Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) melaporkan, nilai pasar industri game di Indonesia mencapai US$ 1 Miliar pada 2018. Jumlah tersebut menempatkan Indoensia sebagai negara dengan market size nomor 16 terbesar secara global. Sayangnya, jumlah nilai pasar yang besar tersebut, tidak ditopang oleh jumlah pendapatan yang dapat diraih oleh para games developers di Indonesia. Games Developers Indonesia hanya mampu mencapture nili pasar sebesar 0,4% nya saja. Pasalnya industri game di Indonesia masih didominasi oleh game yang berasal dari luar negeri. Sementara itu, Presiden Asosiasi Game Indonesia (AGI), Cipto Adiguno mengungkapkan pada 2018, nilai industri game global mencapai US$ 129 miliar dan diperkirakan akan mencapai US$ 152 miliar pada 2019. Dari jumlah tersebut kawasan Asia Pacific berkontribusi sekitar US$ 71,4 Miliar. Menurutnya pula, kontribusi industri game terhadap PDB hanya sekitar 1,86%.

Pebisnis butuh jaminan keandalan sistem jaringan PLN. Sebagai perusahaan yang memonopoli bisnis listrik di tanah air, PLN harus sigap melayani kebutuhan konsumen. Aliran listrik yang rentan padam bisa mengganggu iklim investasi. Apalagi, kejadian blackout terjadi di tengah upaya menarik investasi. Dari data yang dihimpun Kadin, blackout kemarin menghambat hampir semua sektor industri, mulai dari ritel, telekomunikasi, perbankan, e-commerce, manufaktur hingga properti, khususnya pergudangan hingga pebisnis UMKM. Potensi kerugian bisa mencapai triliunan.

Ketua Umum Kadin berharap kejadian serupa tidak pernah terjadi lagi. Pasalnya, selain mengganggu kinerja bisnis, listrik padam masal mengirimkan sinyal kurang bagus bagi iklim investasi. Ketua Apindo menilai kejadian blackout memberikan peringatan ke pemerintah untuk menimbang ulang kebijakan yang memberatkan dunia usaha, khususnya terkait cadangan sumber daya listrik atas kejadian emergency. Kepemilikan genset bagi cadangan listrik yang diproduksi, jika terjadi emergency dikenakan beban biaya berupa Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

PLN akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mencari penyebab gangguan sistem sekaligus menyusun keandalan dan security system jaringan Jawa-Bali. PLN juga menyiapkan dana kompensasi untuk 21,9 juta pelanggan terdampak.

Kemkeu belum juga merampungkan PMK turunan PP 45/2019 tentang fasilitas pengurangan PPh Super bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan vokasi dan/atau riset dan pengembangan. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu, saat ini penyusunan PMK superdeduction tax untuk kegiatan vokasi masih dalam proses harmonisasi. Nantinya, wajib pajak diminta menyampaikan pemberitahuan melalui online single submission (OSS) dengan melampirkan perjanjian kerja sama. Pemberitahuan harus disampaikan paling lambat sebelum kegiatan praktik kerja atau pemagangan oleh WP Badan.

AS menuding People Bank of China (PBOC) sebagai manipulator mata uang. Tudingan terjadi setelah PBOC pada Senin (5/8) lalu mematok nilai tukar yuan menembus level psikologis di bawah 6,9 untuk kali pertama dalam satu dekade terakhir. Amerika menetapkan tiga kriteria untuk mengidentifikasi terjadinya manipulasi mata uang. Yakni terkait neraca berjalan global, neraca berjalan kepada Amerika, dan adanya intervensi secara terus menerus kepada satu mata uang. Pemerintah China menyebut tudingan tersebut berpotensi merusak kestabilan keuangan internasional sekaligus pasar keuangan global.

Dua kelompok masyarakat mulai bersikap atas pemadaman listrik massal yang terjadi Minggu (4/8) hingga Senin (5/8). Kelompor pertama, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) pada Selasa (6/8) mengajukan gugatan perdata terhadap PLN ke PN Jakarta Pusat. Dalam petitumnya, KKI menuntut hal-hal sebagai berikut. Satu, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dua, menyatakan PLN telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tiga, menghukum PLN untuk mencabut pernyataannya di media cetak setengah halaman mengenai tindakan PLN yang meminta keikhlasan konsumen, meminta pertolonga Transformers dan menyalahkan pohon atas pemadaman listrik yang terjadi. Empat, memerintahkan Menteri BUMN untuk memberhentikan direksi dan komisaris PLN melalui RUPS. Lima, memerintahkan Menteri ESDM untuk mematuhi putusan perkara ini. Sedangkan kelompok kedua yang menggugat adalah Forum Warga Kota Jakarta (Fakta). Ketua Fakta mengatakan, pemadaman dan kekacauan ini menunjukkan bahwa PLN dan pelayanan sektor langsung seperti layanan KRL tidak memiliki SOP untuk mitigasi krisis layanan publik.

