Nilai ekspor industri manufaktur pada April 2021 mencapai US$ 14,92 miliar, melonjak 52,65% dibanding April 2020 (year on year/yoy). Ekspor industri manufaktur berkontribusi 80,73% terhadap total nilai ekspor yang mencapai US$ 18,48 miliar pada April 2021, melesat 51,94% (yoy) dan merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. pertumbuhan ekspor jauh lebih tinggi dibanding impor, yakni 51,94% berbanding 29,93%. Sejalan dengan itu, neraca perdagangan pada April 2021 mencatatkan surplus US$ 2,19 miliar, melanjutkan tren surplus berturut-turut selama 12 bulan terakhir. Selain ditopang peningkatan kinerja, membaiknya nilai ekspor pada April 2021 ditunjang oleh kenaikan harga komoditas.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, kinerja ekspor manufaktur pada April 2021 sangat mengesankan, baik secara bulanan (month to month/mtm) maupun secara tahunan (yoy). “Performa ekspor pada April 2021 sangat bagus. Secara bulanan meningkat 0,56% dan secara tahunan naik 52,65%. Ini menunjukan bahwa sektor manufaktur mulai menggeliat,” ujar Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis (20/5). Secara kumulatif atau dari Januari sampai April 2021, menurut Suhariyanto, ekspor sektor industri pengolahan tumbuh 25,96% menjadi US$ 53,87 miliar dibanding US$ 42,77 miliar pada periode sama tahun silam.

Suhariyanto mengatakan, nilai ekspor April 2021 yang mencapai US$ 18,48 miliar merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir atau sejak Agustus 2011. Pada Agustus 2011 nilai ekpsor mencapai US$ 18,64 miliar. Seiring meningkatnya ekspor, menurut dia, neraca perdagangan mengalami surplus US$ 2,19 miliar pada April 2021 dan surplus US$ 7,72 miliar pada Januari-April 2021 (kumulatif).

Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet yang dihubungi Investor Daily, mengungkapkan, surplus perdagangan April 2021 tak terlepas dari meningkatnya harga komoditas. Yusuf mencontohkan, harga komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan tembaga merambat naik. Selain itu, pada April ada momentum Ramadan dan Idulfitri. Alhasil, negara-negara muslim meningkatkan impor CPO dari Indonesia.

Dari sisi eksternal, menurut dia,   beberapa negara yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, seperti India, Malaysia, dan Singapura kembali mengalami peningkatan kasus Covid-19. Itu berpotensi mendorong mereka kembali melakukan lockdown yang akan akan menekan permintaan ekspor dari negara-negara tersebut. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang membuat kinerja perdagangan April 2021 sangat baik. Faktor pertama adalah pulihnya permintaan dari pasar global, khususnya AS, Tiongkok, dan Uni Eropa (UE). Faktor kedua, yaitu meningkatnya harga komoditas global yang dipimpin rebound harga komoditas energi akibat dorongan permintaan dan terjadinya kelangkaan pasokan pada April akibat kemacetan di Terusan Suez.

Di sisi lain, Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam menilai pemulihan pasar ekspor lebih cepat dibanding pasar domestik. Tahun lalu, realisasi ekspor Toyota mencapai 70% dari realisasi ekspor 2019, sedangkan domestik hanya 59%. Tahun ini, volume ekspor Toyota diproyeksikan mencapai 80% dari realisasi ekspor 2019. Bob mengemukakan, per April 2021, ekspor mobil utuh tak terurai (CBU) naik 14,5% menjadi 102 ribu unit. Itu tanpa insentif relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Pada periode sama, penjualan mobil domestik mencapai 265.934 unit, tumbuh 9,8% dari periode sama tahun lalu 242.058 unit. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mematok target penjualan 2021 sebanyak 750 ribu unit, naik dari 2020 sebanyak 532 ribu unit.

