Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo didakwa telah menerima suap dari para eksportir benih lobster hingga Rp 25,7 miliar. Suap diberikan agar Edhy mempercepat pemberian izin budidaya lobster dan ekspor benih bening lobster.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald Ferdinand Worotikan, mengatakan, Edhy diduga menerima hadiah berupa uang sejumlah 77.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,127 miliar dari pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito. Edhy juga diduga menerima uang dari Suharjito dan para eksportir benih bening lobster (BBL) lainnya Rp 24,625 miliar

Edhy disebutkan menggunakan uang yang diterimanya untuk pembelian tanah, sewa apartemen, membeli 17 unit sepeda jenis road bike, mobil, jam tangan, balik nama 27 bidang tanah, dan ditransfer ke sejumlah nama. Selain itu, juga digunakan Edhy untuk dibelanjakan bersama Iis saat perjalanan dinas ke Amerika Serikat, 17-24 November 2020, sebesar Rp 833,4 juta.

Di berkas dakwaan disebutkan pula adanya kewajiban bagi para eksportir BBL menyetor uang untuk bank garansi sebesar Rp 1.000 per ekor BBL. Padahal, Kementerian Keuangan belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk ekspor BBL. Total uang yang telah terkumpul untuk bank garansi tersebut mencapai Rp 52,319 miliar.

Pemerintah menerbitkan izin impor berkisar 680.000 ton dalam bentuk gula mentah (raw sugar) dan gula kristal putih atau gula konsumsi 150.000 ton. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mengantisipasi lonjakan harga karena musim giling tebu setelah Idul Fitri. Padahal, kebutuhan gula biasanya meningkat saat Ramadhan (Kompas, 16/3/2021).

Mae Azhar (38), petani lainnya, menilai pemerintah mempermudah impor gula saat biaya produksi petani meningkat. Padahal, banyak petani muda mulai menanam tebu. Luas lahan tebu tahun ini di PG Tersana Baru bertambah dari 4.100 hektar menjadi 4.500 hektar.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras. Setelah menimbulkan polemik, Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada impor beras, setidaknya hingga Juni 2021 dan menjamin hasil panen petani terserap. Faktanya, harga gabah Mamat masih saja ditawar rendah.

Sekitar 9 km dari kebun tebu, petani garam di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, juga galau karena hasil panennya belum terjual. Garam yang dibungkus karung itu itu menumpuk di tambak, gudang, bahkan pinggir jalan raya. Hanya terpal dan spanduk bekas yang melindunginya dari hujan.

Kala itu belum ada UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mendefinisikan ketersediaan pangan berasal dari dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Sebelumnya, ketersediaan pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama itu tidak memenuhi kebutuhan.

Para petani yang seharusnya menjadi pelaku utama ekonomi hingga kini masih saja terpinggirkan. Di tengah kebijakan pemerintah yang mengejutkan, sekedar untuk bertahan saja tampaknya tidak mudah mereka dapatkan.

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku tak bersalah setelah didakwa menerima total Rp25,75 miliar dari pengusaha pengekspor benur. Seusai mengikuti sidang secara daring dari Gedung KPK, Edhy mengatakan bakal akan bertanggung jawab atas perkara hukum yang terjadi di KKP saat dirinya menjabat. “Saya dari awal ketika masuk sini, saya tidak bersalah. Cuma saya bertanggung jawab atas yang terjadi di kementerian saya, saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya,” katanya dilansir Antara, Kamis (15/4). Namun, dia mengatakan siap menghadapi proses persidangan selanjutnya. Dia juga mengharapkan Majelis Hakim nantinya dapat mengambil keputusan yang terbaik.

