;

Navigasi Perpajakan- Pengkreditan Pajak Luar Negeri Lebih Sederhana

B. Wiyono 10 Jan 2019 Bisnis Indonesia
Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri. Beleid ini secara umum mengatur detail pengkreditan pajak luar negeri dari mulai kategori wajib pajak, jenis penghasilan hingga mekanisme pengkreditannya.
Perubahan dalam PMK ini yakni pertama, penentuan negara sumber penghasilan luar negeri diatur secara eksplisit sehingga diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hokum mengenai pengadopsian per country limitation. Kedua, penentuan besarnya penghasilan luar negeri diatur secara eksplisit di mana penghasilan luar negeri yang dimasukkan dalam penghasilan kena pajak adalah neto. Ketiga, penentuan besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan adalah yang paling rendah di antara jumlah pajak luar negeri, jumlah pajak luar negeri dengan memerhatikan ketentuan dalam P3B, dan jumlah tertentu tetapi tidak dapat melebihi pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Keempat, pengaturan mengenai pengkreditan oleh suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah bahwa kredit pajak ditentukan secara terpisah untuk masing-masing suami atau istri. Kelima, persyaratan administratif di mana syarat dokumen yang dibutuhkan hanya bukti pembayaran atau bukti pemotongan pajak luar negeri dan tidak ada kewajiban untuk melampirkan dokumen tersebut dalam SPT tahunan PPh. Keenam, pengaturan mengenai kredit pajak luar negeri atas penghasilan dari trustyang kini diatur secara spesifik di masing-masing pasal yang relevan. Ketujuh, kredit pajak atas dividen kini tidak lagi termasuk dalam cakupan PMK ini.

Investasi Sektor Alas Kaki - Insentif Pajak Diharapkan Lebih Menarik

B. Wiyono 10 Jan 2019 Bisnis Indonesia
Budiarto Tjandra, Ketua Pengembangan Sport Shoes & Hubungan Luar Negeri Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), mengatakan bahwa saat ini industri alas kaki mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh). Namun, dia menyebutkan bahwa hanya ada satu perusahaan sepatu yang memanfaatkan insentif tersebut.Tidak terlalu signifikan karena kurang menarik. Pemerintah telah memberi fasilitas PPh kepada industri padat karya melalui Peraturan Pemerintah No. 9/2016. Beleid itu menyebutkan bahwa industri pakaian jadi dan industri alas kaki masuk menjadi bidang usaha yang memperoleh insentif PPh. Salah satu fasilitas yang diatur dalam beleid tersebut adalah pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun, yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial. Tjandra menuturkan bahwa asosiasi telah beberapa kali meminta pemerintah memberi insentif perpajakan yang lebih menarik dan lebih pasti untuk memacu pertumbuhan industri alas kaki. Apalagi, industri ini menjadi salah satu penyumbang ekspor dari sektor manufaktur.

Industri Teknologi - Tokopedia Rekrut Agus Martowardojo

B. Wiyono 10 Jan 2019 Bisnis Indonesia
Tokopedia mengangkat Agus D. W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama. Bergabungnya Agus ke Tokopedia memperkuat tren perekrutan eksekutif berpengalaman oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa di Indonesia. Valuasi Tokopedia diperkirakan mencapai US$7 miliar atau lebih dari Rp100 triliun. Fokus Tokopedia bergeser dari yang sebelumya sebagai penyedia platform pasar daring menjadi sebagai penyedia infrastruktur teknologi (infrastructure-as-a-service).

Pengetatan Impor China, Emiten Batu Bara Siapkan Antisipasi

B. Wiyono 10 Jan 2019 Bisnis Indonesia
Sejumlah emiten pertambangan bersiap untuk mengatur ulang strategi bisnis pada 2019 untuk mengantisipasi risiko koreksi harga batu bara akibat pemangkasan volume impor China. Berbagai strategi yang disiapkan emiten sebagai antisipasi, antara lain mendiversifikasi pasar ekspor, memacu produksi produk premium, dan mempertimbangkan kembali bisnis trading. Pengembangan produk high calorie value (High CV) dan mengoptimalkan pasar domestik menjadi strategi emiten batu bara pada 2019. Harga batu bara kalori rendah diproyeksi lebih tertekan sentimen pembatasan impor China.

