Selama ini penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih didominasi pekerjaan berupah rendah yang minim jaminan sosial dan tingkat keterampilannya juga rendah. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia lambat bahkan turun akibat imbas pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu strategi dan reformasi untuk menciptakan dan membangun pekerja kelas menengah. Hal itu mengemuka dalam webinar peluncuran laporan Bank Dunia bertajuk ”Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia” yang disusun para ekonom Bank Dunia,Maria Monica Wihardja dan Wendy Cunningham. Dalam acara yang digelar secara daring, Rabu (30/6/2021), Bank Dunia juga menghadirkan dua pembicara yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ekonom M Chatib Basri.

Merujuk pada Survei Angkatan Kerja Nasional, upah kelas menengah tersebut minimal Rp 3,75 juta per bulan (standar tahun 2018). Monica mengatakan, lapangan kerja yang tercipta baru mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. ”Lapangan kerja yang tercipta itu belum cukup optimal untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat berpenghasilan kelas menengah,” ujarnya. Bank Dunia mencatat, dalam kurun waktu 2008-2018, sebanyak 39 juta pekerjaan diciptakan di sektor nonpertanian. Namun, 45,8 persen dari lapangan kerja yang tercipta pada periode tersebut adalah pekerjaan berupah rendah dan minim jaminan sosial.

Dari 85 juta pekerja yang mendapatkan upah di Indonesia pada 2018, hanya 13 juta pekerja atau 15 persen yang masuk kategori kelas menengah. Hanya ada sebanyak 3,5 juta pekerja yang mendapatkan upah di atas standar upah kelas menengah, serta berstatus pekerja tetap, dan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Pada 2020, sebanyak 7 juta lulusan baru (termasuk lulusan universitas dan sekolah menengah) yang disebut sebagai bagian dari ”Generasi Covid-19” siap memasuki angkatan kerja. Pekerja angkatan muda yang tertunda memasuki angkatan kerja pada 2020 sekitar 300.000 orang.

Bank Dunia merekomendasikan tiga strategi reformasi yang akan membangun pekerja kelas menengah. Pertama, mengakselerasi pertumbuhan produktivitas di berbagai sektor. Caranya adalah dengan meningkatkan investasi asing langsung yang mendorong transfer teknologi, serta bisa membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan sertifikasi produk, akses modal dan pasar, serta teknologi. Kedua, membangun iklim transisi pekerjaan. Ini diharapkan akan memungkinkan pekerja memiliki banyak pilihan sektor atau perusahaan yang lebih baik dan produktif.  Ketiga, membangun pekerja yang memiliki keterampilan dan diperlukan untuk menghadapi pekerjaan yang lebih produktif.

Menurut Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk menahan laju pertambahan pengangguran dan kemiskinan, baik selama maupun setelah pandemi Covid-19. Selama pandemi, berbagai program bantuan sosial telah diberikan untuk memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah juga telah menggulirkan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan atau menambah keterampilan baru bagi pekerja. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah juga merancang program jaminan kehilangan pekerjaan,membuka luas peluang wirausaha, dan mendorong kemitraan UMKM dengan badan usaha ataupun investor.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal dugaan manipulasi atau tidak akuratnya data investasi di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berpotensi memberikan dampak negatif pada iklim investasi dalam negeri. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menuturkan hal tersebut berisiko terhadap pemborosan anggaran. Berdasarkan temuan lembaga auditor negara itu, terdapat 1.086 pelaku usaha yang memiliki 1.251 izin usaha efektif dengan bidang usaha terlarang untuk kegiatan penanaman modal. Berikutnya, terdapat 4.103 penanaman modal asing (PMA) yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal minimal telah melaporkan realisasi sebesar Rp. 75,94 triliun. BKPM diharapkan segera memperbaiki kekeliruan tersebut. Terlebih dalam kondisi saat ini investasi dibutuhkan untuk menjadi penopang ekonomi, bukan justru menjadi bola liar atau permasalahan yang merugikan pemerintah. "Kondisi saat ini sadang sulit. Upaya pemerintah dalam memacu pemasukan negara melalui instrumen investasi jangan sampai kontraproduktif dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan pasar kerja Tanah Air."