Jaksa Penuntut Umum KPK Ronald Worotikan saat membacakan dakwaan mengatakan bahwa Edhy menerima US$77.000 dan Rp24,625 miliar sehingga totalnya mencapai sekitar Rp25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih bening lobster (BBL). Dua eks staf Edhy yakni Andreau Misanta Pribadi dan Safri juga didakwa membantu atasannya menerima uang suap tersebut. Pertama, pada Juli 2020 Edhy membayar sewa apartemen di bilangan Cawang, Jakarta Timur, untuk sekretaris pribadinya Anggia Tesalonika Kloer sebesar Rp 70 juta. Pada bulan yang sama Edhy juga membayar sewa apartemen untuk sekretarisnya yang bernama Putri Elok Sekar Sari di bilangan Cikini, Jakarta Pusat senilai Rp80 juta. Kepada penyanyi dangdut Betty Elista, Edhy memberikan uang senilai Rp15 juta pada September - Oktober 2020. Kedua, Edhy juga menggunakan uang hasil suap benur untuk keperluan lain. Misalnya, Juni 2020, Edhy Prabowo melalui Amiril Mukminin membayar Rp147 juta untuk membeli tanah di Blok Jatinegara Desa Cibodas luas 73,5 tumbak atau 1.029 m3. Ketiga, pada Juli 2020 Edhy membeli tanah senilai Rp3 miliar serta membeli 17 unit sepeda road bike yang nilai totalnya Rp277 juta. Pada Juli-Oktober 2020, terdakwa melalui Amiril melakukan tiga kali pembayaran total Rp190 juta untuk pembelian tanah di Blok Pasirwaru Desa Cibodas dengan luas 135 tumbak atau 1.892 m2. Keempat, Edhy juga mempergunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya yakni, Rp550 juta untuk biaya penebangan pohon, pembuatan pagar setinggi 3 meter, serta pengaspalan jalan dan lahan parkir di rumah mertua Edhy di Pasir Maung, Desa Cijayanti Babagan Madang, Kabupaten Bogor. Kelima, Rp168,4 juta untuk membeli 8 unit sepeda Patrol 572. Total pembelian sepeda 118,4 juta, sisanya Rp50 juta digunakan Safri untuk membeli dua buah handphone. Keenam, Edhy juga menggunakan Rp818 juta untuk pembelian Toyota Rush dan Toyota Fortuner. Dia memberikan Rp10,3 juta kepada Rika Rovikoh.

(Oleh - HR1)

Otoritas pajak akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang dalam seluruh kasus tindak pidana pajak. Hal ini dilakukan menyusul makin beragamnya klasifikasi dan modus pencucian uang hasil tindak pidana di bidang pajak. Berdasarkan laporan berjudul Tipologi Pencucian Uang yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pekan lalu, tindak pidana di bidang pajak dilakukan dengan berbagai modus. Pertama tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), kedua menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, ketiga tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keempat tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, kelima perbuatan lainnya yang terkait dengan perpajakan. Selain itu juga dengan sengaja melaporkan dan membayar jumlah pajak yang tidak sesuai fakta untuk menghindari kewajiban perpajakan, serta pembuatan data wajib pajak palsu untuk memperoleh restitusi pajak. Atas dasar itulah Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan memaksimalkan pengenaan pasal berganda, yakni tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.

Sementara itu, dalam upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara, petugas pajak bisa melakukan penyitaan. Apabila dalam pembuktian di persidangan terbukti bahwa harta kekayaan tersebut tidak berasal dari hasil tindak pidana, maka putusan hakim akan menyebutkan bahwa atas harta kekayaan yang disita tersebut harus dikembalikan. “Akan tetapi terhadap harta kekayaan tersebut setelah dilakukan pengembalian dapat langsung dilakukan sita eksekusi oleh jaksa apabila terpidana tidak membayar sanksi pidana denda,” jelas Eka. Sepanjang tahun lalu, PPATK mencatat, potensi tindak pidana pencucian uang di sektor perpajakan mencapai Rp20 triliun.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Peran UMKM di sektor perpajakan masih perlu ditingkatkan, mengingat jumlah wajib pajak (WP) dari UMKM masih kecil. Padahal, sektor ini memiliki kontribusi sangat besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yakni 60%. UMKM juga mampu menyerap jumlah jumlah tenaga kerja yang sangat banyak hingga mencapai 97% dari total 64 juta UMKM di Indonesia. Bahkan UMKM dinilai sebagai sektor yang memiliki daya tahan kuat di masa pandemi Covid-19. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan rendahnya pembayaran pajak dari UMKM, salah satunya masih banyaknya UMKM yang belum mampu menyusun laporan keuangan sehingga tak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemerintah sudah mengembangkan berbagai aplikasi yang dapat rekapitulasi pendapatan UMKM sehingga memudahkan UMKM untuk melaporkan pajak. Namun, pengetahuan UMKM  terkait digitalisasi masih terbatas. Pajak penting dijadikan dasar untuk pemerintah menjalankan berbagai program pemulihan ekonomi nasional saat ini, termasuk langka pengadaan barang dan jasa. Saat ini pemerinttah mengalokasikan sebanyak 40% pngadaan barang dan jasa kementrian dan lembaga (KL) ke UMKM. 

