Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dodi Budi Waluyo mengatakan, nilai ekonomi Indonesia yang terkait dengan prinsip halal atau nilai-nilai syariah bisa mencapai Rp 12,5 ribu triliun atau sekitar 80% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 15,6 ribu triliun. " Nilai ekonomi sebesar itu terbentuk dengan mengeluarkan unsur-unsur ekonomi non-halal dari keseluruhan PDB Indonesia,"kata Dody pada acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di Jakarta, Selasa (12/11). Meskipun nilainya cukup besar, menurut dia, potensi eknomi syariah tersebut belum diotimalkan di tengah mayoritas penduduk yang beragama Islam, Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi konsumen bagi produk halal, bukan produsen. "Keungan syariah secara konsisten mempromosikan pembagian risiko alih-alih pendekatan pembiayaan utang, yang diyakini akan meningkatkan ketahanan dan stabilitas pasar keuangan," ungkap Dodi. 

Pemerintah dinilai lebih baik menstimulus pengembangan industri komponen kapal, termasuk suku cadangnya dalam negeri daripada memprioritaskan impor kapal bekas. Kebijakan yang mengutamakan terpacunya industri kapal dan komponennya di dalam negeri justru dianggap lebih bernilai agar ekonomi domestik menggeliat, bukan dengan mengimpor pasokan kapal bekas. Pemerintah masih fokus mengembangkan delapan destinasi baru wisata yang merupakan bagian dari wisata bahari dalam 10 destinasi wisata andalan nasional. Tindakan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 76/2019 dirasa belum tepat dan cenderung tergesa-gesa. Seharusnya orientasi kebijakan pengaturan impor kapal bekas tersebut berorientasi ganda, yakni penguatan galangan kapal nasional dan penguatan armada angkutan laut nasional, termasuk kebutuhan penyediaan armada angkutan wisata. Namun, beleid tersebut malah mengancam Industri galangan kapal nasional. Fasilitas fiskal perlu disediakan untuk mendorong tumbuhnya reindustrialisasi ketersediaan industri komponen kapal dalam negeri.

Pertumbuhan produksi industri tekstil dan produk tekstil, khususnya di sektor antara dan hulu, diperkirakan tidak akan banyak berubah dengan masih tingginya impor produk serupa. Sejumlah konsumen produk tekstil hulu menghadapi penurunan permintaan produk, dan khawatir berekspansi akhir tahun ini lantaran masih adanya aliran produk kain dan pakaian jadi (garmen) impor. Importir bahkan sudah menyiapkan stok bahan untuk kebutuhan Lebaran tahun depan.  Oleh karena itu, kinerja produksi sektor hulu dan antara tekstil diproyeksi tidak akan naik signifikan pada akhir tahun ini. Masifnya arus impor berdampak pada penutupan lini produksi di sektor hulu tekstil. Pada Oktober 2019, 4 lini produksi serat rayon (viscose) dan 8 lini produksi poliester ditutup.

Strategi pemerintah untuk menutup risiko pelebaran shortfall penerimaan pajak melalui extra effort belum memuaskan. Berdasarkan laporan tahun 2018 Ditjen Pajak yang dirilis pekan lalu, penerimaan dari extra effort dengan mempertimbangkan penerimaan dari ekstensifikasi maupun pemeriksaan bukti permulaan, penagihan piutang pajak, hingga penerimaan dari pemeriksaaan hanya Rp117,1 triliun. Jika mengacu ke realisasi penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp1.313,3 triliun, realisasi penerimaan dari extra effort tersebut hanya 8,9%. Dengan demikian, jika outlook penerimaan pajak tahun 2019 senilai Rp1.437,1 triliun, maka target penerimaan dari extra effort ini bisa mencapai Rp215,5 triliun. Ditjen Pajak tak menampik jika strategi tersebut belum bisa menyelamatkan penerimaan pajak tahun ini. Menurutnya, penerimaan pajak 2019 perlu dikawal secara optimal. Jika merujuk ke hasil temuan BPK, masih ada beberapa sektor yang bisa dioptimalkan untuk penerimaan pajak. Salah satunya memaksimalkan penagihan piutang perpajakan. Ketua Komite Perpajakan Apindo berharap upaya ekstra diminimalisasi karena kondisi ekonomi tengah tertekan. Tantangan penerimaan pajak menjadi perhatian karena kebutuhan sumber pembiayaan pembangunan yang terus meningkat. Sumber penerimaan baru bisa diperoleh dengan menindaklanjuti data atau informasi perpajakan.

