCDF) dan Pemerintah Inggris mendukung pengembangan layanan tabungan bagi masyarakat miskin di Uganda. Proyek ini berkembang dan kini telah melayani lebih dari 60 negara. ”Sejak saat itu, kami membangun organisasi ini. Kami memulai dengan tiga orang dan kini memiliki 380 orang di Afrika dan Asia,” ujar Graham AN Wright, The Founder and Group Managing Director of MSC, di Jakarta, dalam Perayaan 25 Tahun MSC, Selasa (26/11). Kepala Divisi Ultra Mikro BRI Dani Wildan menegaskan, digitalisasi membawa efisiensi dan mempercepat inklusi keuangan. Di sini MSC berperan aktif. (Yoga)

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih harus mundur lagi. Presiden Prabowo meminta untuk tidak terburu-buru dan berhati-hati. Presiden juga meminta agar penyiapan superholding Danantara dilakukan secara transparan, terbuka, dan mengikuti peraturan. Presiden menekankan pentingnya tata kelola (governance) (Kompas, 25/11/2024). Ketidakpastian terkait peluncuran Danantara sempat membuat pasar gamang dan saham BUMN ikut goyah, tetapi kehati-hatian seperti ditekankan Presiden adalah langkah bijaksana. Terutama karena ini menyangkut aset negara yang tak main-main dan proses transisi kelembagaan yang rumit. Dengan nilai aset kelolaan mencapai Rp 9.000 triliun, bahkan bisa Rp 15.000 triliun dengan semakin banyaknya BUMN bergabung, Danantara bakal menjadi sovereign wealth fund (SWF) keempat terbesar di dunia.

Jauh lebih besar dibandingkan Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia) sebagai acuan. APBN kita Rp 3.000 triliun dan PDB sekitar Rp 21.000 triliun. Jika sebelumnya BUMN dan APBN lekat dengan citra sarang penyamun atau ajang bancakan, bayangkan godaan bagi para penyamun jika kerangka hukum, transparansi, akuntabilitas, termasuk model bisnis superholding yang akan mengelola seluruh aset negara itu, dari awal tak jelas. Juga dampak destruktif yang diakibatkan jika sampai salah urus. OECD pernah menyoroti problem sistemik tata kelola serta lemahnya regulasi SWF di negara-negara Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah, yang memicu skandal korupsi, pencucian uang, dan kegiatan terlarang lain oleh pejabat tinggi pemerintah dan para kroninya.

Terutama di negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi dan supremasi hukumnya lemah. Skandal 1MDB di Malaysia menyeret mantan PM Najib Razak dan membuatnya divonis 12 tahun penjara, karena dianggap aktor kunci penjarahan senilai 4,5 miliar USD dari 1MDB yang dibentuknya. Departemen Kehakiman AS menyebut ini ”kasus kleptokrasi terbesar dalam sejarah”. Itu yang harus kita cegah, jangan sampai terjadi di sini. Jika tak hati-hati, alih-alih menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, menyediakan pendanaan pembangunan yang berkelanjutan, menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global; salah kelola SWF bisa menjadi karpet merah baru bagi oknum pejabat korup dan kroninya. (Yoga)