Pemindahan ibu kota negara tidak menggunakan APBN murni. Ada tiga sumber pendanaan proyek tersebut. Pertama, memakai dana APBN, kedua Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), ketiga pendanaan swasta murni. Nantinya, pemerintah akan melakukan pengelolaan aset milik negara di Jakarta yang ditinggalkan serta aset di kota baru. Berdasarkan perkiraan kasar, pengelolaan aset bisa memberikan pemasukan PNBP mencapai Rp 150 triliun. Pengelolaan aset itu nantinya bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni bisa berbentuk penyewaan hingga tukar guling.

Untuk berinvestasi di sebuah negara banyak faktor yang dipertimbangkan oleh investor asing. Stabilitas politik dan keamanan seing disebut sebagai faktor utama yang menjadi pertimbangan. Namun tidak hanya itu banyak faktor lain yang juga mempengaruhi. Sebuah kabar menggembirakan berasal dari riset majalah CEOWORLD Amerika Serikat menunjukkan, Indonesia menempati urutan keempat dalam daftar negara-negara terbaik di dunia untuk berinvestasi atau melaukan bisnis pada tahun 2019. Riset tersebut menggunakan 11 indikator utama yang membuatnya patut dipehatikan.

Meskipun berada pada posisi ke empat tidak berarti Indonesia akan unggul dalam persaingan mengingat skor yang diberikan terpaut tipis, terutama dengan negara-negara di ASIA. Posisi pertama adalah Malaysia, Polandia di posisi kedua, yang ketiga adalah Filipina, sementara Singapura dan Thailand berada pada posisi ke enam dan ke sepuluh. Berdasarkan data dari UNCTAD investasi asing di Indonesia menunjukkan trend positif dalam 10 tahun terakhir, akan tetapi pada 5 tahun terakhir menunjukkan perlambatan kenaikan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, bahkan dengan Vietnam, Indonesia patut waspada karena negara-negara tersebut menunjukkan penyerapan investasi asing yang tidak kalah bahkan lebih baik dari Indonesia. Pemerintah Indonesia harus bisa menjaga iklim invesatasi agar terus kodusif bagi Investasi asing.

Pemerintah berupaya untuk membangkitkan manufaktur melalui pemberian insentif fiskal sejalan dengan rendahnya sumbangsih sektor tersebut terhadap produk domestik bruto.  Kontribusi dan pertumbuhan sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) kian tergerus sejalan dengan anjloknya harga komoditas. Bahkan, kontribusi sektor ini pada kuartal II/2019 menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Tergerusnya kontribusi manufaktur ini merupakan imbas dari pertumbuhan sektor tersebut yang nyaris stagnan. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pelambatan kinerja manufaktur. Salah satunya kendornya ekonomi di sejumlah negara yang ikut berimbas ke industri domestik. Selain itu, pelambatan kinerja manufaktur juga disebabkan oleh rendahnya harga komoditas. Di sisi lain, pemerintah memberikan sejumlah insentif fiskal untuk merangsang sektor ini. Sebagian fasilitas fiskal tersebut terpantau ramai peminat, di antaranya tax holiday dan tax allowance yang direspons positif oleh pelaku usaha industri maufaktur dan padat karya.

Data Ditjen Pajak menunjukan, kepatuhan formal WP karyawan mencapai 10,17 juta atau 73,65%. Jumlah itu jauh di atas kepatuhan korporasi yang hanya sebesar 57,28% atau WP orang-orang kaya yang berada di angka 42,75%. WP karyawan juga memiliki kontribusi ke penerimaan pajak yang cukup besar jika dibandingkan dengan kontribusi WP orang-orang kaya.  Padahal, orang-orang kaya ini sering mendapatkan fasilitas keringanan pajak melalui usaha yang dijalankannya. Namun, hal itu tidak lantas meningkatkan kepatuhan. Belum tuntas masalah kepatuhan, pemerintah menggulirkan wacana baru. Yakni program pengampunan pajak jilid II yang tentunya sebagian besar menyasar masyarakat kelas atas. Selain dari sisi waktu relatif masih singkat, pengampunan pajak jilid I juga masih menyimpan berbagai persoalan yang belum tuntas. Pemberian tax amnesty dalam jangka pendek jelas menjadi sinyal bahwa pemerintah bisa diatur oleh segelintir kelompok kepentingan. Hal ini juga akan melukai rasa keadilan bagi peserta tax amnesty dengan jujur, serta bagi WP yang selama ini sudah patuh.

Baru-baru ini terungkap kejahatan properti, yakni penipuan notaris yang melakukan pemalsuan sertifikat rumah di Tebet, Jakarta Selatan. Korban penipuan properti di kawasan Tebet, Jakarta Selatan bertambah dan kini menjadi enam orang. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyidikan kepada empat tersangka, namun hanya tiga yang baru selesai.