Krakatau Steel : Restrukturisasi Utang Selesai, Fokus Pacu Kinerja
PT Krakatau Steel Tbk menyatakan telah menuntaskan restrukturisasi utang untuk menyehatkan kinerja keuangan pada 12 Januari 2020 senilai 2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 31 triliun. Restrukturi yang dimulai 20 Desember 2018 itu melibatkan 10 bank yang antara lain : PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Indonesia Eximbank, PT Bank Central Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, Standard Chartered Bank dan PT CIMB Niaga Tbk.
Krakatau steel juga mendorong pemerintah memperbaiki regulasi impor. Tingginya volume impor baja antara lain dipicu banyaknya importir yang memanfaatkan celah untuk menghindari biaya masuk. Selain itu, negara pengekspor melakukan pemotongan pajak ekspor (tax rebate) sehingga harga baja dari luar bisa rendah.
Tantangan Mall Membidik Pasar
Pembangunan mal di Jabodetabek kembali semarak. Sampai dengan 2023, sebanyak 23 pusat perbelanjaan baru siap dioperasikan. Pembangunanya dilakukan pengembang dalam dan luar negeri, menyatu dengan proyek superblok.
Pembangunan mal diharapkan menjadi pemantik pasar apartemen karena memudahkan penghuninya berbelanja. Sebaliknya, apartemen yang terhubung dengan mal juga mampu menghasilkan kepastian pasar. Namun faktanya tingkat okupansi atau keterisian mal dalam beberapa tahun terakhir menurun. Pada 2019, untuk pertama kali rata-rata tingkat hunian mal di Jakarta dibawah 80% atau turun 4% dibandingkan tahun 2018, meskipun tingkat hunian mal-mal kelas atas cenderung stabil.
Harga Gas Harus Turun
Presiden meminta para menteri mengalkulasi penurunan harga gas industri yang dinilai masih tinggi. Pemerintah menyiapkan 3 opsi yang akan diputuskan tiga bulan ke depan.
- opsi pertama, penurunan atau penghapusan opsi pemerintah dari bagi hasil kegiatan kontraktor kontrak kerjasama yang senilai 2,2 dollar AS per MMBTU
- opsi kedua, kewajiban badan usaha pemegang kontrak kerja sama untuk menyerahkan sebagian gas kepada negara (DMO) diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri
- opsi ketiga, pemberian keleluasaan impor gas industri
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penurunan harga gas akan mengurangi penerimaan negara, namun disisi lain produktivitas meningkat sehingga berdampak ganda lebih besar terutama dari sisi perpajakan bagi negara. Pihaknya sudah melakukan simulasi dibantu LPEM UI dengan menggunakan cost-benefit. Dalam simulasi tersebut menggunakan 3 skenario harga gas. Dengan harga gas 4 dollar AS per MMBTU misalnya, penerimaan negara akan turun Rp 53,86 triliun tetapi ada manfaat Rp 85,84 triliun melalui penambahan pajak dari pelaku industri, perorangan ataupun bea masuk.
Industri Terbelit Masalah
Pertumbuhan industri pengolahan non migas beberapa tahun terakhir (setidaknya sejak 2016) selalu dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian menengarai ada 7 isu utama :
- kekurangan bahan baku, seperti : kondensat, gas, nafta, dan biji besi serta bahan penolong seperti katalis, scrap atau baja bekas, kertas bekas dan nitrogen
- kekurangan infrsatruktur pelabuhan, jalan dan kawasan industri
- kekurangan utilitas listrik, air, gas dan pengolah limbah
- kekurangan tenaga ahli berketrampilan dan pengawas
- tekanan impor
- spesifikasi limbah industri untuk kertas bekas dan baja bekas terlalu ketat sehingga menyulitkan industri
- permasalahan yang dihadapi industri kecil dan menengah, mulai aspek pembiayaan, bahan bakudan bahan penolong, mesin atau peralatan hingga pemasaran
Asosiasi Desak Pemerintah Lindungi Pasar Baja
Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional menunggu pemerintah menerbitkan regulasi untuk melindungi industri dalam negeri. Serbuan barang impor membuat perusahaan sulit bersaing hingga harus mengurangi produksi baja.
Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional Silmy Karim menyatakan impor baja Indonesia mulai meningkat sejak 2014 hingga mencapai puncaknya pada 2019. Sebagian besar barang tersebut datang dari Cina, Jepang, Korea, Vietnam, dan Taiwan. Maraknya barang impor murah ini telah menghilangkan sekitar 25 persen pangsa pasar baja di dalam negeri. Dampaknya, perusahaan baja harus mengurangi produksi. Silmy menuturkan pemanfaatan pabrik baja nasional rata-rata hanya 43 persen dari total kapasitas 24,6 juta ton. Utilisasi pabrik yang rendah membuat setidaknya tujuh perusahaan mengurangi produksi mereka. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, misalnya, menghentikan lini produksi wire rod atau baja gulung pada akhir 2018. Perusahaan harus mengurangi 3.500 pegawai kontrak lantaran produksi section and bar mill dikurangi hingga 50 persen. Silmy mengungkapkan ada banyak cara membuat harga impor murah, salah satunya dengan pemberian subsidi. Pemerintah Cina, misalnya, menerapkan kebijakan pengembalian pajak atau tax rebate sebesar 15 persen untuk barang ekspor.
