Sebanyak 235 peraturan daerah (perda) terkait pungutan dalam bentuk pajak dan retribusi bermasalah. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan, perda itu bermasalah dari sisi yuridis, substansi, hingga prinsip. Permasalahan ini tidak terlepas dari banyaknya peraturan di level pusat yang saling bertentangan. Selain perda soal pungutan, KPPOD juga menemukan sejumlah masalah di sektor lain. Di antaranya 63 perda terkait perizinan, 7 terkait dengan ketenagakerjaan, dan 42 perda urusan lain-lain. Total perda yang bermasalah mencapai 347. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini, menurutnya, perlu ada langkah perbaikan regulasi, baik di level pusat maupun daerah. Disharmoni antarkementerian dan lembaga menjadi penyebab timbulnya perda bermasalah. Pemerintah segera melakukan evaluasi perda yang dinilai menghambat investasi setelah norma-norma dari omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja disepakati.

Kenaikan harga jual eceran (HJE) hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) berupa liquid vape maksimal sebesar 58% dan akan diterapkan pada tahun depan. Kebijakan penaikan HJE HPTL (vape) ini bisa diterapkan bersamaan dengan implementasi tarif dan HJE baru rokok konvensional pada tahun depan. Mekanismenya akan diatur melalui revisi PMK 152/2019. Mulai 2020, pemerintah menaikkan tarif CHT sebesar 21,5% dan HJE sebesar 35%. Kenaikan tarif CHT hampir dua kali lipat tersebut merupakan implikasi dari kebijakan tarif CHT 2019 yang tidak mengalami kenaikan. Mengacu pada PMK No.152/PMK.010/2019, besar kemungkinan penetapan HJE vape di kisaran 15,8%-58%. Selain penetapan tarif cukai sebanyak 57%, otoritas kepabeanan juga telah mengklasifikasikan berbagai jenis HPTL yang akan dikenakan tarif cukai dengan didasarkan pada jenis kemasan.

Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bakal menuntaskan pemenuhan pembiayaan sebesar US$ 7,4 miliar atau berkisar Rp 104 triliun hingga akhir tahun ini. Direktur Utama PINA, Ekoputro Adijayanto, optimistis bisa melampaui target yang semula dipatok sebesar US$ 6 miliar.

Hingga tahun lalu, PINA sudah memboyong investasi US$ 3,3 miliar untuk belasan proyek domestik. Dibentuk sejak 2017, PINA menjadi salah satu skema alternatif pemerintah untuk memangkas beban anggaran infrastruktur. Peran swasta, baik dalam kemitraan maupun investasi murni, diperkuat untuk mendanai infrastruktur periode 2020-2024 yang nilainya mencapai Rp 6.000 triliun. Berbeda dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, skema PINA tak didukung jaminan pemerintah. Dalam daftar proyek PINA hingga Agustus 2019, proyek yang ditangani adalah proyek komersial PT Pindad bernilai Rp 1,7 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku terah berhasil mengeksekusi realisasi investasi hampir Rp 100 T dalam kurun waktu kurang dari sebulan umur Kabinet Indonesia Maju. Nilai itu sebelumnya menjadi bagian dari komitmen investasi sekitar Rp 708 triliun yang tertahan direalisasikan karena sejumlah hambatan, terutama terkait masalah penyediaan lahan. Bahlil mengatakan periode kepemimpinannya akan lebih mengedepankan upaya-upaya untuk peningkatan kemudiahan berusahan dibandingkan promosi. Secara terpisah, Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo menyebutkan, investasi hampir Rp 100 triliun tersebut meliputi investasi patungan perusahan Malaysia-Indonesia untuk pembangunan pembangkit listrik (powerplant), investasi Lotte Chemical (Korea Selatan) untuk membangun pabrik baru petrokimia, dan investasi mobil listrik oleh Hyundai (Korea Selatan).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan kembali memberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pasokan batu bara untuk pasar dalam negeri pada tahun depan. Kebijakan pasokan batu bara dalam negeri untuk kelistrikan tetap berlanjut di tahun depan. Saat ini tengah dikaji besaran DMO dan keberlanjutan harga patokan batu bara kelistrikan sebesar US$70 per ton yang akan berakhir pada tahun ini. Adapun besaran volume batu bara DMO di tahun depan masih tetap sama, yakni sebesar 25% dari jumlah produksi. Pembahasan keberlanjutan DMO ini, lanjutnya, akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait termasuk pihak PT PLN (Persero) dan produsen batu bara. Besaran prosentase DMO batu bara sebaiknya dilakukan penghitungan. Pasalnya, dari sisi pelaku usaha batu bara untuk memenuhi target 25% juga tidak mudah karena sebagian spesifikasi batubaranya mungkin tidak sesuai dengan spek di PLN. Dan harga sebaiknya mengikuti harga pasar atau dikembalikan kepada harga batu bara di market.