(Oleh - HR1)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kini tengah menyelidiki dugaan kebocoran 279 juta data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang tengah ramai menjadi perbincangan di jagat Twitter dan diperjualbelikan. “Kemkominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (20/5). Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi menambahkan, merespons dugaan kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia, Kamis (20/5), Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo langsung melakukan penelusuran dugaan kebocoran data pribadi tersebut. “Hingga Kamis malam, pukul 20.00 WIB, tim masih bekerja, belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang diduga. Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar,” tutur Dedy. Sementara itu, informasi kebocoran data itu mulai diketahui usai akun @ndagels yang mencuit tentang adanya 279 juta data milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijual oleh pembobol akun di dunia digital (hacker)

(Oleh - HR1)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu masih enggan mengungkapkan rencana diadakannya program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) jilid II yang akan dimasukkan dalam materi Revisi Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Nanti itu dibahas sama DPR saja, (belum bisa klarifikasi pembahasannya), di DPR belum ada pembahasan,” kata Febrio saat ditemui di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (20/5). Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, dirinya menolak adanya rencana tax amnesty jilid II. Sebab, seharusnya tax amnesty dilakukan hanya sekali dalam satu generasi. Pasalnya, jika TA dijalankan beberapa kali maka kepatuhan wajib pajak akan tergerus.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa Presiden Jokowi juga sudah berkirim surat ke DPR RI. Tujuannya agar beleid tersebut segera dibahas. Revisi beleid RUU KUP itu nantinya memuat sejumlah aturan perpajakan, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), cukai, hingga pengampunan pajak. “Itu yang diatur memang ada di dalamnya PPN, termasuk PPh orang per orang, pengurangan tarif PPh Badan dan terkait PPN barang/jasa, PPnBM, UU Cukai, dan terkait carbon tax, lalu ada terkait dengan pengampunan pajak. Hasilnya kita tunggu pembahasan dengan DPR,” ujar Airlangga saat Halal Bihalal dengan media, Rabu (19/5).

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Indonesia Investment Authority (INA) menjajaki potensi kemitraan strategis investasi pada sebagian proyek energi milik PT Pertamina (Persero). Proyek-proyek yang akan mendapat kucuran dana tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan menggerakkan ekonomi nasional. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah, Rabu (19/5). Perjanjian ini sebagai dasar untuk mengeksplorasi lebih detail potensi kerja sama diantaranya keduanya. Beberapa proyek yang dapat didanai INA, mengacu dokumen Pertamina, yakni Proyek Kilang Tuban, perbaikan dan peningkatan kapasitas (upgrading) Kilang Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, dan Balongan, serta pembangunan tanki bahan bakar minyak (BBM) dan gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) di Indonesia Timur. Selain itu, proyek energi bersih seperti Proyek Gasifikasi Batu bara Tanjung Enim, Kilang Hijau Plaju dan Green Diesel Kilang Cilacap, serta Katalis Merah Putih juga dapat didanai INA. Nicke mengungkapkan, Holding Pertamina akan fokus menggarap bisnis perusahaan ke depan, termasuk terkait transisi energi dari fosil ke energi terbarukan yang pasti terjadi. Pada saat yang sama, perseroan akan memperkuat bisnis yang ada. Kebutuhan pendanaan untuk strategi tersebut cukup besar.

Pjs Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, investasi yang dilakukan Pertamina bertujuan untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas. Langkah ini akan berdampak pada pengurangan impor minyak nasional dan mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional sesuai dengan Grand Strategy Energi Nasional. “Keseluruhan investasi Pertamina, terbuka untuk kerja sama dengan INA. Kami menyambut baik peluang ini agar bisa terlaksana dan berdampak positif bagi semua pihak,” tambahnya. Sebelumnya, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini sempat menuturkan, kebutuhan investasi US$ 92 miliar akan dibiayai pendanaan internal 38% dan eksternal 62%. Pendanaan eksternal dibutuhkan agar keuangan perseroan tidak terlalu tertekan. Kemudian untuk menjaga rasio utang, porsi pendanaan berupa ekuitas akan lebih besar.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) kembali mendapatkan suntikan dana untuk Noice, aplikasi streaming radio. Kali ini, pendanaan datang dari Kenangan Fund, sebuah wadah pendanaan dari Kopi Kenangan untuk perusahaan rintisan (start-up) Indonesia dengan opsi convertible loan. Pendanaan dari perusahaan modal ventura (venture capital/VC) ini menyusul komitmen yang sebelumnya diberikan oleh Alpha JWC Ventures dan Kinesys Group untuk Noice, yang merupakan pengembangan segmen konten radio digital milik emiten yang didirikan oleh Erick Thohir yang kini menjadi menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, CEO Mahaka Radio Integra Adrian Syarkawie masih enggan menyebutkan potensi dana yang akan masuk. ”Dananya belum bisa kami announce,” kata dia kepada Investor Daily, Kamis (20/5).

Sementara itu, salah satu pendiri Kenangan Fund Edward Tirtanata juga menyampaikan antusiasmenya terhadap kolaborasi tersebut. Menurut dia, Noice adalah produk lokal yang memiliki potensi sangat besar dan menjanjikan, salah satunya melalui local audio content on demand. Edward juga menambahkan adanya kesempatan berkolaborasi lebih jauh khususnya dengan brand Kopi Kenangan. Sebagai grup yang memfokuskan usahanya pada pengembangan konten hiburan, Mahaka Radio semakin menunjukkan keseriusannya dalam mengelola Noice. Setelah keberhasilan Noice 2.0 versi Android, dalam waktu dekat akan diluncurkan Noice 2.0 untuk iOS sebagai hasil pengembangan teknologi dan konten, serta peluncuran audio book yang akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Selain itu, Noice turut menggandeng mitra bisnis dari industri telekomunikasi, yaitu Telkomsel, untuk memaksimalkan pengembangan tersebut.

(Oleh - HR1)

MAGELANG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah (BI Jateng) konsisten memberikan dukungan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Bentuk dukungan yang diberikan di antaranya adalah rutin menggelar program promosi untuk memperkenalkan produk UMKM unggulan Jawa Tengah kepada masyarakat yang lebih luas. Salah satu program promosi yang diselenggarakan adalah Festival Joglosemar Artisan of Java, bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Festival Joglosemar merupakan rangkaian dari kegiatan promosi UMKM dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Pribadi Santoso mengatakan bahwa rangkaian acara Festival Joglosemar yang digelar di sejumlah tempat bertujuan untuk mempromosikan produk unggulan dari para pelaku UMKM yang telah lolos kurasi. Di setiap tempat penyelenggaraan acara, BI memilih tema yang berbeda-beda sesuai dengan potensi wilayahnya. Di Purwokerto, produk UMKM yang ditampilkan fokus pada produk agrikultur seperti teh dan kopi. Sementara itu, pameran di Solo didominasi oleh produk fesyen.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara simultan akan mengawasi aksi korporasi merger yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Bangsa (Gojek) dan Tokopedia.Pengawasan atas kombinasi usaha menjadi Grup GoTo tersebut berfokus pada berbagai pasar bersangkutan di ekosistem Grup GoTo, serta potensi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat timbul pasca transaksi tersebut.Dalam praktik yang berlaku internasional, tulis KPPU dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/5), suatu transaksi di pasar digital umumnya melibatkan pasar yang multi-sisi. Seperti diketahui, Grup GoTo mengombinasikan layanan e-commerce, on-demand, dan layanan keuangan dan pembayaran serta layanan lainnya.