(Oleh - HR1)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan dugaan penyimpangan data realisasi investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2019. Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, menuturkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020 mencatat tiga temuan penting mengenai realisasi data investasi yang terindikasi manipulatif. Berdasarkan publikasi yang disampaikan pada awal 2020, BKPM mengklaim realisasi investasi 2019 mencapai Rp 809,6 triliun. Jumlah tersebut melampaui target pemerintah yang senilai Rp 792 triliun, Realisasi investasi itu terdiri atas penanaman modal dalam negeri Rp 386,5 triliun (47,7 persen) serta penanaman modal asing Rp 423,1 triliun (52,3 persen). "Banyak investor asing yang mengacu pada data BPKM. Lembaga internasional juga menggunakan data BKPM untuk menghitung prospek pertumbuhan ekonomi," ujar Bhima (Direktur Center of Economic and Law Studies). Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan persoalan ini untuk mencegah penurunan tingkat kepercayaan investor serta menjaga kredibilitas BKPM. 

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah berencana untuk memberikan insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal. Insentif ini akan digulirkan bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat terhitung 2 Juli hingga 20 Juli 2021. Rencananya pemberian insentif berupa pembebasan PPN ini akan menggunakan mekanisme pajak ditanggung pemerintah (DTP) dan menjadi bagian dari Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan, rencana PPN atas sewa toko di mal berlaku selama tiga bulan yakni untuk masa pajak Juni hingga Agustus 2021.“PPN ‘kan sebesar 10%. Ini berarti penyewa ruangan tidak membayar PPN karena 100% di tanggung pemerintah untuk masa pajak Juni hingga Agustus 2021,” kata Iskandar kepada Investor Daily, Rabu (30/6).

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar threshold atau ambang batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) ditingkatkan menjadi maksimal Rp 8 juta per bulan, naik dari PTKP saat ini sebesar Rp 4,5 juta atau Rp 54 juta setahun. “Sehingga akan semakin banyak wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) yang dikecualikan dari pungutan pajak penghasilan (PPh) OP,” ujar anggota Banggar DPR RI Ecky Awal Mucharam saat Rapat Kerja berasama Kementerian Keuangan, Rabu (30/6).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah beberapa kali menaikkan PTKP untuk mendorong konsumsi masyarakat. Tak hanya itu, ia menilai bahwa kenaikan PTKP tersebut menjadi bagian dari reformasi perpajakan pada 2008-2016. Pada periode tersebut, kata dia, pemerintah mulai fokus pada kemudahan berusaha setelah melewati masa perlambatan ekonomi dunia pada 2008. "Angka ini adalah angka penghasilan tidak kena pajak yang paling tinggi kalau di dalam persentase terhadap income per capita dibandingkan negara-negara lain di dunia," kata Menkeu.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai andalan budidaya perikanan nasional. Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di dua provinsi tersebut, khususnya di sektor KP. Sebagai bentuk keseriusannya, Trenggono mengunjungi lokasi Karamba Jaring Apung (KJA) di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, yang menjadi pilot project kegiatan budidaya ikan kerapu dan kakap Pemprov NTT tahun ini. Hal itu disampaikan Menteri Trenggono saat melakukan kunjungan kerja perdananya ke Kupang, NTT, untuk melihat langsung potensi KP di provinsi itu, Rabu (30/6). “Saya bersama Pak Gubernur di sini sudah sepakat, mulai 2022 akan memfokuskan kegiatan budidaya di NTT dan NTB, ini diharapkan jadi andalan budidaya," kata Trenggono.

Ikan yang dibudidayakan di antaranya kerapu cantang dan kakap putih. Kepala Dinas KP NTT Ganef Wurgiyanto menjelaskan, NTT mengajukan pinjaman daerah dari APBD untuk budidaya kerapu dan kakap di tiga lokasi KJA. Selain Pulau Semau, lokasi budidaya akan dilakukan di Teluk Hadakewa, Lembata, dan Mulut Seribu, Rote Ndao. “Tahun ini diawali dengan pilot project di Pulau Semau dengan 9 unit KJA. Diharapkan 2-3 tahun ke depan perairan-perairan ini dapat memiliki sumber daya ikan (produksi ikan kerapu) yang berlimpah dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat," jelas Ganef.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Mulai bergesernya tren investasi saham dari sektor perbankan ke teknologi mendorong PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA untuk menyiapkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Bank Digital BCA (BCA Digital) dalam 1-2 tahun ke depan. “Tidak tahun ini, tetapi ada rencana ke depan. 1-2 tahun lagi,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja kepada Investor Daily, Rabu (30/6). Adapun Bank Digital BCA akan beroperasi lewat aplikasi bernama blu (dengan huruf kecil). Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati menyebutkan, aplikasi tersebut akan dirilis pada 2 Juli 2021. Mengingat baru dirilis pada awal semester II ini, BCA Digital menargetkan jumlah nasabah hingga akhir tahun ini mencapai ratusan ribu. ”Target kami bagaimana mengumpulkan customer base yang cukup banyak, layanan diandalkan. Untuk tahun ini targetnya ratusan ribu,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengapresiasi langkah BCA Digital untuk IPO. ”Bagus, momentumnya justru saat ini dimana masyarakat juga mengalami percepatan adaptasi menggunakan fitur transaksi digital. Sentimen investor terhadap IPO perusahaan digital sedang positif,” tuturnya. Namun, dia mengimbau agar IPO BCA Digital sebaiknya dilakukan sebelum tapering off Bank Sentral AS, mengingat risiko di pasar keuangan saat tapering off relatif tinggi dan investor cenderung mencari aset yang aman. ”Sampai akhir 2021 adalah momen emas untuk IPO, mencari pendanaan publik untuk memperkuat layanan digital,” ucap Bhima. Seperti diketahui, BCA segera meluncurkan layanan bank digital. BCA menjadi satu dari tujuh bank yang tengah memproses menjadi bank digital. Selain BCA, bank lainnya adalah PT BRI Agroniaga Tbk (AGRO), PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB), PT Bank Capital Tbk (BACA), PT Bank Harda Internasional Tbk (BBHI), PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW), dan PT Bank KEB Hana.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), pengelola pusat belanja ritel dan grosir Hypermart, mencatatkan pertumbuhan penjualan dua kali lipat melalui platform online di masa pandemi Covid-19. Penjualan online meningkat drastis, khususnya satu minggu terakhir ini, yakni mencapai 8% dari total penjualan. “Pada minggu terakhir Juni mencapai 10%. Angka tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5% atas penjualan online,” kata Corporate Secretary MPPA Danny Kojongian dalam keterangan resmi, Rabu (30/6). Danny menerangkan, Hypermart merupakan hipermarket ritel modern di Indonesia untuk keluarga kelas menengah yang berkembang pesat. Banyak pilihan produk yang ditawarkan, mulai dari groseri, produk segar, dan barang-barang elektronik.

 “Penjualan online melalui platform Tokopedia memberikan kinerja yang sangat baik, kami telah mencapai lebih dari 1.600 order penjualan dalam beberapa hari terakhir dengan tertinggi 1.900 order penjualan dalam satu hari,” ungkap Danny. Untuk menggenjot penjualan di platform online, menurut Danny, saat ini Hypermart dalam tahap integrasi untuk melakukan penjualan online melalui platform GoMart. “Sudah ada 30 store (toko) yang terintegrasi. Ke depan, akan ada sekitar 76 store kami yang akan terintegrasi dengan GoMart,” tegas dia.