Untuk memperkuat peningkatan kapasitas pelaku UMKM, Kementrian Koperasi dan UKM juga melakukan penguatan data base, perbaikan kualitas SDM, hingga pengembangan kawasan terpadu dan UMKM, termasuk pelatihan e-commerce dan digitalisasi dalam perluasan pasar dengan on boarding platform pengadaan barang jasa pemerintah 

(Oleh - IDS)

Jakarta - PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) melakukan investasi strategis di Bukalapak, salah satu unicorn di Tanah Air. Hal itu merupakan bagian dari komitmen BRI Ventures untuk mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara berkelanjutan. Sementara itu, Bukalapak berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Investasi strategis bersama Bukalapak ini sangat penting, karena sejalan dengan misi BRI Group dalam mendukung UMKM. Khususnya dalam pertumbuhan UMKM digital saat ini, yang diyakini akan menjadi pembangkit ekonomi nasional pada masa mendatang. Hal ii juga merupakan komitmen BRI Ventures untuk terus mendukung kemajuan ekosistem start-up digital. BRI Ventures berupaya membantu menciptakan akses pasar dan dukungan bisnis yang merata.Hal ini juga merupakan fokus perusahaan untuk menjadikan ketahanan bisnis UMKM semakin kuat dan mampu memiliki bisnis yang berkelanjutan. 

Bukalapak berencana menggelar IPO dan listing saham di BEI dengan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Aksi ini akan dilakukan sebelum perusahaan tercatat di Bursa Amerika Serikat (AS) melalui jalan merger dengan special purpose acquisition company (SPAC). Bukalapak diperkirakan akan menghadapi persaingan ketat di pasar publik, seiring dengan rencana unicorn lain yang berencana go public. Sebelumnya, Gojek dan Tokopedia dikabarkan hampir menyelesaikan merger untuk kemudian mencatatkan saham di bursa AS dan Indonesia. Traveloka juga bersiap melakukan aksi yang sama dengan SPAC Bridgetown Holdings Ltd. Kesepakatan ini berpotensi mmbuat valuasi Traveloka menjadi sekitar US$ 5 miliar. 

(Oleh - IDS)

JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi mencatat lonjakan kasus money game pada 2021. Padahal, tahun lalu, kasus penipuan dengan skema permainan uang ini belum banyak bermunculan. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengungkapkan, hingga Maret 2021, total kasus investasi ilegal mencapai 42 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus money game mendominasi dengan 14 kasus. Selanjutnya, cryptocurrency sebanyak 9 kasus, penjualan langsung 5 kasus, dan sisanya kasus investasi yang lain. “Kasus money game ini banyak dilakukan dengan modus perdagangan forex dan cryptocurrency,” kata Tongam kepada Investor Daily, Kamis (15/4).

Meski demikian, jumlah investasi ilegal ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tongam menjelaskan, dari tahun 2017 hingga 2020, jumlah kasus investasi ilegal berada di atas 100 kasus setiap tahunnya. Puncaknya adalah pada tahun 2019 dengan jumlah kasus 442 investasi ilegal. Dari segi nilai, kerugian akibat investasi ilegal ini juga mencatatkan peningkatan setiap tahunnya. Pada 2019, kerugian akibat investasi ilegal mencapai Rp 4 triliun. Lalu, pada 2020, meningkat menjadi Rp 5,9 triliun.