Sejak tahun lalu, eksodus pabrikan ke Jawa Tengah perlahan mulai mengalir. Tahun depan, eksodus tersebut diperkirakan kembali berlanjut, bahkan semakin masif. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) menyatakan 25 pabrikan industri alas kaki telah merelokasi ke Jawa Tengah. Adapun, salah satu pertimbangan relokasi tersebut adalah tidak adanya upah minimum sektoral (UMSK). Relokasi tersebut akan dilanjutkan dengan ekspansi hingga tiga kali dari kapasitas saat pindah. Pada tahun depan, potensi relokasi ke Jawa Tengah dari pabrikan di dalam dan luar negeri masih besar. Di sisi lain, migrasi pabrikan tekstil dan produk tekstil (TPT) ke Jawa Tengah telah terjadi sejak 2015. Menurutnya, Jawa Tengah akan menggantikan posisi Jawa Barat sebagai sentra manufaktur TPT. Selain itu, dia menilai, akan ada penanaman modal dalam negeri dengan tujuan ekspansi kapasitas terpasang pada tahun depan di industri TPT. Pemerintah Jawa Tengah akan memberikan kemudahan bagi para calon investor dalam tiga hal, yakni insentif pajak, lahan industri, dan kemampuan sumber daya manusia (SDM).

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia terus menggenjot upaya digitalisasi di sektor konstruksi di dua sektor, yakni sumber daya manusia konstrukai dan rantai pasok material konstruksi. Inkindo telah melaunching I-Bridge dan KTA online internal Inkindo. Inkindo juga menggenjot digitalisasi Portal I-Bridge sehingga memungkinkan perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi dan merekrut tenaga ahli konstruksi yang telah terdaftar di sana. Selain itu, Inkindo dalam waktu dekat akan meluncurkan aplikasi DMI (Data Material Inkondo) yang akan memudahkan para anggota asosiasi itu menemukan rantai pasok material. Adapun lemahnya database rantai pasok material dan peralatan konstruksi masih menjadi kendala. Hal ini menyebabkan pemanfaatan material lokal sering terlewatkan karena sistem pendataan yang belum menyeluruh.

Shortfall penerimaan pajak pada tahun ini diprediksi melebar dari outlook, sejalan dengan semakin besarnya tekanan terhadap ekonomi, terganggunya konsumsi dan impor, serta kinerja sektor yang berkontribusi secara dominan. Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan, dengan mengasumsikan tax buoyancy tetap bertahan sebesar 0,03 hingga akhir tahun, maka terdapat kemungkinan titik terendah realisasi penerimaan pajak berada pada angka Rp1.318 triliun atau 83,6% dari target. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, secara umum masalah utama dalam penerimaan pajak adalah ekstensifikasi. Perlu sebuah sistem yang mengintegrasikan semua data, sehingga proses pemanfaatan data bisa lebih optimal.

Sementara itu, otoritas pajak akan melakukan berbagai upaya untuk menggenjot penerimaan pajak pada tahun ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan extra effort yang mencakup semua aspek. Kemudian, pengawasan dari sisi ekonomi terkait dengan laporan SPT masa juga akan dimaksimalkan. Otoritas juga akan mengoptimalisasi potensi data yang telah dimiliki sebelumnya.

Pemerintah tengah menyiapkan program B100. Jika program ini sukses, biodiesel bisa menggantikan kebutuhan solar yang diperkirakan mencapai 47 juta kiloliter pada 2025. 

Presiden Joko Widodo mengamanatkan pengoptimalan biodiesel dan sumber energi terbarukan lain untuk mengurangi defisit perdagangan migas. Defisit terjadi lantaran kebutuhan bahan bakar minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari, sedangkan kemampuan produksinya kurang dari 800.000 barel per hari.

Harga minyak mentah terpeleset lantaran negosiasi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China masih mengambang. Padahal akhir pekan lalu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) sempat ditutup di harga tertingginya sejak 23 September lalu. Kemarin, harga minyak WTI kontrak pengiriman Desember 2019 di New York Mercantile Exchange turun 0,93% ke US$ 57,18 per barel. Tapi, dalam sepekan, harga emas hitam ini masih naik 0,56%. Harga minyak kembali turun lantaran pelaku pasar pesimistis melihat perkembangan negosiasi dagang antara AS dan China. Eskalasi perang dagang kembali naik karena Presiden AS Donald Trump menyebut selama ini China melakukan kecurangan.

Di akhir pekan lalu, kedua negara mengklaim telah melakukan pembicaraan konstruktif guna mengakhiri perang dagang yang sudah terjadi setahun belakangan. Analis Monex Investindo Futures Andian Wijaya mengatakan, jika perang dagang terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi global tertekan dan berdampak pada permintaan minyak. Padahal di saat yang sama, produksi minyak tetap deras. Analis Asia Trade Point Futures Deddy Yusuf Siregar menambahkan, rencana perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, menggelar penawaran saham perdana atawa initial public offering (IPO) juga membuat harga bergerak terbatas. Pelaku pasar menanti dampak IPO ini. Karena itu, harga minyak belum akan bergerak dalam kisaran lebar. "Pelaku pasar hendak melihat apakah pada saat IPO respons pasar terhadap Saudi Aramco cukup baik atau tidak, karena ini menentukan arah pasar minyak kedepan," jelas Deddy, kemarin. Dia memprediksi, harga minyak bergerak menguat antara US$ 58-US$ 60 per barel dalam jangka pendek.