Indonesiaberpeluang menjadikan impor gula mentah dari India sebagai bagian dari barter agar produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) RI mendapatkan penurunan bea masuk ke India. Peluang muncul setelah India meminta agar bea masuk gula ke Indonesia diturunkan dari 10% menjadi 5%.

Para pengusaha sumber daya alam mesti bersiap diri, pemerintah bakal memperketat kewajiban penyimpanan dana hasil ekspor (DHE) sumber daya alam diperbankan dalam negeri. Jika pengusaha melanggar sanksinya cukup berat mulai larangan ekspor, denda hingga izin usaha dicabut.

Rencana Kemenperin mengeluarkan indutri crumb rubber (karet remah) dari Daftar Negatif Investasi (DNI) akhirnya terwujud. Pemerintah berharap pelonggaran ini memikat investor untuk masuk berinvestasi sektor karet. Menurut Menteri Perindustrian, pemerintah membutuhkan investasi dari luar negeri untuk pengembangan industri karet. Sebab pembangunan industri karet membutuhkan modal jumbo.

Peranan Pokja IV Satgas Percepatan Investasi akan Diperkuat dengan Tim Baru. Keterlibatan Irjen ini penting karena mereka yang mengawasi internal instansi.

Regulators mandate Pos Indonesia to operate below market price. Pos Indonesia plans S1 trilion bond issuance amid dwindling profit.

Ekonomi digital di negara-negara kawasan Asia Tenggara tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Ada enam fakta mengenai pertumbuhan tersebut, pertama ekonomi digital Asia Tenggara lebih dari dua kali lipat sejak 2015 yaitu Rp 1.034 T, kedua 350 juta pengguna internet tinggal di wilayah Asia Tenggara, ketiga pasar perdagangan secara elektronik (e-commerce) Asia Tenggara diperkirakan mencapai US$102 miliar pada 2025, keempat 35 juta orang Asia Tenggara menggunakan layanan transportasi online setiap bulannya, kelima US$ 24 miliar telah dibangkitkan oleh perusahaan teknologi di Asia Tenggara sejak 2015 dan kepercayaan investor meningkat, keenam 1,7 juta pekerjaan penuh waktu akan tercipta dalam ekonomi digital di Asia tenggara pada 2025.

Pemerintah menyebut masih ada beberapa bidang usaha yang pembahasannya belum tuntas di K/L. bahkan pemerintah lebih condong mendorong pemodal dalam negeri yang lebih berkontribusi untuk sejumlah bidang usaha.

Pajak layanan digital menjadi salah satu agenda perpajakan internasional sejak terungkapnya beberapa skandal penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh perusahaan layanan digital raksasa seperti google dan amazon. OECD mengajukan proposal pengenaan excise tax on e-services yang merupakan instrumen transisi menuju reformasi pajak atas layanan digital yang seutuhnya, yaitu Digital Services Tax (DST). Namun ada dua kelemhan konseptual dari pajak layanan digital ini sulit dikenakan. Pertama, pengenaan DST dilandaskan pada paradigma penciptaan nilai, dimana nilai dari perusahaan layanan digital dianggap terakumulasi di negara tempat konsumennya berada. Kedua, sebagai pajak yang membidik perusahaan layanan digital sebagai subyek pajak, DST justru menerapkan prinsip yang melandasi pemungutan pajak objektif yaitu prinsip destinasi yang melandasi pemungutan PPN.

Pemerintah akan membentangkan karpet merah bagi investasi asing mulai tahun depan. Penanaman modal asing (PMA) hingga 100% akan dibuka bagi 28 bidang usaha atau klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Pembukaan investasi asing untuk mengisi kekosongan di industri. Jumlah bidang usaha yang dibuka untuk asing masih bisa brtambah menunggu jawaban dari kementerian terkait.Menurut Staf khusus bidang perekonomian Edy Putra Irawady, Pemerintah masih membahas 26 bidang usaha yang akan dibuka untuk investor asing. Pembahasan itu menunggu konfirmasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi