Tahun ini, tata niaga dan kelola pangan nasional akan memasuki babak baru. Pemerintah akan segera meluncurkan Lembaga Otoritas Pangan atau Badan Pangan Nasional dan melahirkan holding Badan Usaha Milik Negara Pangan. Keduanya diharapkan menjadi ”duet maut” untuk membenahi tata niaga dan kelola pangan Nusantara.

Pembentukan Badan Pangan Nasional ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun pembentukan holding (perusahaan induk) BUMN Pangan dijajaki pemerintah sejak pertengahan 2020. Dalam wawancara dengan Kompas pada awal Mei 2021, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Badan Pangan Nasional akan diluncurkan sebentar lagi. Badan baru ini akan bertanggung jawab mengendalikan harga dan memenuhi kebutuhan sembilan bahan pangan pokok di dalam negeri. Nantinya, Perum Bulog akan lepas dari Kementerian BUMN dan melebur ke badan ini dengan peran sebagai pengendali harga dan stok pangan. ”Intinya, badan yang akan langsung bertanggung jawab ke Presiden ini sudah final, tinggal ditandatangani, kemudian diluncurkan,” ujarnya.

Sementara Kementerian BUMN berupaya mempercepat pembentukan holding BUMN Pangan yang beranggotakan sembilan BUMN. Tujuannya ialah memperkuat dan menyelaraskan bisnis tujuh BUMN yang menangani pangan serta dua BUMN yang memiliki lini usaha perdagangan dan logistik. BUMN tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri atau SHS, PT Garam, PT Perikanan Nusantara atau Perinus, Perum Perikanan Indonesia atau Perindo, PT Berdikari, PT Bhanda Ghara Reksa atau BGR Logistics, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Badan-badan usaha berpelat merah itu akan ”dikomandani” PT RNI. 

”Saat ini, pembentukan holding tersebut sudah dalam tahap pembentukan Panitia Antarkementerian untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penggabungan BUMN Pangan,” kata Direktur Utama PT RNI Arief Prasetyo Adi melalui siaran pers. Arief menambahkan, sejak tahun lalu, PT RNI telah menginisiasi sejumlah kolaborasi antar-BUMN Kluster Pangan melalui beberapa program strategis, seperti kerja sama offtaker dan distribusi, proyek percontohan pengembangan lahan untuk meningkatkan produktivitas padi, dan memperkuat pergudangan dan logistik komoditas strategis, seperti gula dan daging.

Pandemi Covid-19 yang diikuti pembatasan aktivitas publik dan karantina wilayah membuat bisnis musik dunia ikut terjerembap karena berkurangnya pertunjukan dan konser musik. Kegiatan distribusi musik kemudian banyak bertumpu pada kanal digital, seperti streaming, dibandingkan dari penjualan album fisik, tiket konser, serta royalti hak penggunaan musik. 

Menurut data International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), total nilai pendapatan yang diperoleh dari streaming musik pada tahun 2020 mencapai 13,4 miliar dollar AS. Angka ini meliputi 62 persen dari keseluruhan pendapatan industri musik dunia. Dibandingkan pada 2019, peningkatan nilai pendapatan streaming musik menggembirakan karena meningkat hampir 20 persen. Sayangnya, pertumbuhan pendapatan di tengah pandemi ini hanya diperoleh dari kanal streaming. Kanal lainnya, yaitu penjualan album fisik, penggunaan musik berlisensi, serta pengunduhan musik digital, mengalami pertumbuhan minus 4 persen hingga minus 15 persen.

Dari aspek royalti, masalah yang dihadapi adalah nilai bagi hasil yang diterima musisi sangat kecil. Persoalan ini bahkan sudah mengemuka sejak tahun 2015. Kolumnis The Wall Street Journal, Michael Driscoll, mengulas perbandingan antara menjual satu kopi album dan ongkos langganan streaming bulanan. Satu keping CD musik berisi 10 lagu dijual dengan harga ritel 15 dollar AS (sekitar Rp 200.000 kurs tahun 2015). Setelah dikurangi biaya produksi, distribusi, serta pajak, penghasilan bersih yang diterima pencipta lagu dan penyanyi sekitar 1,5 dollar AS. Nilai tersebut jika dikonversi per satu lagu sebesar 15 sen atau sekitar Rp 2.000.

Spotify mengklaim pada tahun 2020 mereka membayarkan bagi hasil royalti senilai 5 miliar dollar AS. Pendapatan ini dihasilkan dari 356 juta pengguna di seluruh dunia, termasuk 158 juta pengguna berbayar. Royalti yang dibayarkan masih dibagi untuk sejumlah pihak. Di antaranya adalah pihak pemilik label, artis, penerbit, penulis lagu, distributor, agregator, manajer, serta kolaborator.

Spotify menggolongkan jenis artis berdasarkan model kerja, posisi di industri musik, serta jumlah pendengarnya menjadi tujuh kelompok. Golongan dengan pendapatan tahunan tertinggi disebut chart toppers. Kelompok artis yang duduk di posisi ini ada sekitar 500 dengan pendapatan tahunan dari streaming senilai 3,7 juta dollar AS. Golongan tertinggi, yakni chart toppers, memperoleh royalti daritiap akun pendengar senilai 0,018 dollar AS atau 1,8 sen saja per bulan. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan pembelian satu kopi album yang dapat memberi royalti hingga 15 sen per lagu.

Simpul persoalan ada pada pembagian royalti streaming yang dipandang tidak adil. Penyedia platform streaming, di antaranya Spotify, Apple Music, Deezer, dan penyedia jasa mayor lainnya, menggunakan sistem pro-rata atau ”bagi hasil proporsi” untuk mendistribusikan pendapatannya. Seluruh uang penghasilan dikumpulkan di perusahaan platform streaming, kemudian dibagi berdasarkan persentase lagu yang didengar oleh semua pengguna platform streaming. Model ini sangat merugikan bagi artis yang baru mulai merintis karier atau yang menggeluti genre musik minoritas. Selama ini, tangga lagu dikuasai oleh genre musik pop. Jika model ini tidak segera diubah, artis yang duduk di posisi teratas akan semakin kuat kedudukannya. Di sisi lain, para artis perintis makin sulit mendapat pemasukan.

Model tandingan yang disodorkan oleh Soundcloud dan diberi nama fan-powered royalty bisa menjadi alternatif untuk saat ini. Metode bagi hasil dilakukan berdasarkan lagu apa saja yang didengarkan oleh pelanggan, kemudian royalti disalurkan kepada artis yang dinikmati karyanya. Inovasi ini diluncurkan pada 1 April 2021 lalu dan diklaim mampu menambah penghasilan royalti antara model lama dan fan-powered royalty mencapai 200 persen. Artinya, dengan menerapkan metode bagi hasil berdasarkan dukungan penggemar, artis dapat menikmati royalti dua kali lipat dibandingkan dengan model bagi hasil pro-rata. Untuk saat ini, Soundcloud adalah satu-satunya pihak yang menerapkan fan-powered royalty.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan pengkajian struktur harga vaksin mandiri atau vaksin gotong royong untuk menangkal Covid-19. Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan rekomendasi harga vaksin yang bakal dibayar oleh perusahaan swasta ini kepada Kementerian Kesehatan.

Dari penghitungan beragam komponen itu, BPKP merekomendasikan harga vaksin Sinopharm Rp 370.580 per dosis. Angka tersebut sudah mencakup biaya layanan Rp 102.530 untuk sekali suntik. Dengan catatan, belum termasuk margin dan masih ada beberapa koreksi komponen harga, seperti persentase wastage vaksin dan Internet of Things.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19, harga maksimal vaksinasi mandiri akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Meski belum ada aturannya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan harga vaksin mandiri Rp 500 ribu per dosis. Artinya, biaya vaksinasi gotong royong per karyawan mencapai Rp 1 juta. Menurut dia, harga vaksin Rp 375 ribu per dosis dan biaya penyuntikannya Rp 125 ribu.

Associate Center of Innovation and Digital Economy Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan biaya vaksinasi gotong royong terlalu mahal jika dibandingkan dengan vaksin Sinovac yang digunakan pemerintah seharga Rp 245 ribu per dosis. Vaksinasi mandiri menimbulkan ketimpangan antara perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dan usaha kecil.

Bhima mengatakan perusahaan yang bergerak di industri padat karya akan kewalahan menyiapkan anggaran untuk pekerjanya yang berjumlah ribuan. Menurut dia, kondisi ini bisa berujung pada opsi pemotongan gaji karyawan untuk vaksinasi.

Potensi masalah lainnya adalah kecenderungan perusahaan memprioritaskan manajemen, komisaris, dan staf senior dalam program vaksinasi mandiri. Jika hal tersebut terjadi pekerja di level bawah tidak dapat memperoleh jatah vaksin secepatnya.

Platform dompet digital dan uang elektronik beradu fitur serta layanan untuk menangkap potensi transaksi Ramadan-Idul fitri 2021. Platform GoPay menjagokan fitur transfer ke rekening bank untuk memfasilitasi tradisi bagi-bagi amplop Lebaran yang kini terhambat pembatasan mobilitas masyarakat.

Head of Corporate Affairs GoPay, Winny Triswandhani, menuturkan penggunaan fitur transfer terbukti signifikan pada Lebaran 2020. Tahun lalu, jumlah pengguna yang memanfaatkan fitur ini meningkat empat kali lipat. Khusus di hari pertama Idul Fitri, kenaikan transaksi transfer antar-pengguna naik dua kali lipat. Pada tahun ini juga diperkirakan fitur transfer masih akan menjadi andalan pengguna untuk berbagi rezeki dan membayar berbagai kebutuhan. Tak hanya transfer dana, GoPay juga mengoptimalkan layanan pembayaran digital untuk donasi, infak, sedekah, dan zakat.

Sementara itu, platform dompet digital pelat merah, LinkAja, menyiapkan kapasitas infrastruktur digital untuk mengantisipasi peningkatan transaksi dan jumlah pengguna pada masa libur Lebaran. Transaksi yang diproyeksikan meningkat adalah pembelian produk digital, seperti voucer permainan.Di tahun sebelumnya biasanya ada peningkatan angka pembelian produk digital, terutama voucer games. Tahun ini kemungkinan akan terjadi hal yang sama.

Platform DANA juga terus memperkuat fitur-fitur yang dimilikinya, baik dari aspek produk maupun teknologi, guna mengantisipasi lonjakan transaksi. Tahun ini, DANA secara khusus melakukan kampanye program bertajuk "Ramadan Praktis DANA" yang berfokus pada fitur donasi dan zakat, belanja, pembelian game, dan pengiriman uang.

Sedangkan Head of Corporate Communications OVO, Harumi Supit, menuturkan naiknya konsumsi masyarakat membuka peluang bagi optimalisasi berbagai fitur pembayaran. Pada tahun ini OVO meluncurkan program #RaihIkhlas yang menawarkan diskon untuk pembelian barang dan produk investasi atau asuransi, serta penyaluran sedekah.

JAKARTA – Anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) kembali menyuntikkan investasi ke Gojek senilai US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,2 triliun. Dengan pendanaan ini, Telkomsel sudah menyuntikkan dana sebesar US$ 450 juta atau sekitar Rp 6,3 triliun ke Gojek. Sebelumnya, pada November 2020, Telkomsel menginvestasikan dananya di Gojek US$ 150 juta, atau sekitar Rp 2,1 triliun ke Gojek. Dua perusahaan dengan sumber daya teknologi besar di Indonesia ini terus memperkuat kolaborasi untuk kemajuan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, investasi lanjutan dari Telkomsel menjadi penegas akan kesamaan visi dari kedua perusahaan yang samasama lahir dan berkembang untuk menjawab masalah nyata di tengah masyarakat melalui inovasi digital dan teknologi, dengan semangat untuk melayani dan memajukan negeri.

Co-CEO Gojek Group Andre Soelistyo mengatakan, Gojek bangga berkesempatan untuk dapat memperkuat momentum kemitraan strategis bersama Telkomsel sebagai pemimpin pasar telekomunikasi di Indonesia. Pendanaan lanjutan Telkomsel itu jelas akan mengoptimalkan sumber daya dan keahlian teknologi dari masing-masing perusahaan untuk berinovasi dan memperluas manfaat ekonomi digital bagi lebih banyak konsumen, mitra driver, dan pelaku UMKM di selur uh wilayah Indonesia

IPO Gojek 

Sementara itu, Gojek juga mengaku tengah fokus pada pertumbuhan bisnisnya untuk mendukung rencana IPO dan listing di bursa saham. “Fokus Gojek saat ini adalah memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis secara jangka panjang, dan kami selalu terbuka dengan berbagai opsi untuk mendukung hal tersebut,” ujar Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita kepada Investor Daily

Berpengaruh Positif 

Analis PT Binaartha Sekuritas M Nafan Aji menjelaskan, investasi Telkom di beberapa startup dan unicorn bisa berpengaruh positif terhadap kinerja Telkom secara keseluruhan.

Sementara itu, mantan dirut BEI yang juga pengamat pasar modal Hasan Zein Mahmud berpendapat, ada tiga beban yang dipikul oleh TLKM dan harus disiasati bila ingin tetap berada di depan. Pertama, kewajiban community development sebagai BUMN. “Saya tak punya data, tapi menurut perkiraan saya, tugas melebarkan jaringan ke desa-desa, penyediaan internet untuk pendidikan, dan semacam itu, merupakan pos rugi,” ujar dia. Kedua, pacuan teknologi. Perusahaan pertama yang mampu meluncurkan teknologi 5G punya peluang besar untuk berada di depan, sebagai market leader. “Teknologi 3G, apalagi 2G, adalah teknologi ketinggalan dengan konsekuensi biaya tinggi. Harus segera migrasi. Harus segera migrasi,” sarannya. Ketiga, struktur organisasi TLKM Group yang sangat gemuk, lebar dan panjang. Karena itu, dibutuhkan restrukturisasi yang mendasar agar organisasi lebih lincah, lebih efisien, lebih fokus pada bisnis inti dan penunjangnya

(Oleh - HR1)

LONDON – Harga mata uang kripto (cryptocurrency) ethereum atau ether menembus rekor tertinggi baru US$ 4.000 pada Senin (10/5). Sekaligus memperpanjang relinya sebagai mata uang digital terbesar kedua di dunia. Menurut Coin Metrics, harga ether naik hampir 7% dalam 24 jam terakhir menjadi US$ 4.141,99 pada pukul 03.40 waktu setempat. Sehingga kini memiliki total kapitalisasi pasar US$ 476,3 miliar atau kurang dari setengah harga bitcoin yang mencapai US$ 1,1 triliun.

Menurut CoinMarketCap, seluruh pasar kripto saat ini bernilai lebih dari US$ 2,5 triliun dan menjadi latar belakang meningkatnya minat atas mata uang digital ini. Di awal tahun ini, para investor arus utama dan beberapa pembeli korporat seperti Tesla berbondong-bondong membeli bitcoin dan melihat koin digital tersebut sebagai lindung nilai inflasi potensial. Pada saat bank-bank sentral di seluruh dunia mencetak uang untuk meringankan kondisi perekonomian yang dilanda virus corona Covid-19.

Namun, beberapa investor masih belum terpengaruh dengan kehebohan kripto. Michael Hartnett, kepala strategi investasi di Bank of America Securities, mengatakan reli bitcoin terlihat seperti induk dari semua gelembung. Sedangkan, Stephen Isaacs dari Alvine Capital menambahkan tidak ada fundamental untuk produk ini.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Langkah merger raksasa unicorn Tokopedia dan decacorn Gojek (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) diharapkan jangan sampai membuat kedua entitas tersebut kehilangan marwah, atau kehormatan diri. Merger itu diharapkan tidak sekadar memenuhi target para investor penyandang dana, tapi harus mampu memberikan dampak lebih besar ke ekonomi dan sosial.

Founder & CEO Digital Enterprise Indonesia Bari Arijono menyatakan bahwa mega-merger Gojek dan Tokopedia dan langkah IPO dapat dipandang dari tiga sisi, atau aspek. Pertama, merger dan IPO ini akan sangat menguntungkan investor penyandang dana. IPO yang akan melibatkan special purpose acquisition company (SPAC) asing untuk bisa menembus bursa Wall Street ini merupakan kepentingan investor. “Hal itu dikhawatirkan kurang memberikan manfaat bagi ekonomi digital di Indonesia dan kurang memberikan dampaknya ke masyarakat. Strategi meraih dana global dengan menggandeng SPAC ini biasanya sukses dijalankan di Amerika Serikat, Hong Kong, Jepang, dan Tiongkok,” kata Bari kepada Investor Daily, Minggu (9/5). Aspek kedua, merger bukan dalam rangka meningkatkan skala ekonomi perusahaan. Ketiga, merger cenderung menghilangkan kesempatan bagi milenial untuk berinovasi. Visi-misi awal yang diusung Gojek dan Tokopedia bisa jadi kehilangan arah dan marwahnya, karena disetir oleh investor.

Dukungan Pemerintah 

Sementara itu, Bari Arijono juga mempersoalkan sejumlah target pemerintah, misalnya munculnya 150 start-up baru yang berkualitas dan berdaya saing hingga 2024. Menurut dia, diperlukan setidaknya tidak syarat untuk mewujudkan target tersebut. Pertama, pemerintah harus mendukung dari sisi regulasi dan aspek finansial. Ini yang banyak dilakukan oleh negara lain. Kedua, tercipta perusahaan digital sebanyak mingkin. Ketiga, tercipta inovasi baru yang mengubah cara hidup masyarakat. “Kalau tiga syarat itu tidak terpenuhi, akan sulit menciptakan lebih banyak anak muda yang memiliki inovasi. Gojek yang merupakan kreasi dan brand anak bangsa mestinya diberikan support finansial oleh pemerintah,” kata Bari.

(Oleh - HR1)

This is your money and your own risk as well. Mengingat Anda yang akan menerima dan menikmati keuntungan, Anda pun harus siap untuk menanggung risiko itu sendiri. Tidak ada lembaga penjamin simpanan, seperti ketika Anda menempatkan dana dalam bentuk deposito atau tabungan di bank. Ini harus terus diingatkan kepada investor cryptocurrency.

Jika dilihat dari potensi return yang diberikan, investasi cryptocurrency memang menggiurkan. Tidak heran jumlah investor dan volume tran saksi aset kripto terus meningkat di dunia, termasuk di Indonesia. Data Indodax menunjukkan selama tiga bulan pertama tahun 2021, nilai bitcoin yang menjadi pionir cryptocurrency naik masing-masing 14,54%, 36,69%, dan 29,79%. Jenis mata uang kripto dogecoin naik lebih tinggi lagi, yaitu 687,68%, 30,83%, dan 11,71%. Angka ini melebihi kenaikan harga saham yang cenderung terbatas dalam satu tahun terakhir. Namun, bagai dua sisi mata uang logam, masyarakat juga perlu tahu risikonya dan mengenal lebih dalam apa itu mata uang kripto.

Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) terlihat sangat aktif melakukan edukasi dan merespons pertanyaan masyarakat tentang cryptocurrency. Ada dua sisi risiko yang perlu diingatkan. Pertama, dari apakah transaksi dilakukan di lembaga resmi dan terdaftar? Kedua, apakah sudah siap menghadapi kerugian akibat tingginya volatilitas harga dan tidak adanya jaminan aset? Dari sisi legalitas lembaganya, hingga April 2021, OJK telah menemukan 86 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat. Dari jumlah itu, sebanyak tiga perusahaan berkegiatan di bidang investasi cryptocurrency tanpa izin. Selain menertibkan lembaga yang diketahui beroperasi ilegal, OJK dengan tegas juga melarang lembaga jasa keuangan menggunakan dan memasarkan produk yang tidak memiliki legalitas izin dari otoritas terkait, termasuk produk berupa cryptocurrency.

(Oleh - HR1)

Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih tertekan dan produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2021 masih kontraksi 0,74%, tiba-tiba pemerintah berwacana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gagasan itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 4 Mei lalu, yang dipertegas ulang oleh Menko Perekonomian Hartarto. Usulan kenaikan tarif PPN, dari posisi saat ini sebesar 10%, kemungkinan akandieksekusi tahun depan. Hal ini sejalan dengan target PPN dalam outlook penerimaan perpajakan tahun 2022 sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun. Angka tersebut meningkat 8,37-8,42% dibanding proyeksi penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun. Ada sejumlah alasan yang melatari ide kenaikan tarif PPN.

Pertama, tarif PPN Indonesia terbilang rendah. Saat ini, ratarata tarif PPN global berkisar 11-30%. Tercatat, sebanyak 104 negara menerap kan tarif PPN di atas 11%, seperti Brasil 17% persen, Argentina 21%, dan Hungaria 27%. Kemudian ada delapan negara yang memberlakukan tarif PPN 10%, antara lain Indonesia, Afganistan, Australia, dan Vietnam. Argumen kedua, efektivitas pemungutan PPN di Indonesia tergolong rendah. Indonesia baru mampu mengumpulkan 63,58% dari potensi PPN. Level itu masih kalah dibanding Singapura sebesar 92,69% dan Thailand 113,83%. Rasio PPN kita terhadap PDB kita pun tergolong rendah. Alasan ketiga adalah untuk mendukung sustainabilitas dan konsolidasi fiskal. Seperti kita tahu, defisit anggaran terhadap PDB harus kembali ke posisi normal di bawah 3% pada 2023, dari rasio tahun ini 5,7% PDB. Mau tidak mau, penerimaan pajak harus digenjot.

Direktorat Jenderal Pajak menyodorkan dua skenario perubahan tariff PPN. Per tama, kenaikan dengan tarif tunggal. Skema ini harus dibarengi dengan menerbitkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana UU 46/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Karena dalam UU itu, tarif PPN berada dalam rentang 5-15%, sementara pemerintah saat ini hanya mematok 10%. Skenario kedua, pemerintah menerapkan multitarif PPN yang sudah dianut banyak negara, antara lain Turki, Spanyol, dan Italia. Model ini lebih adil karena menerapkan tarif PPN rendah untuk barang-barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah dan tarif tinggi untuk barang mewah atau sangat mewah.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) mulai tahun depan. Terkait ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu tengah mengkaji dua opsi skema tarif pungutan PPN untuk menentukan opsi yang paling efektif membantu pemerintah mengembalikan disiplin fiskal yaitu defisit APBN tidak lebih dari 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyampaikan, opsi pertama yang tengah dikaji adalah tarif tunggal. “Dengan skema single tarif, pemerintah bisa (menaikkan tarif PPN) hanya dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang merupakan aturan pelaksana atas UU 42/2009,” ujar dia dalam acara media briefing di Kantor Pusat DJP Jakarta, Senin (10/5).

Opsi kedua dalam skema PPN multi-tarif. Skema ini telah dianut oleh beberapa negara misalnya Turki, Spanyol, dan Italia. Pengenaan pungutan PPN multi-tarif artinya tarif PPN lebih rendah untuk barang-barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. "Untuk memberikan rasa keadilan, pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk barang mewah atau sangat mewah," jelas Suryo. Untuk menerapkan mekanisme pungutan PPN multi-tarif ini, kata dia, maka pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU 42/2009.

Selain itu, kinerja PPN Indonesia (C-efficiency) hanya 63,58%, sedangkan Singapura 92,69% dan Thailand 113,83%. "Sehingga, ruang fiskal yang semakin sempit ini membutuhkan alternatif lain," jelas dia.

Pemerintah berencana akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan. Kenaikan tarif PPN untuk mengejar target pajak 2022. Namun kenaikan itu akan kembali memukul daya beli masyarakat yang belum pulih akibat covid. Daripada menaikkan, lebih baik pemerintah meningkatkan jumlah pembayar pajak.

(Oleh - HR1)