Krakatau Steel Minta Pemerintah Tekan Impor Baja
PT. Krakatau Steel meminta dukungan kebijakan terkait impor baja. Regulasi dipandang sebagai sesuatu yang penting untuk mendukung pertumbuhan industri baja yang sehat. Impor baja yang sudah menghantam industri baja nasional dari hulu hingga hilir akan semakin menekan defisit neraca perdagangan. Volume impor baja tahun 2018 mencapai 6,3 juta ton atau naik sebesar 6,7 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi komoditas impor terbesar ketiga sebesar 6,45 persen dari total importasi. Industri baja yang sehat merupakan satu indikator dari kompetitifnya industri di sebuah negara. Negara-negara maju seperti Jerman, As, dan Jepang memiliki industri baja yang unggul. Untuk sehat diperlukan level playing field. Pelaku impor selama ini memanfaatkan celah dengan menghindari biaya antidumping dan mendapat dukungan dengan melakukan tax rebate.Hal ini menyebabkan krakatau steel terpukul. Kondisi tersebut telah disampiakan kepada Menteri BUMN Erick Tohir agar dapat diambil langkah yang tepat.
Riset Industri, Tekfin Topang Ekonomi
Hampir 3 tahun sejak pertama kali
muncul, industri teknologi finansial atau tekfin peer to peer
(P2P) lending mencatatkan kontribusi hingga Rp60 triliun
terhadap produk domestik bruto (PDB) dan mendorong
roda perekonomian nasional.
Menurut hasil riset
bersama yang
dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan
Institute for Development of Economics
and Finance (Indef)
pada 2019, kehadiran industri
tekfin lending mencatatkan pengaruh
positif terhadap perekonomian, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Dari riset tersebut terdapat tiga
sorotan utama terkait dengan pengaruh
industri tekfin.
Pertama, yakni kontribusi terhadap
PDB yang mencapai Rp60 triliun atau
berkisar US$4,5 miliar per Juni 2019.
Hal kedua yang menjadi sorotan
yakni kontribusi tekfi n lending terhadap
upaya pemenuhan lapangan pekerjaan. Berdasarkan hasil riset, kehadiran
tekfin P2P lending telah mendorong
tumbuhnya 332.000 lapangan pekerjaan. Ketiga, layanan tekfin P2P lending pun dinilai turut berkontribusi
mendorong pengentasan kemiskinan.
Kehadiran industri yang dipacu oleh
perkembangan teknologi ini dinilai
telah membantu sekitar 177.000 orang
keluar dari garis kemiskinan.
Digitalisasi Ekonomi, Automasi Ciptakan 46 Juta Pekerjaan
McKinsey and
Company melalui laporan terbarunya
menyebut sebanyak 23 juta pekerjaan
di Indonesia berpotensi hilang karena
digantikan oleh proses automasi dan
adopsi teknologi kecerdasan buatan
(artificial intelegence/AI) yang diadopsi
oleh industri. Automasi dan AI
yang diadopsi oleh industri justru
menciptakan pekerjaan baru dengan
jumlah yang berlipat.
Adopsi atomasi dan
AI akan melahirkan sampai dengan
46 juta pekerjaan baru pada 2030.
Adapun, 10 juta di antaranya pekerjaan baru tersebut merupakan jenis
pekerjaan yang belum pernah ada
sebelumnya. Tipe pekerjaan yang ada
akan bergeser ke arah layanan dan
menjauh dari pekerjaan dengan potensi
automasi yang tinggi seperti pemrosesan data dan sejumlah pekerjaan
fisik yang sifatnya repetitif.
Industri TPT Minta Tak Dikatikan dengan Kasus Duniatex
Para pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) meminta agar kasus gagal bayar Duniatex Group tidak disangkutpautkan dengan kinerja industri secara nasional. Pasalnya, kasus gagal bayar salah satu raksasa tekstil tersebut bersifat business to business dan tidak terkait dengan industri secara keseluruhan. "Duniatex itu turusan debitor dengan kreditor. Itu bisnis murni, dan penyelesaiannya jangan sampai mengganggu industri lain," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Perstekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini. Duniatex merpakan salah satu konglomerasi besar di industri tekstil dengan pengusaan pasar mencapai 15-20% di Jawa Tengah. Ernovian berharap, dunia perbankan dan lembaga keuangan yang lain juga tidak menggeneralisir kasus gagal bayar Duniatex denga industri tekstil secara keseluruhan. Pasalnya, kata Ernovian, industri TPT terdiri atas ribuan perusahaan yang sangat kompleks dari hulu ke hilir. Dan ttiap sektor tersebut, memiliki penanganan yang berbeda-beda. "Kalau kita mau ngomongin di TPT antara atau pembuat benang, itu berarti satu dari 260 perusahaan. Kalau di industri kain, sati di antara 1.600 perusahaan, sedangkan kalau industri garmen berarti satu dari 2.600 perusahaan," ungkap dia. Duniatex merpupakan perusahaan tekstil terintegrasi yang terdiri atas 18 perusahaan yang berfokus pada pemintalan, pertenunan, pencelupan dan finishing. Berlokasi di Solo, grup ini memiliki aset hampir Rp 38 triliun. Sekitar 90% produknya dipasarkan di dalam negeri dan 10% diekspor. Asosiasi Perstekstilan Indonesia menyebut Duniatex menguasai 20% pangsa pasar tekstil tanah air.
Kerja Sama Indonesia dan Korea Selatan Terbuka
Pemerintah Indonesia membuka kemungkinan kerja sama dengan Korea Selatan dalam pengembangan industri konstruksi dalam negeri. Kerjasama dapat dilakukan melalui pelatihan atau investasi proyek yang memungkinkan transfer teknologi.
Duta Besar Korsel untuk Indonesia Kimm Chang-Beom mengatakan, hubungan Korsel dengan Indonesia adalah hubungan strategis. kegiatan tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama yang lebih banyak antar pengusaha di kedua negara.