(Oleh - HR1)

Pamor ekonomi digital semakin berkibar. Kabar teranyar, Grab Holdings Inc yang berbasis di Singapura berencana go public di Amerika Serikat. Tiga konglomerasi asal Indonesia: Grup Djarum, Sinarmas dan Emtek, ikut berpartisipasi dalam aksi korporasi Grab di pasar AS.

Masuknya tiga konglomerasi Indonesia (Djarum, keluarga Sariaatmadja/Grup Emtek, dan Sinarmas) akan membuat persaingan bisnis digital di Tanah Air semakin sengit. Sebab, ketiganya juga memiliki portofolio investasi dalam ekonomi digital.

Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef, Nailul Huda menilai, aksi tersebut dapat membuat kompetisi ekonomi digital di Indonesia mengerucut pada tiga poros utama.

Pertama, Gojek dan Tokopedia yang dikabarkan segera merger dan menyusul untuk menggelar IPO. Kedua, Grup Grab dengan dana segar dari IPO dan sokongan ekosistem bisnis dari para investornya. Ketiga, Shopee dengan dukungan SEA Grup.

Di luar tiga poros raksasa itu, pemain baru akan kian sulit bersaing. Oleh sebab itu, merger dan akuisisi menjadi opsi bertahan dan mengembangkan lini bisnis. jika tidak, platform ekonomi digital lainnya bisa merger dan membentuk ekosistem baru, asalkan bisa menggaet investor dengan pendanaan kuat.

Berdasarkan data Indodax, Kamis (15/4) per pukul 21.23 WIB, nilai tukar bitcoin sudah mencapai Rp 935 juta per btc. Menurut Co-founder Cryptowatch Christoper Tahir, kenaikan harga bitcoin saat ini murni karena permintaan naik.

Menurut Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin, peralihan dana dari emas yang sempat jadi safe haven ke bitcoin masih terlihat. Akhir tahun lalu, JP Morgan juga melaporkan terjadi perpindahan dana mencapai US$ 7 miliar dari ETF emas ke bitcoin.

Selain itu, peminat aset kripto sendiri juga meningkat. Menurut Nanang, investor milenial lebih menyukai berinvestasi di aset kripto. Alasannya, fluktuasi harga aset kripto cukup menarik dan bisa menghasilkan gain cukup besar.

Sentimen tersebut mendorong nilai tukar bitcoin sejak awal tahun lalu. Menurut data Coinbase, harga bitcoin sudah naik 125,26% tahun ini.

Menurut Christoper, saat ini harga bitcoin sedang mencari titilikeseimbangan. Sehingga ada potensi koreksi terbatas sebelum harga kembali melanjutkan kenaikan. Kapitalisasi pasar bitcoin saat ini sudah mencapai USS 1,17 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 52. 52,47% dari total kapitalisasi pasar mata uang kripto saat ini, yang sekitar USS 2,23 triliun.

Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan, preferensi masyarakat akan belanja daring terlihat dari pertumbuhan transaksi e-commerce pada awal tahun 2021 ini. “Pada Februari 2021, nominal transaksi e-commerce mencapai Rp 27,2 triliun atau naik 45,28% year on year (yoy),” terang Filianingsih, Rabu (14/3).

Peningkatan penjualan daring terbukti dari peningkatan volume penjualan e-commerce selama bulan Februari. Bl mencatat 174,6 juta transaksi atau naik 107,1% yoy.

Seiring dengan preferensi belanja daring yang meningkat, Bl juga mencatat adanya peningkatan volume digital banking. Layanan perbankan digital yang berkembang diantaranya mobile internet banking dan SMS banking.

Tak hanya itu, preferensi masyarakat untuk membayar dengan menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) juga meningkat. “Hingga Februari 2021, merchant-nya meningkat dari 1,7 juta sekarang mencapai 6,7 juta. Artinya, kami melihat ini cerminan akseptasi digital payment,” tandas Filianingsih.

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) Bima Laga optimistis total nilai transaksi e-commerce di Indonesia ke depan bisa makin besar, terutama pada momen hari raya ldul Fitri. Bima bilang salah satu hal yang memicu peningkatan belanja daring pada momen tersebut, yaitu kebijakan subsidi ongkos kirim (ongkir) dari pemerintah.