Perumbuhan pesat industri olahraga elektronik atau e-sport turut mendongkrak industri permainan lokal. Kehadiran olahraga virtual diperkirakan akan mendorong variasi permainan yang diciptakan di dalam negeri. CEO MainGame.com, Anton Soeharyo, mengatakan pangsa pasar industri permainan di dalam negeri sangat menggiurkan. Dia mencatat terdapat 43,7 juta pemain di Tanah Air dengan potensi penghasilan mencapai US$ 880 juta. Sebanyak 50 persen di antara pemain itu bersedia mengeluarkan uang (untuk bermain).

Community Manager Digital Happiness, Andre Agam, menyatakan permainan dari developer asing, seperti e-sport, meraup hampir seluruh pangsa pasar di Indonesia, dan hanya menyisakan 3 persen pasar bagi pengembang lokal. Salah satunya karena apresiasi masyarakat yang rendah terhadap game lokal. Andre menuturkan, meski mendapat eksposur dari ketenaran e-sport, industri game lokal masih membutuhkan dukungan dana untuk bisa berkembang. Selama ini pengembang mendapat bantuan dari Bekraf berupa dana langsung hingga fasilitas menghadiri acara internasional untuk bertemu dengan para investor. Presiden Direktur Aerowolf, Iwan Iman, meyakini industri permainan dalam negeri masih bisa berkembang. Namun dia pesimistis permainan e-sport lokal bisa bersaing dengan buatan luar negeri karena pengembangan olahraga virtual itu butuh biaya besar. Pengembang game nomor wahid di Indonesia diperkirakan memiliki omzet US$ 3 juta. Sedangkan Tencent, developer asal Cina, menggelontorkan Us$ 6 juta untuk uji coba permainan baru mereka.

Kalangan perbankan menilai penurunan bunga kredit tidak mudah selama biaya dana masih tinggi. Langkah awal yang akan dilakukan kalangan perbankan adalah memangkas bunga simpanan dan deposito. Saat ini bunga acuan Bank Indonesia 7-day (Reverse) Repo Rate turun 100 basis point dalam empat bulan terakhir ke level 5 persen. Menurut Direktur Utama PT Bank Mayora, Irfanto Oeij, agar keluar dari jebakan suku bunga tinggi, perbankan harus meningkatkan upaya penghimpunan dana murahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta perbankan agar bergerak cepat memangkas suku bunga kreditnya. Menurut Jokowi, suku bunga kredit perbankan Indonesia masih tinggi di banding negara- negara lain di kawasan. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, transmisi penurunan suku bunga kredit baru sebesar 8 basis point hingga Agustus lalu. Sedangkan bunga deposito 26 basis point.  Presiden Direktur PT Bank Central Asia, Jahja Setiaatmadja, menambahkan, penurunan suku bunga kredit tidak menjamin akan berdampak langsung pada lonjakan permintaan kredit. Jahja membandingkan dengan kondisi pada 2018, ketika tingkat bunga acuan berada di level 6 persen dan pertumbuhan kredit mencapai 12 persen. Angka itu lebih baik dari pertumbuhan kredit saat ini yang berada di kisaran 8 persen.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), Andhi S. Lukman, mengatakan pertumbuhan industri makanan dan minuman tidak mencapai target 9 persen pada tahun ini. Salah satu penyebabnya adalah perlambatan konsumsi di masyarakat. Penurunan pendapatan membuat masyarakat kelompok menengah ke bawah lebih selektif dalam konsumsi. Meski pendapatan masyarakat menengah atas tidak terganggu, menurut Adhi, konsumsi kelompok masyarakat ini tidak akan bertambah dari kebiasaannya. Hal ini diperparah oleh promosi wisata luar negeri yang menawarkan biaya yang murah.