(Oleh - HR1)

Tren makanan nasi dalam wadah mangkok yang bisa dinikmati praktis atau lebih dikenal dengan nama ricebowl sudah menjamur di Palembang dengan beragam pilihan lauk yang ditawarkan. Salah satunya yakni ngedaging. Rice bowl baru yang menghadirkan nasi kotak dengan menu beragam daging tumis yang dipadukan dengan beragam sambal dengan level biasa hingga ekstra pedas. "Kita hadirkan cara menu mudah menikmati daging dengan harga terjangkau dan bisa disantap dengan santai karena dikemas dalam mangkok yang kekinian," ujar Hendra pengelola Ngedaging, Selasa (29/6/2021). Menu ini ditawarkan mulai Rp 20 per mangkok. Ada dua pilihan menu yang ditawarkan yakni daging ayam dan sapi dengan pilihan bumbu ongseng gurih, sambal matah, semur khas betawi, sambal korek pedas, cream Japanese mentai, sambalado selera bundo, rendang padang dan cabe ijo.

Hendra mengatakan kini menikmati sajian daging tidak selalu identik dengan mahal karena bisa dinikmati dengan cara menyenangkan dan harga terjangkau. Nasi mangkok ini juga bisanya disajikan dengan paket lengkap dengan tambahan pangsit, telor ceplok, chiken egg roll, dan juga ada pangsit dan minumannnya. Untuk menjadi lengkap ini dibandrol mulai Rp 28 ribu. "Baru hadir awal bulan lalu dan respon pengujung cukup bagus," tutup Hendra. Ngedaging rice bowl berlokasi di ruko PS mall sebelah Inul Vista Karoke.

Tanah rawa di kawasan tersebut yang dulunya dijual murah kini harganya naik pesat setiap tahun. "Dulu saat pertama hadir tanah di kawasan Musi 2 murah tapi kini bisa ditanya sendiri berapa harganya per meter naik drastis," kata Manager Marketing CitraLand Palembang Vania Tjahjo Santoso. Grup Ciputra ini kini punya daya pikat dan potensi sangat strategis sehingga dinilai sangat prospektif baik sebagai pilihan hunian maupun investasi properti. Pembangunan Komplek Perkantoran Terpadu Pemprov Sumsel yang jaraknya hanya 2 menit perjalanan dari gerbang CitraLand Palembang adalah salah satu faktor menguntungkan yang membuat prospek Citraland Palembang semakin baik. Rencana pembangunan kawasan perkantoran di seputar Citraland juga ternyata akan diikuti oleh pemerintah kota Palembang juga akan membangun kantor terpadu di sana. Mendapat tanah hibah dari Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang rencananya juga mulai membangun perkantoran terpadu tahun ini. Lokasinya berdekatan. Jika tak meleset dari jadwal, proyek Perkantoran Terpadu Pemprov Sumsel ditargetkan selesai tahun 2023. Tahapannya, tahun 2020 ini proses penimbunan selesai. Lalu proses pembangunan gedung Kantor Gubernur Sumsel dimulai tahun 2021 disusul dengan pembangunan kantor Organisasi Perangkat Dinas (OPD). Tahun 2023 semuanya harus sudah berkantor dari sana. Vania Tjahjo Santoso mengatakan setiap properti yang dibangun oleh Ciputra Grup selalu melalui proses riset yang mendalam. Informasi tentang bakal dibangunnya perkantoran terpadu di kawasan Musi II Keramasan sudah didapat sejak lama. Itu pula alasannya kenapa Ciputra Grup memutuskan membangun proyek propertinya di sana. "Pada saat kita planing pembangunan CitraLand di Palembang, kita memang sudah mendapatkan wacana itu pembangunan Perkantoran Terpadu," tambahnya. Vania menjelaskan, semua proyek dari Ciputra Grup melalui tahapan yang sangat matang. Riset dilakukan dengan mendalam mulai dari melihat rencana pemerintah daerah sampai kondisi lahan.

