Pemberian insentif bebas pajak untuk produk reksa dana, Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra), Dana Investasi Real Estat (DIRE), dan Kontrak Investasi Kolektif—Efek Beragun Aset (KIK—EBA) dinilai dapat menggairahkan industri. Relaksasi yang akan dimasukkan ke revisi PP No.100/2013 tentang PPh Berupa Bunga Obligasi ini rencananya akan memberikan tarif sebesar 0% bagi keempat instrumen investasi tersebut sampai dengan 2020. Setelahnya, tarif yang akan dikenakan sebesar 10%. Namun demikian, bagi reksa dana, efek pemberian relaksasi pajak akan menjadi lebih positif karena komunitasnya yang sudah besar. Adapun pemberian relaksasi pajak ini dinilai akan menguntungkan semua produk reksa dana dengan aset dasar obligasi. Selanjutnya, alih-alih memberikan pajak 0% hingga tahun depan dan 10% untuk tahun-tahun berikutnya, Rudiyanto berpendapat akan lebih baik apabila regulator bisa mempertahankan pajak yang sudah berlaku sekarang sebesar 5% untuk 5 tahun ke depan.

WhatsApp memiliki enkripsi end to end sehingga pesan tidak dapat dibaca kecuali oleh pengirim dan penerima. Lembaga intelijen lima negara yang tergabung dalam Five Eyes berharap memiliki akses untuk mendobrak enkripsi tersebut. Tak cuma WhatsApp, tetapi juga aplikasi bersandi lain. Keinginan ini didasari untuk memerangi aksi terorisme.

Pemerintah semakin mempermudah investor asing di sektor asuransi. Hal ini tertuang dalam revisi PP 14 Tahun 2018. Dengan aturan ini, perusahaan joint venture yang sudah berdiri lama tidak perlu lagi mengurangi kepemilikan asing meski jumlahnya melebihi 80%. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendukung revisi aturan tersebut. 

Empat unicorn, yakni Bukalapak, Tokopedia, Traveloka dan Gojek, menegaskan, sebagai perusahaan Indonesia dan selama ini menerima investasi asing maupun lokal langsung ke dalam perusahaannya di Indonesia dan tidak melalui Singapura. Keempatnya membantah, punya perusahaan induk di Singapura dan dikategorikan sebagai start-up milik Singapura. Hal ini disampaikan keempatnya untuk menanggapi pernyataan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, bahwa keempat unicorn ini menerima dana investasi langsung (foreign direct investment/FDI) melalui perusahaan induknya yang berkantor pusat di Singapura, sehingga Google dan Temasek dalam risetnya mengkategorikanya sebagai start-up milik Singapura. Hanya saja, Thomas Lembong, kemudian melarat pernyataanya dan mengaku terlalu jauh berkomentar.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pengadaan core tax system (coretax) atau sistem inti perpajakan masih sesuai jadwal dengan target rampung di 2023 kemudian diimplementasikan pada 2024. Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak, Hantriono Joko Susilo, mengatakan bahwa DJP akan melakukan lelang untuk agen pengadaan. Proses lelang akan berlangsung dari Oktober 2019 hingga September 2020. Core Tax ini nantinya akan menjembatani berbagai sistem perpajakan diantaranya untuk System Integrator (SI), Project Management Quality Assurrance (PMQA) Consultant, dan pengadaan Change Management (CM) Consultant sebagai pendamping. Direktur Transformasi Proses Bisnis berharap nantinya implementasi sistem ini mampu membuat basis data yang kuat sehingga penerimaan pajak meningkat dan sustainable.

Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan untuk mempermudah administrasi kepatuhan WP. Salah satunya dengan melakukan penyatuan empat jenis surat pemberitahuan (SPT) masa ke dalam satu SPT. Empat jenis SPT yang akan disederhanakan itu mencakup SPT Masa PPH Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2. Unifikasi SPT akan membantu otoritas dalam melakukan pengawasan karena memiliki data yang akurat. 

SantiniGroup menghabiskan dana sekitar Rp200 miliar untuk membangun Luwansa Hotel Manado. Proses konstruksi ditargetkan selesai dalam 14 bulan dan akan beroperasi mulai September 2020. Hotel itu dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi di bilangan Pomorouw, Manado. Proses konstruksi dilakukan oleh PT Recta Construction. Hotel ini memiliki 143 kamar, dan ballroom berkapasitas 800 orang. Ada pula tujuh ruang rapat, kedai kopi, restoran, pusat kebugaran.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China bakal berlanjut, setelah dalam perundingan yang dilakukan di Shanghai tidak menemukan kemajuan. Tidak banyak yang diharapkan pasar dari dimulainya babak baru perundingan dagang AS-China. Pertemuan para negosiator dari kedua negara yang ditutup kemajuan semakin menguatkan rendahnya optimisme para investor. Di sisi lain, perang dagang yang berkepanjangan masih menimbulkan kekhawatiran terhadap sektor industri China.

Lampu kuning kredit bermasalah nampaknya tengah menyala terang di industri tekstil dalam negeri. Duniatex Grup menjadi salah satu buktinya. Salah satu kreditur Duniatex, Indonesian Eximbank mengakui kegagalan pembayaran kewajiban utang anggota Duniatex Grup membuat rasio kredit bermasalah (NPL) naik. Presdir BCA menyebut, beberapa debitur BCA dari industri tekstil mengaku terpapar efek perang dagang AS dan China serta harga produksi tekstil yang fluktuatif. Namun, dia mengatakan bahwa tidak bisa digeneralisasi industrinya yang jelek, namun lebih kepada individu perusahaan. Meski begitu, bank mesti waspada, alarm kredit macet Duniatex sudah menyala.

Pemerintah menemukan adanya indikasi kecurangan alias fraud dalam proses penagihan kepada pihak rumah sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk itu, pemerintah meminta BPJS segera memperbaiki sistem penyelenggaraan program JKN secara menyeluruh. Isu ini mejadi salah satu poin dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo terkait terseok-seoknya keuangan BPJS. BPJS sendiri sudah men-down grade status 660 rumah sakit, sehingga bisa menghemat puluhan hingga ratusan miliar. Presiden juga telah memerintahkan BPJS Kesehatan segera memperbaiki sistem secara menyeluruh mulai dari basis data kepesertaan, sistem rujukan antara puskesmas dan rumah sakit, sistem tagihan, penguatan peran pengawasan pemda pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Indikasi kecurangan ini sudah tercium sejak 2015. KPK menemukan adanya 175.774 klaim FKRTL yang diduga curang dengan nilai mencapai Rp 440 miliar.