Ekspansi Usaha, Modal Ventura Tunggu Kelonggaran Pajak

B. Wiyono 10 Jan 2019 Bisnis Indonesia
Penambahan instrumen dana ventura baru di industri modal ventura pada 2018 tidak terealisasi. Tidak adanya insentif fiskal menjadi kendala utama untuk membentuk instrumen berbentuk kontrak investasi bersama tersebut. Pelaku industri modal ventura mengharapkan adanya insentif dari pemerintah terkait dengan pajak bagi capital gain. Pasalnya, hal itu dinilai sangat berpengaruh bagi pengembangan lini bisnis penyertaan saham. Karena yang menjadi concern paling besar di equity participation adalah saat PMV exit ada capital gain dan ini masih kena tax.

88 <em>Fintech Lending</em> Telah Terdaftar di OJK

Ayu Dewi 09 Jan 2019 Investor Daily
Otoritas Jasa Keuangan mencatat sampai dengan Desember 2018 terdapat 88 perusahaan finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) peer to peer (P2P) lending yang terdaftar di OJK. Terdapat penambahan enam penyelenggara fintech dalam daftar yaitu: AdaKami, ModalUsaha, Asetku, Danafix, Lumbung Dana, Lahansikam, Modal Nasional, Dana Bagus, ShopeeKredit, ikredo online.

Data Ekspor Diintegrasikan

B. Wiyono 08 Jan 2019 Kompas Ekonomi
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mengintegrasikan data dan informasi devisa terkait ekspor dan impor. Integrasi ditempuh untuk mengoptimalkan pemberian insentif pajak sehingga devisa hasil ekspor bisa bertahan lama di dalam negeri. Alur dokumen, barang, dan uang pun termonitor. PPATK juga menambahkan, bahwa integrasi ini bisa dimanfaatkan untuk melacak kejahatan perpajakan yang belakangan marak terkait pencucian uang.

Industri Mamin Tetap Menarik di Tahun Politik

B. Wiyono 07 Jan 2019 Media Indonesia
Industri agro menjadi sektor andalan dalam memacu kinerja industri pengolahan nonmigas yang turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut didukung tumbuhnya tiap subsektor, seperti industri makanan dan minuman, industri hasil tembakau, industri pengolahan kayu, bambu dan rotan, industri kertas dan berbahan kertas, serta industri furnitur. Selain itu, Kemenperin juga menambahkan kinerja positif dari subsektor pengolahan CPO, kakao dan gula. Industri pengolahan sawit, program implementasi B20 mendorong pertumbuhan pasar dosmestik hilir sebesar 6,5% serta ekspor produk pangan dan biofuel kelapa sawit tumbuh ingga 7,4%. Industri kakao terjadi peningkatan utilitas 61% pada 2018. Industri gula didukung pembangunan tiga pabrik baru dengan investasi mencapai Rp16,16 triliun.

Industri Mamin Tetap Menarik di Tahun Politik

B. Wiyono 07 Jan 2019 Media Indonesia
Industri agro menjadi sektor andalan dalam memacu kinerja industri pengolahan nonmigas yang turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut didukung tumbuhnya tiap subsektor, seperti industri makanan dan minuman, industri hasil tembakau, industri pengolahan kayu, bambu dan rotan, industri kertas dan berbahan kertas, serta industri furnitur. Selain itu, Kemenperin juga menambahkan kinerja positif dari subsektor pengolahan CPO, kakao dan gula. Industri pengolahan sawit, program implementasi B20 mendorong pertumbuhan pasar dosmestik hilir sebesar 6,5% serta ekspor produk pangan dan biofuel kelapa sawit tumbuh ingga 7,4%. Industri kakao terjadi peningkatan utilitas 61% pada 2018. Industri gula didukung pembangunan tiga pabrik baru dengan investasi mencapai Rp16,16 triliun.

Sinyal Bahaya Industri Baja

B.A Yumanto 23 Dec 2018 Majalah Tempo, Edisi 17-23 Desember 2018
Pabrik-pabrik yang memproduksi baja bermutu rendah tak kunjung ditertibkan oleh pemerintah. Baja ini kemungkinan dipakai untuk proyek infrasftruktur yang beberapa kali menimbulkan insiden sejak September 2017. Pabrik-pabrik bermutu rendah ini (non SNI) menimbulkan persaingan yang tidak sehat di kalangan industri serupa dan mengakibatkan semakin tercemarnya lingkungan. Cina sebagai negara asal sudah melarang pabrik-pabrik ini di negaranya, karena itu terjadi relokasi sekitar 2000 pabrik ke negara lain. Selain akibat baja murah, longgarnya kebijakan impor baja juga menekan produksi baja di tanah air .

Pilihan Editor