Ditjen Pajak akan merevisi PMK 107/2017 tentang perusahaan terkendali di luar negeri (Controlled Foreign Company). Aturan ini akan diperlonggar untuk mendukung ekspansi perusahaan Indonesia di luar negeri. Selain itu, pengusaha juga merasa aturan yang ada tidak adil. Pertama, pemerintah sewenang-wenang menetapkan perusahaan menerima penghasilan atas dividen yang tidak dibagi. Artinya pemerintah ingin mengambil pajak di depan. Kedua, pemerintah memaksakan definisi saham pengendali hanya berdasarkan asumsi, bukan realitas.
Beberapa poin yang akan direvisi antara lain: mengubah dasar pengenaan deemed devidend, definisi laba setelah pajak, cakupan penghasilan tertentu, dan beberapa contoh penerapan CFC Rules.

Kinerja APBN Januari 2019 tidak memuaskan. Penyebabnya nilai tukar rupiah menguat dan harga minyak mentah yang melorot. Menurut analisa sensivitas asumsi dasar makro di Nota Keuangan APBN 2019, setiap penguatan nilai tukar rupiah sebesar Rp 100 per USD, menyebabkan menurunnya penerimaan negara Rp 3,9 triliun - Rp 5,9 triliun. Hal ini terjadi lantaran penerimaan sektor migas menurun. Sementara penurunan harga minyak mentah sebesar USD 1 per barel mengurangi penerimaan negara Rp 3,1 triliun - 4,2 triliun. Menkeu mengingatkan jajarannya agar waspada karena indikator ekonomi masih akan brrubah-ubah. Sementara itu, Dirjen Pajak optimis penerimaan periode selanjutnya akan naik.

Hasil kajian Guru Besar Ilmu Perpajakan UI, Haula Rosdiana, usaha homestay masih terganjal masalah pajak ganda. Setidaknya ada 5 jenis pajak yg harus dibayar pengusaha homestay, yakni pajak hotel, PBB-P2, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta pajak penghasilan. Haula menyebut perlu ada insentif langsung maupun tidak langsung untuk bisnis homestay. Pemda bisa membuat aturan levelling untuk pajak hotel, serta menurunkan PBB-P2.

Produsen segmen konsumer tak mau ketinggalan mengambil kesempatan era digital. Contohnya PT Tigaraksa Satria, produsen brand susu SGM, bakal menerapkan konsep , omnichannel. Artinya, pelanggan bisa menggunakan lebih dari satu channel penjualan, misalnya toko fisik, e-commerce, mobile commerce, social commerce, dan lainnya. Begitu pula dengan Orang Tua (OT Group) yang sudah bekerja sama dengan e-commerce seperti Blibli, Tokopedia, Lazada, Shopee, Elevania. Sementara itu, PT Kino Indonesia sudah memiliki perusahaan sendiri yang bergerak khusus di bidang e-commerce.

Polemik mahalnya harga avtur menjadi perhatian KPPU. Kini, KPPU mulai meneliti dugaan praktik monopoli penjualan avtur oleh Pertamina. Dugaan monopoli penjualan avtur tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan dugaan kartel tiket pesawat. Dari pengamatan awal, KPPU menilai secara struktur pasar, PT Pertamina berada dalam pasar monopoli penjualan avtur. Namun perlu serangkaian prosedur hukum sebelum sampai pada kesimpulan itu.

Kementerian Perdagangan akan memprioritaskan produk domestik dalam niaga daring atau e-commerce. Hal itu menjadi salah satu hal penting dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) niaga daring yang menjadi bagian dari sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Saat ini beleid tersebut masih dalam kajian pemerintah.
Untuk meningkatkan kehadiran produk domestik, pemerintah tidak akan menetapkan ketentuan batas minimal jumlah barang dagangan wajib dari dalam negeri. Pemerintah memiliki strategi lain seperti : memberikan insentif bagi penjual yang mau memasarkan produk dalam negeri.
Pelaksana Tugas Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Slamet Santoso mengatakan, pihaknya tengah melatih 8 juta UMKM untuk berdagang melalui niaga daring. Program UMKM online ada empat tahap. Setelah on boarding, kemudian active selling (penjualan secara aktif), skill up (peningkatan kapasitas), dan go public (penawaran publik). Saat ini, 8 juta UMKM tersebut sedang menuju active selling (penjualan secara aktif). Pemerintah saat ini sudah menggandeng enam marketplace untuk mengembangkan UMKM yakni Bukalapak, Blibli,Blanja.com, Shopee, Grab Food dan Go Food.
Pengembangan UMKM melalui bantuan aplikasi mengalami prospek yang cerah. Aplikasi Go Food mencatatkan nilai transaksi bruto sebesar Rp 28 triliun sepanjang 2018. Chief Commercial Expansion Gojek Catherina Hindra Stjahyo mengatakan, pada tahun 2015 Go Food baru memiliki mitra 125 mitra UMKM dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 400 mitra.

Infra Digital Nusantara (IDN), usaha rintisan (start-up) sistem pembayaran uang sekolah terkini mengumumkan raihan pendanaan seed funding dari berbagai macam investor yakni Appworks Ventures, Fenox Ventures, serta beberapa angel investor dari Google dan Netflix. Sejak diluncurkan di awal 2018, start up lulusan GNB Accelerator ini berkembang pesat dan sudah mengantarkan lebih dari 90 sekolah, universitas, bimbingan belajar, dan pesantren menuju era sekolah cashless. Aplikasi nini merupakan teknologi finansial (tekfin) yang digunaan untuk tata usaha lembaga pendidikan untuk mengelola dan memudahkan pembayaran tagihan pendidikan siswa seperti SPP dan tagihan reguler lainnya.

Tahun ini, PT PLN (Persero) akan mengganti sumber energi untuk empat pembangkit listriknya dari diesel menjadi 100% minyak sawit (CPO). Keempat pembangkit listrik tersebut yakni PLTD Kanaan 10 MW Bontang, PLTD Batakan 40 MW Balikpapan, PLTD Supa 62 MW Pare-pare, dan PLTMG Jayapura 20 MW. Beberapa pembangkit sudah memakai B20 bahkan ada yang sudah B30.

Kementerian BUMN pada Maret 2019 akan meluncurkan layanan keuangan elektronik berbasis quick response code (QR Code) bernama LinkAja. LinkAja merupakan penggabungan beberapa layanan pembayaran elektronik dari beberapa BUMN dalam satu platform. Beberapa BUMN yang tergabung dalam LinkAja diantaranya PT Telekomunikasi (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Tabungan Negara.

Kementerian PUPR menyusun sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi yang akan menjadi big data rantai pasok industri jasa konstruksi nasional dan menjalankan amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Big data ini nantinya akan menyediakan data yang dibutuhkan seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi mulai dari perencanaan, pelelangan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. Salah satu data yaitu adanya kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri agar seluruh data tenaga kerja konstruksi terakses dalam data kependudukan sehingga tenaga ahli yang boleh mengikuti lelang hanyalah yang teregistrasi dan telah melalui proses validasi. selain itu, Kementerian PUPR juga mengumpulakan data alat berat dan material konstruksi dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).