Wakil Ketua Umum GAPMMI Rahmat Hidayat menuturkan, selain perlambatan ekonomi, ada beberapa faktor lain yang turut membuat pergerakan industri terasa berat pada 2019. Salah satunya adalah keterbatasan bahan baku dari dalam negeri. Sebagian bahan baku industri mengandalkan impor, dari susu, gandum, garam, gula, hingga bahan penolong lainnya. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim, menuturkan pertumbuhan industri makanan dan minuman secara kumulatif pada triwulan I-III sebesar 7,72 persen. Angka tersebut menurun dari capaian periode yang sama tahun lalu sebesar 9,74 persen. Rochim mencatat pertumbuhan industri pada triwulan III sudah mulai membaik, yaitu sekitar 8,33 persen. Lantaran pertumbuhan pada semester pertama yang kurang ia tak yakin pertumbuhan bisa sesuai dengan target 9 persen.

Pembeli berperan menjaga keamanan bertransaksi belanja dalam jaringan. Menurut Dion Dewa Barata Pengajar Universitas Pembangunan Jaya, upaya keamanan dalam bertransaksi belanja meliputi :

• mengakses e-dagang yang bisa dipercaya
• memilih penjual yang direkomendasikan dalam e-dagang tersebut
• menghubungi penjual untuk menanyakan ketersediaan barang
• transfer pembayaran hanya dapat dilakukan melalui e-dagang
• membatasi nilai belanja daring
• menggunakan kartu kredit untuk menekan risiko kerugian

Tim Mackey, Principal Security Strategist, Synopsys Software Integrity Group juga menyarankan kepada konsumen digital agar menjaga keamanan dirinya dalam berbelanja daring dengan :

• tidak menyimpan informasi kartu kredit di laman e-dagang
• gunakan sistem pembayaran pihak ketiga
• mengaktifkan semua peringatan pembelian pada seluruh kartu kredit yang dimiliki
• terbiasa berbelanja daring dirumah atau saat terhubung dengan jaringan penyedia seluler pribadi

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menilai upah minumum sektoral selama ini menambah beban bagi pengusaha. Namun, kenaikan upah 8,5% tak cukup berarti bagi buruh. Besaran tersebut tidak dapat meningkatkan produktivitas dan kompetensi buruh.

Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri berpendapat bahwa upah minimum kota/kabupaten sudah terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi riil alas kaki. Aprisindo menilai formula perhitungan upah provinsi atau kota/kabupaten seharusnya melihat kondisi suatu sektor yakni mengacu pada angka pertumbuhan industri sektoral. Formula perhitungan upah sekarang menggunakan angka pertumbuhan ekonomi makro. Sementara faktanya dari sisi mikro, pertumbuhan alas kaki cenderung turun.

Pada awal Nopember 2019 ini, BPS baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi nasional kuartal ketiga 2019. Seperti perkiraan banyak analis angkanya belum beranjak dari lima persen yaitu hanya mentok pada level 5.02 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, namun yang tertinggi dicapai pada usaha jasa lainnya yang tumbuh 10,72 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit. Dari sisi produksi, tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 4,95 persen. Pemerintah menyadari pertumbuhan ekonomi ini merupakan yang terendah dari beberapa kuartal sebelumnya, yang dinilai sebagai pengaruh perlemahan perekonomian global. Namun pemerintah tetap berfokus untuk menyokong pertumbuhan melalui APBN. Sementara itu data pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS mendapat sorotan dari Capital Economic, lembaga rist asal AS yang menilai angka BPS terlalu tinggi. Pertumbuhan stabil 5 persen dipandang mencurigakan. Ini terindikasi antara lain dari pertumbuhan konsumsi pemerintah melambat drastis pada kuartal III/2019 setelah tumbuh tinggi pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan konsumsi dan investasi juga melambat dibanding sebelumnya. Diperkirakan pertumbuhanya hanya akan menembus level 4.5 persen (yoy). Argumentasi yang dikemukakan terkait dengan pertumbuhan kredit yang rendah, kebijakan fiskal yang tidak memiliki daya ungkit, dan masih tertekannya harga batu bara dan CPO. Merespon hal ini BPS membantah denan menjelaskan proses penghitungan manual semua indikator ekonomi mulai dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, investasi, inflasi, dan ekspor-impor. Pertumbuhan tidak dapat dikatakan stabil karena menurut BPS pun pertumbuhan ekonomi merosot tajam yaitu dari 5,7 persen ke 5,02 persen. Pertumbuhan masih sangat dominan di pulau Jawa dan Sumatera. Sumber pertumbuhan ekonomi nasional terlalu mengandalkan Pulau Jawa sementara wilayah lain sangat minim.