KPPU menyatakan jika memang pembentukan kombinasi usaha tersebut merupakan hasil transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham, maka transaksi tersebut wajib dinotifikasikan kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah transaksi tersebut efektif.“Hingga saat ini, KPPU belum menerima pemberitahuan atau notifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk aksi korporasi berupa merger dan akuisisi di Indonesia,” demikian keterangan resmi KPPU.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada April mengalami surplus US$ 2,19 miliar. Hal ini menandai surplus neraca perdagangan selama 12 bulan berturut-turut. Kenaikan harga terjadi pada minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), tembaga, timah, aluminium, dan emas. BPS mencatat nilai ekspor pada periode Januari - April 2021 sebesar US$ 67,38 miliar. Apabila dibanding pada periode yang sama tahun lalu, terjadi kenaikan 24,96 persen. Hal itu menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Surplus yang terjadi selama 12 bulan berturut-turut tak lepas dari pemulihan ekonomi sejumlah negara mitra dagang. Ekspor meningkat karena kenaikan harga dan mulai tingginya permintaan pasar global, seperti dari Cina dan Amerika Serikat. Harga komoditas energi yang naik signifikan terjadi karena dorongan permintaan setelah normalisasi kegiatan ekonomi di negara maju. Hal tersebut dipengaruhi faktor kelangkaan pasokan minyak pada April karena kemacetan di Terusan Suez. 

Kenaikan harga komoditas berkontribusi pada surplus neraca dagang. Hanya, pengalaman commodity boom pada 2008 dan 2012 mengajarkan bahwa harga komoditas bisa sangat tinggi kemudian turus drastis. Ledakan harga komoditas tak serta-merta memberikan dampak buruk pada neraca perdagangan saat permintaan dan harga global menurun. Indonesia telah memiliki komoditas yang terdiversifikasi dengan baik.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah memberikan sinyal untuk kembali menggelar program pengampunan pajak (tax amnesty). Rencananya, tax amnesty jilid II tersebut masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah berkirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Gagasan untuk kembali melaksanakan pengampunan pajak merosot akibat dunia usaha dan masyarakat tertekan pandemi Covid-19.

Jika pemerintah serius menggulirkan TA II, sebaiknya tergetnya bukan repatriasi aset dari luar negeri, melainkan pengampunan pajak kepada seluruh wajib pajak (WP), dalam dan luar negeri. Ajak semua WP untuk mendeklarasikan kekayaan, kewajiban pajak yang tertunggak, dan berikan pengampunan. Berikan jaminan bahwa keterbukaan soal kekayaan dan pajak tidak lagi diutak-atik setelah TA II.

(Oleh  - IDS)

Harga Bitcoin jatuh semakin dalam, aksi jual besar-besaran dimulai pekan lalu ini membuat harganya nyaris menyentuh angka US$ 30.000, jatuh lebih dari 50% sejak menyentuh rekor tertinggi US$ 64.829 pada pertengahan April 2021. Harga bitcoin belum pernah diperdagangkan di bawah US$ 30.000 sejak akhir Januari 2021. Kemerosotan itu membuat harganya jatuh lebih dari 40% dalam satu pekan terakhir. Yang berarti bitcoin sudah kehilangan seluruh keuntungannya, setelah Tesla mengumumkan investasi senilai US$ 1,5 miliar di mata uang kripto terbesar ini. Dan sejak pertengahan April 2021 itu, harga bitcoin jatuh lebih dari 50%. Tidak cuma bitcoin, mata uang kripto yang lain juga jatuh pada perdagangan. 

CEO Tesla akan menangguhkan bitcoin sebagai alat pembayaran untuk pembelian mobil listrik buatannya. Alasannya masalah lingkungan karena proses penambangan bitcoin mengonsumsi sangat banyak energi. Karena pada faktanya komputer-komputer berkinerja tinggi dipakai untuk memecahkan rumus matematis rumit agar transaksi menggunakan bitcoin dapat terlaksana. Tiga badan industri perbankan dan pembayaran Tiongkok mengeluarkan pernyataan bersama. Yang isinya mengingatkan lembaga-lembaga keuangan untuk tidak melakukan bisnis terkait kripto, termasuk transaksi atau penukaran mata uang fiat dengan kripto.

(Oleh - IDS)