Selain perkantoran terpadu, prospek properti CitraLand juga ditunjang oleh berbagai program strategis nasional lainnya. Misalnya jarak komplek CitraLand yang sangat dekat dengan dua pintu tol yakni Tol Palindra (Palembang-Indralaya) dan Tol Lampung-Kapalbetung (Kayuagung-Palembang-Bentung). Jika tol Palembang-Kayuagung-Lampung sudah terkoneksi dengan Palembang-Betung rencananya pintu tol itu akan berada di sangat dekat dengan komplek CitraLand di Keramasan itu. Tepatnya di areal belakang CitraLand Palembang. Bisa dibayangkan bagaimana majunya kawasan Musi II Keramasan saat semua proyek pembangunan ini selesai. Kawasan Musi II Keramasan betul-betul akan berkembang pesat khususnya dari sisi ekonomi. Sudah barang tentu pula harga properti di kawasan itu bakal naik signifikan. Ciputra Grup juga memiliki ciri khas sendiri membangun kawasan pemukiman dengan membangun dari depan dulu ke belakang.

Dari maket plan CitraLand Palembang, mega cluster 13 dan 14 berada pada bagian paling depan area residensial dan punya akses langsung ke 4 danau. Satu danau besar dan tiga danau penunjang lainnya. Setelah pembangunan mega cluster 13 dan 14 dilanjutkan dengan cluster 15. Vania Tjahjo Santoso mengatakan, harga hunian di kawasan Citraland dimulai dengan harga Rp 600 jutaan. Rumah ini bisa dimiliki dengan uang muka mulai 10 % dan angsuran Rp 2 - 3 juta per bulan. Citraland memiliki keunggulan didukung berbagai fasilitas umum disekitarnya seperti stasiun Kertapati, bandara, Universitas Sriwijaya, pasar tradisional, dan masih banyak lagi lainya. Hunian di kawasan premium ini juga dilengkapi beragam fasilitas seperti sekolah, hotel, rumah sakit, mall, perkantoran, dan juga apartemen.

Untuk para penghuni sendiri, CitraLand Palembang telah menyediakan berbagai macam fasilitas seperti danau dan area jogging track untuk berolahraga. Beragam fasilitas ini membuat hidup jadi lebih mudah. Pandemi covid-19 yang juga berimbas pada sektor properti ternyata tidak berimbas bagi pengembang Citraland karena target penjualan satu tahun Rp 350 miliar malah terealisasi dalam waktu tiga bulan.

General Manager Citraland Palembang, Tony Kustono mengatakan, reputasi Citra land sebagai pengembang terpercaya membuat masyarakat yakin memiliki unit di setiap proyek milik Citraland termasuk di Citraland Palembang. Lokasi yang strategis dekat dengan jalan tol, komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Sumsel, fasilitas memadai dan hunian nyaman membuat unit rumah tipe 39 cluster Lugano laris manis terjual. Tony mengatakan Citraland bukan cuma membangun properti saja tapi juga membangun kehidupan. Citraland ingin rumah yang dibangun ditempati pemiliknya bukan cuma rumah dibeli untuk investasi saja.

Sementara, pemerhati dan praktisi properti, Endang Wasiati Wierono mengatakan kawasan Keramasan kini sudah mulai berkembang karena adanya pembangunan jalan tol dan jalan lintas Provinsi yang membuat harga tanah dan properti dikawasan itu sudah lebih baik dari tahun -tahun sebelumnya.  Rencana pemprov membangun kantor dan sudah menimbun bakal lahan tersebut juga membuat harga tanah di sana saat ini mencapai 500 ribu hingga Rp 1 juta per meter. Harga ini diprediksi akan terus naik seiring semakin pesatnya perkembangan pembangunan. "Harga tanah di pinggir jalan bisa Rp 1 juta kalau jauh dari jalan di dalam lokasinya juga bisa Rp 500 per meter," ujarnya. Harga properti juga di kawasan itu saat ini ukuran 15 x 8 meter dengan dua setengah lantai saja sudah di bandrol lebih dari Rp 1 miliar. Normalnya harga ini akan terus naik paling tidak 10 % per tahun. Menurut Endang, pembangunan kawasan Keramasan juga bagus karena adanya pemerataan pembangunan yang selama ini dipusatkan di kawasan Jakabaring. Kawasan pinggiran seperti Keramasan juga akan menjadi ramai dan adanya geliat pembangunan bukan cuma di pusat kota saja.